Aku menulis maka aku belajar

Friday, November 11, 2016

Sejarah Budak di Nusantara



Selama dua hari, 21-22 Oktober 2016, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM bekerja sama dengan Universitas Leiden dan Vrije Universiteit Amsterdam (keduanya di Belanda), menggelar Seminar-Workshop bertajuk "Mapping Slavery in the Indonesian Archipelago under Dutch Colonial Rule". Beta mendaftar tapi tidak bisa ikut. Tapi ada Nancy Souisa dan Aprino Berhitu yang mengikuti setiap sesinya. Tampaknya sejarawan Johan Saimima juga tidak bisa ikut. Mungkin karena sedang sibuk dengan riset disertasinya. Tiga hari sebelum acara, beta hanya sempat berbincang dengan Dr Sri Margana, kaprodi sejarah FIB-UGM sekaligus pimpro kegiatan ini. Sri Margana adalah promotor disertasi Johan Saimima dan ketua tim penilai kelayakan disertasi beta. Ada beberapa butir menarik dalam perbincangan kami di ruangannya lantai 2 Gedung Margono FIB-UGM, yang menurutnya bisa menjadi isu pemantik dalam seminar-wokrshop itu.

Apakah ada perbudakan di Maluku selama masa kolonial Belanda? Itu pertanyaan pertama yang menyeruak benak beta ketika membaca tajuk acara tersebut. Tentu saja, pertanyaan itu bisa terjawab kalau mengikuti acara tersebut, terutama ulasan bung Wim Manuhutu, sejarawan Maluku di Belanda, mantan direktur Museum Maluku di Utrecht dan pengajar di Vrije Universiteit Amsterdam. Pertanyaan itu sontak muncul karena berkembang asumsi historis bahwa sebagian orang Maluku, terutama yang memilih menjadi Kristen mengikuti agama kaum kolonialis waktu itu, direkrut dan menjadi andalan dalam administrasi pemerintahan sipil maupun militer Belanda. Kaum Kristen-Ambon ini dianggap sebagai pengikut setia Belanda, sebagaimana terungkap dalam pernyataan "door de eeuwen trouw" (setia selamanya). Apakah mentalitas itu pula yang mendasari "kesetiaan" dan "fanatisme" sebagian orang Kristen-Ambon pada kesebelasan Belanda tiap kali berlaga di Piala Eropa atau Piala Dunia? Entahlah. Setidaknya konstruk alam bawah sadar fanatisme semacam itu tampaknya bisa dilacak kesana.

Memang asumsi historis itu sumir. Tidak bisa dirampatkan begitu saja. Dalam kajian sejarah kontemporer oleh orang-orang seperti Richard Chauvel dan John Ruhulessin (lihat buku yang baru terbit tahun 2016), jelas memperlihatkan keterbelahan ideologis antara para pendukung kekuasaan Belanda di Ambon dan kelompok nasionalis Ambon yang pro-Indonesia sekitar 1945-1950 (Pupela, Reawaru, Pattimaipauw dll). Oleh karena itu, penelusuran (atau pemetaan) perbudakan di Nusantara, termasuk di Ambon/Maluku, yang menjadi "core business" seminar/workshop tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk dikaji lebih lanjut.

Belum lagi jika dilanjutkan dengan pertanyaan semisal bagaimana bentuk-bentuk perbudakan di Maluku? Apakah ada resistensi baik dari kalangan Kristen-Ambon (yang termarjinal karena bukan keluarga raja atau mataruma parenta) dan juga dari kalangan Islam-Ambon, yang terisolasi dari "dunia-luar" selama implementasi sistem monopoli perdagangan rempah-rempah di Ambon, lantas menggerakkan perlawanan massif terhadap Belanda? Apakah "perbudakan" itu didukung pula oleh konstruk hierarkhi sosial dalam sistem adat? Apakah "kaum budak" di Maluku adalah klas sosial dalam hierarkhi sosial masyarakat "pribumi" Ambon? Ataukah merupakan kelompok-kelompok etnis lain yang didatangkan untuk menjadi "budak" di Maluku? Bagaimana relasi-relasi kuasa dan relasi-relasi sosial terbentuk dalam konteks sosial semacam itu? Pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditambahkan.

Kita tunggu saja cerita panjang-lebar mengenai kajian-kajian sejarah dan bentuk perbudakan yang dipresentasikan dalam acara tersebut dari Nancy Souisa dan Aprino Berhitu. Nancy Souisa sedang melengkapi penelitian disertasinya mengenai perempuan-perempuan Ambon dalam ruang publik politik dan kebudayaan lokal. Sedangkan Aprino Berhitu baru saja merampungkan penulisan tesisnya yang kaya data penelitian lapangan mengenai dinamika sosiobudaya dan gerakan sosial di Aru dengan bingkai teoretik perlawanan massa James Scott.

Setidaknya, kita makin siuman bahwa ternyata ada "historical blindspots" yang bisa ditelusuri lebih lanjut untuk memperkaya khazanah historiografi Maluku. Semoga.
Read more ...

Masuk Melayu

Di Malaysia, dikenal istilah "masuk Melayu" yang menandai konstruksi identitas kemelayuan sebagai fenomena kontestasi identitas etnis dan identitas agama yang berkelindan. Jadi, "masuk Melayu" juga berarti "menjadi seorang Muslim". Tidak perduli berasal dari etnis apa, ketika seseorang menjadi Muslim maka tetap disebut "masuk Melayu". Secara historis, "Melayu" sebenarnya merujuk pada konteks pra-kolonial kesultanan Melaka. Ketika sultan memeluk Islam sebagai agama istana, itu kemudian diikuti oleh rakyatnya sebagai tanda kesetiaan kepada sultan. Sejak itulah "masuk Melayu" sekaligus berarti "masuk Islam" (atau menjadi Muslim).

Pada masa kolonial, "masuk Melayu" dikonstruksikan secara politis untuk mengidentifikasi keberbedaan antara kaum "putih" (Eropa) dan kaum "berwarna" (masyarakat terjajah atau non-Eropa). Kaum kolonialis menciptakan mekanisme pembelahan sosial sedemikian rupa sebagai strategi hegemoni sosial-politik untuk menundukkan masyarakat setempat berdasarkan pemahaman budaya mereka (lokal).

Pada masa kolonial ini pula, konsep "masuk Melayu" mengalami pergeseran makna seturut dengan kepentingan politik kaum kolonialis. Jika di belahan barat Indonesia, "masuk Melayu" berarti menjadi Muslim, maka di belahan timur Indonesia ~ seperti kepulauan Maluku ~ "masuk Melayu" berarti menjadi Kristen. Karena kaum kolonialis (Belanda) mengintroduksi sistem pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar (terutama untuk kalangan rakyat jelata), demikian pula dalam memperkenalkan Kekristenan. Sekolah dan Gereja pada masa kolonial merupakan agen-agen utama proliferasi kemelayuan yang tegas berbeda dengan kaum elite borjuis kolonialis, sekaligus mengasingkan masyarakat setempat dari bahasa ibunya.

Jadi, secara antropologis dan historis, "masuk Melayu" kemudian bisa dipahami sekaligus sebagai "menjadi Islam" dan "menjadi Kristen" dalam kebhinekaan budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan perspektif itu pula kemelayuan Islam dan kemelayuan Kristen merupakan hasil fabrikasi identitas yang mengikuti siapa yang berkuasa, sehingga memang sulit untuk menceraikan agama dan politik dalam pandangan dunia masyarakat Asia Tenggara.

Dalam konteks semacam itu, pandangan mayoritas-minoritas hanyalah pembedaan demi kepentingan kekuasaan (politik-ekonomi) tapi bukan representasi identitas bersama. Entah Islam atau Kristen, apapun latar etnisnya, kita sama-sama "orang Melayu". Dalam dialek Ambon, "katorang samua basudara" (kita semua bersaudara).
Read more ...

Catatan Dialog untuk Buni Yani



Pertama, saya ingin menandai posisi saya. Saya warga kota (ber-KTP) Ambon dan bekerja sebagai guru biasa di Ambon. Saya tidak punya urusan dengan Gubernur DKI dan pilkada DKI Jakarta. Catatan ringkas ini dilandasi maksud membangun dialog pada tataran akademik berkaitan dengan maraknya ujaran-ujaran sektarian yang beredar di media sosial, terutama setelah Buni Yani (selanjutnya: BY) memasang statusnya mengenai “penistaan terhadap agama?” yang menyertai video pidato Gubernur DKI Jakarta. Sebagai orang yang pernah studi di luar negeri (Amerika Serikat dan Belanda), BY pasti sudah akrab dengan tradisi akademik semacam ini.

Sebagai yang demikian maka tautan-tautan yang dicantumkan pada postingan ini hendak dijadikan sebagai data mentah yang secara metodologis perlu dikonfirmasi (jika tidak tepat sasaran) dan diafirmasi (jika sudah tepat sasaran). Dengan sengaja di sini saya tidak menggunakan istilah “verifikasi” dan “falsifikasi” yang dalam telusuran epistemologi sah dipakai sebagai pengukuran analitis. Namun, karena catatan ini lebih bersifat kualitatif maka kedua terma itu tidak saya gunakan, karena ulasan di sini lebih menyangkut interpretasi simbolik bahasa (langue) dan ujaran (parole) ~ demikian untuk meminjam istilah Ferdinand de Saussure.

Titik temu untuk berdialog dengan BY adalah pada simpul identitas “dosen” dan “peneliti”. Sebagaimana akan saya tunjukkan lebih jauh pada salah satu bagian dari tesis masternya di Ohio University tahun 2002 dan juga transkrip wawancara Antaranews dengan BY (10 Oktober 2016 ~ lihat tautan di bawah). Pendakuan identitas dikatakan oleh BY sendiri bahwa dia adalah “dosen dan peneliti” (disebutkan sebanyak 5 kali dalam wawancara dengan Antaranews). Dengan demikian, titik temu itu mengandaikan bahwa dialog ini akan berlangsung pada ranah dimana batasan-batasan metodologis dan epistemologis sangat diperhitungkan dalam mengajukan suatu pernyataan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Batasan epistemik tersebut sebenarnya juga telah dipertegas oleh BY dalam tesis masternya di Ohio University Amerika Serikat. Saya kutip halaman 57 alinea ketiga:

“Working as a journalist, I experienced how a report is constructed by the way we interpret or give meaning to reality or an event. An event never stands alone for itself, but it always refers to a meaning outside itself in line with the worldview or attitudes of the interpreter. Reality is not objective in itself, but it is socially constructed (Berger and Luckmann 1967).”

Jadi, jelas sebagai seorang jurnalis dan dosen/peneliti (media), BY menyadari bahwa suatu pemberitaan tidaklah bebas-nilai melainkan selalu dibingkai oleh ideologi pembuat/penulis berita dan kepentingan korporasi/institusi yang mengemas suatu pemberitaan. Dalam konteks BY, pernyataan tersebut berkaitan dengan analisis komparatif yang dilakukannya terhadap pemberitaan konflik Maluku oleh dua koran nasional: Kompas dan Republika.

Jika dihadapkan pada pernyataan BY dalam acara ILC bahwa dia mengaku melakukan kesalahan dalam melakukan transkrip pidato Ahok di Kepulauan Seribu, dengan tidak menulis kata “pakai” sehingga yang terbaca oleh publik adalah “dibohongi Surat Al-Maidah 51” (silakan dengar sendiri rekaman video di bawah), secara metodologis (karena BY adalah jurnalis/dosen/peneliti) sulit menerimanya sebagai “kesalahan yang tidak disengaja”. Tidak sengaja? Menurut BY, transkrip itu ditulis hanya dengan mendengar dari smartphone-nya tanpa menggunakan ear-phone. Bagaimana bisa seorang peneliti komunikasi cum jurnalis tidak menggunakan alat yang memadai dalam pengamatan/pendengarannya yang ditujukan untuk menyatakan “argumentasi”-nya terhadap objek yang diamati/didengarnya? Lantas, dengan ketidakakuratan itu menyampaikan hasil pendapatnya kepada publik? Padahal, jelas secara metodologis suatu hasil pengamatan/observasi memerlukan tahapan klarifikasi internal (check-recheck) dan eksternal (reviewing dari analis-analis lain) agar datanya menjadi andal dan sahih untuk digunakan menyatakan opininya.

Namun, dalam transkrip wawancara dengan Antaranews, hal itu tampaknya tidak dilihat sebagai kesalahan karena BY membangun logikanya sendiri. Atas pertanyaan “Kalau menurut anda, apakah anda pantas dipolisikan atas tindakan mengunggah video tersebut?” BY menjawab: “… Coba kita belajar logika sedikit. Mestinya yang dipersoalkan itu adalah orang yang ngomong, yang menyinggung hal-hal sensitif di dalamnya. Tetapi kenapa, orang yang menyebarkannya yang dipersoalkan. Jadi sekarang ini posisi saya itu seolah-olah saya yang salah. Makanya yang saya bilang, logikanya jangan dibalik. Mestinya, isi dalam video itulah yang berbicara sensitif, yang menyinggung orang lain, itulah yang dipersoalkan. Sama sekali tidak masuk akal. Kebetulan saya dosen, mengajar soal UU ITE segala macam…”

Ada dua hal yang perlu disoroti dari jawaban BY:

[1] BY mengajak “kita” untuk belajar logika. Tapi tidak jelas pada premis mayor dan premis minor semacam apakah hingga BY tiba pada silogisme seperti yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Pun dengan demikian sulit menetapkan apakah silogismenya bersifat kategorial, hipotetik atau alternatif. Pada kalimat selanjutnya lebih tergambar BY membingkai argumennya dalam perspektif kausalitas (sebab-akibat).

[2] Perspektif kausalitas (sebab-akibat) yang diajukannya pun tak andal. BY menganggap bahwa pernyataan Gubernur DKI di hadapan publik “mestinya yang dipersoalkan” karena “menyinggung hal-hal sensitif di dalamnya”. Pertanyaannya: “siapa yang mempersoalkannya?” Jelas hanya BY, yang kemudian mengolahnya menjadi sebuah isu pemicu protes di ruang publik media sosial melalui artikulasi “penistaan terhadap agama?” (dengan tanda tanya – yang secara semantik bisa ditafsir sebagai afirmasi). Pidato Gubernur DKI disampaikan secara terbuka di hadapan para pejabat provinsi dan masyarakat audiensi, lalu kemudian rekaman videonya diunggah pada situs resmi pemerintah provinsi DKI. Sebelum BY memasang statusnya tidak ada yang mempersoalkannya apalagi menggugat sebagai penistaan agama. Jika itu “menyinggung hal-hal sensitif” seperti yang dikatakan BY, apakah semua pejabat provinsi dan masyarakat audiensi tuli dan karena itu tidak tersinggung (tidak sensitif?) oleh pernyataan Gubernur DKI saat itu? Dengan perkataan lain, mereka tidak menganggap pernyataan Gubernur DKI sebagai sesuatu yang menistakan keyakinan agama (Islam) mereka. Lagi pula sebegitu pandirnyakah Gubernur DKI – yang berniat mencalonkan diri periode berikut – untuk menyatakan sesuatu yang jelas-jelas akan merugikan rating elektabilitasnya dan juga peluangnya untuk meraup suara di pilkada DKI nanti? Nah, di sini perspektif kausalitas (sebab-akibat) yang diajukan BY mengandung kelemahan argumentatif karena BY tidak jeli – atau tidak mau? – melihat manakah “sebab” dan “akibat” dari persoalan yang kini membesar dan berpotensi ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik pragmatis.

Hal lain yang perlu disoroti adalah kelemahan metodologis dalam penarikan inferensi yang menjadi dasar amatannya.

[1] Ini terlihat pada cara kerja BY yang dikatakannya untuk menanggapi pertanyaan “bagaimana kronologi diunggahnya video itu hingga akhirnya menjadi viral?” BY menjawab: “Nah, Kamis malam Jumat, saya pulang habis mengajar, kemudian saya lihat Facebook. Nah, di timeline saya keluar itu video. Wah ini kontroversial sekali, sensitif. Kemudian saya playback berulang-ulang. Lalu saya download, kemudian saya transkrip. Setelah itu saya upload ke Facebook. Kemudian menjadi viral.” Sebagai seorang dosen dan peneliti (terutama di bidang media/komunikasi), suatu informasi tidak bisa diterima begitu saja mentah-mentah. Diperlukan suatu tahapan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten mengenai isu dalam informasi itu dan/atau langsung kepada pihak yang memberi pernyataan “sensitif” dalam informasi tersebut – dalam hal ini, Gubernur DKI. Sebagai akademisi dan jurnalis, itu bukan hal yang sulit bagi BY. Tapi mengapa BY tidak melakukannya? Hanya BY yang tahu.

[2] Inkonsistensi dan konstruksi opini publik. Tesis S2 BY memperlihatkan bahwa diperlukan suatu kehati-hatian dalam melakukan studi komparasi pemberitaan media terutama mengenai isu-isu primordial seperti agama dan etnisitas dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia. Sayangnya, paradigma teoretik itu tidak digunakan dalam kasus ini oleh BY yang berprofesi sebagai dosen dan peneliti. Maka yang dihasilkan adalah “prejudice” (prasangka). Padahal, dalam tesisnya BY menggunakan perspektif hermeneutik Gadamer (hlm. 58-59) tentang "prejudice", yang diafirmasi oleh BY dengan pernyataan “The problem of “prejudice” in journalism is embedded in who produces a report” (hlm. 59). Nah, ada soal inkonsistensi kesadaran tetapi juga sekaligus motivasi personal BY untuk melakukan konstruksi opini publik tanpa suatu kajian data yang akurat dan andal.

[3] Video pidato Gubernur DKI saat itu adalah data mentah. Tetapi transkrip BY adalah hasil interpretasi terhadap data tersebut. Sebagai interpretasi, maka faktor-faktor personal, ideologi, keyakinan agama, dan pada derajat tertentu, latar belakang pendidikan, merupakan unsur-unsur determinan dalam memproduksi sebuah interpretasi terhadap realitas. Jika “video” dan “transkrip” dilihat sebagai “teks” maka teks itu punya “konteks”. Video itu punya konteks (milieu dan aktor) yang berbeda dengan konteks transkrip BY tentangnya. Jika unsur determinannya – yang memicunya menjadi viral – adalah keyakinan agama, maka sebagai dosen dan peneliti, BY seyogyanya membuka ruang diskusi dengan pihak-pihak berkompeten dalam bidang agama (Islam) – misalnya dengan MUI atau ulama-ulama lain – sebab konteks pidato Gubernur DKI bukan konteks keagamaan. Dengan cara itu barulah BY tiba pada inferensi apakah ada muatan “penistaan terhadap agama” dalam pidato Gubernur DKI itu. Karena tidak melewati tahapan-tahapan metodologis semacam itu – karena BY mendaku sebagai dosen dan peneliti – maka isu “penistaan terhadap agama” (yang muncul dalam status BY itu) jelas hanya konstruksi opini publik oleh BY tapi tidak menggambarkan sisi-sisi lain yang perlu diterangi dalam penelisikan terhadap apa yang dianggap sebagai realitas itu sendiri.

[4] BY menyatakan: “Sekarang seperti saya mengajar di kelas sama dengan ketika saya membuat status Facebook.” Menggunakan media sosial sebagai ruang pengajaran dan pembelajaran tentu sangat positif. Tetapi media sosial bukan ruang kelas (dalam arti spasial – ruang berdinding empat persegi yang berisi audiensi mahasiswa dengan tingkat nalar yang homogen). Media sosial adalah ruang virtual tak terbatas dengan tingkat heterogenitas audiensi yang sangat tinggi dan kompleks baik pada tataran nalar maupun emosional. Jika untuk mengajar di ruang kelas yang terbatas itu saja seorang dosen membutuhkan persiapan (bacaan yang mumpuni, teknik komunikasi publik, silabus matakuliah yang membatasi tema pembelajaran) apalagi media sosial yang tak terbatas itu. Tanpa persiapan dan kesadaran itu maka niat “mengedukasi masyarakat” (seperti pernyataan BY) menjadi sesuatu yang mubazir bahkan kontra-produktif. Kesadaran yang saya maksud adalah kesadaran akan “moral media” seperti yang dielaborasi oleh Lee Wilkins dan Renita Coleman dalam The Moral Media: How Journalists Reason About Ethics (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005).

Catatan ringkas ini adalah catatan dialog akademis. Dengan dialog ini ~ jika direspons oleh BY ~ ada harapan besar kita tidak terperangkap pada asumsi-asumsi datar dengan landasan epistemik yang tipis. Setidaknya ~ meminjam istilah Gaston Bachelard ~ dapat melangkaui "epistemological break".

Referensi:
Crystal, David, Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Webster, Frank, Theories of the Information Societies, New York: Routledge, 2002.
Wilkins, Lee and Coleman, Renita, The Moral Media: How Journalists Reason About Ethics, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005.
Yani, Buni, Reporting The Maluku Sectarian Conflict: The Politics of Editorship in Kompas and Republika Dailies. Thesis MA: Ohio University 2002.
Read more ...

Festival Bahasa Hitu


Hari Minggu, 2 Oktober 2016, mendapat panggilan telepon dari Upulatu Sitania (Raja Hitulama), Salhana Pelu, yang mengundang datang ke Negeri Hitulama mengikuti acara Festival Bahasa Hitu. Bergegas bersiap lalu menuju Hitulama.

Tiba di Negeri Hitulama, acara rupanya baru mulai. Beta tiba bertepatan dengan sambutan Upulatu Sitania, yang kemudian diikuti serangkaian sambutan-sambutan lainnya. Perhelatan ini digelar sebagai kerjasama Saniri Negeri Hitulama dan Balai Pengembangan Bahasa Provinsi Maluku.

Meskipun Upulatu memanggil untuk duduk bersama di jajaran undangan, beta menolak halus dan lebih memilih membaur bersama warga negeri yang memadati pelataran rumah Raja. Dengan begitu dapat mendengar dan mengamati respons publik negeri terhadap acara tersebut.

Acara ini digelar dengan nama Festival Bahasa Hitu di bawah tema Revitalisasi Bahasa Berbasis Komunitas. Ada beberapa mata acara seperti pembacaan puisi, lagu, tarian, drama permainan anak-anak, tuturan cerita rakyat hingga pidato yang semuanya dinarasikan secara bilingual: bahasa Hitu dan bahasa Indonesia. Perhelatan ini menyasar kelompok usia di bawah 40 tahun.

Dalam percakapan bersama Upulatu Salhana Pelu dan Sekretaris Negeri Eteng Pelu, keduanya menyatakan bahwa perubahan sosial, sistem pendidikan nasional (kewajiban berbahasa Indonesia dan lebih sering mengabaikan bahasa ibu masyarakat lokal) dan perkembangan teknologi komunikasi menjadi faktor determinan surutnya praktik berbahasa Hitu di kalangan kelompok usia tersebut. Secara perlahan, dalam 15 tahun terakhir penggguna bahasa Hitu, terutama anak-anak muda, kian menyusut secara signifikan. Anak-anak muda Hitu lebih banyak menjadi penutur pasif bahasa Hitu karena lebih aktif bertutur dengan dialek Melayu Ambon dan bahasa Indonesia formal, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sebaya sehari-hari. Sebagai strategi awal, Upulatu mencanangkan program "wajib" berbahasa Hitu setiap hari Minggu, karena pada hari itulah seluruh anggota keluarga dalam tiap rumah tangga berkumpul. Orang tua pun dianjurkan untuk lebih sering berbahasa Hitu dalam percakapan dengan anak-anak. Demikian pula di sekolah-sekolah dasar hingga menengah atas, para guru dan murid diajak untuk berkomunikasi dengan bahasa ibu (Hitu).

Menariknya, baik Upulatu maupun sekretaris negeri merujuk pada pengalaman sejarah komunitas-komunitas negeri Kristen-Ambon yang sejak kedatangan kaum kolonialis dari Eropa telah kehilangan kemampuan berbahasa lokal Ambon. "Language death in Maluku", demikian sebutan oleh James Collins, peneliti bahasa Ambon dan Maluku Tengah. Tentu saja, sebagai orang Ambon dari Jazirah Leitimor beta merasa terpukul dengan pernyataan itu. Betapa tidak, jika sejarah itu ternyata menjadi pengalaman pembelajaran untuk mengantisipasi perubahan masa depan oleh basudara di Leihitu, bagaimana dengan negeri-negeri Sarane di Pulau Ambon dan Lease (kecuali Hulaliu) yang kini tak lagi menjadi penutur aktif bahasa ibunya sendiri? Masih tersisakah kegelisahan tentang hal itu? Ataukah semua kita terima saja sebagai kecelakaan sejarah dan enggan memulihkannya karena ibarat kanker kita sudah mengalami krisis identitas yang kronis? Entahlah.
Read more ...

Sunday, October 2, 2016

Riset

"Gile coy, gue baru ngerti kenapa para sarjana amrik bisa jadi rujukan international," celetuk seorang sohib yang baru pulang "nyantri" di salah satu kampus amrik. "Memangnya apa?" tanyaku penasaran. "Hampir semua mereka adalah jebolan sekolah dalam negeri!" jawabnya lugas.

"Hebatnya lagi, meskipun mereka studi dalam negeri tapi hampir semua riset mereka mengenai isu-isu di luar negeri," sambungnya berapi-api. Tapi tiba-tiba terdiam. "Sebenarnya kalau soal itu, bukannya para sarjana Indonesia lebih hebat? Mau jebolan luar negeri kek dalam negeri kek, hampir semua topik riset tesis/disertasinya mengenai isu-isu dalam negeri. Nah, mestinya kan hasil riset mereka jadi rujukan internasional tentang Indonesia. Tapi kok selalu para sarjana amrik yang dirujuk termasuk untuk studi Indonesia? Yang studi dalam negeri dengan riset luar negeri berapa ya?" katanya lagi.

"Meneketehe," jawabku kesal sambil melanjutkan membaca dan, ah ini dia, "Kegiatan riset akan otomatis berkembang apabila riset sudah menjadi kebutuhan industri, pemerintah, atau kegiatan masyarakat lain. Masalahnya, sebagian besar industri kita tidak membutuhkan riset. Pemerintah juga tidak begitu membutuhkan hasil riset dalam menjalankan amanat pembangunan bangsa. Kegiatan masyarakat pun sebagian besar juga tidak membutuhkan riset. Oleh karena itu, masalahnya menjadi sangat sederhana, yakni bahwa riset kita tidak berkembang karena memang tidak begitu dibutuhkan." demikian tulis Johanes Eka Priyatma, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Kompas, 27 September 2016).

"Serius neh, Pak Johanes?" batinku.

"Wooii bro! Jadi nggak elo sekolah di luar negeri? Atau elo sekolah aja dalam negeri tapi riset luar negeri? Gimana?" tanya sohib ngeyel membuyarkan lamunanku.

"Tau ah!" dongkol aku menjawabnya sambil ngeloyor meninggalkannya melongo melihat angka-angka di tagihan kafe yang terpaksa dibayarnya.

Terngiang jelas kata-kata guruku, "Penelitian adalah ekstensi perjumpaan intersubjektif antara subjek peneliti dan subjek yang diamati. Maka penelitian bukan soal laporan, statistik dan tabel-tabel, tapi pengerukan kedangkalan pengetahuan melalui interaksi yang manusiawi. Di situlah penelitian menjadi bernyawa kemanusiaan."
Read more ...

AMBON: Musik, Angin dan Laut



"Ambon ~ City of Music" punya cerita panjang dan bisa jadi beragam interpretasi atau versi. Kini itu sudah telanjur menjadi stempel entah pada pulau, masyarakat dan kebudayaan yang disebut Ambon itu. Biarlah masing-masing merajutnya menjadi narasi bersama tanpa perlu dipertegangkan mana yang benar.

Tapi, bisakah musik eksis tanpa bunyi? Dari manakah bunyi yang menjadi roh dari musik itu? Bagi orang kampung di pulau-pulau timur Indonesia, adalah alam sendiri yang melahirkan bunyi. Bunyi angin sibu-sibu menginspirasi siulan bernada. Bunyi debur ombak dan hempasan gelombang menghentak nada-nada cas-cas dan bum-bum. Bunyi suara serangga krik-krik menghidupkan sak-sik-suk gesekan berintonasi. Manusia yang hidup di pesisir pulau-pulau saling berkomunikasi dengan alunan bahasa atau rima yang naik-turun sesekali keras berlomba menutupi suara laut yang meninggi pasang dan turun menyurut. Maka lahirlah kresendo dan dekresendo. Pianosimo dan fortesimo hanyalah suara alam yang menuruti matahari dan bulan dalam hingar dan hening waktu.

Bagi orang pulau-pulau, musik itu adalah alam dan alam selalu menjadi jiwa dari musik. Dengar saja langgam "hasa-hasa pinggir pantai Ambone masuk teluk sungguh manise" hingga "beta berlayar jauh dari Ambone", atau lantunan "kamu-kamu meliputi gunung salahutu" hingga "nusaniwe tanjung alang labuan raja". Jika alam menjadi jiwa musik maka orang-orang pulau itu menjadi komposer, konduktor, sekaligus pelantun dan pemain dalam satu orkestra kolosal universal, yang merajut hidupnya dalam birama dan tangga nada kehidupan bersama alam: tanah, angin dan laut.

Jiwa yang bermusik adalah jiwa yang menorehkan tangga nada bersama alam: tanah, angin dan laut. Semuanya bernyawa. Maka jika beraneka sampah masih mengapung seolah hendak menyesaki laut, sesungguhnya kita belum bermusik. Karena dengannya jiwa musik hendak kita bungkam dengan sejuta sampah dan notasi-notasi kehidupan kita rajam dengan kejam agar terus bungkam. Kita pun menjadi tuli dan selalu salah menangkap nada-nada alam.

Ajarkan saja nada-nada alam, desahan angin, dan deburan ombak kepada anak-cucu kita, niscaya mereka hidup dengan musik bersama alam yang terus menginspirasi masa depan. Sebab musik bukan sekadar bunyi dari mulut kita yang terdengar oleh telinga kita. Musik adalah kita. Musik adalah manusia, yang merajut aneka beda nada menjadi harmoni. Jauh sebelum itu dirumuskan menjadi "pluralisme" atau "multikulturalisme", musik jiwa sudah mengajarkan kita menarasikan warna-warni dan tinggi-rendah nada menjadi cerita bersama. Cerita cinta manusia dan alam yang melahirkan kisah-kisah suci tentang tuhan yang mengasihi manusia. Itulah kebudayaan.

Bermusiklah!
Read more ...

Multirasa Indonesia

Apa yang terbayang di benak kita saat mendengar kata "Indonesia"? Anda pasti punya aneka jawaban dan tanggapan. Monggo kerso. Tapi anda pernah merasa "Indonesia"? Tak perlu njlimet berteori karena yang saya maksud sederhana: bagaimana perjumpaan berbagai kelompok etnis dengan citarasa budayanya memberi rasa dalam relasi-relasi keseharian kita.

Kita tentu tak asing dengan "rumahmakan Padang", "warung Tegal", "pisang Ambon" (di Ambon disebut pisang meja), "bakso Malang", "bubur Manado", "bika Ambon" (asli Medan!), "Chinese food", "gudeg Jogja", "coto Makassar" atau "burjo Kuningan" dll. Semua memakai nama lokal tapi ada dimana-mana dan digemari banyak orang dari berbagai identitas. Malah, di beberapa tempat sudah berlangsung hibridisasi kreatif: kalau di Manado ada "babi rica" maka di Salatiga jadinya "rica-rica menthok". Daging bumbu "rw" pun bisa jadi "sate gukguk".

Tapi ini bukan tentang semua kuliner itu. Ini tentang percakapan dengan seorang pemangkas rambut "Madura" (yang labelnya bisa ditemukan hampir di setiap kota di Indonesia). Bagi saya, inilah keunikan mengindonesia ketika dalam keseharian kita mengalami perjumpaan-perjumpaan yang hidup sembari saling menyerap keunikan multi-identitas di sekitar kita.

Namanya Haji Marjuki. Hingga usianya yang ke-79 tahun ini ia masih setia menjalani profesi sebagai pemangkas rambut "Madura". Beristri satu, beranak lima. Kelima anaknya sudah sarjana dan menggeluti berbagai profesi di beberapa kota. Ia dan istrinya tinggal berdua di rumah yang sekaligus menjadi kios pangkas rambut di daerah pecinan Kota Salatiga.

Profesi pemangkas rambut sudah ditekuninya sejak keluar dari tanah Madura tahun 1964 dan mengikuti paman kerabat jauh yang juga pemangkas rambut sejak tahun 1938 di Semarang. Ia kemudian menikahi anak perempuan tunggal pamannya ini dan dikaruniai lima anak.

Rumah mereka di kawasan pecinan Kota Salatiga adalah rumah peninggalan mertuanya. Mertuanya membeli dari seorang pengusaha kecil peranakan Tionghoa di Semarang yang usahanya melorot nyaris bangkrut. Rumah itu ditempatinya sampai sekarang tanpa mengubah sama sekali arsitektur luar dan dalam, bahkan seluruh perabot kerjanya masih klasik warisan mertuanya.

"Semua anak kami jadi orang lewat pangkas rambut ini," katanya sambil jemarinya terus memainkan gunting dan sisir di kepalaku. Dia mengaku tak terbiasa memakai pemangkas listrik. "Saya tidak mimpi berprofesi lain sejak menerima warisan rumah dan perabot/perlengkapan pangkas rambut dari mertua saya," sambungnya. "Alhamdulilah, tahun1998 saya dan istri bisa naik haji."

Ia mengaku tak lagi ngoyo dengan usianya yang tahun depan genap 10 windu jika masih dianugerahi setahun lagi oleh Yang Maha Kuasa. Para pelanggannya pun tak banyak. Sebagian besar adalah pelanggan lama. "Pak Titaley (Rektor UKSW) dan Pak Manopo (mantan walikota Salatiga) sering gunting rambut di sini," katanya. "Sekarang saya menjalani saja sisa umur ini. Syukurlah, anak-anak tidak ada yang meneruskan profesi pemangkas rambut. Senang sekaligus susah. Susahnya, ini perabotan warisan orang tua mau dikemanakan? Saudara-saudara saya di Madura sudah meninggal dunia semua. Saya anak bungsu. Istri saya anak tunggal." lanjutnya bercerita sambil sesekali menatap cermin memastikan kerapian hasil guntingannya.

"Sudah selesai mas. Maaf ya agak lama, maklum sudah tua," katanya sambil merapikan peralatannya.

Terima kasih pak Marjuki untuk cerita hidup hari ini. Saya meminta izin memotret kios pangkas rambutnya lalu pamit. Di depan rumahnya ada andong yang lewat. Pak kusir dengan santai memegang tali kekang kuda diiringi suara penyiar RRI mengulas berita pilkada Jakarta yang kian "memanas". Aku memacu bronpitku menerobos sejuk Salatiga dengan mendung menggantung.
Read more ...

Monday, September 12, 2016

25 Tahun Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW: Coretan dari Balik Panggung

Sulit sekali menolak ajakan Bung Izak Y. M. Lattu untuk terlibat sebagai editor buku “Sosiologi Agama: Pilihan Berteologi di Indonesia” yang [akan] diluncurkan pada tanggal 10 September 2016 untuk merayakan usia ke-25 tahun Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW. “Kesulitan” itu disebabkan oleh dua hal: [1] ada semacam kebiasaan yang tampaknya mengakar sebagai habitus sejak bekerja sebagai editor buku teologi pada Penerbit BPK Gunung Mulia beberapa tahun silam; [2] kebiasaan itu kemudian menjadi strategi “mencuri” ilmu dengan membaca suatu naskah sebelum diterbitkan entah sebagai text book atau antologi. Pada titik itulah saya terlibat dalam semangat perayaan ulang tahun perak PPs Sosiologi Agama UKSW, meskipun secara emosional saya ini hanya "setengah alumni" (untuk ini perlu catatan tersendiri).

Namun, coretan kecil ini bukan tentang isi buku tersebut melainkan tentang beberapa figur yang saya kenal dan pernah studi di PPs MSA dan DSA UKSW. Kenapa mereka yang pilih di antara sekian banyak yang lain dengan kualifikasi personal dan keilmuan yang setara? Alasan paling gampang adalah karena saya mengenal mereka. Alasan lain, karena mereka memilih untuk “tampil beda” (atau bisa dibaca “tampil berani”) untuk meretas jalan yang dalam lingkungan sosial dan agama mereka dianggap sebagai sebentuk penyimpangan dari arus utama. Sebagian besar mereka adalah sarjana-sarjana Islam muda Nahdlatul Ulama (NU) yang terus-menerus berjihad untuk menghindari perangkap kejumudan beragama dengan mengembangkan diskursus keberagamaan yang berakar dan bercitarasa pada realitas kemajemukan sosial-budaya masyarakat setempat. Istilah “setempat” di sini mengandung konotasi elastis dan dialektis antara menolak kecenderungan universalisme dan kritis terhadap partikularisme. Keduanya ditempatkan bersamaan dalam kritik terhadap tradisi keberagamaan mereka.

Sumanto Al-Qurtuby. Dia adalah lulusan sarjana dari IAIN Walisongo Semarang yang kemudian melanjutkan studi S2 pada Magister Sosiologi Agama UKSW. Waktu di Salatiga, kami jarang bertemu karena dia terdaftar sebagai mahasiswa dua tahun setelah saya selesai menulis tesis di UKSW. Kami berkenalan dalam satu atau dua acara di kampus. Perkenalan intensif adalah ketika saya membantu penelitian disertasinya (Boston University) di Ambon tahun 2010. Lulus dari Boston University, dia masih “bertualang” di negeri Paman Sam dengan menjadi peneliti pada Universitas Notre Dame Amerika Serikat, kemudian menjadi profesor tamu pada King Fahd University, Arab Saudi, dan sekarang menjadi profesor peneliti pada National University Singapore.

Tedi Kholiludin. Dia adalah lulusan sarjana dari IAIN Walisongo Semarang dan “adik ideologis” Sumanto. Sumanto pula yang menyarankan dia untuk studi lanjut di UKSW. Dia menyelesaikan magister dan doktor pada PPs Sosiologi Agama UKSW dengan disertasi tentang Pancasila dan religiositas sipil di Indonesia. Modal “sosiologi agama” itulah – menurutnya – yang memampukan dia memotori dan mengelola Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) di Semarang. Lembaga ini secara konsisten melakukan penelitian dan kajian mengenai demokrasi dan relasi-relasi keberagamaan di beberapa wilayah, terutama Jawa Tengah, dan secara rutin menggelar diskusi dengan mengundang narasumber dari berbagai latar belakang etnis dan agama.

Masroer. Dia adalah lulusan sarjana dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia menyelesaikan studi magister dan doktor pada PPs Sosiologi Agama dengan penelitian mengenai pesantren di Salatiga (tesis) dan komunitas Masjid Pathok Negoro di Ploso Kuning Yogyakarta (disertasi). Sekarang dia adalah staf pengajar pada Fakultas Ushuluddin UIN-SuKa dan menjadi perintis terbentuknya program studi Sosiologi Agama di sana. Dalam beberapa kesempatan dia mengundang saya berbicara di UIN-SuKa dan saya melihat ada pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam perspektif dan corak keilmuan dari para mahasiswa prodi Sosiologi Agama, yang tampaknya kian bergairah mempelajari agama sebagai suatu realitas sosiologis ketimbang teologis. Tentu saja, dalam hal itu mereka sering “berbenturan” dengan rekan-rekannya di Fakultas Syariah.

Abdul Manaf Tubaka. Dia adalah lulusan IAIN Ambon. Kemudian melanjutkan studi S2 pada PPs Sosiologi Agama UKSW dan sekarang tengah menyelesaikan penulisan disertasi pada prodi antropologi Universitas Hasanudin Makassar. Kami tidak sering bertemu tetapi sedikit pertemuan itu menjadi ruang yang cukup untuk mempertemukan secara kritis perspektif sosiologis agama dari dia yang Ambon-Muslim (Salam) dan saya yang Ambon-Kristen (Sarane). Sekarang dia menjadi staf pengajar pada IAIN Ambon. Dalam beberapa diskusi dengannya dan membaca sebagian tulisan-tulisannya saya melihat dia mencoba menggumuli realitas keislaman dan kebudayaan lokal di Maluku sebagai ranah perjumpaan kreatif tidak hanya dengan Kristen tetapi juga dengan ekspresi-ekspresi religiositas lokal.

Halimun Saulatu. Dia adalah lulusan IAIN Ambon. Gelar magister dia dapatkan dari PPs Sosiologi Agama UKSW. Saya jarang sekali bertemu dengannya. Hanya sekali beberapa tahun lampau dalam satu diskusi di Gedung KNPI Ambon. Kabar terakhir yang saya dengar dia sudah menjadi anggota parlemen DPRD Maluku Tengah. Rupanya, minatnya pada nisbah agama dan politik yang tertuang dalam kajian tesisnya menjadi rujukan praksis politiknya secara riel.

Kelima figur yang saya introduksi secara ringkas di atas, dalam amatan saya, memperlihatkan suatu contoh bagaimana orang-orang ini tidak hanya bermodal “omdo” (omong doang) dan berkoar-koar tentang “dialog antaragama” atau “kerukunan umat beragama” tetapi sudah mencapai tahap “out of the box” (ajaran dan institusi keagamaan mereka). Mereka tetap Islam dengan pijakan tradisi NU. Meski belajar di kampus Kristen (dengan dosen-dosen yang sebagian besar adalah pendeta) dan mengkaji Alkitab secara serius, tapi mereka tidak [perlu] “bertobat” menjadi Kristen. Malah, misalnya, selama penelitian di Ambon, Sumanto tinggal di pastori jemaat Rumahtiga di bawah bimbingan “bapa piara” Pdt Elifas Tomix Maspaitella. Beberapa kali dia malah “berkhotbah” di ibadah-ibadah pelpri jemaat tersebut. Dengan kata lain, kajian teologi Kristen dan tafsir Alkitab tidak diposisikan semata-mata sebagai sesuatu yang berujung pada "spiritualitas eksklusif" tetapi - melalui pendekatan sosiologis/antropologis - menjadi ruang eksplorasi mengenai model-model keberagamaan kontekstual yang sangat dipengaruhi oleh interpretasi-interpretasi tekstual kitab keagamaan dan kepentingan-kepentingan sosial-politik-ekonomi.

Perspektif dan karakter keberagamaan mereka yang kritis-dialektis terhadap realitas kemajemukan sosial-agama-budaya Indonesia, tidak hanya terbangun melalui relasi-relasi eksperiensial dengan liyan, tetapi juga mengalami dekonstruksi-rekonstruksi melalui ruang-ruang kajian akademik. Artinya, dengan contoh kecil ini, proses membangun dialektika fungsional di kalangan agama-agama juga penting dilakukan pada tataran akademik. Sebab pada tataran akademik itulah dekonstruksi epistemik memungkinkan eliminasi prasangka dan stereotip yang telanjur dipuja sebagai ortodoksi truth-claim dalam relasi-relasi dengan liyan. Dalam konteks ini, adagium “jangan hanya berteori, tapi praktik” tampaknya tidak sepenuhnya memadai jika teori dan praktik tidak ditempatkan dalam posisi kausalitas tetapi relasional-fungsional. Apa yang diformulasi sebagai teori adalah simpul-simpul analisis dan metodologis terhadap fakta praktik individual dan sosial. Ini yang kemudian meluluhkan batasan imajiner subjektivisme dan objektivisme dalam kosmos keilmuan yang selama ratusan tahun tampaknya masih enggan meloloskan diri dari jebakan positivisme.

Bagaimana dengan Talake? Sebagai angkatan pertama (1997) Program Pascasarjana Teologi “Injil dan Adat” (kemudian berubah menjadi “Agama dan Kebudayaan”) UKIM, saya merasa bangga dengan pilihan area studi S2 Fakultas Teologi UKIM. Masih terang-benderang dalam ingatan saya bagaimana menggumuli teori-teori sosiologi dan antropologi yang diampu oleh Prof. Jacob Ajawaila, Prof. Mus Huliselan, Prof. John Lokollo, Prof. Ronie Titaheluw yang dikombinasikan secara dialektis-kritis dengan pendekatan kajian teks-teks Alkitab oleh Dr Nico Radjawane dan Dr Broery Hendriks, sambil merajut data sejarah bersama Dr Mesakh Tapilatu dan Etika Budaya oleh Dr Hein Sapulete. Saya merasa “teologi” menjadi hidup melalui serangkaian tesis-antitesis-sintesis dalam berbagai ranah keilmuan poros dinamis teks dan konteks (melalui serangkaian penelitian lapangan).

Pada angkatan-angkatan berikutnya, saya dengar program pascasarjana teologi UKIM makin diminati oleh rekan-rekan muda Muslim progresif. Tentu saja ini sesuatu yang menggembirakan. Artinya, seperti yang saya ulas ringkas di atas, perjumpaan-perjumpaan kritis-dialektis pada ranah-ranah akademis pada gilirannya akan melahirkan cara pandang dan cara sikap kontekstual yang dalam prosesnya akan membuahkan hasil saling-paham dan saling-kritik, bukan karena “malu hati” atau “makan hati”, melainkan karena kesadaran bahwa penghormatan kita pada eksistensi dan identitas liyan sangat ditentukan oleh cara kita membuka diri untuk bercermin melalui kritik liyan terhadap kita. Sebaliknya, mesti pula diikuti oleh keterbukaan untuk melihat saling-kritik sebagai metabolisme yang sehat dalam tubuh sosial dan kebudayaan masyarakat kita yang kian lama kian terjaring dalam simpul-simpul jaring makna kemanusiaan. Pada simpul makna itulah, teologi adalah antropologi.

Begitulah.
Read more ...

Wednesday, August 31, 2016

Mengenang Abdullah Soulissa


Perjumpaan dengan beliau hanya terjadi tak lebih lima kali. Itupun terjadi dalam suasana yang tidak disengaja. Kebanyakan pada acara-acara formal yang berlangsung di kampus dan/atau ruang-ruang seminar.

Namun, namanya selalu menjadi rujukan penting bagi setiap orang yang ingin memahami dinamika sejarah, sosial, politik, kebudayaan dan agama di Maluku. Entah sudah berapa ratus sarjana dan peneliti dari dalam dan luar negeri yang mencantumkan namanya sebagai sumber rujukan wawancara maupun mencatat perannya dalam trajektori sejarah sosial dan kebudayaan lokal di Maluku. Suatu anugerah kehidupan dari Sang Khalik yang luar biasa, yang menuntunnya melampaui tiga zaman: kolonial, awal kemerdekaan dan Indonesia kontemporer.

Sosoknya tidak hanya ditentukan oleh peran politiknya semata tetapi lebih oleh kharisma sebagai "orang tatua" yang telah kenyang pengalaman manis-pahit berjalan bersama masyarakat Maluku yang kepadanya ia mengabdikan hidupnya hingga akhir tarikan nafasnya. Kharisma itu pula yang mengisi bejana kebudayaan lokal Maluku dengan nilai-nilai kebajikan dan persaudaraan, yang kemudian menjadi pilar-pilar makna membangun kesadaran dan praktik hidup yang terbuka dan saling hormat perbedaan dalam konteks yang lebih luas: Indonesia.

Abdullah Soulissa adalah anak zamannya. Peran dan kharismanya turut membentuk habitus kebudayaan Salam-Sarane di Maluku. Dia adalah putra terbaik Leihitu untuk Indonesia.

Sopo horomate Upu Abdullah Soulissa! Kami Maluku mengenangmu.
Read more ...

Monday, August 22, 2016

Epilog Buku John Ruhulessin



EPILOG


MENJADI INDONESIA: SEBUAH PENCARIAN

Steve Gaspersz

[Tulisan ini adalah catatan pengantar tutup dari buku karya Pdt. Dr. John Ruhulessin, Mencari Cita Kemanusiaan Bersama: Pergulatan Keambonan dan Keindonesiaan (Salatiga: Satya Wacana University Press 2016)]

Pada satu titik waktu pertengahan tahun 2002, ketika desingan peluru dan dentuman bom masih “garang” membuyarkan keheningan malam-malam panjang mencekam di Kota Ambon, sekelompok pemuda berjaga di salah satu jalan masuk pemukiman penduduk di wilayah perbukitan pinggiran kota. Wajah-wajah mereka tak mampu menyembunyikan urat-urat ketegangan, sambil ngobrol tentang segala peristiwa “kerusuhan” sejak Januari 1999 yang makin menyulut bara kebencian dan dendam, serta meluluhlantakkan kehidupan dengan rentetan kebiadaban demi kebiadaban yang seolah tak terbendung. Di antara beberapa isu obrolan mereka, ada satu isu yang menarik. “Katong ni seng pernah dapa ajar akang sejarah RMS tu. Katong pung orang tatua jua seng pernah bastori apa-apa tentang RMS. Maar mangapa dong tinggal bilang katong separatis RMS? La kalo dong tinggal bilang katong ni RMS padahal katong seng tau apa-apa deng akang, loko lebe bae katong biking batul akang skali.” Beberapa tanggapan tentang RMS pun berlanjut meski tetap berujung samar-samar mengenai apa dan siapa RMS itu.

Obrolan malam itu tentang RMS (Republik Maluku Selatan) memang hanya satu bahan percakapan ringan. Namun, sebenarnya dari obrolan itu mencuat kegelisahan eksistensial mengenai salah satu babakan historis yang cukup menentukan dalam peradaban kebudayaan dan politik masyarakat Maluku pada pertengahan abad ke-20. Pergolakan politik Nusantara pada masa-masa pergerakan nasional dan peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda ke kaum republikan “Indonesia” antara tahun 1945-1950 tidak dapat dikatakan mulus. Tarik-ulur kekuasaan antara negara-negara adikuasa Barat (Belanda, Inggris dan Amerika Serikat) atas “Indonesia” yang sedang mencari bentuknya ini berlangsung dengan intensitas tinggi dengan melibatkan strategi diplomasi yang pelik. Sementara di dalam negeri, polemik pun tak terhindari antara para pendukung pendekatan diplomasi dan pendekatan konfrontatif non-kompromis terhadap Belanda (Gde Agung, 1985: 1-38).

Sementara itu, sejumlah daerah bergolak dalam kegaduhan politik identitas mencari bentuk dan menentukan arah kemenjadian “Indonesia” itu, sebagaimana diimajinasikan oleh Sukarno: dari Sabang sampai Merauke. “Persatuan” dan “Kesatuan” menjadi mantra sakti yang bergema dalam orasi berapi-api Bung Karno. Jelas yang dimaksud oleh Bung Karno adalah “negara kesatuan” atau yang dicetuskan oleh Soepomo sebagai “negara integralistik”, bukan negara federasi (Simanjuntak, 1994).

Penolakan kaum republikan (Republik Indonesia) terhadap struktur federal, ironisnya, bukan dipicu anggapan bahwa Republik itu kuat melainkan kelemahan Republik menghadapi ambisi muluk membangun kedaulatan nasional di seluruh kepulauan Indonesia (Elson, 2008: 225-230). Ketika pilihan politik divonis dengan pendasaran nasionalisme pada konsep negara yang mencakup seluruh kepulauan – ide yang sudah muncul sejak 1912 – dan tanpa pilar ideologis yang menopang konsep rapuh itu maka kecenderungan nasionalisme kedaerahan sekecil apapun tidak bisa dibiarkan. Itulah yang mendorong semangat kaum republikan untuk membongkar struktur Republik Indonesia Serikat (RIS) lantas mengarahkannya pada konsep persatuan nasional. Kekuatan ekspresi persatuan nasional berarti bahwa tak ada upaya separatisme yang boleh dibiarkan dan tiap bibit separatisme harus dimatikan.

Tentu saja, sikap tersebut mengundang tanggapan terutama dari kelompok-kelompok politik Indonesia timur yang lebih bersimpati dengan gagasan federalisme dan anti-Republik. Respons pertama muncul pada awal tahun 1950, di tengah suasana lemahnya negara-negara buatan Belanda dan kompleksitas proses penggabungan pasukan eks KNIL dan ireguler ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang bertumpu pada kekuatan TNI. Pemberontakan Andi Azis adalah tanda pertama ketidakpercayaan dan keraguan serius di Negara Indonesia Timur terhadap upaya sentralisasi Republik Indonesia, yang langsung ditanggapi dengan aksi militer pasukan ekspedisi dari Jawa.

Di Ambon, kepulangan sejumlah besar pasukan eks KNIL yang sedang dililit kecemasan akan masa depan mereka dalam kemiliteran Belanda, menjadi sumbu pemicu penolakan terhadap ide negara kesatuan yang digaungkan oleh kelompok republikan di Jawa. Kelompok elite Ambon, yakni para raja di negeri-negeri Kristen, lebih mendukung gagasan federalisme sambil berharap kekuasaan Belanda dapat ditegakkan kembali di Ambon (Chauvel, 1990). Kembalinya kekuasaan Belanda yang mereka impikan itu tentu berimplikasi pada kebangkitan kembali otoritas politik para raja Kristen yang selama berada di bawah administrasi Belanda menjadi pihak paling diuntungkan. Kenikmatan kekuasaan mereka pupus saat Ambon terpuruk di bawah kekuatan pendudukan militer Jepang.

Sekelumit narasi tersebut hanya ingin memperlihatkan bahwa pergolakan politik lokal, termasuk proklamasi dan pemberontakan RMS, tidak dapat dilihat secara sederhana hanya sebatas “gerakan separatis” karena negara Indonesia itu sendiri pada waktu itu belum mewujud sebagai sebuah entitas politik yang mumpuni dengan kekuasaan negara yang kuat terpusat. Eksistensi Republik Indonesia yang berbasis di Jawa sebenarnya mendapatkan momentum utama dari relasi-relasi kuasa negara-negara Barat yang sedang terengah-engah menata persoalan dalam negeri mereka yang porak-poranda pasca Perang Dunia II dan menghadapi proses dekolonisasi yang pelik.

Pada titik keruwetan memahami implikasi politik internasional terhadap dinamika kekuasaan lokal itulah, John Ruhulessin (selanjutnya: JR) menggiring kita untuk melihat fragmen-fragmen historis lokalitas di Maluku yang berkelindan dengan pergeseran-pergeseran kekuasaan pada tingkat nasional, regional dan internasional melalui kajian komprehensif mengenai Republik Maluku Selatan (RMS). Selain kaya dengan eksplorasi data dan tajam dalam menganalisis matra-matra sosiologis, politis dan kultural yang terbentuk melalui proses perjumpaan dan benturan antara aktor dan struktur sosial-politik, salah satu kekuatan buku JR ini adalah “perspektif lokal” dan “subjektif”-nya sebagai orang Maluku yang mencoba menelanjangi sejarah komunitasnya sendiri dan itu juga berarti menguliti identitas keambonannya dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, yaitu kemenjadian Indonesia itu sendiri.

Dengan demikian, melalui buku ini JR mengelaborasi kajiannya tanpa semata-mata terbelenggu oleh objektivisme yang jumud, tetapi terasa kegundahan dan kegalauan eksistensialnya untuk menggugat sejarah yang dibisukan oleh kekuasaan negara Orde Baru. Sejarah yang dibisukan itu membawa implikasi sosiologis dan politis yang tragis bagi masyarakat Maluku melalui pendekatan keamanan yang represif dan marjinalisasi sistematis melalui stigmatisasi “separatisme RMS” dan proliferasi ketakutan ideologis terhadap hantu RMS. Kedua hal yang disebut terakhir itu pada gilirannya justru menciptakan efek balik yang kontra-produktif: bukannya makin menihilkan ingatan kolektif tentang RMS tetapi malah mengabadikannya sebagai propaganda politik dalam struktur kesadaran sosial masyarakat Maluku.

Pada sisi itu, penerbitan buku JR – yang semula adalah tesis magisternya pada Program Magister Sosiologi Agama UKSW – tidak hanya menjadi historiografi tetapi justru adalah momen historis itu sendiri. Artinya, buku ini patut menjadi salah satu referensi utama dari perspektif lokal untuk menjawab kegalauan kaum muda Maluku abad ke-21, terutama yang sempat merasakan khaos Januari 1999 dan selanjutnya, seperti cuplikan ilustrasi pada awal tulisan ini, tentang sejarah RMS. Dengan demikian, buku ini adalah penciptaan momen historis dalam konstruk kesadaran kaum muda untuk menghayati perjalanan masyarakat Maluku/Ambon pada setiap titian babakan sejarah keambonan dalam keindonesiaan yang esensinya masih terus dalam proses menjadi hingga saat ini.

Selain itu, jika menelisik lebih jauh pada gagasan di balik refleksi kritis sejarah oleh JR ini, kita dapat menemukan isu krusial yang masih menjadi perdebatan hangat hingga kini: nasionalisme dan desentralisasi kekuasaan. Selama lebih dari tiga dasawarsa, rezim Orde Baru berhasil membangun supremasi politik dan militerisme dengan tujuan utama mengawal “persatuan dan kesatuan bangsa” Indonesia, sambil menerapkan sistem pengawasan ketat birokrasi sipil melalui bayang-bayang hierarkhi komando militer dari tingkat pusat hingga desa. Hal itu diterapkan pula pada semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Proses pendidikan, terutama sejarah lokal, di tangan rezim Orde Baru menjadi semacam panoptikon yang mengonstruksi pertama-tama struktur kesadaran dan mengontrol logika mengikuti kehendak penguasa. Tidak ada ruang untuk berpikir merdeka dan kreatif, dengan hentakan-hentakan logika liar yang berusaha menerobos kebuntuan informasi mengenai subjek studi sejarah yang berkabut pekat ideologi rust en orde. Sejarah pun kian pudar rona pesonanya, hanya menjadi pohon-pohon kronologis dengan ranting-ranting waktu yang meranggas karena tumbuh di atas ranah kering interpretasi.

Buku JR ini merupakan setetes embun yang hendak menyegarkan ingatan kolektif masyarakat Maluku tentang fragmen-fragmen sejarah peradabannya yang pernah dihilangkan oleh rezim kekuasaan negara. Momentum Reformasi 1998 yang mengerucut pada implementasi desentralisasi “setengah hati” kekuasaan politik dan pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) lokal menggelar cakrawala yang lebih luas untuk proses pencarian yang lebih kritis. Jika buku ini dibaca sebagai penemuan kembali fragmen-fragmen sejarah yang dibisukan maka di situlah JR tidak sedang membangkitkan romantisme RMS seperti yang sering digembar-gemborkan oleh pihak-pihak yang “asbun” (asal bunyi) tetapi sedang mengajak kita semua jujur dan terbuka melihat diri sendiri melalui cermin sejarah kaum subaltern. Bukan sejarah kaum pemenang melainkan sejarah kepedihan orang-orang yang menjadi korban dari ketamakan kekuasaan internasional. Sekaligus pula, buku ini menjadi amunisi perlawanan agar generasi muda Maluku tidak terperosok pada pesona semu jargon-jargon politik yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang berujung makin terpuruknya kehidupan dan kemanusiaan oleh aksi-aksi pembodohan sejarah.

Akhirulkalam, kejujuran sejarah itu sangat diperlukan untuk membangun konsep dan praktik citizenship yang setara dalam masyarakat multikultural Indonesia. Jika menjadi Indonesia adalah sebuah pilihan bersama untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi maka perbedaan dan kemajemukan yang menghidupi keindonesiaan seyogyanya menjadi pilar utama yang menopang “rumah bersama” Indonesia ini. Pada titik itulah, lokalitas dengan seluruh kearifannya menjadi sel-sel sehat yang mengaktifkan organisme nasionalitas kita sebagai Indonesia.***


Senarai Acuan

Chauvel, Richard, 1990, Nationalists, soldiers and separatists: the Ambonese islands from colonialism to revolt, 1880-1950. Leiden: KITLV Press.
Elson, R.E., 2008, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Jakarta: Serambi.
Gde Agung, Ide Anak Agung, 1985, Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Simanjuntak, Marsilam, 1994, Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: Grafiti.

Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces