Aku menulis maka aku belajar

Saturday, November 10, 2018

Sindrom Anak Emas

Istilah tersebut sudah sejak era 1990-an dimunculkan oleh John Titaley, Guru Besar Sosiologi Agama (dulu UKSW sekarang UKIM), untuk memperlihatkan tendensi sosiologis dan politis yang selalu berada pada ketegangan tarik-ulur antara identitas nasional dan identitas primordial dalam proses "menjadi Indonesia". Terbingkai oleh perspektif Durkheimian, Titaley masih kukuh pada tesis bahwa Indonesia sejak 1945 adalah fenomena entitas politik baru yang terbuka bagi kesetaraan setiap warga negaranya untuk mengekspresikan matra-matra religiositas dan etnisitas nusantara dalam rajutan semangat "menjadi Indonesia" yang sangat majemuk.

Mulanya istilah itu dipakai sebagai kritik Titaley terhadap corak Kekristenan Indonesia pasca-1945 yang tampaknya masih kuat berkutat dalam kubangan nostalgia kolonial sehingga mengabaikan realitas keindonesiaan sebagai konteks sosio-politis baru yang dihidupinya sejak kesepakatan menjadi Indonesia itu. Padahal nostalgia semacam itu sebenarnya memperlihatkan gejala "kejiwaan" yang tidak sehat atau tidak kontekstual, yang disebutnya sebagai "sindrom anak emas".

Secara sosiologis dan politis, istilah itu mengalami perluasan makna yang menunjuk pada kecenderungan psiko-sosial dari orang atau kelompok orang yang merasa diri besar secara kuantitatif lantas selalu merasa harus diistimewakan, dimanja, dan difasilitasi. Sindrom ini berimplikasi pada pemikiran dan tingkah-polah yang lembek dan cengeng karena selalu merasa diri benar dan lebih utama dibandingkan liyan. Sindrom ini juga menyebabkan amnesia historis bahwa dasar dari berdirinya masyarakat Indonesia ini adalah pada kesepakatan sosial-politik untuk hidup bersama dengan seluruh perbedaan yang menggelayuti identitas masing-masing.

Dalam pertemuan agamawan dan budayawan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI beberapa hari lalu, istilah itu kembali disebutkan oleh John Titaley. Namun, secara kritis pula, sebagaimana dipertanyakan oleh Omar Faturahman dalam rubrik opini KOMPAS, "Lalu Apa?". Pertanyaan itu bisa dibaca sebagai kontemplasi politik untuk melangkaui sindrom itu yang rupanya belakangan ini kian menjadi jaringan "kanker kronis" yang menggerogoti semangat dan geliat keindonesiaan kita, termasuk kontemplasi "untuk apa kita memperingati hari pahlawan?".

Read more ...

Thursday, November 8, 2018

Pengukuhan Guru Besar Al Makin - UIN Sunan Kalijaga


Pengelolaan lembaga pendidikan tinggi di negeri ini rumit dan sarat tahapan serta persyaratan yang berbelit. Regulasi nasional di bidang pendidikan tinggi berubah, bertambah dan penuh tikungan yang kerap membuat banyak tenaga pendidik tergelincir. Tak jarang harus "turun mesin" alias stagnan. Salah satu tikungan itu adalah produksi publikasi berbasis penelitian yang mesti memenuhi perpindahan "persneling" secara kreatif pada tiga "gigi" tridharma perguruan tinggi.

Standar "high-class university" terus diuber dengan menggeber akselerasi pembenahan prosedur penjenjangan akademik. Ditambah dengan mimpi mengubah paradigma "teaching university" menjadi "research university". Lantas, melepas peluru-peluru publikasi ke jurnal-jurnal bereputasi, terakreditasi bahkan terindeks. Tidak semua peluru mengenai sasaran. Kurang meneliti? Mungkin ya, mungkin tidak. Kurang gairah publikasi? Mungkin tidak, mungkin ya. Masalah inti diduga adalah standar tinggi yang dipasang dan hanya bisa digenjot oleh kampus-kampus berumur panjang dan mapan, dengan akses ke sumber-sumber dana dan daya yang mumpuni. Bagi kampus-kampus minor dan swasta, perlu infus energi dan konsistensi mengejar mimpi itu.

Seabreg hasil penelitian menumpuk. Mengapa tidak dipublikasi di jurnal-jurnal internasional? Harus berbahasa Inggris. Bukankah bisa pakai jasa penerjemah bersertifikat atau kolega "native speaker"? Harus sedia dana. Belum lagi beban mengajar yang menyita waktu dan menguras energi para dosen (yang seharusnya juga meneliti dan publikasi hasil penelitiannya). Tak kurang tenaga pendidik (dosen) jebolan kampus-kampus top markotop di Amrik dan Eropa yang berkiprah di kampus-kampus Indonesia. Tapi tak cukup geliat dan gigih menerapkan model pembelajaran dari kampus-kampus luar negeri itu di kampus-kampus sendiri. Hanya pulang berbekal ijazah, foto dan cerita kuliah di luar negeri, tapi lagi-lagi stagnan dalam menggugah geliat penelitian pada dan bersama mahasiswa di negeri sendiri. Kritik keilmuan pun dibungkam oleh perburuan jabatan-jabatan struktural di kampus-kampus sendiri.

Pencapaian Al Makin ini, di antara kolega-kolega profesor muda lainnya di bidang humaniora, tentu menjadi pemicu dan pemacu untuk menantang arus regulasi pendidikan tinggi yang cukup deras untuk menghempaskan diri pada kevakuman dan rutinitas birokrasi akademik belaka. Kepiawaiannya mengelola Jurnal Al-Jamiah hingga ke tingkat pengakuan internasional, bagi beta, adalah konsistensinya untuk mengembangkan strategi mengatasi gempuran regulasi yang ketat di negeri ini. Masih teringat pesannya ketika bertandang ke Ambon: "Pengelolaan jurnal sebagai strategi pengembangan akreditasi institusi dan kapasitas dosen tidak bisa tambal-sulam. Harus ada yang nongkrongin. Kalau tidak, ya tidak pernah jadi."

Mubaarok Prof. Al Makin!
Read more ...

Tuesday, November 6, 2018

MPP AMGPM Ke-31


Musyawarah Pimpinan Paripurna Angkatan Muda GPM Ke-31 tahun 2018 berlangsung di Latdalam, desa/jemaat terujung di pesisir barat Pulau Yamdena, Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Tahun lalu (2017) di Wooi, Pulau Obi, Maluku Utara. Ini adalah agenda tahunan Pengurus Besar AM-GPM untuk mengevaluasi program kerja setahun, melakukan pemetaan masalah di 34 daerah pelayanannya, dan rencana strategis mengatasi isu-isu problematiknya.

Fokus studi dan agenda program kali ini adalah pada megaproyek nasional Blok Masela dengan seluruh derivasi dampaknya pada berbagai bidang kehidupan masyarakat Tanimbar. Salah satu isu terberat adalah cara menghadapi para kabir serakah yang sama sekali tak menggubris efek destruktif megaproyek itu terhadap keberlanjutan daya hidup masyarakat dan hanya berkacamata kuda "investasi/pembangunan".

Di balik segala formalitasnya, momen ini juga menjadi momen perjumpaan dan pembelajaran dari rekan-rekan pemuda yang bergelut dengan situasi problematik di daerah pelayanan mereka. Beta belajar banyak dari mereka.

Terima kasih Rynchard Tupan untuk semangat, idealisme dan kegigihan yang terus ditularkan selama MPP AMGPM Ke-31 di Latdalam dan Saumlaki, Tanimbar Selatan.
Read more ...

Tuesday, October 16, 2018

Kuliah Bersama UKIM-IAIN

Dialog pada sesi panel diskusi bersama Dr. Abdul Manaf Tubaka dan Pdt. Maryo Manjaruni, M.Cs. pada Sabtu lalu (13/10/2018) di Gereja Ebenhaezer Rumahtiga, ternyata bersambung. Beta dan Manaf bersepakat untuk melakukan “kuliah bersama” antara mahasiswa fakultas teologi UKIM dan mahasiswa fakultas ushuludin jurusan sosiologi agama IAIN Ambon. Kebetulan pada semester ini Manaf mengampu matakuliah “Agama dan Masalah Minoritas” dan beta mengampu “Teologi Publik”. Kami melihat ada beberapa simpul gagasan yang bisa ditautkan dan didialogkan bersama-sama baik antarmatakuliah maupun antarmahasiswa pesertanya.

Hari ini, Selasa (16/10/2018), sekitar 40-an mahasiswa fakultas teologi UKIM bertandang ke Kampus IAIN Ambon, Fakultas Ushuludin Jurusan Sosiologi Agama. Bergabung bersama sekitar 20-an mahasiswa IAIN. Manaf, yang adalah Ketua Jurusan (kajur) Sosiologi Agama, menyambut kami. Sekitar 10 menit kami berbincang sambil menunggu ruangan disiapkan dengan penambahan beberapa kursi.

Ruang klas yang tampak luas ketika kosong, dengan segera penuh sesak ketika semua mahasiswa UKIM-IAIN berada di dalamnya. Beberapa mahasiswa IAIN rela berdiri di bagian belakang karena tidak kebagian kursi.

Kuliah dibuka dengan perkenalan singkat dan pengantar oleh Manaf. Ia dengan fasih mengulas alasan-alasan mengapa matakuliah Agama dan Masalah Minoritas disajikan di IAIN Ambon, serta capaian pembelajarannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejumlah isu kontekstual berkaitan dengan stereotip minoritas di Indonesia.

Beta menyambung dengan menjelaskan dinamika historis dan sosiologis Kekristenan pada abad-abad ke-17 s.d. ke -19 yang masih sangat kental bercorak kolonial di Indonesia, benturan-benturan interpretatif teologis yang membentuk postur Kekristenan Indonesia termasuk perjumpaan dan ketegangannya dengan Islam Indonesia, dan gerakan kontekstualisasi Kekristenan dalam relasi dengan agama-agama lain serta berbagai spiritualitas lokal masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Beberapa mahasiswa dengan antusias mengacungkan tangan saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Manaf harus membatasi menjadi hanya 6 mahasiswa: 3 UKIM dan 3 IAIN. Pertanyaan-pertanyaan tajam pun diluncurkan, seperti “keselamatan”, “poligami”, “kiamat”, “akidah”, “tafsir teks kitab suci”, “agama ibrahimik dan agama lokal” dan lain-lain. Beta dan Manaf secara bergantian menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jelas, perspektif yang kami bangun bukan pada tataran doktrinal atau apologetika, tapi memahami realitas keberagamaan sebagai fenomena sosial-budaya. Dengan perspektif itu, kami membentangkan kemungkinan-kemungkinan membangun religiositas yang lebih humanis, bukan semata-mata pada sekat moralitas dan doktriner yang serba hitam-putih dalam mencermati realitas hidup yang kompleks dan berwarna-warni.

Kuliah sore tadi kami akhiri dengan kesepakatan (lagi) untuk melanjutkan percakapan dalam kunjungan balasan mahasiswa IAIN ke Kampus UKIM. Terima kasih Dr. Abdul Manaf Tubaka dan para mahasiswa sosiologi agama IAIN Ambon.

Sampai jumpa di Kampus UKIM!
Read more ...

Wednesday, September 26, 2018

67 Tahun UIN Sunan Kalijaga

Secara pribadi, beta merasa bangga pernah (dan selalu) menjadi bagian dari Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta. ICRS adalah kolaborasi tiga universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Kristen Duta Wacana, yang menyelenggarakan program pascasarjana jenjang S3. Menurut beta, ini kolaborasi yang keren dan menantang. Betapa tidak, tiga universitas dengan latar sejarah dan tradisi akademik yang berbeda-beda berkolaborasi menggelar program doktor untuk studi agama-agama.

Ketika masih studi 2011-2016, mahasiswa ICRS punya akses untuk terlibat dalam proses-proses kuliah dan diskusi di tiga kampus ini. Maka tidak heran, semasa berjibaku kuliah dulu mahasiswa ICRS dikenal sebagai spesies "omnipresence". Hadir dimana-mana. Apalagi kalau ada hajatan seminar atau ujian disertasi di tiga kampus ini.

Yang paling menantang tentu saja adalah kesempatan untuk belajar dari para guru yang mempunyai kapasitas keilmuan yang beragam dan pengalaman penelitian yang sangat kaya. Berbagai tradisi akademik dan kekayaan perspektif tersebut telah banyak melahirkan dialektika kritis mengenai studi agama-agama di berbagai kawasan. Dengan model kolaborasi semacam itu, maka mahasiswa ICRS sebenarnya adalah "mahluk" hibrid yang berkelana dalam rimba aneka ilmu, metode dan tradisi keilmuan, yang dalam konteks studi agama-agama, didesak masuk terlibat dalam wacana dan praksis religiositas yang sangat majemuk.

Dari UIN Sunan Kalijaga, ada nama-nama seperti Prof. Amin Abdullah, Prof. Noorhaidi Hasan, Dr. Siti Syamsiyatun, Dr. Sahiron dan beberapa lainnya; dari UKDW ada nama-nama, Prof. Gerrit Singgih, Dr. Hehanussa Jo, Dr. Farsijana Adeney-Risakotta, Prof. Banawiratma, Dr. Paulus Wijaya dan beberapa lainnya. Plus sejumlah guru dari Universitas Gadjah Mada, seperti Prof. Pm Laksono, Prof. Bernie Adeney-Risakotta, Dr. Dicky Sofjan, Dr. Samsul Maarif, Dr. Wening Udasmoro, Dr. Leo Epafras dan yang lainnya. Bahkan harus juga disebut nama-nama seperti Dr. Haryatmoko dan Dr. Tri Subagya dari Universitas Sanata Dharma.

Dengan "wajah" yang hibrid semacam itu, sulitlah untuk mengatakan universitas mana yang menjadi almamater dari para lulusan ICRS. Selain mengakui bahwa ketiga universitas itulah yang semuanya menjadi almamater.

Maka ketika hari ini, UIN Sunan Kalijaga merayakan 67 tahun eksistensinya berkiprah dalam dinamika pendidikan tinggi di Indonesia, beta pun menjadi bagian dari sukacita bersama seluruh civitas academica dan para alumninya.

Terima kasih para guru di UIN Sunan Kalijaga yang pernah menjadi penantang-penantang keilmuan yang andal dan membagi semangat persaudaraan lintas-agama dan lintas-ilmu bagi beta dan rekan-rekan lain alumnus ICRS. Terima kasih pula untuk para sahabat yang berkarya sebagai guru di UIN Sunan Kalijaga: Dr. Moch Nur Ichwan, Dr. Masroer Ch Jb, Dr. Ahmad Salehudin dan yang lainnya, yang turut membentuk karakter persahabatan yang terbuka bagi kekayaan tradisi ilmu dan keberagamaan.

Selamat untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga! Tetap berkarya bagi kemanusiaan dan keindonesiaan yang kaya warna identitas ini.

Photo courtesy: Masroer Ch Jb
Read more ...

Wednesday, September 19, 2018

Gereja Bersyukur: Mencintai Kebenaran dan Damai - Refleksi 83 Tahun GPM

Jalan panjang meniti setiap pijakan zaman selama 83 tahun bagi Gereja Protestan Maluku (GPM) adalah perjalanan yang penuh dinamika dan liku-liku historis, sosiologis, antropologis dan politis. Pada setiap dimensinya perjalanan panjang tersebut telah menjadi faktor determinan yang membentuk eklesiologi GPM terutama sebagai gereja kepulauan.

Konteks pulau-pulau yang menjadi ranah geografis jemaat-jemaat GPM yang terentang dari kawasan Maluku Utara hingga Maluku Barat Daya berhadapan langsung dengan zona perairan internasional, diapit oleh musim timur dan musim barat, serta persebaran negri-negri sepanjang pesisir dan pegunungan, telah membentuk karakteristik eklesiologis GPM yang majemuk. Sejarah dan dinamika eksistensi agama-agama Abrahamik (Kristen dan Islam) dan berbagai ekspresi religiositas lokal pun menambah semarah wajah warna-warni komunitas-komunitas lokal yang mendiami ribuan pulau di kawasan ini. Dengan perkataan lain, bukanlah perkara yang mudah untuk menetapkan suatu format pelayanan yang seragam dan tertib yang mampu diimplementasikan begitu saja. Diperlukan komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi dalam setiap derap langkah penatalayanannya sehingga mampu melangkaui batas-batas kemajemukan yang inheren pada dirinya sebagai gereja.

Ada sejumlah tantangan yang menyeruak sebagai implikasi eklesiologis GPM dalam konteks lokal Maluku dan konteks nasional Indonesia. Tiga tantangan GPM yang berikut ini merupakan sudut pandang lain dari 13 isu strategis yang dirumuskan dalam Pola Induk Pelayanan (PIP) dan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP) GPM 2016-2025.

[1] Pembangunan Masyarakat Berbasis Kepulauan
Sudah sejak abad ke-15 wilayah Kepulauan Maluku telah menjadi incaran para saudagar pemburu rempah-rempah dari berbagai benua. Kedatangan para saudagar dan persaingan di antara mereka telah mengubah secara signifikan peta demografis komunitas kepulauan Maluku, pola relasi kuasa antara para penguasa lokal dan para pedagang (Nusantara dan Barat), dan perjumpaan dan peleburan lintas-budaya yang makin membentuk karakter multikultural masyarakat kepulauan ini. Namun demikian, kekayaan alam yang mengundang para saudagar dari berbagai kawasan di dunia tersebut ternyata tidak berdampak pada kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, masyarakat kepulauan ini hanya menjadi bulan-bulanan dari berbagai kekuatan ekonomi global yang datang untuk mengeruk kekayaan alam (laut dan hutan) sambil membiarkan mereka terlantar dalam lautan kemiskinan yang kronis.

Pergantian rezim kolonial dengan pemerintahan dari negara baru bernama Republik Indonesia telah memberikan secercah harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, lagi-lagi, paradigma pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintahan pascakolonial Indonesia tidak beranjak jauh dari pendekatan kolonial yang lebih memusatkan seluruh perhatian dan energi pembangunan pada kawasan barat Indonesia, terutama Pulau Jawa. Kawasan timur Indonesia dengan kontur geografis kepulauan makin ditinggalkan dalam derap pesat pembangunan sebagai kawasan tertinggal. Kejayaan rempah-rempah yang pernah menjadi primadona perdagangan dunia pun tersisa sebagai nostalgia.

Belakangan, dengan pendekatan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Pemerintahan Presiden Joko Widodo memberi perhatian lebih serius pada pembangunan masyarakat dengan berbasis pada konteks kepulauan. Meskipun demikian, diperlukan energi yang cukup besar untuk membenahi pertama-tama infrastruktur dan sarana transportasi laut yang menjadi faktor utama pemerataan pembangunan kawasan kepulauan ini. Pada sisi lain, pendekatan pembangunan poros maritim ini berdampak pada akselerasi pembangunan jemaat, terutama dalam jejaring komunikasi antarpulau yang makin melancarkan proses dan interaksi pembangunan jemaat-jemaat GPM. Keterisolasian secara bertahap mulai ditembus. Batasan-batasan komunikasi mulai dilangkaui.

Akan tetapi, bersamaan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi, masyarakat kepulauan ini mulai menghadapi tantangan baru dengan gelombang imigran baik secara spontan (sebagai konsekuensi lancarnya transportasi dan komunikasi) maupun melalui program transmigrasi oleh pemerintah; beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional yang merambah hutan-hutan dan laut sambil mendesak komunitas-komunitas lokal ke kawasan periferi yang makin menyempit; benturan-benturan kebudayaan “urban” dan “rural” yang menggiring berbagai komunitas kepulauan ini pada satu suasana transisi yang bergejolak mencari bentuk-bentuk sosial yang cocok dan sebagainya. Selain itu, masih terasa kecenderungan warisan pendekatan pembangunan yang masih kuat berorientasi kontinental sehingga prosentase dana pembangunan masih terserap lebih besar pada wilayah daratan.

[2] Partisipasi Politik Kewargaan
Keterbukaan katup politik demokrasi pasca Gerakan Reformasi 1998 telah membawa dampak sangat besar dalam budaya politik Indonesia yang selama ini dikekang oleh rezim pemerintahan otoriter Orde Baru. Salah satu konsekuensinya adalah otonomi daerah dan sistem multipartai. Otonomi daerah berhasil mendorong pembelahan beberapa wilayah menjadi dua atau lebih wilayah pemerintahan baru pada tingkat kabupaten/kota. Pembelahan atau pemekaran tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi birokrasi pemerintahan baru dan memberi kesempatan kepada pemerintahan kabupaten/kota yang baru untuk mengembangkan potensi-potensi lokal bagi pembangunan wilayah tersebut.

Sementara itu, sistem multipartai membuka peluang sangat besar bagi penyaluran aspirasi politik kewargaan melalui partai-partai baru. Hal yang tak terhindari adalah kian sengitnya pertarungan politik antarpartai untuk berebut pengaruh dalam menentukan wakil-wakilnya di parlemen atau pemerintahan yang diasumsikan dapat memuluskan kerja-kerja mesin partai masing-masing. Pertarungan politik dalam sistem multipartai ini sangat kompetitif sehingga kerap terperosok pada godaan untuk menggunakan segala macam cara demi meraih kekuasaan politik (dan ekonomi). Implikasi terbesar dari pertarungan politik tersebut adalah pengerasan identitas primordial sebagai instrumen politik, yang kini menjadi paradigma politik yang meluas, yaitu politik identitas.
Pluralitas yang semestinya menjadi kekayaan budaya masyarakat Indonesia mengalami penggerusan makna menjadi ancaman yang mendorong berbagai kelompok untuk saling menihilkan eksistensi masing-masing. Wajah politik kewargaan Indonesia dan Maluku yang “bineka” kini dijumudkan menjadi tendensi-tendensi penunggalan identitas yang mencurigai liyan, termasuk dalam hal penyaluran ekspresi politik. Budaya politik demokrasi diciderai oleh hasrat untuk mendominasi liyan, bukan melalui diskursus politik yang sehat dan negosiasi kepentingan yang cerdas melainkan dengan intimidasi dan persekusi terhadap liyan yang diklasifikasi sebagai “minoritas”. Wacana-wacana ideologis makin termarjinalkan dalam arena-arena politik kewargaan dan masyarakat luas makin terbiasa untuk berpikir dan bertindak secara dikotomis “mayoritas-minoritas” sambil mengabaikan realitas kemajemukan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam konteks kepulauan, tendensi-tendensi politik identitas menggiring pada kategorisasi-kategorisasi identitas pulau-pulau, yang bertumpang tindih dengan etnisitas dan agama.

[3] Glokalisasi Ekonomi dan Kebudayaan
Ekstensi dan ekspansi teknologi informasi-komunikasi serta makin tersedianya berbagai infrastruktur transportasi antarpulau (penerbangan dan pelayaran) telah berhasil membuka akses berbagai komunitas kepulauan untuk membangun relasi dengan berbagai pihak dari luar. Kawasan Kepulauan Maluku tidak lagi menjadi penerima dampak dari globalisasi tapi juga menjadi aktor-aktor lokal penting yang mempengaruhi situasi global. Fenomena globalisasi tidak lagi berlangsung satu arah tapi menjadi banyak arah serta menciptakan banyak-pusat (multi-center) yang melahirkan fenomena glokalisasi.

Masuknya investasi asing dalam berbagai bentuk korporasi multinasional, pada satu sisi, menciptakan peluang mengembangkan bisnis-bisnis berbasis hasil laut (mutiara dan ikan) yang diminati pasar internasional. Namun, pada sisi lain, glokalisasi ekonomi tersebut turut mengubah pola-pola kebudayaan altruistik menjadi lebih individualistik. Rekatan-rekatan komunalitas kultural kian renggang dan rapuh sehingga mudah tersulut oleh persinggungan-persinggungan antar-identitas kelompok yang hidup bersama-sama.
Pengembangan kawasan-kawasan tertentu pada beberapa pulau seperti Seram dan Buru makin memperlihatkan wajah miris komunitas-komunitas lokal yang termarjinalisasi oleh desakan perubahan masyarakat urban dan semi-urban. Penjualan tanah-tanah ulayat secara serampangan hanya karena rayuan konsumerisme yang aduhai secara sistematis mempersempit kemungkinan perluasan wilayah mukim suatu komunitas lokal. Gesekan-gesekan sosial kerap terjadi karena perebutan lahan, bahkan menjadi alasan konflik antarkelompok karena yang satu merasa dipinggirkan dan kehilangan hak-hak utama mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak secara ekonomi. Sementara pihak yang satu makin mendominasi karena menganggap diri mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih tangguh untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah. Pembelahan identitas sosial antara “orang asli” dan “pendatang” makin mengeras dalam situasi ketidakadilan ekonomi tersebut. Sebagian besar jemaat-jemaat GPM terlibat dalam pusaran arus glokalisasi ekonomi dan kebudayaan semacam ini.

Sekelumit realitas menggereja GPM menjelang akhir dekade kedua abad ke-21 ini dengan sengaja dikemukakan justru sebagai landasan untuk menjadi gereja yang bersyukur. Bersyukur adalah suatu pilihan sikap untuk dengan kerendahan hati menyadari kekurangan dan keterbatasan diri, dan pada saat yang sama, berjuang menanggapi tantangan-tantangan dengan cara melakukan perubahan-perubahan dalam suatu bingkai orientasi visioner masa depan. Jadi, bersyukur bukanlah sikap pasif dan reaktif, melainkan kontekstual-transformatif.

Pijakan pada tiga realitas yang telah dijabarkan di atas adalah pada upaya memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Keadilan seyogyanya menjadi acuan eklesiologis GPM dalam konteks kemajemukan jemaat-jemaatnya (secara geografis maupun demografis) yang tidak punya pilihan selain terlibat dalam dinamika pembangunan nasional masyarakat Indonesia dan Maluku. Pemetaan masalah melalui implementasi Rencana Strategis (Renstra) Gereja merupakan keniscayaan strategi pembangunan jemaat agar tidak hanya berorientasi pada penguatan ritualistik dan penataan internal organisasi tetapi lebih melihat secara proporsional realitas ketimpangan pembangunan yang dialaminya bersama-sama dengan komunitas-komunitas lain. Gugatan terhadap keadilan dalam pembangunan kemanusiaan akan mendorong GPM untuk peka terhadap aktivitas-aktivitas pembangunan yang bermuara pada kenyataan marjinalisasi komunitas-komunitas lokal. Tekanan-tekanan kehidupan ekonomi dan marjinalisasi budaya akan berdampak sangat fatal pada relasi-relasi antarkomunitas yang jamak sehingga sangat berpotensi bagi timbulnya konflik sosial.

GPM telah, sedang dan akan terus berada dalam ranah perjuangan misiologis bagi kemanusiaan semesta. Karakteristik kemajemukan dan kepulauan yang melekat pada dirinya telah membentuk pemahaman diri eklesiologis yang inklusif, plural dan multikultural. Kandungan eklesiologis ini harus terus diasah untuk peka terhadap realitas konteks kemajemukan dan pembangunan yang dijalaninya bersama seluruh jemaat. GPM adalah Gereja Bagi Semesta, dan bukan sekadar “gereja orang basudara”. Pijakan teologis Gereja Bagi Semesta itu dapat dicermati dengan jelas dalam trajektori perjalanan 83 tahun GPM: pendamai, pembela hak-hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, menghidupkan nilai-nilai budaya yang konstruktif bagi kemanusiaan, menjadi pelaku ekonomi Allah yang adil. Realitas kepulauan yang digumuli oleh GPM secara historis, politis, ekonomis dan kultural, telah mendekonstruksi sekat-sekat persaudaraan biologis menjadi relasi-relasi antropologis yang merangkul semua pihak (manusia dan lingkungan hidup) sebagai bagian integral dari eklesiologi dan misiologinya.

delapantiga mencari makna
menyusuri sejarah penuh luka
sibak ombak samudra
menapaki jalan terjal realita
menerjemahkan kata menjadi akta
agar keadilan menjadi nyata
agar perdamaian menjadi sumanga
jatidirimu bukan karena kolekta
tapi oleh kuasa upulahatala semesta
tandamu bukan gedung menjulang ke angkasa
tapi kerendahan hati melayani manusia
derita bukan tanda baca
pembelaan hidup menjadi tanda kerja
engkau hanya setitik tanda
dari keluasan samudra
pulau-pulau yang terserak bak mutiara
dengan himpunan manusia mendaku saudara
berbeda adalah gelora
yang membuatmu kaya karunia
delapantiga... tetaplah melayani semesta
sebagai gereja, bukan badan usaha milik negara
apalagi kongsi milik pengusaha
delapantiga... gereja ini menghidupi hingga sumsum tulang beta sampai habis kata dan sukma

Ambon, 16 September 2018
Read more ...

Monday, September 10, 2018

Meneroka Historiografi Ambon

Sepanjang pengalaman mendampingi Dr. Cornelis Alyona mengampu matakuliah Sejarah Gereja di Indonesia dan Sejarah Agama Kristen, sebelum dan sesudah pulang studi, cukup menyadarkan beta bahwa tidak mudah menemukan mahasiswa peminat sejarah yang serius. Kalaupun ada yang berminat menulis kajian sejarah sebagai materi skripsi atau tesis mereka, itu lebih sebagai tuntutan studi dan kondisi terjepit karena jalan buntu untuk masuk ke disiplin ilmu lain yang dirasa berat.

Apakah mereka menganggap kajian sejarah enteng dan gampang? Tidak juga. Hanya pemahaman tentang sejarah belum menukik pada fondasi-fondasi metodologis dari apa yang disebut historiografi. Yang terpahami baru pada lapis mengumpulkan material sejarah (buku sejarah) dan arsip sekadarnya, menyusunnya secara kronologis dan seolah-olah menulis sejarah "baru". Bobot interpretatif secara kritis terhadap bahan-bahan atau arsip-arsip, termasuk pula data kualitatif melalui jaring observasi sosial-budaya-politik, masih pada parameter timbangan yang belum cukup menohok.

Munculnya sedikit peminat kajian sejarah, semisal Johan Saimima, yang kini tengah menyelesaikan disertasi sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, setidaknya cukup menjanjikan meskipun tentu tidak memuaskan dari segi kaderisasi peminat sejarah (sejarawan). Namun, syukurlah, sudah mulai muncul wajah-wajah baru para peminat sejarah muda. Salah satunya adalah Michael Pattiasina.

Hari ini bersama Dr. John Ruhulessin dan Rachel Iwamony, Ph.D., dengan moderator Dr. Cornelis Alyona, yang juga dihadiri kandidat doktor Johan Saimima, kami terlibat dalam diskusi alot dan bernas terhadap hasil penelitian Michael. Elaborasi yang padat dan runut sebagai hasil rekonstruksi dan reinterpretasi data sejarah memberikan bobot tersendiri terhadap tesis Michael. Namun demikian, terdapat beberapa "blind-spot" yang perlu dilengkapi baik dengan penelusuran arsip/dokumen yang lebih luas maupun keberanian untuk menyulam berbagai kekosongan data dengan kemampuan melakukan interpretasi historis. Ceruk epistemik lain yang tampak adalah permainan asumsi "kilas-balik" yang sering menjebak pada wacana-wacana kontemporer dalam meneropong masa lalu sembari mengabaikan konteks dari suatu teks/arsip.

Kendati demikian, karya akademik Michael Pattiasina ini sangat layak diapresiasi sebagai keberanian untuk mengambil rute disiplin ilmu yang kerap dianggap "kering" dan kurang merangsang bagi para mahasiswa generasi milenial. Diskusi alot pagi tadi memberi sinyal positif bahwa masih banyak "black-holes" yang menarik untuk dikaji dalam historiografi. Semoga!

Photo courtesy: Nes Parihala
Read more ...

Wednesday, August 29, 2018

Energi Positif

Beta tidak terlalu pusing (apalagi emosi) dengan omongan Shafiq Pontoh (SP). Ocehan tanpa data seperti itu sudah biasa. Orang Ambon bilang “tukel” (tukang kewel). Jangankan dalam obrolan khalayak, dalam kancah akademik atau dunia pendidikan saja banyak dijumpai kasus orang ngomong tidak pakai data akurat atau data kurang atau salah baca data. Omongan SP sama sekali tidak menyinggung saraf ketersinggungan identitas keambonan beta.

Masih banyak kasus atau peristiwa yang lebih menggetarkan saraf-saraf ketersinggungan identitas keambonan atau kemalukuan beta. Masih panas di hati mendengar berita “kelaparan” masyarakat Mausu Ane di Seram Utara; sakit hati melihat ketimpangan pembangunan yang melecehkan asas “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; muak dengan arogansi sok tuhan yang melecehkan hakikat “ketuhanan yang mahaesa”; tekanan darah tinggi melihat kita makin abai pada “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “persatuan Indonesia”.

Namun, syukurlah, mengikuti perkembangan perhelatan Asian Games 2018 melalui postingan gambar bung Izaac Tulalessy membuat jiwa jadi adem. Optimisme membuncah. Ternyata di balik kerumitan menata administrasi negara yang masih menyisakan berjubel pekerjaan rumah bagi pemerintah, ada sisi-sisi cerah dan segar melalui prestasi-prestasi luar biasa yang dicapai oleh kontingen AG Indonesia. Capaian prestasi spektakuler ini tentu bukan kerja simsalabim namun menggambarkan komitmen, kerja keras dan persiapan yang panjang-melelahkan. Bagi beta, inilah energi positif yang sangat terasa merajut rasa Indonesia yang jamak identitas dan jamak kepentingan.

Beta membayangkan ratusan juta doa dan harapan dilafaskan bagi kemenangan tim Indonesia yang berjibaku di arena AG2018. Tuhan pun tenang karena meski banyak doa tapi permohonannya satu: Indonesia juara! Maka DIA pun (dalam iman beta) tak segan mencurahkan berkat-Nya. Ini energi positif.

Para atlit pun mempertontonkan wajah dan karakter keindonesiaan yang jamak itu, sambil merengkuhnya sebagai energi positif yang mengukuhkan semangat, solidaritas dan gebrakan-gebrakan “lawamena haulala” serta keberanian “mena-muria”. Agama disimpan dalam hati sebagai katalisator keyakinan, perbedaan budaya menjadi benang yang merajut warna-warni identitas, lelaki dan perempuan terjun bersama dalam satu arena untuk meraih prestasi maximum. Ini energi positif yang luar biasa!

Kelak, saat perhelatan AG2018 ini berakhir, ada guratan energi positif yang semestinya merambah meluas menjadi virus keindonesiaan yang mengerogoti nafsu-nafsu disintegritas nasional dan keserakahan teologis untuk menguasai Tuhan lalu menaklukkan-Nya di bawah panji-panji aneka tagar. Energi positif ini semestinya menggairahkan kita untuk menyongsong perhelatan besar berikut tahun 2019 sebagai momen persaudaraan Indonesia.

Siapa kita?
INDONESIA!

Read more ...

Sunday, August 26, 2018

Agama sebagai Masalah Nalar

Asumsi kebanyakan bahwa masalah agama adalah masalah iman (keyakinan) terhadap sosok imajiner yang dinamakan Tuhan, tampaknya makin luluh dalam wacana dan praktik masyarakat global belakangan ini. Ini bukan soal menguatnya sekularisme dan rasionalisme yang oleh Peter Berger dipercaya akan makin meminggirkan realitas keberagamaan masyarakat modern - tesis yang kemudian dibantahnya sendiri karena kecenderungan agamaisme justru kian berkobar di tengah arus deras modernitas.

Saya condong menyebutnya “agamaisme” daripada sebagai fenomena “revivalisme semangat keberagamaan” karena apa yang kini ditampilkan dalam kemasan agama-agama merupakan bingkai konstruktif agama-agama sebagai fenomena sosial-politik-budaya. Artinya, bingkai konstruktif agama-agama saat ini tidak dideterminasi oleh peziarahan spiritual yang panjang, mendalam dan kontemplatif. Namun, itu de facto lebih dibentuk sebagai serangkaian reaksi-reaksi terhadap kejamakan situasi problematik kemanusiaan glo[k]al yang menempatkan eksistensi manusia dan lingkungan semestanya pada marjin rasionalitas dan spiritualitas itu sendiri. Maka “isme” yang melekat sebagai akhiran agama merefleksikan bahwa bingkai konstruktif agama-agama saat ini tepat berada sebagai problem menalar realitas atau situasi problematik kemanusiaannya.

Lompatan-lompatan wacana yang seolah mengungkit peubah (variabel) “iman” atau “keyakinan” yang dikemas oleh bahasa “langit” keagamaan dan postur kesalehan seyogyanya dipahami sebagai kegalauan karena disabilitas menalar kompleksitas perubahan konteks glokal itu. Kegalauan itu pun bisa terlampiaskan pada banyak muara sosiologis dan psikologis yang destruktif sebagai ketidakmampuan mengolah secara nalar situasi problematik yang ada. 

Dengan menempatkan problem keberagamaan sebagai problem nalar (-isme) maka keberagamaan bukan oposisi-biner dari isme-isme lainnya. Ranah agama-agama sama sekali tidak steril dari diskursus filosofis, sosiologis, politis dan antropologis. Bahkan semestinya tepat pada jantung perdebatan ontologis, epistemologis dan aksiologis, bersama-sama dengan marxisme, eksistensialisme, dan lain-lain. Tuhan adalah konstruksi imajinatif yang kepadanya kita (manusia) menaruh seluruh kegelisahan, kegalauan hingga kemarahan kita sembari mencari keseimbangan-keseimbangan epistemik melalui pembahasaan cinta kasih, keadilan hingga surga yang permai.

Ambon, 26 Agustus 2018
Read more ...

Papeda Sondor Kuah Ikan

“Beta biasa makan papeda deng air putih panas saja. Seng biasa deng kuah ikan. Karna katong kacil-kacil hidop susah,” demikian ujarnya saat menerima tambahan satu bale papeda panas. Siang itu kami duduk satu meja makan bersama dengan beberapa teman, termasuk Ketua Klasis (Pdt Victor Lesbata) dan Sekretaris Klasis (Pdt Anes Makatita), di Desa/Jemaat Patahuwe, Taniwel, Seram Bagian Barat (SBB). Menu makan siang mengundang selera apalagi perut sudah sangat lapar. Perjalanan dengan sepedamotor selama 3 jam dari pelabuhan feri Waipirit sampai masuk tiba di Patahuwe cukup melelahkan. Tidak banyak kampung yang dilewati sepanjang jalan untuk beristirahat, selain sejenak meregang otot di Kota Piru. Selebihnya hanya melintasi hutan Seram dan dusun-dusun penduduk.

Selama makan siang itu, Timotius Akerina bercerita panjang lebar mengenai perjalanan hidupnya, rekan-rekannya yang kini banyak menjadi “orang besar” di Ambon dan daerah-daerah lain dan perjuangan meniti kariernya di dunia politik hingga kini dipercaya menjadi Wakil Bupati Kabupaten SBB, mendampingi Yasin Payapo (Bupati). Sambil menikmati papeda, dia berkisah tentang teman-teman seangkatan dulu di SMEA yang sekarang menduduki beragam posisi di banyak instansi di Ambon. “Karakter kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi banyak beta dapatkan selama terlibat di Angkatan Muda GPM (AM-GPM). Beta ini kader AM-GPM,” kata Akerina yang pernah menjabat sebagai Ketua Daerah AM-GPM.

Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan ber-AMGPM itulah dia merasa kapasitas kepemimpinannya diasah hingga memutuskan menggeluti dunia politik. Meskipun demikian, tidak mudah jalan yang harus ditempuhnya. Oleh karena itu memang dibutuhkan mentalitas tahan banting. Dia pun menegaskan bahwa dunia politik adalah dunia kepentingan. Tidak ada kawan atau lawan, yang ada hanya kepentingan. Di situ, kawan bisa jadi lawan, lawan bisa kawan. Ujian terberat adalah bagaimana mempertahankan integritas dan rasionalitas dalam menggeluti dunia politik yang sering dilihat sebagai arena pertarungan kepentingan yang mengubur integritas dan kerap irasional menurut parameter nalar publik.

Tak terasa kami nyaris melahap menu makan siang sebanyak tiga piring. Percakapan kami tersela oleh bisikan ajudannya bahwa sudah waktunya untuk melakukan pertemuan singkat dengan para raja dan muspika Taniwel sebelum bertolak kembali ke Piru. Kami bersalaman. Beta juga harus bersiap untuk masuk sesi berikut dalam Kegiatan Semiloka Pengembangan Teologi Lokal di Klasis Taniwel. Sesi Pertama dari pagi-siang dilayani oleh Timotius Akerina, Wakil Bupati SBB, dengan topik Partisipasi Politik Kewargaan dalam Konteks Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tetaplah menjadi pemimpin yang berintegritas dan rasional kendati tampak ganjil di tengah hiruk-pikuk politik identitas dan politik uang yang makin dianggap wajar dan waras, serta tidak populer dan hambar, seperti papeda sondor kuah ikan kesukaanmu.

Patahuwe, 21 Agustus 2018
Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces