Aku menulis maka aku belajar

Monday, April 16, 2018

Taniwel: Secuil Catatan Perjalanan

Kabarnya, perbaikan Jembatan Waeruhu di Negeri Galala, Pulau Ambon, menelan anggaran (APBN 2017) sebesar Rp 10,14 Milyar. Angka yang fantastis hanya untuk perbaikan satu jembatan di wilayah Pulau Ambon, tepat di bawah Jembatan Merah Putih (JMP).

Tentu bisa dibayangkan berapa milyar atau trilyun yang bisa digelontorkan untuk perbaikan sebanyak 5 jembatan beralas kayu sepanjang perjalanan dari Piru, inakota Seram Bagian Barat, menuju Kecamatan Taniwel (Barat) ~ belum terhitung berapa puluh jembatan darurat dari batang pohon kelapa di wilayah Taniwel Timur.

Kalau anda menuju Kota Piru, jangan lupa berhenti sejenak di Gapura Kota Piru yang kabarnya pembangunannya menelan anggaran sebesar Rp 5,6 Milyar. Hanya untuk gapura. Apa fungsi gapura itu? Sejauh ini cukup berfungsi untuk latar berselfie-ria dan "persembunyian" nyaman untuk kencing jika kebelet di tengah jalan. Itu saja.

Padahal setidaknya anggaran sebesar itu cukuplah untuk memperbaiki 1 atau 2 jembatan (bahkan mungkin lebih!) yang masih beralas kayu seadanya. Di Jembatan Sapalewa, salah satu yang terpanjang, perjalanan beta dengan sepedamotor terhambat karena ban depan 1 mobil avanza terperosok pada bagian jembatan yang kayunya sudah lapuk dan patah, dengan lubang yang sebenarnya mampu "menelan" setengah body mobil itu. Tidak ada cara selain menunggu semua orang yang akan melewati jembatan itu bergerak bergotongroyong mengangkat moncong mobil dan mendorongnya sedikit demi sedikit hingga ke mulut jembatan karena as roda depan kanan patah.

Tidak banyak perubahan di Kecamatan Taniwel sejak tahun 1994 beta menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wakolo, sekitar 9 km sebelum kota kecamatan. Kecuali jalan aspal mulus dari Piru yang, uniknya, hanya sampai di "pintu masuk" Kota Kecamatan Taniwel. Masuk ke dalam "kota" Taniwel, kualitas aspal jauh berbeda (rusak) hingga terus ke bagian timur dan medan "off-road" ke kampung-kampung pegunungan (Buria, Lohia-Sapalewa, Laturake, Riring-Rumasoal, dan yang paling jauh serta terisolasi, Neniari). Jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat hanya sampai di Buria. Itupun oleh sopir-sopir yang berpengalaman. Jika tidak, risikonya fatal antara mobil tergelincir tak terkendali atau terperosok di lubang-lubang jalan air yang membelah jalan. Selanjutnya dari Buria, perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Nah, menurut sodara-sodara yang budiman, pembangunan di Maluku itu fiksi atau fiktif?

#penelitianukimtaniwel
#berapatahunindonesiamerdeka

Read more ...

Thursday, February 1, 2018

The Patty


Pertama kali berjumpa ketika beta masih kuliah strata-1 tahun 1997. Waktu itu UKIM dan beberapa Gereja Maluku di Belanda menggelar konferensi bersama di bawah tajuk "Gospel and Culture". Konferensi tersebut bermaksud mengeksplorasi isu-isu kebudayaan dan agama (Kristen) dalam dua konteks yang berbeda oleh satu komunitas identitas yang "satu". Konteksnya adalah Indonesia dan Belanda yang direfleksikan oleh komunitas Maluku di Maluku (Indonesia) dan komunitas Maluku di Belanda.

Tentu saja, benturan interpretatif baik pada tataran teologis, sosiologis dan kebudayaan tak terhindarkan. Wacana konstruksi identitas politik, keagamaan dan kebudayaan pun menjadi sorotan. Ketegangan dan perdebatan memanas dalam ruang konferensi maupun dalam kelompok-kelompok kecil diskusi.

Tapi beta mengenal sosok yang tenang dan sejuk dari bung Verry Patty. Sosoknya yang tinggi besar menjulang melampaui postur rata-rata orang biasa sangat kontras dengan pembawaannya yang tenang, humoris dan selalu pandai menggunakan kiasan-kiasan yang mampu menjembatani ketegangan dan kesenjangan antarbudaya Maluku dan Belanda. Sepanjang konferensi itu bahkan ia lebih banyak menghabiskan waktu berdiskusi dengan kami para mahasiswa ketimbang dengan para "tokoh" atau "pembicara" seminar.

Komunikasi pun berlanjut meskipun tidak selancar kini karena tahun-tahun akhir 1990an akses internet belum menggila seperti saat ini.

Perjumpaan yang kedua terjadi ketika beta mendapat kesempatan "bertualang" dengan dinamika studi di Belanda tahun 2003, bersama-sama dengan pak Bambang Subandrijo (sekarang adalah dosen STFT Jakarta). Hubungan yang terjalin sayup-sayup pun kembali menghangat karena bung Verry dan bung Jop Franciscus selalu rutin mengunjungi beta di Student Hospitium Amstelveen. Mereka berdua bergantian membawa beta jalan-jalan mengunjungi wijk-wijk komunitas Maluku di beberapa kota di Belanda dan mampir di beberapa keluarga Maluku hanya untuk berkenalan langsung. Tentu saja yang lebih sering adalah menginap di rumah bung Verry (Keluarga Patty-Sapuletej) di Haarlem atau rumah bung Jop (Keluarga Franciscus-Gaspersz) di Moordrecht; atau di rumah bung Ulis Tahamata (Keluarga Tahamata-Sapuletej) di Barneveld.

Waktu-waktu perjumpaan tersebut sering kami habiskan dengan diskusi-diskusi untuk berbagi perspektif "Indonesia" dan "Belanda" yang bertemu pada satu simpul identitas kontradiktif "Maluku". Bung Verry adalah salah seorang pendeta dan teolog Maluku-Belanda. Pemikirannya mewarnai hampir setiap konsep-konsep teologis, sosiologis dan antropologis yang tertuang dalam berbagai tulisan maupun makalah-makalah seminar sebagai refleksi konstruktif memaknai sejarah, identitas, eksistensi dan masa depan komunitas Maluku-Belanda.

Sulit membayangkan bagaimana bisa "survive" sebagai "orang kampung yang culun" di tengah belantara Belanda waktu itu tanpa pendampingan bung Verry dan bung Jop. Apalagi mereka punya pekerjaan masing-masing. Tapi dorongan semangat, bantuan dan antusiasme mereka terhadap beta turut menjadi pemicu adrenalin untuk cepat merampungkan penulisan tesis di Vrije Universiteit Amsterdam. Dari mereka pula beta belajar banyak menyelami realitas sejarah, sosial-politik dan kebudayaan komunitas Maluku di Belanda dari perspektif yang lebih jernih tanpa pretensi politik atau ideologis apapun kecuali keinginan untuk saling belajar menata masa depan bersama dengan lebih jujur, konstruktif dan tulus.

Tanggal 24 Januari 2018 lalu beta mendengar kabar gembira bahwa bung Verry telah mempertahankan disertasi doktoralnya di Vrije Universiteit Amsterdam berjudul "Molukse theologie in Nederland". Beta belum membacanya. Tapi beta percaya disertasi ini tidak hanya merupakan sebuah karya akademik tapi merupakan refleksi eksistensial mengenai panggilan kehidupan generasi "kolonial" KNIL dan keturunannya dalam rentangan sejarah panjang dan pergolakan sosio-budaya serta politik untuk memahami alasan mengapa dan untuk apa mereka berada di tanah asing (Belanda). Tanah yang dulu asing itu kini harus diterima sebagai bagian yang integral dan eksistensial hidup mereka di Belanda, sambil terus-menerus memperjuangkan jembatan komunikasi kebudayaan dengan saudara-saudara di Maluku. Tanah Belanda itu bahkan telah menjadi konteks kehidupan yang mesti dengan serius dimaknai dalam refleksi-refleksi keimanannya.

Sering dalam gurauan kami saling bertanya: Ambon Manise atau Belanda Manise? Pertanyaan yang tampaknya remeh namun sebenarnya menyimpan guratan-guratan pedih dan dalam dari orang-orang yang menjadi korban dari pertarungan politik global pada masa lampau, serta terperangkap dalam jaring-jaring pemaknaan kebudayaan dan identitas yang kompleks.

Gefeliciteerd bung Verry Patty, usi Agu Patty-Sapuletej and the Patty!
Read more ...

Wednesday, January 10, 2018

WH


Tahun 2010, ketika menangani program live-in mahasiswa di beberapa jemaat di Klasis Telutih (Seram Timur), beta bertemu Pdt William Hehakaya (WH). Saat itu, dia melayani Jemaat Piliana, satu-satunya jemaat di wilayah pegunungan Seram Timur. Dari Kota Kecamatan Telutih ke Piliana, orang harus naik ojek sampai di pertengahan jembatan (setengah jadi) yang akan melintasi Sungai Kawanua. Karena jembatannya belum rampung, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki menyeberang sungai besar tersebut. Sampai di seberang sudah menunggu beberapa pengemudi ojek lain untuk mengantar sampai ke Negeri Saunulu dan Negeri Yaputi.
Dari Yaputi, perjalanan harus ditempuh sejauh 9 km dengan berjalan kaki melewati jalan panjang setapak melintasi hutan dan sekitar tiga sungai kecil untuk sampai di dataran tinggi Piliana. Piliana adalah negeri (desa) kecil. Tidak ada jaringan listrik dan air bersih. Hampir separuh jumlah penduduknya waktu itu menderita penyakit lepra (kusta) dan penyakit kulit kronis. Bertahun-tahun mereka tidak mendapat layanan kesehatan yang memadai. Apalagi selama masa-masa sulit konflik sosial yang melanda seantero kepulauan Maluku beberapa tahun silam. Pendekatan pelayanan WH unik. Dia membangun komunikasi budaya dengan beberapa komunitas pela-nya (diaspora) dari Negeri Seith, yang tersebar di beberapa negeri di Seram Timur. WH dari Negeri Ouw (Saparua). Komunikasi budaya pela tersebut mampu menjadi salah satu modal budaya untuk menjaga penggalan-penggalan upaya merajut perdamaian di wilayah itu, termasuk menjaga Piliana dari dampak konflik.
Dia juga menggunakan pendekatan budaya dalam pembangunan jemaat Piliana. WH tak segan menari cakalele mengikuti ajakan para tetua adat Piliana. Atau, menikmati kunyahan sirih-pinang dalam pertemuan-pertemuan adat Piliana. Bahkan dia akhirnya diangkat sebagai kapitan dengan gelar adat Pulau Seram: Latu Kayahu Ula'ay (Raja Gunung 9). Itulah yang membuatnya disegani oleh semua orang di wilayah Telutih. Bapa Ari, salah seorang tetua adat Piliana, mengatakan kepada beta, "Ontua ini su jadi katong pung kapitan besar Piliana."
Dalam percakapan dengannya selama beberapa hari di Piliana, WH menyatakan sedang intens mengupayakan pembangunan satu kompleks pemukiman khusus untuk para penderita lepra di Piliana. Dia mengatakan bahwa upaya "mengisolasi" penderita lepra tersebut perlu dilakukan pertama-tama untuk memudahkan penanganan pengobatan selanjutnya.
Selain itu, WH juga memotivasi para pemuda Piliana untuk membersihkan lokasi sekitar Air Ninivala dan membangun sejumlah fasilitas ala tempat wisata. Sebagian pemuda sempat menertawakan ajakan WH. "Air Ninivala memang indah dan sejuk. Tapi siapa yang mau berwisata ke Piliana? Tidak ada jalan mobil ke desa ini." Mungkin demikian pikir mereka geli. Tapi bukan WH kalau hanya patah-asa dengan kondisi itu.
Hampir 10 tahun WH berjuang dengan berbagai cara untuk menggolkan rencana merintis jalan baru yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Jalur yang memungkinkan bukan lagi dari Negeri Yaputi, tapi dari Negeri Hatu. Setelah mempelajari rute setapak melintasi hutan antara Hatu-Piliana (mungkin ratusan kali), WH pun yakin bahwa jalur ini layak dirintis sebagai jalur jalan baru. Dia berkoordinasi dengan instansi Pekerjaan Umum dan terus-menerus membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang dianggapnya bisa membantu merealisasikan rencana "gila" itu. Bahkan sekelas bupati pun tak terbersit gagasan untuk membangun jalan itu. Tapi WH membuktikan itu bisa terjadi.
Beta lupa kapan tepatnya. Tapi WH sempat memajang foto-foto jalan rintisan tersebut. Kini jalur Hatu-Piliana ramai dilewati para pelancong domestik yang ingin menikmati keindahan dan kesejukan Air Ninivala. Sesuatu yang dulu nyaris tak terbayangkan. Setelah itu, lama beta tidak mendengar kabar WH. Yang beta tahu WH sempat melayani sebagai pendeta lembaga pemasyarakatan (lapas) di Saumlaki (Tanimbar Selatan).
Selama beberapa tahun terakhir, beta dengar kabar bahwa WH kini melayani di Jemaat Hukuanakota (Seram Barat). Ini juga salah satu jemaat di pegunungan Pulau Seram. Belum ada jalan yang layak dilintasi untuk menuju ke sana. Kalau musim panas, WH biasa menggunakan jip pick-up Taft "off-road" miliknya untuk pergi-pulang ke Hukuanakota, terutama membawa bahan-bahan bangunan atau obat-obatan untuk jemaat. Kalau musim hujan, jalan itu berlumpur parah dan hanya bisa dilintasi dengan menggunakan sepeda motor.
Ada beberapa tulisan yang sudah beta buat sebagai refleksi terhadap geliat kegigihan WH, yang beta muat di weblog pribadi. Secara pribadi, beta harus bilang WH adalah "anomali" dalam samudra pencitraan hipokrisi kaum agamawan zaman now. Berperawakan besar dan bertato, rambut panjang dan berjambang. Jauh dari kesan "alim" atau "sok saleh" serba artifisial. Humoris dan tidak jaim. Justru itulah yang membuat beta kagum karena WH tampil apa adanya.
Kali ini beta sangat senang karena geliat kegigihan WH termuat dalam liputan "Sosok" harian KOMPAS oleh bung Pati Herin. Liputan ini bagi beta bukan semata-mata untuk menonjolkan figur-figur tangguh seperti WH tapi lebih luas memperlihatkan realitas keterpurukan hidup masyarakat Maluku yang sering ditenggelamkan oleh jargon-jargon besar tapi kosong, terutama oleh para elite pejabat di kawasan ini. Liputan ini juga menjadi titik evaluasi agar hingar-bingar pilkada Maluku tidak membutakan mata-nurani kita untuk merasakan ketimpangan-ketimpangan sosial dan ketidakadilan pembangunan dalam kenyataan lautan kemiskinan yang akut.
Salut par ale Hehakaya Kayahu!
Read more ...

Friday, December 29, 2017

SUNYI DALAM KEBISINGAN Catatan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teologi UKIM di Jemaat GPM Kayeli

Selama dua hari, Sabtu dan Minggu, tanggal 16 dan 17 Desember 2017, Fakultas Teologi UKIM melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat di Jemaat Kayeli, di kawasan perbukitan Eri-Airlouw, Pulau Ambon. Jemaat Kayeli semula tinggal atau berada di Pulau Buru (Utara). Sejak merebaknya konflik Maluku tahun 1999-2005, jemaat ini terpaksa harus mengungsi keluar dari Pulau Buru. Sempat terlunta-lunta untuk beberapa waktu dan tinggal di beberapa wilayah pemukiman yang terpencar-pencar di Pulau Ambon, sebagian besar mereka kemudian mendapat “hibah” lahan tinggal di kawasan Negeri Amahusu.

Hidup sebagai “pengungsi” tentu bukanlah pilihan mereka. Namun, mereka terpaksa menerima kenyataan pahit itu dan berusaha untuk menyesuaikan kehidupan di tempat tinggal yang baru. Tentu saja, semua itu membutuhkan perjuangan yang berat karena interaksi sosial dengan komunitas-komunitas setempat juga tidak selalu berjalan mulus. Sebagai “pengungsi” mereka telah kehilangan segala-galanya: keluarga, tanah, pekerjaan; dan kini mereka tinggal di tanah yang asing bersama-sama dengan komunitas-komunitas setempat yang punya kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda – kendati masih dalam satu organisasi keagamaan (gereja). Demikian pula sebaliknya, komunitas-komunitas setempat meskipun awalnya menerima mereka karena rasa iba dan solidaritas persaudaraan, tapi untuk selanjutnya muncul pula ketegangan-ketegangan di antara “orang setempat” dan “pengungsi” tersebut. Beberapa keluarga Kayeli kemudian memilih untuk mencari tempat tinggal yang baru, meninggalkan “barak pengungsi”.

Sejak terusir dari Kayeli di Pulau Buru dan menginjakkan kaki di Pulau Ambon, anggota-anggota Jemaat Kayeli tinggal di beberapa lokasi yang berbeda. Namun, sebagian besar masih bertahan di Kecamatan Nusaniwe: Unit 1 di Negeri Amahusu dan Unit 2 di Eri-Airlouw. Menurut Pdt. Ampy Nahuway, yang telah melayani di jemaat ini selama 8 tahun, jumlah anggota jemaat Kayeli saat ini sebanyak 58 kepala keluarga. Oleh karena dua unit pelayanan tersebut jaraknya jauh maka biasanya pada minggu pertama (PA) dilayani oleh pendeta jemaat dalam bentuk ibadah gabungan unit. Nanti minggu-minggu selanjutnya dilakukan per wilayah mukim. Pdt Ampy Nahuway sendiri tinggal di Halong (timur Pulau Ambon).

Tanah-tanah yang mereka tempati tidak sepenuhnya cuma-cuma. Mereka harus membayar sejumlah uang kepada para pemilik petuanan agar mendapat sertifikat tanahnya. Meskipun demikian tidak semua urusan sertifikasi tanah tersebut berjalan lancar. Selalu saja ada konflik-konflik yang menyertai proses-proses itu. Pada satu pihak, ada tuntutan untuk meleburkan komunitas Kayeli ke dalam pengorganisasian jemaat setempat. Namun, pada pihak lain, komunitas Kayeli memang bernazar bahwa meskipun mereka harus keluar dari tanah mereka di Pulau Buru dan menetap di tempat lain, tapi mereka akan tetap menjaga identitas komunitas mereka “Kayeli”. Mereka akan tetap bertahan sebagai Jemaat Kayeli. Untuk terus memanaskan nazar itu mereka membawa serta prasasti pertama pembentukan Kayeli yang dipasang pada dinding depan gedung gereja (sementara).

Beberapa tahun silam mereka mendapat hibah tanah dari sejumlah keluarga dari Eri-Airlouw. Lahan seluas 2 hektar itu kini sebagian telah digusur tapi belum bisa ditempati. Lokasinya agak terpencil jauh dari pemukiman penduduk Eri-Airlouw atau Seilale. Hanya ada dua bangunan di lokasi tersebut, yaitu gedung gereja (sementara) dan rumah pastori (yang sementara dibangun). Selain itu tidak ada bangunan lain.

Aliran listrik belum masuk ke lokasi ini. Menurut Pdt. Ampy Nahuway, dibutuhkan 11 tiang listrik untuk memasang jaringan listrik dari batas pemukiman terdekat. Satu tiang seharga Rp 2.000.000. Jadi, setidaknya mereka membutuhkan dana sebesar Rp 22.000.000 untuk membeli tiang listrik. Kebutuhan aliran listrik untuk Ibadah Minggu didukung hanya oleh 1 mesin generator. Semua kegiatan pelayanan terkonsentrasi hanya pada hari Minggu. Untuk itu saja para anggota jemaat harus berjalan kaki 2-5 km dari tempat tinggal mereka masing-masing. Jalan aspal sudah tersedia tapi belum ada trayek angkutan umum karena lokasinya sangat jauh dari jalan utama Seilale, serta jarang penduduk.

Kondisi jemaat semacam itulah yang mendorong Fakultas Teologi UKIM untuk mengarahkan Program Pengabdian Masyarakat ke Jemaat Kayeli. Selama dua hari, sebanyak 35 mahasiswa dan 6 orang dosen terlibat membantu pengerjaan pembangunan rumah pastori. Pembangunannya berjalan lambat (sudah 2 tahun belum selesai) karena bahan-bahannya disediakan secara bertahap tergantung ketersediaan dana mandiri atau bantuan pihak lain. Hanya ada 4 tenaga tukang yang diandalkan dari sumber daya jemaat sendiri.

Pada kegiatan “masohi” ini, Fakultas Teologi UKIM juga menyumbang sekitar 35 sak semen. Kegiatan-kegiatan yang digelar adalah kerja bakti pada hari Sabtu (16 Desember 2017) dan partisipasi dalam Ibadah Minggu (Adventus III – 17 Desember 2017) dengan penyusunan liturgi oleh Pdt. Peter Salenussa, M.Sn., serta para mahasiswa sebagai pendukung liturgi. Khotbah dilayani oleh Pdt. Dr. C. Pattinama/Kastanya, M.Psi. (Pembantu Dekan III). Setelah ibadah, kegiatan dilanjutkan dengan dua sesi materi penyusunan renungan/khotbah oleh Pdt. Oland Samson, M.A. (Pembantu Dekan III) dan penyusunan liturgi kontekstual oleh Pdt. Peter Salenussa, M.Sn. Sementara itu, Dekan Fakultas Teologi, Pdt. Dr. Sonny Hetharia, turut mendampingi kelompok mahasiswa dan dosen lainnya bergabung dalam “masohi” membantu para tukang yang mengerjakan pembangunan rumah pastori. Oleh karena tidak ada aliran listrik, kegiatan “masohi” tersebut harus berakhir jam 17.00 sebelum petang/malam.

Para mahasiswa sangat menikmati “masohi” bersama Jemaat Kayeli ini. Bagi mereka, ini merupakan pengalaman bekerja sekaligus berefleksi bersama-sama dengan kelompok jemaat yang selama ini belum pernah mereka kenal. Ada yang mengatakan bahwa berada selama 2 hari di jemaat ini mereka seperti merasa bukan di Pulau Ambon, yang juga dekat dengan Kota Ambon, ibukota Provinsi Maluku, dengan seluruh fasilitas dan kebisingannya. Memang tepat kesan itu. Selama 2 hari terlibat dalam kerja bersama Jemaat Kayeli, seolah-olah membawa kami memasuki kesunyian dalam kebisingan. Sunyi yang mencekam di antara kebisingan perayaan-perayaan ibadah natal yang semarak. Sunyi dalam kegelapan di antara gemerlap ribuan pohon natal berpendar cahaya lampu warna-warni. Sunyi dalam keterasingan di antara semarak ibadah-ibadah adventus di mana-mana. Suatu kesunyian yang mengajak untuk merasai dan melihat peluh, keluh dan gumul orang-orang Kayeli.

Read more ...

Monday, November 27, 2017

MESIR

Tak banyak narasi tentang Mesir yang saya tahu hingga bersua dengan sahabat-sahabat karib Murtafie Harris dan Eid Salah. Cak Harris, demikian panggilan akrab Murtafie, adalah dosen UIN Sunan Ampel, jebolan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kami satu angkatan studi di ICRS Yogyakarta dan teman diskusi yang asyik. Melaluinya banyak narasi tentang Islam dan Gerakan Islam di Mesir, termasuk pengalaman mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di sana, yang saya dengar.
Sementara Eid Salah adalah seorang pendeta Mesir Kristen. Kami bertemu dalam program International Summer School on Religion and Public Life tahun 2012, suatu program belajar bersama lintas ilmu, lintas agama dan kebudayaan serta lintas negara kerjasama UGM dan Boston University, di Yogyakarta dan Bali. Di situ saya berkenalan dan bersahabat hingga kini. Darinya saya mendapat banyak informasi mengenai Kekristenan di Mesir, melengkapi narasi tentang Islam Mesir dari Cak Harris.
Mesir punya sejarah peradaban agama-agama yang panjang. Dalam rentang historis tersebut masyarakatnya bergulat dinamis dengan realitas sosial-politik, ekonomi dan keagamaan yang kompleks. Semua faktor itu pada gilirannya membentuk karakter sosial yang khas dan cenderung keras. Tidak mudah memahami orang Mesir, demikian pernyataan kedua sahabat tadi. Fakta itu tampak jelas pada seorang "senior" angkatan di ICRS dari Mesir.
Narasi kekerasan, dengan dalih apapun, tampaknya terekam kuat dalam sejarah dan realitas Mesir, sebagaimana tercatat dalam teks-teks Hebrew Bible (Old Testament). Kontur psikologi budaya dan relasi agama-agama turut memainkan peran signifikan dalam konstruk kesadaran dan praksis hidup keseharian orang Mesir. Pada sisi lain, Mesir memperlihatkan pula kekuatannya dalam membangun tradisi dan peradaban yang mumpuni dalam pengetahuan.
Serangkaian aksi kekerasan agama beberapa waktu belakangan tentu saja mesti dilihat dalam konstelasi sosial-politik baik internal maupun eksternal, terutama di kawasan Timur Tengah. Aksi serangan bom yang disasar kepada dua gereja Kristen Koptik pada bulan April lalu, dan berlanjut dengan serangan bom Masjid Al-Rawdah di Sinai yang menewaskan 235 orang itu memperlihatkan bahwa ancaman sesungguhnya ada pada konstruk kesadaran sosioreligius yang serba absolut. Oleh karenanya bahasa keagamaan yang dialogis dan humanis tidak mampu meredam belitan tiga simpul: kuasa-agama-senjata. Dengan semua yang serba absolut, "identitas" yang sama tak cukup kuat mengikat solidaritas. Pembenaran atau justifikasi yang serba mutlak itu pun menjadi dalil teologis untuk melumat habis kekayaan kultural yang membesarkan peradabannya.
Di Indonesia, kita berprihatin atas makin beringasnya kuasa-agama menggilas modal-modal humanisme hanya demi justifikasi utopia teologis. Bahkan belakangan kita disuguhi tontonan vulgar bahwa kuasa-agama tidak selalu butuh senjata tetapi kata. Maka kita kini sementara mengunyah kata-demi-kata yang ampuh bak senjata yang menewaskan nalar kemanusiaan dan gelisah etika yang sebenarnya berfungsi menyambung matarantai nurani lintas-batas identitas.
Akankah kita juga takluk oleh senjata permainan kata-kata yang melipat nalar waras menjadi narasi-narasi kebohongan? Lantas, merasa bahwa kitalah pemegang kemutlakan paripurna untuk menentukan hidup-mati liyan. Narasi pilu Mesir yang didera kepongahan kuasa-agama-senjata banyak memberi pelajaran bagi kita orang Indonesia. Termasuk pelajaran bahwa modal humanisme pada hakikatnya tak pernah sepenuhnya pudar, seperti dentang lonceng yang menandai dukacita sekaligus membunyikan harapan bahwa kemanusiaan tak layak diluluhkan hanya demi sepetak surga.
Read more ...

Friday, October 20, 2017

Catatan Perjalanan MPP Ke-30 AM-GPM

Catatan Perjalanan MPP Ke-30 AM-GPM
(Musyawarah Pimpinan Paripurna - Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku)
Wooi, 15-18 Oktober 2017

Setelah bertolak dengan kapal Sumber Raya 03 dari Pelabuhan Slamet Riyadi atau Pelabuhan kecil Ambon dan berlayar semalaman, kami tiba di Jemaat Wooi, Klasis Obi. Secara administratif, jemaat ini berada di wilayah Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Kapal hanya bisa berlabuh karena belum ada dermaga. Beberapa long-boat datang untuk mengangkut peserta bolak-balik menuju darat. Panitia lokal dan jemaat sudah menunggu di pantai bersamaan dengan hujan yang menyambut. Setelah semua peserta mendarat dan berkumpul di gedung gereja, fungsionaris AM-GPM membagi peserta ke rumah-rumah warga jemaat.

Beta mendapat tempat di rumah keluarga Rehaji-Lakoruhut (Son dan Loni, bersama dua anak mereka - Brevy dan Kris). Rumah mereka masih dalam kondisi semi-permanen. Lantai masih plesteran kasar semen; demikian pula dengan dinding rumah; dua kamar tidur dan satu kamar mandi belum berpintu tapi hanya ditutupi gorden; kebutuhan air diperoleh dari perigi keluarga samping rumah.

Son bekerja sebagai petani musiman yang setiap empat bulan mengambil kelapa di dusun kelapa milik keluarga, kemudian mengolahnya menjadi kopra. Proses memetik kelapa dilakukan bersama-sama dengan keluarga-keluarga lain. Pengolahan menjadi kopra dilakukan sendiri oleh masing-masing keluarga pemilik dusun. Setelah kopra selesai diolah, mereka tinggal menunggu para pedagang untuk datang menimbang, membeli dan mengangkutnya ke Ternate dan Ambon untuk selanjutnya dijual. Selain kopra, sebenarnya mereka juga mengolah padi ladang. Tapi usaha padi ladang makin surut seiring dengan mengalirnya "beras jadi" dari luar.

Terdapat tiga gedung sekolah: SD Negeri 155 Halmahera Selatan (dulu SD Inpres Wooi), SD YPPK Dr Sitanala (milik GPM) dan SMP Peduli Bangsa. Sedangkan SMA LPM belum memiliki gedung sekolah sendiri dan masih menggunakan gedung SMP. Ada 20 tenaga guru yang membagi tugas pengajaran pada tiga jenjang pendidikan tersebut secara bergiliran. Beberapa keluarga menyekolahkan anak-anak mereka untuk kuliah di Ambon. Hanya anak kades yang saat ini sedang melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Sekolah Dasar YPPK (milik GPM) didirikan sekitar 8 tahun lalu hingga sekarang telah memiliki gedung sendiri dan mendapat akreditasi B.

Wooi diapit oleh dua jemaat, yaitu Jemaat Sum dan Jemaat Bobo. Namun tidak ada jalan penghubung antara ketiganya di pesisir selatan Pulau Obi. Transportasi antardesa di pesisir Pulau Obi hanya mengandalkan long-boat (ketinting) dan kapal ("Obi Permai" yang melayari angkutan ke Ternate dan "Amboina Star" ke Ambon). Aliran listrik hanya berfungsi dari jam 6 sore hingga 6 jam pagi. Setiap rumah dibatasi penggunaan listriknya hanya untuk 4 mata lampu. Beberapa rumah menambah daya dengan mesin genset yang mereka punya. Sinyal hp bisa diterima lancar karena sudah didirikan tower telkomsel di perbukitan sebelah utara Desa Wooi.

Mengapa selama puluhan tahun tidak tersedia infrastruktur jalan darat trans-Obi? Padahal sepanjang pesisirnya tidak ada hambatan medan yang terlalu berat untuk ditembus. Beberapa orang dengan bisik-bisik mengatakan bahwa mereka menduga ada "konsensus bisnis" antara pemda dan para pemilik kapal yang sudah belasan tahun menguasai transportasi laut. Bisa dibayangkan bahwa bisnis angkutan laut satu-satunya akan pailit atau seret keuntungan jika tersedia jalan darat yang menghubungkan desa-desa di pesisir Pulau Obi.

Selama 5 tahun terakhir (2012-2017) Jemaat Wooi dilayani oleh Pdt Jessy Siwabessy. Secara demografis, Desa Wooi terdiri dari 300 kepala keluarga dan sekitar 2000 jiwa. Ada 18 keluarga yang menjadi warga jemaat GMIH. Hampir seluruh warga jemaat GPM bekerja sebagai petani musiman, sedangkan yang lainnya adalah kepala sekolah dan guru. Mereka mempunyai dusun kelapa dan tanaman umur panjang lainnya sepanjang wilayah perbukitan di belakang kampung. Tidak besar minat mengelola hasil laut, yang lebih banyak untuk kebutuhan konsumsi keluarga.

Usai makan malam hari pertama, beta terlibat dalam bincang-bincang hangat bersama rekan-rekan pendeta yang sudah menjadi pimpinan klasis-klasis untuk berbagi pengalaman dan refleksi kontekstual mereka masing-masing. Perjumpaan yang saling menghidupkan karena sudah lama tidak bersua setelah masing-masing lulus dari Talake (Tanah Lapang Kecil) dan tersebar di berbagai Talaba (Tanah Lapang Besar).

Esok harinya, melalui bincang-bincang ringan sambil sarapan, Son, tuan rumah tempat beta menginap, bercerita tentang pengalaman mengungsi ke hutan karena diserang oleh kelompok-kelompok tak dikenal tahun 2002 sebagai imbas konflik Ambon 1999. Rumah-rumah yang mereka tinggalkan dibakar habis sehingga kemudian mereka harus memulai segala sesuatunya dari awal.

Dia juga bercerita tentang satu perusahaan yang ingin mengeksplorasi tambang pasir besi di Wooi. Rencana perusahaan itu ditolak mentah-mentah oleh orang Wooi apalagi setelah mengetahui bahwa area eksplorasi membentang sepanjang 15 km dari pantai ke gunung membelah kampung Wooi. Sementara itu, di sebelah lain Pulau Obi, sekarang sudah beroperasi perusahaan tambang nikel di Desa Kawasi.

Ibadah pembukaan MPP AM-GPM dilayani oleh Pdt Lodewik Laisila (Ketua Klasis Seram Timur). Acara pembukaan secara organisatoris dilakukan setelah ibadah. Namun mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan karena harus menunggu kedatangan Bupati Bahrain Kasuba dan rombongannya, yang mendarat setelah kami menunggu hampir satu jam.

Hari-hari selanjutnya dipenuhi oleh diskusi-diskusi dalam beberapa komisi mengenai konsep dan tindaklanjut advokasi yang menjadi komitmen misioner AM-GPM. Sejumlah keputusan disepakati dan berbagai upaya memperkuat jejaring advokasi dimatangkan bersama-sama. Di bawah payung tema "Allah Kehidupan, tuntunlah kami membela dan merawat kehidupan" dan subtema "Bersama-sama mengadvokasi hak hidup dan alam untuk hidup berkelanjutan yang semakin bermutu", ajang MPP AM-GPM ini adalah aksi-refleksi untuk mewujudkan panggilan menjadi "garam dan terang dunia".

Dengan segala kebersahajaan mereka, Jemaat Wooi telah menerima, menjamu dan melayani kami, 120an peserta MPP AM-GPM dari 33 daerah. Menjadi bagian kebersahajaan hidup mereka selama 4 hari telah menjadi pengalaman bernilai memaknai hidup berbela-rasa dan bersama-sama bergerak membela (advokasi) kehidupan yang membentang ke masa depan.

Hari Kamis siang (18/10), masing-masing peserta diantar oleh bapa-mama-saudara piara berkumpul di pantai untuk secara bergiliran naik long-boat menuju kapal Sumber Raya 03 yang berlabuh di tengah laut bergoyang dalam alunan ombak pasang. Perpisahan yang mengharukan saat long-boat terakhir mengantar dengan menaikkan panji AM-GPM dan bermanuver mengiringi Sumber Raya 03 yang menarik jangkar. Seakan hendak menyampaikan pesan "tidak ada perpisahan di bawah panji garam dan terang dunia". Kita akan bersua lagi di arena MPP ke-31 tahun 2018!

Angin sore itu meniup cerita-cerita kami di atas kapal sambil mata menyusur pohon-pohon kelapa sepanjang pesisir Pulau Obi. Kami akan menyinggahi Wayaloar untuk menurunkan beberapa peserta MPL Sinode GPM. Setelah 1 jam  di Wayaloar, kami pun melanjutkan pelayaran ke Ambon.

Terima kasih Wooi!

Read more ...

Sunday, September 24, 2017

Biar[kan] miskin, asal...?


Sarce hanya mampu duduk membisu menatap jasad bayi kembar yang dibaringkan di sampingnya. Ari, suaminya, mengusap-usap pundaknya, mencoba menenangkan diri istrinya meski raut wajahnya jelas mengguratkan duka yang dalam. Mereka sama sekali tak menyangka bahwa harapan akan datangnya buah hati kembar pupus dalam genangan duka.

Sudah seminggu memang Sarce merasa waswas. Ia tidak merasakan gerakan bayi dalam kandungannya yang sudah berusia 8 bulan. Ia mencoba menepis kecemasannya dengan menghibur diri bahwa semua berjalan baik-baik saja. Lagi pula, apa yang bisa dilakukannya untuk memastikan kesehatan kandungannya?

Di kampungnya ini tidak ada bidan. Ada gedung poliklinik ibu dan anak desa (polindes). Tapi hanya gedung kosong dengan beberapa perabot usang. Sudah lebih dari 3 tahun sejak dibangun oleh pemerintah kabupaten, gedung polindes dibiarkan kosong. Tenaga medis? Ah, sudahlah. Masyarakat di kampungnya tidak lagi berharap akan hal itu. Siapa yang masih mau melayani orang kampung seperti mereka?

Layanan kesehatan seadanya dan obat-obatan generik selama ini hanya diupayakan oleh Pendeta GPM yang melayani jemaat Hukuanakotta. Upaya itu tentu saja tidak optimal tanpa dukungan pihak-pihak berkompeten dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Membayangkan rute perjalanan ke kampung saja sudah melelahkan apalagi memberikan layanan kesehatan dengan sarana yang minim bahkan nihil. Kecuali mereka bersedia menambah kerjaan dengan mengajukan permohonan kesana-kemari. Itu pun biasanya cuma berbuah janji.

Sebenarnya, lokasi kampung Sarce dan Ari tidak terlalu jauh dari Kota Kecamatan Kairatu. Jarak Kairatu ke Hukuanakotta (kampung mereka) sekitar 32 km. Dari Kairatu, perjalanan bisa dilakukan dengan kendaraan bermotor melewati jalan aspal yang rusak berat sampai di Hunitetu, Kota Kecamatan Inamosol wilayah pegunungan Seram Barat. Jarak tempuhnya sekitar 23 km.

Perjalanan selanjutnya menuju Hukuanakotta harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalan tanah sejauh 9 km. Jika musim panas, hanya kendaraan roda-4 jenis off-road yang bisa melewatinya, atau sepedamotor trail bagi yang bernyali nekat.

Kondisi itulah yang membuat Sarce tidak bisa memeriksa kandungannya secara rutin ke Hunitetu dan Kairatu. Apalagi ketika usia kandungannya makin tua. Sulit untuk menempuh jarak sejauh itu dengan berjalan kaki atau naik kendaraan dengan kondisi jalan aspal yang rusak penuh lobang, dengan risiko terjungkal ke sisi jalan berjurang.

Sarce dan Ari menatap untuk terakhir kalinya jasad buah hati kembar mereka. Sudah habis harapan dan doa untuk menikmati kesejahteraan yang puluhan tahun menjadi mimpi mereka, juga orang sekampung Hukuanakotta. Mereka hanya mencoba bangkit untuk bertahan hidup dengan kondisi kemiskinan yang sudah mentradisi, serta menelan kenyataan pahit itu seperti menghirup udara pegunungan kampung mereka. Segar meski beraroma kemiskinan, penyakit gondok dan kematian bayi yang tak tertangani layanan gizi.

Janji-janji manis selama kampanye setiap musim Pilkada sudah biasa mereka telan sebagai acara hiburan yang setidaknya sejenak membuat mereka senang karena kemiskinan mereka ternyata selalu menjadi jualan laris-manis sepanjang kampanye. Setelah semua itu usai… Hanya kenyataan pahit bahwa mereka dibiarkan miskin sebagai modal jualan politik musim pilkada berikutnya. Berikutnya. Berikutnya lagi.

Miskin? Jelas. Bahagia? Entahlah.

Mungkin lebih baik membiasakan diri dengan apa kata seorang petinggi di daerah ini: “Biar[kan] miskin, asal…”

Beta ini orang miskin nona ee… Beta tidor di tapalang nona ee… Beta hidop sama dengan orang kaya… Biar miskin tapi tau snang sa…
Read more ...

Saturday, September 23, 2017

Sepeda: Olahraga, Politik dan Kebudayaan


Tour de Moluccas – demikian sebutannya – telah usai. Event internasional balap sepeda ini tidak cukup garang gaungnya di kalangan publik Maluku. Di Kota Ambon, meski sudah bertebaran baliho-baliho “selamat datang” dan “selamat berlomba”, geliatnya baru terasa sungguh ketika pemerintah provinsi/kota mengumumkan akan ada penutupan total ruas-ruas jalan utama dari luar kota hingga dalam kota sebagai etape final dengan garis finish di tugu Gong Perdamaian Ambon.
Yang menarik – dan menggelitik rasa ingin tahu – adalah reaksi publik warga kota sebagaimana tampak dari berbagai status dan komentar yang berseliweran di media sosial (facebook) pun tanggapan-tanggapan para penonton di sepanjang jalan saat menantikan para pembalap melewati rute sekitar lokasi pemukiman mereka. Mulai dari komentar ringan, “seperempat berat” dengan kritik tentang apa manfaatnya bagi rakyat (sampai bikin pooling segala), “setengah berat” dengan lontaran kritik terhadap pemerintah (pusat dan provinsi) yang terkesan melakukan benah-benah kosmetik hanya demi kelancaran acara yang memoles bopeng-bopeng pembangunan, hingga kritik “penuh berat” yang menyoroti politik anggaran yang dinilai fantastis tanpa jelas manfaatnya bagi kemashalatan rakyat Maluku. Semua kritik dengan bobotnya masing-masing tentu sah-sah saja sebab itu mengindikasikan kuatnya fungsi kontrol dari publik Maluku yang hendak menandaskan kepentingan suatu program agar jangan hanya menjadi kenikmatan atau pencitraan para elite politik dan ekonomi. Lantas, rakyat yang seharusnya merasakan dampak signifikan atau perubahan pasca acara itu ternyata malah cuma dapat “hembusan angin surga” tentang pengembangan sektor olahraga dan pariwisata.

Olahraga dan Politik
Dalam sejarah sosial dan politik, nyaris tak dapat dipisahkan pertautan politik dan bidang-bidang kehidupan yang lain, termasuk olahraga. Pembedaan hanya dapat dilakukan pada tataran akademik tapi sulit didedah pada tataran praktis atau pengalaman keseharian. Dimensi politik berkelindan dengan hampir semua bidang kehidupan.
Dalam sejarah Indonesia sebagai negara pascakolonial, kita bisa melihat bahwa politik dan olahraga tidak bisa dipisahkan secara tegas batas-batasnya. Bahkan, kedua dimensi ini bergerak saling melengkapi. Pada batasan tertentu, secara ideologis olahraga diboboti sebagai media pemersatu bangsa, bahkan antarbangsa terjajah. Olahraga pun diposisikan sebagai parameter kedaulatan suatu bangsa dan negara.
Presiden Sukarno, misalnya, menganggap bahwa kesehatan badan, keolahragaan dan kekuatan fisik merupakan salah satu bagian penting (absolut) dalam proses nation-building. Olahraga juga adalah media melalui kekuatan raga untuk menarasikan kapasitas suatu bangsa. Keseriusan Sukarno untuk mengembangkan olahraga sebagai representasi politik bangsa pascakolonial adalah dengan memunculkan ide menggelar ajang olahraga internasional setara olimpiade, yang disebut Games of the New Emerging Forces (Ganefo) sebagai ajang olahraga negara-negara pascakolonial.
Ganefo bisa disebut sebagai “ide gila” Sukarno. Sukarno memerintahkan Maladi, Menteri Keolahragaan saat itu, untuk membuat olimpiade tandingan, pada 14 Februari 1963. Lalu Sukarno ingin Ganefo digelar pada 10 November 1963, yang berarti persiapannya hanya sekitar 200 hari. Gila! Memang. Tapi ide itu tidak muncul begitu saja. Ide itu adalah manifestasi perlawanan karena Indonesia mendapat sanksi dari International Olympic Committee (IOC) tidak boleh berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo (1964). Ini adalah pukulan balik IOC karena ketika menjadi tuan rumah Asian Games 1962 di Jakarta, Indonesia menolak partisipasi Israel dan Taiwan. Israel dianggap musuh negara Arab yang menganeksasi wilayah Palestina; Taiwan adalah musuh Cina (yang merupakan “sahabat” Sukarno).
Olimpiade, bagi Sukarno, merupakan bentuk hegemonik negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat dan Inggris untuk tetap berkuasa di bidang olahraga melalui aturan-aturan yang dibuat oleh IOC. Dengan lantang, Sukarno pun berseru: “The IOC has shown to be just an imperialistic tool and includes politics! The Olympic Games have proved to be openly an imperialistic tool! Lebih baik kita terang-terangan mengusulkan to mix sports with politics!” (Muhidin M. Dahlan, Ganefo: Olimpiade Kiri di Indonesia, 33). “Semangat” serupa juga terasa ketika Soeratin Sosrosoegondo mendirikan PSSI, yaitu untuk menyebarkan semangat nasionalisme dan anti-Belanda. Jadi, olahraga bukan sekadar ajang adu kuat dan uji ketangkasan fisik, melainkan proses fabrikasi semangat solidaritas dan harga diri bangsa.

Olahraga dan Kebudayaan
Dalam kajian budaya, olahraga juga merupakan representasi dan refleksi ideologi identitas nasional. Olahraga menjadi praktik pengejawantahan konkret yang melaluinya makna, representasi dan interpretasi terbuka untuk dinegosiasikan dan dikontestasi. Olahraga ditempatkan sebagai unsur penting dalam matriks kehidupan nasional, dilembagakan di sekolah-sekolah dan secara luas direpresentasikan sebagai bentuk-bentuk kebudayaan, serta menjadi praktik keseharian suatu bangsa.
Di Inggris, misalnya, olahraga digunakan di sekolah-sekolah negeri untuk melatih para siswa mengukuhkan superioritas nasional dan memperkuatan karakter moral yang dianggap penting untuk menguasai wilayah-wilayah jajahan. Sementara bagi negara-negara lain, olahraga memperlihatkan karakter kebudayaan nasional mereka. Bagi Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Inggris dan Brasil, gaya permainan sepakbola itu merepresentasikan karakter kebudayaan masing-masing sekaligus menjadi signifier identitas nasional. Bobby Robson, mantan manajer tim sepakbola nasional Inggris, yang kemudian menjadi manajer kesebelasan Belanda PSV Eindhoven, dikritik oleh para fans karena dianggap mengubah gaya permainan “total football” yang menjadi ciri khas sepakbola Belanda dengan “English style” – meskipun Eindhoven tampil sebagai pemenang liga Belanda (Tim Edensor, National Identity, Popular Culture and Everyday Life, 79).
Olahraga gulat di Turki, tidak sekadar diminati tapi mengandung nilai-nilai simbolik kebudayaan sebagai a hegemonic assertion of masculine values yang dalam sejarah Turki dianggap sebagai theatrical enactment of the struggles and contests of everyday life (Edensor, 80). Sedangkan olahraga kriket antara tim India dan tim Inggris mempunyai resonansi simbolik penegasan pertarungan kolonial. Sementara dalam ajang olahraga internasional, identitas nasional adalah sine qua non.

Sepeda: olahraga, politik dan kebudayaan
Mengapa Presiden Joko Widodo selalu menghadiahkan sepeda pada setiap kunjungannya ke suatu daerah? Jawabannya hanya beliau yang tahu. Tetapi sepeda hadiah Presiden Jokowi tentu punya makna simbolik yang bisa ditafsir dari berbagai perspektif. Sepeda Jokowi bisa ditafsir sebagai dorongan bagi masyarakat Indonesia untuk menghargai sepeda sebagai bentuk olah-raga yang sederhana, murah dan terjangkau, yang sebenarnya (pernah) menjadi aktivitas keseharian rakyat, terutama jika ditilik dari latar belakang budaya Jawa Jokowi yang hidup di Solo dan bersekolah di Yogyakarta, kota pelajar yang dikenal dengan tradisi bersepeda onthel oleh rakyat kebanyakan.
Pada perspektif tafsir yang lain, hadiah sepeda Jokowi juga dapat dicermati sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap gaya hidup elitis yang dicitrakan sebagai gaya hidup modern, yang mengutamakan kekuatan materialisme di atas spiritualisme kebudayaan. Jika dengan sepeda, orang terlibat menjaga keseimbangan antara “lahir” dan “batin” – kekuatan raga/energi disertai perhitungan jarak tempuh; maka pada gaya hidup elitis, -benda/material sedang menanjak pada posisi “master” (tuan) yang sedang menghegemoni struktur kesadaran dan moral manusia yang makin diposisikan sebagai “slave” (budak) yang dengannya nilai kemanusiaan dihargai – “kamu adalah apa yang kamu kendarai” sebagai adagium modernitas.
Perjalanan sejarah Indonesia, yang pernah dijajah Belanda sangat lama, cukup unik. Semangat anti-Belanda begitu kuat sehingga hampir pada setiap rezim representasi Belanda sebagai “penjajah” dan “kafir” selalu dimunculkan sebagai wajah bengis anti-kemerdekaan dan anti-Islam. Lihat saja film-film atau sandiwara-sandiwara populer di era rezim Orde Baru. Tendensinya terbalik terhadap Jepang, yang juga pernah dengan “tangan besi” menduduki Indonesia meskipun singkat. Namun, aspek kekejaman tentara Jepang tampaknya tidak signifikan sebagai collective memory tentang kolonialisme bangsa asing. Pendudukan Jepang rupanya menjadi titik-balik penting dimana gerakan-gerakan perlawanan terhadap Belanda (Barat) mendapat momentum historis dan politisnya, lantas menjadi arena hegemoni baru Islam yang diidentifikasi sebagai kekuatan nasionalis vis-à-vis Kristen-Barat-Belanda.
Tampaknya tidak mengherankan jika bersepeda yang hingga kini menjadi budaya populer publik di seantero Belanda sama sekali tidak membekas dalam kebudayaan populer publik Indonesia. Kendaraan yang memadati ruas-ruas jalan semua kota di Indonesia adalah mobil-mobil produk Jepang. Tentu saja, di balik pertimbangan hegemoni ekonomi negara matahari terbit itu, kita juga dapat merasakan nuansa ideologis dari pertarungan “Barat-Timur” yang jejak-jejak ideologisnya masih membekas dalam struktur kesadaran sosial dan beragama publik Indonesia.
Nah, jadi setidaknya kita kini dapat pula merasakan bahwa segala pro-kontra tentang lomba bersepeda Tour de Moluccas pada segi tertentu merepresentasikan cara pandang ideologis kita terhadap sepeda sebagai tindakan budaya dan tindakan politik secara bersamaan. Sebab pro-kontra semacam itu tidak kita rasakan secara tegas ketika ada ajang drag-race sepedamotor atau mobil (produk Jepang). Bahkan, kita sangat antusias untuk adu status di facebook saat ajang MotoGP dengan jagoan-jagoan asing seperti Valentino Rossy dll dengan tunggangan “Yamaha”, “Honda” dll. Antusiasme yang sama ketika klub-klub Eropa (terutama Barcelona, Real Madrid, Juventus, Inter-Milan dll) adu kocek bola di lapangan nan jauh di sana tapi hebohnya sampai di sini.
Jadi, kenapa kita tidak antusias menyambut ajang bersepeda ini? Soal penyelenggaraan silakan buka argumentasi dengan pemerintah sebagai penyelenggara. Tapi setidaknya kita juga dapat menangkap antusiasme publik menyambut ajang bersepeda ini meski berpanas-panas di pinggir jalan dan sibuk siaran “live” melalui medsos. Tidakkah kita bisa pula memaknainya sebagai ajang memahami kegelisahan publik untuk keluar sejenak dari kepenatan hidup dengan seluruh kemacetan birokratis dan lalu-lintas yang mewarnai keseharian mereka?

Ayo ngegowes cuk! 



Read more ...

Friday, September 1, 2017

30 Menit Bersama KH Said Aqil Siradj


Suatu kehormatan bagi saya untuk mendampingi Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sambil mendengarkan kefasihan beliau menyampaikan "tausiyah kebangsaan" yang mengulas sejarah peradaban dan pemikiran Islam, sebagai sejarah yang berkelindan dengan sejarah bangsa-bangsa dan agama-agama lain. Tausiyah kebangsaan ini beliau sampaikan selama kurang-lebih 30 menit di hadapan 300-an peserta Konsultasi Nasional (Konas) Forum Komunikasi Pria Gereja ~ Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang berlangsung di Ambon, 29-31 Agustus 2017. Peserta Konas ini berasal dari berbagai denominasi gereja anggota PGI dari wilayah timur hingga barat Indonesia.

Beliau lebih mengulas secara naratif peranan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam yang kemudian menjadi fondasi kehidupan kemanusiaan di berbagai wilayah, termasuk peranan nilai-nilai Islami dalam proses membangun karakter keindonesiaan seperti yang diintroduksi dan dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama.

Beberapa butir gagasan yang dapat dirangkai adalah sebagai berikut:

Agama dan Kewarganegaraan: Peranan Nabi Muhammad SAW yang penting adalah ketika nilai-nilai peradaban baru diperkenalkan dalam konteks masyarakat Medinah, yang secara harafiah disebut sebagai “masyarakat madani” atau masyarakat berkeadaban. Indikator berkeadaban itu pertama-tama dapat dilihat pada dimensi ekonomi dan politik yang berkesejahteraan. Dalam konteks Medinah, Nabi memperkenalkan kebudayaan yang lebih terbuka dan toleran dalam mengelola kehidupan bersama-sama dengan kelompok-kelompok yang berbeda, baik secara etnis maupun agama.

Fungsi Sosial Agama: Penelisikan sejarah peradaban Islam hingga sekarang pada hakikatnya memperlihatkan wajah fungsional agama (Islam) dalam membangun kehidupan sosial-budaya umat Muslim. Dalam perspektif itu, Islam tidak semata-mata dilihat sebagai agama yang ritualistic tetapi sebagai agama yang fungsional. Agama yang fungsional adalah agama yang mampu menjadikan nilai-nilai dasarnya sebagai kekuatan penggerak perubahan sosial dari masyarakat menuju pada satu capaian “kesejahteraan sosial”, “kewarganegaraan yang setara” dan “penghargaan terhadap Kemajemukan budaya manusia”. Ketiga aspek tersebut harus menjadi indikator empirik dari agama yang fungsional, bukan lagi agama yang ritualistik dan seremonial.

Agama dan Potensi Kekerasan Atas Nama Agama: Kekerasan atas nama agama adalah fenomena dan realitas yang dapat ditemukan pada hampir semua agama. Dalam perspektif Islam, pengenalan terhadap Islam mesti dilakukan dengan memahami sejarahnya yang panjang dan dinamika sosial-politik-budayanya pada berbagai konteks. Dengan pengenalan historis semacam itu maka karakter beragama (Islam) mesti dipahami sebagai yang terbentuk dalam konteks yang berbeda-beda. Ada banyak unsur kebudayaan lokal yang berkelindan dengan proses pemaknaan ajaran agama (Islam). Oleh karena itu, potensi kekerasan atas nama agama dapat direduksi dengan cara: [1] kontekstualisasi teologi/ajaran agama; [2] pemahaman mendalam mengenai karakteristik Kemajemukan budaya masyarakat; [3] kebudayaan menjadi fondasi bagi agama, bukan sebaliknya.

Pemaknaan Agama dalam Kebudayaan Lokal: Agama-agama yang hadir dalam masyarakat Nusantara mempunyai sejarah dan dinamikanya sendiri-sendiri. Pada ranah Nusantara inilah agama-agama tersebut berjumpa dan disatukan dalam berbagai simpul kebudayaan lokal. Oleh karena itu, kehidupan beragama pada konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia hanya dapat dimaknai jika agama-agama dilihat sebagai proses yang menghidupi identitas kebudayaan lokal masyarakat Nusantara. Jadi, bukan agama-agama yang justru menghancurkan identitas kebudayaan lokal itu. Maka di sini agama-agama selalu membutuhkan proses penafsiran budaya agar dapat menemukan “mutiara keharmonisan” dalam berbagai dimensi religiositas yang hidup di Nusantara.

Agama dan Nasionalisme Keindonesiaan: Sejarah Islam, terutama Nahdlatul Ulama, di Indonesia dengan sangat jelas telah memperlihatkan kecerdasan dan kedewasaan beragama dalam konteks masyarakat majemuk ini. Sejak awal berdirinya republik ini, NU telah memperlihatkan keberpihakan pada kesepakatan untuk bersama-sama dengan seluruh kelompok etnis dan agama lain, mendirikan Republik Indonesia. Realitas kuantitatif penganut Islam yang besar dibandingkan yang lain tidak menjadi standar politik membangun Indonesia sebagai “rumah-bersama” bagi semua orang/kelompok. Itulah yang mendasari pertimbangan NU untuk tidak mempersoalkan dicoretnya “7 kata” dalam diskursus mengenai dasar konstitusional Indonesia sebagai negara-bangsa baru pada Agustus 1945. Dalam perjalanannya, NU menjadi salah satu organisasi Islam terbesar yang berdiri tegak memperjuangkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Read more ...

Sunday, August 27, 2017

Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Jembatan Dua Kosmos ~ Tanggapan terhadap Dieter Bartels


Pengantar
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penerbitan buku ini sehingga dapat dibaca oleh publik luas berbahasa Indonesia setelah sekian puluh tahun terbit dengan versi bahasa Belanda In De Schaduw Van De Berg Nunusaku (1994). Tentu saja, penerbitan dalam bahasa Indonesia ini tidak hanya soal menerjemahkan tetapi, menurut penulisnya, sudah mengalami proses revisi dan penambahan sebagai upaya menyajikan suatu analisis antropologis yang lebih mutakhir dan kontekstual bagi pembaca masa kini, terutama generasi Maluku pasca-konflik. Saya juga berterima kasih karena mendapat kehormatan untuk memberikan catatan kecil terhadap suatu karya besar atau magnum opus dari seorang peneliti antropologi kawakan sekaliber Dieter Bartels yang menekuni penelitian tentang Maluku selama empat dekade.

Perkenalan saya dengan Dieter Bartels terjadi pertama kali pada akhir 1990-an. Waktu itu akses internet dan alat komunikasi belum secanggih sekarang. Melalui korespondensi surat elektronik saya meminta kepada beliau untuk mengirim buku-buku antropologi guna menambah koleksi pustaka pribadi saya. Melalui perantaraan seorang dosen fakultas teologi, saya mendapat sejumlah buku yang luar biasa untuk ukuran seorang mahasiswa S1 di Ambon saat itu. Sejak saat itulah saya makin jatuh cinta kepada antropologi dan merasa mengalami pencerahan dalam proses menekuni ilmu teologi yang saya geluti pada fakultas teologi UKIM.

Tahun 2000 kami sempat bertemu di Ambon dan berdiskusi mengenai beberapa hal terutama mengenai perkembangan situasi Ambon yang sedang berkecamuk dengan konflik sosial. Itulah perjumpaan terakhir dengan Dieter Bartels. Selanjutnya, percakapan hanya berlangsung melalui surel dan kemudian facebook. Teknologi internet yang makin canggih memudahkan untuk mengakses artikel-artikel Dieter Bartels yang dipasang dan dapat diunduh dari laman situs nunusaku.com.

Momen yang tidak dapat saya lupakan adalah ketika menjelang penulisan disertasi saya harus mengikuti program sandwich atau visiting scholar pada salah satu universitas di luar negeri. Pilihan yang diberikan kepada saya waktu itu ada dua: Universitas Leiden atau Universitas Cornell. Kedua universitas itu ditawarkan karena memiliki keunggulan koleksi literatur dan kajian Asia Tenggara. Promotor saya, Prof. P.M. Laksono, yang lulusan Universitas Cornell, menganjurkan untuk ke Cornell. Di situlah kemudian saya bingung. Kalau ke Leiden, banyak kenalan komunitas Maluku sehingga tidak terlalu canggung dan butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Tapi Cornell di Ithaca, New York? Saya buta sama sekali. Dalam kegalauan itu, saya teringat Dieter Bartels (terima kasih untuk facebook!). Saya lalu mengirim pesan kepada beliau meminta saran apakah ada kenalan di Ithaca yang dapat membantu menampung saya sambil nanti mencari “kamar kos” di sana. Dieter Bartels merespons dengan cepat. Beliau memperkenalkan saya kepada Prof. John Wolff, seorang ahli Indonesia di South East Asia Program (SEAP) Universitas Cornell. Hanya dalam hitungan hari, saya sudah dapat berkomunikasi dengan John Wolff yang kemudian bersedia menampung saya di rumahnya dan membantu saya mencari pemondokan di Ithaca, kota kecil yang indah, dengan jarak tempuh 6 jam dengan bus dari New York City. Jika Dieter Bartels menyebut “antropologi aksi” maka apa yang saya alami adalah sejenis “antropologi pengalaman” (anthropology of experience).

Pada titik itulah, Dieter Bartels, dalam pengalaman hidup saya, adalah “sahabat” dan “guru” bagi saya. Sahabat, karena meskipun usia dan pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya tapi tetap terbuka untuk berbagi kepada siapa saja bahkan yang generasi muda Maluku seperti saya (yang ketika beliau menyelesaikan disertasinya saya baru berusia 7 tahun). Guru, karena dari beliaulah saya jatuh cinta pada antropologi sebagai disiplin ilmu yang memperkaya wawasan keilmuan teologi yang saya geluti selama ini. Beliau pula yang kemudian mencorat-coret draft pertama disertasi saya dengan catatan kritis hampir pada setiap halaman.

Antropologi Bartels – Jembatan Dua Kosmos
Dieter Bartels adalah seorang peneliti antropologi yang ulet dan produktif. Selain buku dan artikel, sebagian besar tulisannya dapat dibaca dan diunduh dari laman situs www.nunusaku.com. Pada hampir semua tulisannya dengan segera tampak konsistensinya pada subjek penelitiannya, yaitu manusia dan kebudayaan Maluku. Hampir sulit menemukan celah bagian mana dari subjek manusia dan kebudayaan Maluku (Tengah) itu yang belum dieksplorasi oleh Dieter Bartels. Hal itu sebenarnya cukup menyulitkan bagi para peneliti/antropolog kontemporer untuk menemukan isu-isu baru dalam konteks penelitian Maluku. Rentang epistemik etnografi Dieter Bartels sangat komprehensif merambah pada berbagai dimensi kajian antropologi. Namun, pada saat yang sama, kajian-kajian Dieter Bartels membentangkan tantangan-tantangan baru bagi proyek-proyek penelitian yang melampaui antropologi. Artinya, kajian etnografi Dieter Bartels membuka banyak perspektif baru yang memungkinkan peneliti-peneliti muda pada bidang ilmu lain menemukan nuansa-nuansa kritis dalam kebudayaan (Maluku) yang punya pengaruh signifikan dalam konstruk epistemologi dan aksiologi ilmu-ilmu lain, jadi efeknya lebih bersifat multidisipliner. Gambaran itulah yang secara umum tampak pada magnum opus Dieter Bartels – “Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku”.

Dalam bacaan saya, buku ini merupakan refleksi komprehensif Dieter Bartels yang mencoba merajut data sejarah, sosiologis, antropologis, politis dan keagamaan yang digarapnya melalui suatu proses panjang penelitian etnografis sejak tahun 1970-an hingga sekarang (2017). Membaca buku ini dengan segera membentangkan sebuah perspektif bahwa antropologi Dieter Bartels – yang kemudian disebutnya sebagai “antropologi aksi” – sebenarnya adalah jembatan epistemik dua kosmos: kosmos Salam / kosmos Sarane dan kosmos timur / kosmos barat.

Kosmos Salam / Kosmos Sarane
Konsep Salam-Sarane di Maluku Tengah adalah konsep yang hibrid, yang melahirkan berbagai perspektif polydoxy. Salam-Sarane sekaligus adalah perspektif dan praksis kebudayaan dan keagamaan yang menghidupi dinamika historis dan kemanusiaan orang Maluku. Pada suatu lini-masa (timeline), keduanya berada sebagai oposisi yang dikotomis dan tersegregasi sehingga membentuk worldview-nya masing-masing. Namun, pada lini-masa yang lain, keduanya berjumpa pada satu ranah kebudayaan yang mendorong konstruksi identitas bersama secara dialektis: perbedaan disadari dan diserap menjadi miliknya sendiri. Di situlah antropologi Bartels tidak hanya sekadar cross-cultural juxtaposition tetapi lebih kepada apa yang menjadi landasan epistemik antropologinya sebagai semantic accretion and semantic depletion. Dengan perspektif itulah antropologi Bartels tidak dilakukan agar orang lain memahami orang Maluku, tetapi suatu “jembatan” historis-antropologis yang dengannya orang Maluku memahami (atau memulihkan?) identitasnya sendiri setelah ratusan tahun sejak periode kolonial mengalami sindrom tuna-identitas – sebagaimana tampak dalam sebutan “Belanda-hitam”. Mungkin itu pula yang menyebabkan zwartepiet lebih populer daripada sinterklas di Ambon. Dinanti sekaligus ditakuti oleh anak-anak.

Jembatan historis-antropologis Bartels itu juga menghubungkan dua kosmos religiositas Islam-Kristen berbasis ikatan kultural pela/gandong. Kedua agama ini punya sejarah dan teologinya masing-masing. Keduanya tertanam di ranah kebudayaan Maluku, bertumbuh dan berkembang secara kontekstual, kemudian terkonstruksi dengan tampilan (performa) yang berbeda. Meskipun ikatan-ikatan pela/gandong di Maluku Tengah bersifat sangat eksklusif dan terbatas, tetapi realitas keberagamaan dan politik pasca Orde Baru sampai saat ini membentangkan banyak kemungkinan untuk menjadikannya sebagai model baru melalui proses semantic accretion. Sebagaimana sudah sejak akhir 1970-an Bartels mengafirmasi bahwa “the vehicle of Agama Nunusaku is pela” (1978:320). Muatan, makna dan tujuan hakiki Agama Nunusaku – istilah yang diperkenalkan oleh Jensen – adalah masyarakat Ambon sendiri. Itu berkenaan dengan kekhasan masyarakat, yang memberi makna pada identitas Ambon dan berupaya merawat masyarakat Ambon serta menjaga keseimbangan harmonis-dialektis antara Salam-Sarane.

Bartels mencapai titik hipotetik bahwa agama etnis Ambon memperlihatkan kesejajaran dengan “agama sipil” (civil religion) seperti yang dianalisis oleh Robert Bellah pada masyarakat Amerika Serikat. Namun, lebih lanjut, bagi Bartels, Agama Nunusaku berbeda dengan agama etnis tradisional dan menegaskan bahwa dimensi “agama sipil” di dalamnya mesti dipahami dalam pengertian orang Ambon terlibat tanpa sadar dalam agama yang mentransendensikan konsep umum tentang agama. Agama Nunusaku itu invisible, seperti ranah sucinya yaitu Gunung Nunusaku, yang melalui nilai-nilai dan praksis pela/gandong dijaga oleh Muslim-Kristen Ambon. Di situlah, bagi saya, antropologi Bartels menantang proses-proses hermeneutika kebudayaan bagi penguatan relasi-relasi keagamaan yang belakangan ini makin terkristal dalam wujud politik identitas yang sektarianistik hampir di semua belahan dunia.

Kosmos Timur / Kosmos Barat
Penelitian Bartels tentang situasi hidup komunitas Maluku di Belanda merupakan dekonstruksi terhadap paradigma penelitian antropologi konvensional. Disertasinya yang ditulis pada tahun 1978 di Universitas Cornell tidak hanya menjadi karya akademik yang pada akhirnya berdebu di rak perpustakaan, tetapi malah menjadi semacam cultural guideline bagi penguatan identitas kebudayaan komunitas Maluku diaspora di Belanda. Kajiannya yang tertuang dalam buku Moluccans in Exile (1994) menyajikan suatu perspektif antropologis modern yang mengulas secara detail bagaimana kehidupan suatu “komunitas tradisional Timur” dalam konteks masyarakat modern Barat. Ulasan tersebut memperlihatkan pula bahwa relasi-relasi sosial-politik yang terbentuk dalam “komunitas tradisional” Maluku tidak hanya ditentukan secara eksternal oleh masyarakat modern Barat. Relasi-relasi sosial-politik itu juga dihidupi dan dirawat melalui relasi-relasi mitis-ideologis antara realitas Belanda dan realitas “gunung-tana” Maluku. Inilah yang menjadikan kajian Bartels unik, menantang dan berdaya tahan lama karena seakan-akan menjadi jembatan epistemologis dan kebudayaan postmodern antara Kosmos-Timur dan Kosmos-Barat, yang dalam ilmu-ilmu sosial Barat sering terperangkap pada apa yang disebut Gaston Bachelard sebagai epistemological break.

Penutup
Pada akhirnya, saya hanya bisa menyatakan bahwa buku “Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku” karya Dieter Bartels ini adalah karya antropologis besar (magnum opus) atau thick description tentang manusia dan kebudayaan Maluku Tengah. Karya ini harus menjadi bacaan wajib bagi seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sebagai cara lain membaca Indonesia. Kajian antropologi Indonesia – terutama studi agama-agama – selama ini banyak bertumpu pada thick description dari Religion of Java karya Clifford Geertz. Buku ini menjadi tawaran perspektif untuk mencermati dan mengenali postur agama dan kebudayaan masyarakat di luar Pulau Jawa. Jika rezim Orde Baru dikenal karena mampu membangun “satu pusat” (one center), yaitu Jawa dan Jakarta sebagai representasi Indonesia, maka buku ini sedang mendekonstruksi worldview kita untuk melihat “banyak pusat” (many centers) dari konteks masyarakat majemuk Indonesia. Dengannya proses pembangunan tidak lagi terpaku sebagai proses membangun modernitas yang monolitik/tunggal tapi sebagai proses memaknai dinamika multiple modernities. Perspektif dan praksis itu penting untuk melihat setiap keunikan sosial-budaya-agama sebagai kekuatan membangun nasionalisme Indonesia yang sejati.

Proficiat bung Dieter!

Ambon, 23 Agustus 2017
Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces