Aku menulis maka aku belajar

Wednesday, March 8, 2017

Perempuan Itu


Di kerling perempuan itu kutumpuk rindu
Menyatu dalam cinta nan menderu
Ada pesona yang menggulung
Bak ombak musim timur di ujung tanjung

Di kerling perempuan itu
Sukma berlabuh tiada ragu
Kebersahajaanmu adalah cintaku
Menemani dalam setiap alunan waktu

Di kerling perempuan itu
Kepongahan runtuh
Termegap oleh gairah yang riuh
Sembari mengajar tegar bagai sauh

*Kampung Kemiri, 8 Maret 2017*
Read more ...

Monday, February 27, 2017

Menyambut Sidang Tanwir Muhammadiyah 2017 di Ambon


Perhelatan Sidang Tanwir Muhammadiyah akan berlangsung di Ambon pada 24-26 Februari 2017 dengan mengusung tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial menuju Indonesia Berkemajuan”. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, sebagaimana dilansir oleh media daring Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU), ada empat pertimbangan: Pertama, karena Maluku sudah masuk pada fase revitalisasi gerakan Muhammadiyah; Kedua, kebutuhan pemerintah bersinergi dengan Muhammadiyah; Ketiga, ada kepentingan juga dari Muhammadiyah untuk makin memperkokoh rekonsiliasi masyarakat Maluku; Keempat, karena kawasan Maluku termasuk daerah terluar dari Negara Indonesia. Saat ini Muhammadiyah perlu memperhatikan dakwah di kawasan-kawasan terluar Indonesia. “Muhammadiyah concern untuk memikirkan dakwah di kawasan itu,” demikian pernyataan Haedar Nashir.

Keempat pertimbangan yang dikemukakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut secara gamblang memperlihatkan substansi utama dari Sidang Tanwir tahun ini. Hal itu diperkuat oleh kemasan tema yang juga menggambarkan pokok-pokok pergulatan wacana dan program yang menjadi concern Muhammadiyah. Dengannya pula dapat dilihat bahwa apa yang menjadi concern Muhammadiyah tidak semata-mata berkutat pada dirinya sendiri tetapi mencoba melampaui batas-batas identitasnya secara realistis dalam konteks kebangsaan Indonesia dengan seluruh kompleksitas derivasi situasi problematiknya. Pada titik itulah, dapat ditemukan nisbah pergulatan wacana dan praksis kebangsaan antara Muhammadiyah dan elemen-elemen kebangsaan lain dalam konstruk sosial-politik masyarakat multikultural Indonesia.

Dakwah Muhammadiyah di Ambon

Sejauh yang saya tahu, belum banyak studi kritis mengenai sejarah dan dinamika kontemporer mengenai Muhammadiyah di Maluku atau Ambon. Hal itu berbanding terbalik dengan melimpahnya kajian-kajian dari berbagai perspektif mengenai eksistensi gerakan Islam Muhammadiyah di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa. Tentu saja tidak bisa dipungkiri fakta bahwa Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 pada awalnya berpusat di Yogyakarta. Namun, usaha untuk memperluas cakupan ranah dakwah Muhammadiyah sebenarnya telah dilakukan ketika pengurus Muhammadiyah Residen Yogyakarta mengirim surat kepada Gubernur Jenderal yang memohon agar ruang aktivitas Muhammadiyah diperluas meliputi Hindia Belanda. Kendati permohonan itu tidak serta-merta disetujui, namun upaya meyakinkan pemerintah Hindia Belanda terus dilakukan. Hingga tahun 1925 Muhammadiyah telah memiliki 29 cabang. Ketika menggelar kongres pada 1930, jumlah cabang telah mencapai 112 dengan 24.000 orang anggota; tahun 1935 anggotanya mencapai 43.000 dengan 710 cabang; tahun 1938, jumlah cabang menjadi 852 dengan 250.000 anggota.

Pada era 1930an itu, tepatnya tahun 1933 menurut catatan sejarawan Richard Chauvel (1990:163-164), dibentuk cabang Muhammadiyah Ambon. Pembentukannya terjadi dalam konteks lokal yang sedang mengalami proses “re-Islamization”. Sebagaimana di Jawa, terjadi pula benturan ideologis-teologis gerakan purifikasi Islam vis-à-vis eksistensi Islam lokal yang secara sosiologis kerap disebut perjumpaan diametral antara kaum modernis versus kaum tradisionalis. Islam punya sejarah panjang di Maluku. Eksistensi Islam lokal terbentuk melalui pengakaran ajaran Islam dalam praktik-praktik kebudayaan lokal Maluku sehingga melahirkan suatu postur Islam yang kontekstual.

Gerakan “modernisasi” Muhammadiyah itu turut membidani lahirnya kelompok-kelompok modernis yang direpresentasikan oleh kaum Muslim urban di Ambon. Komunitas Muslim di Kota Ambon sejak dulu bukanlah komunitas yang homogen-monolitik. Chauvel mencatat bahwa komunitas Muslim di Kota Ambon terdiri dari orang Ambon, orang Arab, orang Tionghoa dan etnis-etnis Nusantara lainnya. Kelompok-kelompok etnis non-Ambon sudah ada sejak zaman VOC dan sudah kawin-mawin di antara mereka atau dengan penduduk lokal Ambon. Orang Tionghoa dan Arab mempunyai pengaruh tertentu dalam komunitas Muslim Ambon. Namun sejak era 1920an peran mereka digeser oleh kehadiran ulama-ulama Ambon. Dengan demikian, kelahiran Muhammadiyah di Ambon sebenarnya turut dibentuk oleh dinamika kemajemukan masyarakat Ambon yang turut pula membawa serta ketegangan-ketegangan internal dan eksternal pada dirinya.

Pergeseran Paradigma Dakwah Muhammadiyah

Gerakan dakwah Islam yang melembaga melalui organisasi Muhammadiyah berjalan seiring dinamika sosial-politik dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebagaimana masyarakat dan elemen-elemen sosialnya bergerak secara dinamis, maka Muhammadiyah juga melakukan berbagai tajdid (revitalisasi) untuk menyesuaikan pesan-pesan dakwah Islami dengan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Zakiyuddin Baidhawy (2011) memetakan tiga pergeseran paradigma dakwah Muhammadiyah dalam refleksi seabad perjalanan organisasi Islam ini.

Paradigma pertama adalah dakwah puritan-rasionalis. Kelahiran Muhammadiyah pada awal abad ke-20 dalam konteks masyarakat Jawa yang kental dipengaruhi cultural-mindset feodalistik telah mendorong Ahmad Dahlan melakukan dekonstruksi cara beragama menurut kaidah ilmiah. Persoalan kemasyarakatan masa itu dihadapi oleh Muhammadiyah melalui aksi transformatif al-Ma’un pada tiga ranah: [1] ranah sosial karitatif (ith’am masakin) berupa santunan makan-minum bagi fakir miskin; [2] ranah pendidikan modern (tadarrus) dengan melakukan sintesis model pendidikan keagamaan dan pendidikan sekuler untuk mengentaskan bangsa dari kejumudan; [3] ranah pelayanan sosial dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Rasionalisasi yang mengedepankan progresivisme tindakan inilah yang mendorong Muhammadiyah mewujudkan ajaran-ajaran agama dalam bentuk trilogi praksis sosial di atas dalam koridor “Islam berkemajuan”.

Paradigma kedua adalah puritan-reformis. Pergeseran paradigmatis terjadi menjelang akhir abad ke-20 ketika makin menguat fenomena Muhammadiyah mengkristalkan diri sebagai kekuatan ideologi dominatif. Kemerosotan moral kepemimpinan nasional selama Orde Baru menjadi batu loncatan bagi Muhammadiyah keluar dari bayang-bayang kegelapan tajdid di bidang dakwah. Dalam konteks ini, tarikan politik praktis menguat di seputar pergantian rezim. Muhammadiyah menampilkan doktrin “tauhid sosial” sebagai penegasan purifikasi jilid II dari orientasi dakwah seputar TBC (takhayul, bid’ah dan churafat) ke arah pemberangusan kultus individu dan korupsi-kolusi-nepotisme. Sidang Tanwir di Semarang (1999) menandai pergeseran perjuangan Muhammadiyah di bidang politik, yang pada gilirannya memberikan amanat penuh kepada PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik. Amien Rais direlakan untuk melepas jabatan ketua umum dan mendirikan/memimpin Partai Amanat Nasional (PAN).

Paradigma dakwah kultural. Wacana dakwah kultural muncul dalam Sidang Tanwir di Bali tahun 2002. Dakwah kultural adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan-kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernilai Islami sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (PP Muhammadiyah, 2003:14). Dakwah kultural ini meliputi dua saluran utama: [1] Konvensional: menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah, khotbah, dialog interaktif dan kegiatan tabligh lainnya; [2] Komunikasi: sebagai proses interaksi nilai dan saling mempengaruhi dalam rangka terjadinya perubahan pemahaman, keimanan dan pengalaman Islam secara individual; perubahan struktur dan norma kehidupan menuju masyarakat madani (civil society) secara sosial.

Dakwah Kultural dalam Masyarakat Multikultural

Pergeseran paradigma dakwah sebagaimana ditelisik oleh Baidhawy tersebut memperlihatkan bahwa Muhammadiyah bergerak secara dinamis menanggapi perubahan-perubahan sosial-politik dan kebudayaan dalam masyarakat Indonesia, sambil secara cermat melakukan proses embodiment ajaran-ajaran Islam (tataran normatif) sebagai upaya membumikan pesan-pesan keislaman yang transformatif dalam kehidupan masyarakat secara komprehensif.

Proses embodiment semacam itu pada hakikatnya terjadi dalam ruang dialog dan percakapan untuk mencapai mufakat bagi misi internal dan eksternal Muhammadiyah. Di situlah Sidang Tanwir menjadi arena penting untuk mengevaluasi perjalanan dan aktivitas Muhammadiyah, sekaligus menyepakati wacana dan praksis lanjutan organisasi ini bagi kemashalatan orang banyak. Variabel-variabel “kedaulatan” dan “keadilan sosial” yang tercantum pada tema Sidang Tanwir di Ambon jelas mengindikasikan keberpihakan politik dan ekonomi Muhammadiyah dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Bagi saya, di situlah terletak nisbah aksiologis antara dakwah kultural Muhammadiyah dan misi-misi kemanusiaan yang diemban pula oleh agama-agama lain di Maluku dan Indonesia.

Kran demokratisasi yang terbuka lebar sejak gerakan Reformasi 1998, telah menjadi momentum penting bagi setiap elemen kebangsaan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang diproklamasikan tahun 1945. Akan tetapi, harus diakui bahwa cita-cita kemerdekaan sebagai ideal type nasionalisme keindonesiaan telah banyak ditelikung oleh berbagai kepentingan sesaat dan elitis yang menggoyahkan konstruk ideologis Pancasila dan tatanan keindonesiaan yang majemuk. Apalagi jika semangat desentralisasi politik-ekonomi tidak diimplementasikan dalam format nasionalisme yang konstruktif dan egaliter. Fondasi keindonesiaan sedang digiring oleh pihak-pihak tertentu untuk ditunggalkan pada satu ideologi ahistoris, seakan-akan “Indonesia” adalah entitas geopolitik yang terjadi taken for granted, final, dan mengabaikan proses kemenjadiannya dalam trajektori historis serta matra antropologisnya.

Pada kenyataannya, setiap elemen kebangsaan – etnis, bahasa dan agama – sedang dan terus “menjadi Indonesia”, memberi makna fundamental membangun keindonesiaan melalui proses dialog dan negosiasi identitas. Dalam proses semacam itulah maka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon tahun 2017 ini tidak hanya menjadi kepentingan warga Muhammadiyah saja, tetapi juga menjadi kepentingan bersama masyarakat Maluku dan Indonesia. Simpul perjumpaan aneka identitas etnis, bahasa dan agama yang menjadi kekayaan mengindonesia itu pun terjadi karena setiap elemen kebangsaan saling menguatkan postur keindonesiaan yang multikultural ini sebagai common ground menuju Indonesia yang berkemajuan. Selamat datang di Ambon dan selamat bersidang Tanwir! Tuhan memberkati.
Read more ...

Thursday, February 9, 2017

SBY dan Sandiaga Uno

Salah satu momen "mengharukan" pada acara debat cagub/cawagub DKI Jakarta putaran kedua, menurut saya, adalah ketika paslon 3 diberi kesempatan untuk bertanya kepada paslon 1. Pertanyaan pun diajukan oleh cawagub paslon 3. Menariknya, isi pertanyaan kepada paslon 1 justru tentang apa tanggapan cawagub paslon 1 terhadap kinerja paslon 2 (yang juga sekaligus petahana). Semestinya pertanyaan tersebut dianggap tidak relevan dan bisa diabaikan oleh paslon 1 karena tidak berkaitan dengan visi-misi dan program paslon 1. Tapi pertanyaan itu tetap diladeni - tentu saja karena dianggap sebagai aji mumpung menembak paslon 2.

Apakah itu pertanyaan yang naif? Tidak. Apakah memang paslon 3 tidak siap untuk bertanya kepada paslon 1? Tidak juga. Mari kita lihat catatan berikut ini.

Perusahaan-perusahaan tambang batubara dan migas merupakan pendukung utama biaya kampanye Pilpres SBY-Boediono dalam Pemilu 2009, yang tidak jarang melabrak batas-batas sumbangan yang dibolehkan menurut Undang-undang. Jumlah sumbangan yang dapat diberikan oleh satu perusahaan atau badan usaha untuk kampanye Pilpres tidak boleh melebihi 5 milyar rupiah (UU No. 42/2008 tentang Pilpres Pasal 96 ayat 2a).

Ketentuan ini jelas-jelas dilanggar oleh perusahaan tambang batubara, PT Andaro Energy Tbk, yang total menyumbang Rp 15,235 milyar untuk kampanye Pilpres pasangan SBY-Boediono. Supaya tidak kentara, jumlah itu dipecah-pecah dalam satuan-satuan antara Rp 400 juta s.d. Rp 3 milyar a/n PT Andaro Energy Tbk, a/n perusahaan-perusahaan pemegang sahamnya (PT Saratoga Investama Sedaya; PT Triputra Investindo Arya; PT Persada Capital Investama; PT Trinugraha Thohir), serta a/n seorang komisaris yang waktu itu dijabat Djoko Suyanto, presdir Garibaldi Thohir, serta dua orang direktur, yakni SANDIAGA SALAHUDIN UNO dan Andre Johannes Mamuaya.

Siapa di balik PT Saratoga Investama Sedaya? Perusahaan investasi ini didirikan oleh Edwin Soerjadjaja dan SANDIAGA UNO, dimana Edwin menjadi preskom dengan saham 68% dan Sandiaga menjadi presdir dengan saham 32%.

Jadi, kalau ditotal, kelompok Edwin Soerjadjaja dkk menyumbang lebih dari Rp 22 milyar kepada Tim Kampanye SBY-Boediono. Ini berarti lebih dari 10% dari seluruh dana kampanye yang dicatatkan ke KPU, yakni Rp 200.470.444. Jika dikalkulasi secara keseluruhan jumlah sumbangannya lebih empat kali lipat sumbangan per kelompok yang diizinkan UU No. 42/2008.

Dengan kenyataan ini, SBY-Boediono praktis berutang budi kepada puluhan perusahaan tambang yang ikut andil mengantarkan mereka ke kursi RI-1 dan RI-2. (GJA, "Cikeas Kian Menggurita" ~ Galang Press 2011, 139-145).

Anda bisa melihat "gurita" di balik pertanyaan cawagub paslon 3 itu? Sebuah drama mengharukan, bukan?
Read more ...

Wednesday, February 1, 2017

GPM dan Gerakan Oikoumene di Indonesia

Sebagai salah satu gereja pendiri dan pendukung DGI (kemudian PGI), GPM mempunyai kontribusi signifikan dalam membangun dan memperkuat gerakan oikoumene di Indonesia. Tidak hanya partisipasi yang pro-aktif dalam program-program PGI, tetapi juga dalam memperkuat struktur kepengurusan di PGI - entah sebagai majelis pekerja harian maupun sebagai majelis pertimbangan. Sebut saja nama-nama seperti Simon Marantika, Peter D. Latuihamallo, Joseph M. Pattiasina, Dicky Mozes, Margaretha M. Ririmasse-Hendriks, hingga generasi muda Febry Tetelepta dan Henry Lokra.

Mengintip sejenak aktivitas Sidang MPL PGI yang berlangsung pada 27-31 Januari 2017 di Wisma Agrowisata Salib Putih Salatiga, cukup memberi kesan betapa pentingnya gereja-gereja yang terwadahi dalam PGI saling berbagi dan saling memperkuat melalui serangkaian "study meeting" yang membahas isu-isu kontemporer di seputar dinamika agama dan masyarakat Indonesia. Selain, tentu saja, membincang penataan organisasi gerejawi dengan karakter yang majemuk dari gereja-gereja yang menjadi anggota PGI. Dalam seluruh dinamika tersebut, tidak dapat dinafikan bahwa GPM mempunyai andil penting yang sangat diperhitungkan oleh gereja-gereja anggota PGI lainnya.

Kesadaran akan pentingnya peran GPM sebagai salah satu pilar penopang gerakan oikoumene di Indonesia - yang direpresentasikan melalui PGI - sudah pasti tidak cukup. Kesadaran itu mesti diikuti oleh pendasaran visi-misi oikoumene yang lebih luas dan berkelanjutan (sustainable) melalui partisipasi konkret untuk memperkuat PGI melalui implementasi program-program oikoumene yang berbasis pada isu-isu keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan dengan spektrum jangkauan yang melintasi "oikos" sendiri. Dengan kata lain, diperlukan tindakan tegas dan berani untuk menyeberangi batas-batas kepentingan dan kenyamanan diri sendiri (in-group) dan menjejak pada ranah perjumpaan yang lebih luas dan terbuka dengan liyan (out-group). Dengannya keterlibatan GPM dalam gerakan oikoumene tidak sekadar menjadi gerakan partisipatif semata tetapi gerakan yang interaktif, asertif, kreatif dan produktif.

Keberadaan "orang GPM" dalam lingkar dalam organisasi PGI, seperti Pdt Henry Lokra dan bung Febry Tetelepta, menyisakan secuil harapan bahwa peran GPM masih bisa diharapkan. Cukupkah? Tentu saja tidak. Keberadaan mereka saat ini perlu diantisipasi untuk beberapa periode ke depan dengan mempersiapkan kader-kader oikoumene dari GPM. Ini memerlukan kedalaman visi-misi tentang oikoumene itu sendiri dan persiapan serius serta matang dari GPM untuk "mengekspor" kader-kader terbaiknya bagi penguatan gerakan oikoumene di Indonesia. Untuk saat ini kita masih bisa menarik nafas lega karena Pdt Nancy Souisa yang menjadi salah satu fasilitator Pendidikan Oikoumene Keindonesiaan (dulu: Pendidikan Kader Oikoumene), memberikan sinyal bahwa perwakilan peserta POK dari GPM akan terus diundang secara reguler dari angkatan ke angkatan. Dengan demikian, matarantai persiapan kader-kader GPM dalam arus utama gerakan oikoumene tidak terputus.

Begitulah selayang pandang dari arena MPL PGI, sambil ngobrol tentang ini-itu bersama perwakilan MPH Sinode GPM (Pdt Ates Werinussa dan Pdt Henky Siahaya), bung Febry Tetelepta, Pdt Henry Lokra, Pdt Nus Liur (GKO), Pdt John Titaley (GPIB), Pdt Izak Lambe (Gereja Toraja), dan Jeirry Sumampouw (PGI), ditemani kopi hitam dan pisang goreng.
Read more ...

Friday, November 11, 2016

Sejarah Budak di Nusantara



Selama dua hari, 21-22 Oktober 2016, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM bekerja sama dengan Universitas Leiden dan Vrije Universiteit Amsterdam (keduanya di Belanda), menggelar Seminar-Workshop bertajuk "Mapping Slavery in the Indonesian Archipelago under Dutch Colonial Rule". Beta mendaftar tapi tidak bisa ikut. Tapi ada Nancy Souisa dan Aprino Berhitu yang mengikuti setiap sesinya. Tampaknya sejarawan Johan Saimima juga tidak bisa ikut. Mungkin karena sedang sibuk dengan riset disertasinya. Tiga hari sebelum acara, beta hanya sempat berbincang dengan Dr Sri Margana, kaprodi sejarah FIB-UGM sekaligus pimpro kegiatan ini. Sri Margana adalah promotor disertasi Johan Saimima dan ketua tim penilai kelayakan disertasi beta. Ada beberapa butir menarik dalam perbincangan kami di ruangannya lantai 2 Gedung Margono FIB-UGM, yang menurutnya bisa menjadi isu pemantik dalam seminar-wokrshop itu.

Apakah ada perbudakan di Maluku selama masa kolonial Belanda? Itu pertanyaan pertama yang menyeruak benak beta ketika membaca tajuk acara tersebut. Tentu saja, pertanyaan itu bisa terjawab kalau mengikuti acara tersebut, terutama ulasan bung Wim Manuhutu, sejarawan Maluku di Belanda, mantan direktur Museum Maluku di Utrecht dan pengajar di Vrije Universiteit Amsterdam. Pertanyaan itu sontak muncul karena berkembang asumsi historis bahwa sebagian orang Maluku, terutama yang memilih menjadi Kristen mengikuti agama kaum kolonialis waktu itu, direkrut dan menjadi andalan dalam administrasi pemerintahan sipil maupun militer Belanda. Kaum Kristen-Ambon ini dianggap sebagai pengikut setia Belanda, sebagaimana terungkap dalam pernyataan "door de eeuwen trouw" (setia selamanya). Apakah mentalitas itu pula yang mendasari "kesetiaan" dan "fanatisme" sebagian orang Kristen-Ambon pada kesebelasan Belanda tiap kali berlaga di Piala Eropa atau Piala Dunia? Entahlah. Setidaknya konstruk alam bawah sadar fanatisme semacam itu tampaknya bisa dilacak kesana.

Memang asumsi historis itu sumir. Tidak bisa dirampatkan begitu saja. Dalam kajian sejarah kontemporer oleh orang-orang seperti Richard Chauvel dan John Ruhulessin (lihat buku yang baru terbit tahun 2016), jelas memperlihatkan keterbelahan ideologis antara para pendukung kekuasaan Belanda di Ambon dan kelompok nasionalis Ambon yang pro-Indonesia sekitar 1945-1950 (Pupela, Reawaru, Pattimaipauw dll). Oleh karena itu, penelusuran (atau pemetaan) perbudakan di Nusantara, termasuk di Ambon/Maluku, yang menjadi "core business" seminar/workshop tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk dikaji lebih lanjut.

Belum lagi jika dilanjutkan dengan pertanyaan semisal bagaimana bentuk-bentuk perbudakan di Maluku? Apakah ada resistensi baik dari kalangan Kristen-Ambon (yang termarjinal karena bukan keluarga raja atau mataruma parenta) dan juga dari kalangan Islam-Ambon, yang terisolasi dari "dunia-luar" selama implementasi sistem monopoli perdagangan rempah-rempah di Ambon, lantas menggerakkan perlawanan massif terhadap Belanda? Apakah "perbudakan" itu didukung pula oleh konstruk hierarkhi sosial dalam sistem adat? Apakah "kaum budak" di Maluku adalah klas sosial dalam hierarkhi sosial masyarakat "pribumi" Ambon? Ataukah merupakan kelompok-kelompok etnis lain yang didatangkan untuk menjadi "budak" di Maluku? Bagaimana relasi-relasi kuasa dan relasi-relasi sosial terbentuk dalam konteks sosial semacam itu? Pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditambahkan.

Kita tunggu saja cerita panjang-lebar mengenai kajian-kajian sejarah dan bentuk perbudakan yang dipresentasikan dalam acara tersebut dari Nancy Souisa dan Aprino Berhitu. Nancy Souisa sedang melengkapi penelitian disertasinya mengenai perempuan-perempuan Ambon dalam ruang publik politik dan kebudayaan lokal. Sedangkan Aprino Berhitu baru saja merampungkan penulisan tesisnya yang kaya data penelitian lapangan mengenai dinamika sosiobudaya dan gerakan sosial di Aru dengan bingkai teoretik perlawanan massa James Scott.

Setidaknya, kita makin siuman bahwa ternyata ada "historical blindspots" yang bisa ditelusuri lebih lanjut untuk memperkaya khazanah historiografi Maluku. Semoga.
Read more ...

Masuk Melayu

Di Malaysia, dikenal istilah "masuk Melayu" yang menandai konstruksi identitas kemelayuan sebagai fenomena kontestasi identitas etnis dan identitas agama yang berkelindan. Jadi, "masuk Melayu" juga berarti "menjadi seorang Muslim". Tidak perduli berasal dari etnis apa, ketika seseorang menjadi Muslim maka tetap disebut "masuk Melayu". Secara historis, "Melayu" sebenarnya merujuk pada konteks pra-kolonial kesultanan Melaka. Ketika sultan memeluk Islam sebagai agama istana, itu kemudian diikuti oleh rakyatnya sebagai tanda kesetiaan kepada sultan. Sejak itulah "masuk Melayu" sekaligus berarti "masuk Islam" (atau menjadi Muslim).

Pada masa kolonial, "masuk Melayu" dikonstruksikan secara politis untuk mengidentifikasi keberbedaan antara kaum "putih" (Eropa) dan kaum "berwarna" (masyarakat terjajah atau non-Eropa). Kaum kolonialis menciptakan mekanisme pembelahan sosial sedemikian rupa sebagai strategi hegemoni sosial-politik untuk menundukkan masyarakat setempat berdasarkan pemahaman budaya mereka (lokal).

Pada masa kolonial ini pula, konsep "masuk Melayu" mengalami pergeseran makna seturut dengan kepentingan politik kaum kolonialis. Jika di belahan barat Indonesia, "masuk Melayu" berarti menjadi Muslim, maka di belahan timur Indonesia ~ seperti kepulauan Maluku ~ "masuk Melayu" berarti menjadi Kristen. Karena kaum kolonialis (Belanda) mengintroduksi sistem pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar (terutama untuk kalangan rakyat jelata), demikian pula dalam memperkenalkan Kekristenan. Sekolah dan Gereja pada masa kolonial merupakan agen-agen utama proliferasi kemelayuan yang tegas berbeda dengan kaum elite borjuis kolonialis, sekaligus mengasingkan masyarakat setempat dari bahasa ibunya.

Jadi, secara antropologis dan historis, "masuk Melayu" kemudian bisa dipahami sekaligus sebagai "menjadi Islam" dan "menjadi Kristen" dalam kebhinekaan budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan perspektif itu pula kemelayuan Islam dan kemelayuan Kristen merupakan hasil fabrikasi identitas yang mengikuti siapa yang berkuasa, sehingga memang sulit untuk menceraikan agama dan politik dalam pandangan dunia masyarakat Asia Tenggara.

Dalam konteks semacam itu, pandangan mayoritas-minoritas hanyalah pembedaan demi kepentingan kekuasaan (politik-ekonomi) tapi bukan representasi identitas bersama. Entah Islam atau Kristen, apapun latar etnisnya, kita sama-sama "orang Melayu". Dalam dialek Ambon, "katorang samua basudara" (kita semua bersaudara).
Read more ...

Catatan Dialog untuk Buni Yani



Pertama, saya ingin menandai posisi saya. Saya warga kota (ber-KTP) Ambon dan bekerja sebagai guru biasa di Ambon. Saya tidak punya urusan dengan Gubernur DKI dan pilkada DKI Jakarta. Catatan ringkas ini dilandasi maksud membangun dialog pada tataran akademik berkaitan dengan maraknya ujaran-ujaran sektarian yang beredar di media sosial, terutama setelah Buni Yani (selanjutnya: BY) memasang statusnya mengenai “penistaan terhadap agama?” yang menyertai video pidato Gubernur DKI Jakarta. Sebagai orang yang pernah studi di luar negeri (Amerika Serikat dan Belanda), BY pasti sudah akrab dengan tradisi akademik semacam ini.

Sebagai yang demikian maka tautan-tautan yang dicantumkan pada postingan ini hendak dijadikan sebagai data mentah yang secara metodologis perlu dikonfirmasi (jika tidak tepat sasaran) dan diafirmasi (jika sudah tepat sasaran). Dengan sengaja di sini saya tidak menggunakan istilah “verifikasi” dan “falsifikasi” yang dalam telusuran epistemologi sah dipakai sebagai pengukuran analitis. Namun, karena catatan ini lebih bersifat kualitatif maka kedua terma itu tidak saya gunakan, karena ulasan di sini lebih menyangkut interpretasi simbolik bahasa (langue) dan ujaran (parole) ~ demikian untuk meminjam istilah Ferdinand de Saussure.

Titik temu untuk berdialog dengan BY adalah pada simpul identitas “dosen” dan “peneliti”. Sebagaimana akan saya tunjukkan lebih jauh pada salah satu bagian dari tesis masternya di Ohio University tahun 2002 dan juga transkrip wawancara Antaranews dengan BY (10 Oktober 2016 ~ lihat tautan di bawah). Pendakuan identitas dikatakan oleh BY sendiri bahwa dia adalah “dosen dan peneliti” (disebutkan sebanyak 5 kali dalam wawancara dengan Antaranews). Dengan demikian, titik temu itu mengandaikan bahwa dialog ini akan berlangsung pada ranah dimana batasan-batasan metodologis dan epistemologis sangat diperhitungkan dalam mengajukan suatu pernyataan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Batasan epistemik tersebut sebenarnya juga telah dipertegas oleh BY dalam tesis masternya di Ohio University Amerika Serikat. Saya kutip halaman 57 alinea ketiga:

“Working as a journalist, I experienced how a report is constructed by the way we interpret or give meaning to reality or an event. An event never stands alone for itself, but it always refers to a meaning outside itself in line with the worldview or attitudes of the interpreter. Reality is not objective in itself, but it is socially constructed (Berger and Luckmann 1967).”

Jadi, jelas sebagai seorang jurnalis dan dosen/peneliti (media), BY menyadari bahwa suatu pemberitaan tidaklah bebas-nilai melainkan selalu dibingkai oleh ideologi pembuat/penulis berita dan kepentingan korporasi/institusi yang mengemas suatu pemberitaan. Dalam konteks BY, pernyataan tersebut berkaitan dengan analisis komparatif yang dilakukannya terhadap pemberitaan konflik Maluku oleh dua koran nasional: Kompas dan Republika.

Jika dihadapkan pada pernyataan BY dalam acara ILC bahwa dia mengaku melakukan kesalahan dalam melakukan transkrip pidato Ahok di Kepulauan Seribu, dengan tidak menulis kata “pakai” sehingga yang terbaca oleh publik adalah “dibohongi Surat Al-Maidah 51” (silakan dengar sendiri rekaman video di bawah), secara metodologis (karena BY adalah jurnalis/dosen/peneliti) sulit menerimanya sebagai “kesalahan yang tidak disengaja”. Tidak sengaja? Menurut BY, transkrip itu ditulis hanya dengan mendengar dari smartphone-nya tanpa menggunakan ear-phone. Bagaimana bisa seorang peneliti komunikasi cum jurnalis tidak menggunakan alat yang memadai dalam pengamatan/pendengarannya yang ditujukan untuk menyatakan “argumentasi”-nya terhadap objek yang diamati/didengarnya? Lantas, dengan ketidakakuratan itu menyampaikan hasil pendapatnya kepada publik? Padahal, jelas secara metodologis suatu hasil pengamatan/observasi memerlukan tahapan klarifikasi internal (check-recheck) dan eksternal (reviewing dari analis-analis lain) agar datanya menjadi andal dan sahih untuk digunakan menyatakan opininya.

Namun, dalam transkrip wawancara dengan Antaranews, hal itu tampaknya tidak dilihat sebagai kesalahan karena BY membangun logikanya sendiri. Atas pertanyaan “Kalau menurut anda, apakah anda pantas dipolisikan atas tindakan mengunggah video tersebut?” BY menjawab: “… Coba kita belajar logika sedikit. Mestinya yang dipersoalkan itu adalah orang yang ngomong, yang menyinggung hal-hal sensitif di dalamnya. Tetapi kenapa, orang yang menyebarkannya yang dipersoalkan. Jadi sekarang ini posisi saya itu seolah-olah saya yang salah. Makanya yang saya bilang, logikanya jangan dibalik. Mestinya, isi dalam video itulah yang berbicara sensitif, yang menyinggung orang lain, itulah yang dipersoalkan. Sama sekali tidak masuk akal. Kebetulan saya dosen, mengajar soal UU ITE segala macam…”

Ada dua hal yang perlu disoroti dari jawaban BY:

[1] BY mengajak “kita” untuk belajar logika. Tapi tidak jelas pada premis mayor dan premis minor semacam apakah hingga BY tiba pada silogisme seperti yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Pun dengan demikian sulit menetapkan apakah silogismenya bersifat kategorial, hipotetik atau alternatif. Pada kalimat selanjutnya lebih tergambar BY membingkai argumennya dalam perspektif kausalitas (sebab-akibat).

[2] Perspektif kausalitas (sebab-akibat) yang diajukannya pun tak andal. BY menganggap bahwa pernyataan Gubernur DKI di hadapan publik “mestinya yang dipersoalkan” karena “menyinggung hal-hal sensitif di dalamnya”. Pertanyaannya: “siapa yang mempersoalkannya?” Jelas hanya BY, yang kemudian mengolahnya menjadi sebuah isu pemicu protes di ruang publik media sosial melalui artikulasi “penistaan terhadap agama?” (dengan tanda tanya – yang secara semantik bisa ditafsir sebagai afirmasi). Pidato Gubernur DKI disampaikan secara terbuka di hadapan para pejabat provinsi dan masyarakat audiensi, lalu kemudian rekaman videonya diunggah pada situs resmi pemerintah provinsi DKI. Sebelum BY memasang statusnya tidak ada yang mempersoalkannya apalagi menggugat sebagai penistaan agama. Jika itu “menyinggung hal-hal sensitif” seperti yang dikatakan BY, apakah semua pejabat provinsi dan masyarakat audiensi tuli dan karena itu tidak tersinggung (tidak sensitif?) oleh pernyataan Gubernur DKI saat itu? Dengan perkataan lain, mereka tidak menganggap pernyataan Gubernur DKI sebagai sesuatu yang menistakan keyakinan agama (Islam) mereka. Lagi pula sebegitu pandirnyakah Gubernur DKI – yang berniat mencalonkan diri periode berikut – untuk menyatakan sesuatu yang jelas-jelas akan merugikan rating elektabilitasnya dan juga peluangnya untuk meraup suara di pilkada DKI nanti? Nah, di sini perspektif kausalitas (sebab-akibat) yang diajukan BY mengandung kelemahan argumentatif karena BY tidak jeli – atau tidak mau? – melihat manakah “sebab” dan “akibat” dari persoalan yang kini membesar dan berpotensi ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik pragmatis.

Hal lain yang perlu disoroti adalah kelemahan metodologis dalam penarikan inferensi yang menjadi dasar amatannya.

[1] Ini terlihat pada cara kerja BY yang dikatakannya untuk menanggapi pertanyaan “bagaimana kronologi diunggahnya video itu hingga akhirnya menjadi viral?” BY menjawab: “Nah, Kamis malam Jumat, saya pulang habis mengajar, kemudian saya lihat Facebook. Nah, di timeline saya keluar itu video. Wah ini kontroversial sekali, sensitif. Kemudian saya playback berulang-ulang. Lalu saya download, kemudian saya transkrip. Setelah itu saya upload ke Facebook. Kemudian menjadi viral.” Sebagai seorang dosen dan peneliti (terutama di bidang media/komunikasi), suatu informasi tidak bisa diterima begitu saja mentah-mentah. Diperlukan suatu tahapan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten mengenai isu dalam informasi itu dan/atau langsung kepada pihak yang memberi pernyataan “sensitif” dalam informasi tersebut – dalam hal ini, Gubernur DKI. Sebagai akademisi dan jurnalis, itu bukan hal yang sulit bagi BY. Tapi mengapa BY tidak melakukannya? Hanya BY yang tahu.

[2] Inkonsistensi dan konstruksi opini publik. Tesis S2 BY memperlihatkan bahwa diperlukan suatu kehati-hatian dalam melakukan studi komparasi pemberitaan media terutama mengenai isu-isu primordial seperti agama dan etnisitas dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia. Sayangnya, paradigma teoretik itu tidak digunakan dalam kasus ini oleh BY yang berprofesi sebagai dosen dan peneliti. Maka yang dihasilkan adalah “prejudice” (prasangka). Padahal, dalam tesisnya BY menggunakan perspektif hermeneutik Gadamer (hlm. 58-59) tentang "prejudice", yang diafirmasi oleh BY dengan pernyataan “The problem of “prejudice” in journalism is embedded in who produces a report” (hlm. 59). Nah, ada soal inkonsistensi kesadaran tetapi juga sekaligus motivasi personal BY untuk melakukan konstruksi opini publik tanpa suatu kajian data yang akurat dan andal.

[3] Video pidato Gubernur DKI saat itu adalah data mentah. Tetapi transkrip BY adalah hasil interpretasi terhadap data tersebut. Sebagai interpretasi, maka faktor-faktor personal, ideologi, keyakinan agama, dan pada derajat tertentu, latar belakang pendidikan, merupakan unsur-unsur determinan dalam memproduksi sebuah interpretasi terhadap realitas. Jika “video” dan “transkrip” dilihat sebagai “teks” maka teks itu punya “konteks”. Video itu punya konteks (milieu dan aktor) yang berbeda dengan konteks transkrip BY tentangnya. Jika unsur determinannya – yang memicunya menjadi viral – adalah keyakinan agama, maka sebagai dosen dan peneliti, BY seyogyanya membuka ruang diskusi dengan pihak-pihak berkompeten dalam bidang agama (Islam) – misalnya dengan MUI atau ulama-ulama lain – sebab konteks pidato Gubernur DKI bukan konteks keagamaan. Dengan cara itu barulah BY tiba pada inferensi apakah ada muatan “penistaan terhadap agama” dalam pidato Gubernur DKI itu. Karena tidak melewati tahapan-tahapan metodologis semacam itu – karena BY mendaku sebagai dosen dan peneliti – maka isu “penistaan terhadap agama” (yang muncul dalam status BY itu) jelas hanya konstruksi opini publik oleh BY tapi tidak menggambarkan sisi-sisi lain yang perlu diterangi dalam penelisikan terhadap apa yang dianggap sebagai realitas itu sendiri.

[4] BY menyatakan: “Sekarang seperti saya mengajar di kelas sama dengan ketika saya membuat status Facebook.” Menggunakan media sosial sebagai ruang pengajaran dan pembelajaran tentu sangat positif. Tetapi media sosial bukan ruang kelas (dalam arti spasial – ruang berdinding empat persegi yang berisi audiensi mahasiswa dengan tingkat nalar yang homogen). Media sosial adalah ruang virtual tak terbatas dengan tingkat heterogenitas audiensi yang sangat tinggi dan kompleks baik pada tataran nalar maupun emosional. Jika untuk mengajar di ruang kelas yang terbatas itu saja seorang dosen membutuhkan persiapan (bacaan yang mumpuni, teknik komunikasi publik, silabus matakuliah yang membatasi tema pembelajaran) apalagi media sosial yang tak terbatas itu. Tanpa persiapan dan kesadaran itu maka niat “mengedukasi masyarakat” (seperti pernyataan BY) menjadi sesuatu yang mubazir bahkan kontra-produktif. Kesadaran yang saya maksud adalah kesadaran akan “moral media” seperti yang dielaborasi oleh Lee Wilkins dan Renita Coleman dalam The Moral Media: How Journalists Reason About Ethics (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005).

Catatan ringkas ini adalah catatan dialog akademis. Dengan dialog ini ~ jika direspons oleh BY ~ ada harapan besar kita tidak terperangkap pada asumsi-asumsi datar dengan landasan epistemik yang tipis. Setidaknya ~ meminjam istilah Gaston Bachelard ~ dapat melangkaui "epistemological break".

Referensi:
Crystal, David, Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Webster, Frank, Theories of the Information Societies, New York: Routledge, 2002.
Wilkins, Lee and Coleman, Renita, The Moral Media: How Journalists Reason About Ethics, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005.
Yani, Buni, Reporting The Maluku Sectarian Conflict: The Politics of Editorship in Kompas and Republika Dailies. Thesis MA: Ohio University 2002.
Read more ...

Festival Bahasa Hitu


Hari Minggu, 2 Oktober 2016, mendapat panggilan telepon dari Upulatu Sitania (Raja Hitulama), Salhana Pelu, yang mengundang datang ke Negeri Hitulama mengikuti acara Festival Bahasa Hitu. Bergegas bersiap lalu menuju Hitulama.

Tiba di Negeri Hitulama, acara rupanya baru mulai. Beta tiba bertepatan dengan sambutan Upulatu Sitania, yang kemudian diikuti serangkaian sambutan-sambutan lainnya. Perhelatan ini digelar sebagai kerjasama Saniri Negeri Hitulama dan Balai Pengembangan Bahasa Provinsi Maluku.

Meskipun Upulatu memanggil untuk duduk bersama di jajaran undangan, beta menolak halus dan lebih memilih membaur bersama warga negeri yang memadati pelataran rumah Raja. Dengan begitu dapat mendengar dan mengamati respons publik negeri terhadap acara tersebut.

Acara ini digelar dengan nama Festival Bahasa Hitu di bawah tema Revitalisasi Bahasa Berbasis Komunitas. Ada beberapa mata acara seperti pembacaan puisi, lagu, tarian, drama permainan anak-anak, tuturan cerita rakyat hingga pidato yang semuanya dinarasikan secara bilingual: bahasa Hitu dan bahasa Indonesia. Perhelatan ini menyasar kelompok usia di bawah 40 tahun.

Dalam percakapan bersama Upulatu Salhana Pelu dan Sekretaris Negeri Eteng Pelu, keduanya menyatakan bahwa perubahan sosial, sistem pendidikan nasional (kewajiban berbahasa Indonesia dan lebih sering mengabaikan bahasa ibu masyarakat lokal) dan perkembangan teknologi komunikasi menjadi faktor determinan surutnya praktik berbahasa Hitu di kalangan kelompok usia tersebut. Secara perlahan, dalam 15 tahun terakhir penggguna bahasa Hitu, terutama anak-anak muda, kian menyusut secara signifikan. Anak-anak muda Hitu lebih banyak menjadi penutur pasif bahasa Hitu karena lebih aktif bertutur dengan dialek Melayu Ambon dan bahasa Indonesia formal, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sebaya sehari-hari. Sebagai strategi awal, Upulatu mencanangkan program "wajib" berbahasa Hitu setiap hari Minggu, karena pada hari itulah seluruh anggota keluarga dalam tiap rumah tangga berkumpul. Orang tua pun dianjurkan untuk lebih sering berbahasa Hitu dalam percakapan dengan anak-anak. Demikian pula di sekolah-sekolah dasar hingga menengah atas, para guru dan murid diajak untuk berkomunikasi dengan bahasa ibu (Hitu).

Menariknya, baik Upulatu maupun sekretaris negeri merujuk pada pengalaman sejarah komunitas-komunitas negeri Kristen-Ambon yang sejak kedatangan kaum kolonialis dari Eropa telah kehilangan kemampuan berbahasa lokal Ambon. "Language death in Maluku", demikian sebutan oleh James Collins, peneliti bahasa Ambon dan Maluku Tengah. Tentu saja, sebagai orang Ambon dari Jazirah Leitimor beta merasa terpukul dengan pernyataan itu. Betapa tidak, jika sejarah itu ternyata menjadi pengalaman pembelajaran untuk mengantisipasi perubahan masa depan oleh basudara di Leihitu, bagaimana dengan negeri-negeri Sarane di Pulau Ambon dan Lease (kecuali Hulaliu) yang kini tak lagi menjadi penutur aktif bahasa ibunya sendiri? Masih tersisakah kegelisahan tentang hal itu? Ataukah semua kita terima saja sebagai kecelakaan sejarah dan enggan memulihkannya karena ibarat kanker kita sudah mengalami krisis identitas yang kronis? Entahlah.
Read more ...

Sunday, October 2, 2016

Riset

"Gile coy, gue baru ngerti kenapa para sarjana amrik bisa jadi rujukan international," celetuk seorang sohib yang baru pulang "nyantri" di salah satu kampus amrik. "Memangnya apa?" tanyaku penasaran. "Hampir semua mereka adalah jebolan sekolah dalam negeri!" jawabnya lugas.

"Hebatnya lagi, meskipun mereka studi dalam negeri tapi hampir semua riset mereka mengenai isu-isu di luar negeri," sambungnya berapi-api. Tapi tiba-tiba terdiam. "Sebenarnya kalau soal itu, bukannya para sarjana Indonesia lebih hebat? Mau jebolan luar negeri kek dalam negeri kek, hampir semua topik riset tesis/disertasinya mengenai isu-isu dalam negeri. Nah, mestinya kan hasil riset mereka jadi rujukan internasional tentang Indonesia. Tapi kok selalu para sarjana amrik yang dirujuk termasuk untuk studi Indonesia? Yang studi dalam negeri dengan riset luar negeri berapa ya?" katanya lagi.

"Meneketehe," jawabku kesal sambil melanjutkan membaca dan, ah ini dia, "Kegiatan riset akan otomatis berkembang apabila riset sudah menjadi kebutuhan industri, pemerintah, atau kegiatan masyarakat lain. Masalahnya, sebagian besar industri kita tidak membutuhkan riset. Pemerintah juga tidak begitu membutuhkan hasil riset dalam menjalankan amanat pembangunan bangsa. Kegiatan masyarakat pun sebagian besar juga tidak membutuhkan riset. Oleh karena itu, masalahnya menjadi sangat sederhana, yakni bahwa riset kita tidak berkembang karena memang tidak begitu dibutuhkan." demikian tulis Johanes Eka Priyatma, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Kompas, 27 September 2016).

"Serius neh, Pak Johanes?" batinku.

"Wooii bro! Jadi nggak elo sekolah di luar negeri? Atau elo sekolah aja dalam negeri tapi riset luar negeri? Gimana?" tanya sohib ngeyel membuyarkan lamunanku.

"Tau ah!" dongkol aku menjawabnya sambil ngeloyor meninggalkannya melongo melihat angka-angka di tagihan kafe yang terpaksa dibayarnya.

Terngiang jelas kata-kata guruku, "Penelitian adalah ekstensi perjumpaan intersubjektif antara subjek peneliti dan subjek yang diamati. Maka penelitian bukan soal laporan, statistik dan tabel-tabel, tapi pengerukan kedangkalan pengetahuan melalui interaksi yang manusiawi. Di situlah penelitian menjadi bernyawa kemanusiaan."
Read more ...

AMBON: Musik, Angin dan Laut



"Ambon ~ City of Music" punya cerita panjang dan bisa jadi beragam interpretasi atau versi. Kini itu sudah telanjur menjadi stempel entah pada pulau, masyarakat dan kebudayaan yang disebut Ambon itu. Biarlah masing-masing merajutnya menjadi narasi bersama tanpa perlu dipertegangkan mana yang benar.

Tapi, bisakah musik eksis tanpa bunyi? Dari manakah bunyi yang menjadi roh dari musik itu? Bagi orang kampung di pulau-pulau timur Indonesia, adalah alam sendiri yang melahirkan bunyi. Bunyi angin sibu-sibu menginspirasi siulan bernada. Bunyi debur ombak dan hempasan gelombang menghentak nada-nada cas-cas dan bum-bum. Bunyi suara serangga krik-krik menghidupkan sak-sik-suk gesekan berintonasi. Manusia yang hidup di pesisir pulau-pulau saling berkomunikasi dengan alunan bahasa atau rima yang naik-turun sesekali keras berlomba menutupi suara laut yang meninggi pasang dan turun menyurut. Maka lahirlah kresendo dan dekresendo. Pianosimo dan fortesimo hanyalah suara alam yang menuruti matahari dan bulan dalam hingar dan hening waktu.

Bagi orang pulau-pulau, musik itu adalah alam dan alam selalu menjadi jiwa dari musik. Dengar saja langgam "hasa-hasa pinggir pantai Ambone masuk teluk sungguh manise" hingga "beta berlayar jauh dari Ambone", atau lantunan "kamu-kamu meliputi gunung salahutu" hingga "nusaniwe tanjung alang labuan raja". Jika alam menjadi jiwa musik maka orang-orang pulau itu menjadi komposer, konduktor, sekaligus pelantun dan pemain dalam satu orkestra kolosal universal, yang merajut hidupnya dalam birama dan tangga nada kehidupan bersama alam: tanah, angin dan laut.

Jiwa yang bermusik adalah jiwa yang menorehkan tangga nada bersama alam: tanah, angin dan laut. Semuanya bernyawa. Maka jika beraneka sampah masih mengapung seolah hendak menyesaki laut, sesungguhnya kita belum bermusik. Karena dengannya jiwa musik hendak kita bungkam dengan sejuta sampah dan notasi-notasi kehidupan kita rajam dengan kejam agar terus bungkam. Kita pun menjadi tuli dan selalu salah menangkap nada-nada alam.

Ajarkan saja nada-nada alam, desahan angin, dan deburan ombak kepada anak-cucu kita, niscaya mereka hidup dengan musik bersama alam yang terus menginspirasi masa depan. Sebab musik bukan sekadar bunyi dari mulut kita yang terdengar oleh telinga kita. Musik adalah kita. Musik adalah manusia, yang merajut aneka beda nada menjadi harmoni. Jauh sebelum itu dirumuskan menjadi "pluralisme" atau "multikulturalisme", musik jiwa sudah mengajarkan kita menarasikan warna-warni dan tinggi-rendah nada menjadi cerita bersama. Cerita cinta manusia dan alam yang melahirkan kisah-kisah suci tentang tuhan yang mengasihi manusia. Itulah kebudayaan.

Bermusiklah!
Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces