Aku menulis maka aku belajar

Monday, August 22, 2016

Epilog Buku John Ruhulessin



EPILOG


MENJADI INDONESIA: SEBUAH PENCARIAN

Steve Gaspersz

[Tulisan ini adalah catatan pengantar tutup dari buku karya Pdt. Dr. John Ruhulessin, Mencari Cita Kemanusiaan Bersama: Pergulatan Keambonan dan Keindonesiaan (Salatiga: Satya Wacana University Press 2016)]

Pada satu titik waktu pertengahan tahun 2002, ketika desingan peluru dan dentuman bom masih “garang” membuyarkan keheningan malam-malam panjang mencekam di Kota Ambon, sekelompok pemuda berjaga di salah satu jalan masuk pemukiman penduduk di wilayah perbukitan pinggiran kota. Wajah-wajah mereka tak mampu menyembunyikan urat-urat ketegangan, sambil ngobrol tentang segala peristiwa “kerusuhan” sejak Januari 1999 yang makin menyulut bara kebencian dan dendam, serta meluluhlantakkan kehidupan dengan rentetan kebiadaban demi kebiadaban yang seolah tak terbendung. Di antara beberapa isu obrolan mereka, ada satu isu yang menarik. “Katong ni seng pernah dapa ajar akang sejarah RMS tu. Katong pung orang tatua jua seng pernah bastori apa-apa tentang RMS. Maar mangapa dong tinggal bilang katong separatis RMS? La kalo dong tinggal bilang katong ni RMS padahal katong seng tau apa-apa deng akang, loko lebe bae katong biking batul akang skali.” Beberapa tanggapan tentang RMS pun berlanjut meski tetap berujung samar-samar mengenai apa dan siapa RMS itu.

Obrolan malam itu tentang RMS (Republik Maluku Selatan) memang hanya satu bahan percakapan ringan. Namun, sebenarnya dari obrolan itu mencuat kegelisahan eksistensial mengenai salah satu babakan historis yang cukup menentukan dalam peradaban kebudayaan dan politik masyarakat Maluku pada pertengahan abad ke-20. Pergolakan politik Nusantara pada masa-masa pergerakan nasional dan peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda ke kaum republikan “Indonesia” antara tahun 1945-1950 tidak dapat dikatakan mulus. Tarik-ulur kekuasaan antara negara-negara adikuasa Barat (Belanda, Inggris dan Amerika Serikat) atas “Indonesia” yang sedang mencari bentuknya ini berlangsung dengan intensitas tinggi dengan melibatkan strategi diplomasi yang pelik. Sementara di dalam negeri, polemik pun tak terhindari antara para pendukung pendekatan diplomasi dan pendekatan konfrontatif non-kompromis terhadap Belanda (Gde Agung, 1985: 1-38).

Sementara itu, sejumlah daerah bergolak dalam kegaduhan politik identitas mencari bentuk dan menentukan arah kemenjadian “Indonesia” itu, sebagaimana diimajinasikan oleh Sukarno: dari Sabang sampai Merauke. “Persatuan” dan “Kesatuan” menjadi mantra sakti yang bergema dalam orasi berapi-api Bung Karno. Jelas yang dimaksud oleh Bung Karno adalah “negara kesatuan” atau yang dicetuskan oleh Soepomo sebagai “negara integralistik”, bukan negara federasi (Simanjuntak, 1994).

Penolakan kaum republikan (Republik Indonesia) terhadap struktur federal, ironisnya, bukan dipicu anggapan bahwa Republik itu kuat melainkan kelemahan Republik menghadapi ambisi muluk membangun kedaulatan nasional di seluruh kepulauan Indonesia (Elson, 2008: 225-230). Ketika pilihan politik divonis dengan pendasaran nasionalisme pada konsep negara yang mencakup seluruh kepulauan – ide yang sudah muncul sejak 1912 – dan tanpa pilar ideologis yang menopang konsep rapuh itu maka kecenderungan nasionalisme kedaerahan sekecil apapun tidak bisa dibiarkan. Itulah yang mendorong semangat kaum republikan untuk membongkar struktur Republik Indonesia Serikat (RIS) lantas mengarahkannya pada konsep persatuan nasional. Kekuatan ekspresi persatuan nasional berarti bahwa tak ada upaya separatisme yang boleh dibiarkan dan tiap bibit separatisme harus dimatikan.

Tentu saja, sikap tersebut mengundang tanggapan terutama dari kelompok-kelompok politik Indonesia timur yang lebih bersimpati dengan gagasan federalisme dan anti-Republik. Respons pertama muncul pada awal tahun 1950, di tengah suasana lemahnya negara-negara buatan Belanda dan kompleksitas proses penggabungan pasukan eks KNIL dan ireguler ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang bertumpu pada kekuatan TNI. Pemberontakan Andi Azis adalah tanda pertama ketidakpercayaan dan keraguan serius di Negara Indonesia Timur terhadap upaya sentralisasi Republik Indonesia, yang langsung ditanggapi dengan aksi militer pasukan ekspedisi dari Jawa.

Di Ambon, kepulangan sejumlah besar pasukan eks KNIL yang sedang dililit kecemasan akan masa depan mereka dalam kemiliteran Belanda, menjadi sumbu pemicu penolakan terhadap ide negara kesatuan yang digaungkan oleh kelompok republikan di Jawa. Kelompok elite Ambon, yakni para raja di negeri-negeri Kristen, lebih mendukung gagasan federalisme sambil berharap kekuasaan Belanda dapat ditegakkan kembali di Ambon (Chauvel, 1990). Kembalinya kekuasaan Belanda yang mereka impikan itu tentu berimplikasi pada kebangkitan kembali otoritas politik para raja Kristen yang selama berada di bawah administrasi Belanda menjadi pihak paling diuntungkan. Kenikmatan kekuasaan mereka pupus saat Ambon terpuruk di bawah kekuatan pendudukan militer Jepang.

Sekelumit narasi tersebut hanya ingin memperlihatkan bahwa pergolakan politik lokal, termasuk proklamasi dan pemberontakan RMS, tidak dapat dilihat secara sederhana hanya sebatas “gerakan separatis” karena negara Indonesia itu sendiri pada waktu itu belum mewujud sebagai sebuah entitas politik yang mumpuni dengan kekuasaan negara yang kuat terpusat. Eksistensi Republik Indonesia yang berbasis di Jawa sebenarnya mendapatkan momentum utama dari relasi-relasi kuasa negara-negara Barat yang sedang terengah-engah menata persoalan dalam negeri mereka yang porak-poranda pasca Perang Dunia II dan menghadapi proses dekolonisasi yang pelik.

Pada titik keruwetan memahami implikasi politik internasional terhadap dinamika kekuasaan lokal itulah, John Ruhulessin (selanjutnya: JR) menggiring kita untuk melihat fragmen-fragmen historis lokalitas di Maluku yang berkelindan dengan pergeseran-pergeseran kekuasaan pada tingkat nasional, regional dan internasional melalui kajian komprehensif mengenai Republik Maluku Selatan (RMS). Selain kaya dengan eksplorasi data dan tajam dalam menganalisis matra-matra sosiologis, politis dan kultural yang terbentuk melalui proses perjumpaan dan benturan antara aktor dan struktur sosial-politik, salah satu kekuatan buku JR ini adalah “perspektif lokal” dan “subjektif”-nya sebagai orang Maluku yang mencoba menelanjangi sejarah komunitasnya sendiri dan itu juga berarti menguliti identitas keambonannya dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, yaitu kemenjadian Indonesia itu sendiri.

Dengan demikian, melalui buku ini JR mengelaborasi kajiannya tanpa semata-mata terbelenggu oleh objektivisme yang jumud, tetapi terasa kegundahan dan kegalauan eksistensialnya untuk menggugat sejarah yang dibisukan oleh kekuasaan negara Orde Baru. Sejarah yang dibisukan itu membawa implikasi sosiologis dan politis yang tragis bagi masyarakat Maluku melalui pendekatan keamanan yang represif dan marjinalisasi sistematis melalui stigmatisasi “separatisme RMS” dan proliferasi ketakutan ideologis terhadap hantu RMS. Kedua hal yang disebut terakhir itu pada gilirannya justru menciptakan efek balik yang kontra-produktif: bukannya makin menihilkan ingatan kolektif tentang RMS tetapi malah mengabadikannya sebagai propaganda politik dalam struktur kesadaran sosial masyarakat Maluku.

Pada sisi itu, penerbitan buku JR – yang semula adalah tesis magisternya pada Program Magister Sosiologi Agama UKSW – tidak hanya menjadi historiografi tetapi justru adalah momen historis itu sendiri. Artinya, buku ini patut menjadi salah satu referensi utama dari perspektif lokal untuk menjawab kegalauan kaum muda Maluku abad ke-21, terutama yang sempat merasakan khaos Januari 1999 dan selanjutnya, seperti cuplikan ilustrasi pada awal tulisan ini, tentang sejarah RMS. Dengan demikian, buku ini adalah penciptaan momen historis dalam konstruk kesadaran kaum muda untuk menghayati perjalanan masyarakat Maluku/Ambon pada setiap titian babakan sejarah keambonan dalam keindonesiaan yang esensinya masih terus dalam proses menjadi hingga saat ini.

Selain itu, jika menelisik lebih jauh pada gagasan di balik refleksi kritis sejarah oleh JR ini, kita dapat menemukan isu krusial yang masih menjadi perdebatan hangat hingga kini: nasionalisme dan desentralisasi kekuasaan. Selama lebih dari tiga dasawarsa, rezim Orde Baru berhasil membangun supremasi politik dan militerisme dengan tujuan utama mengawal “persatuan dan kesatuan bangsa” Indonesia, sambil menerapkan sistem pengawasan ketat birokrasi sipil melalui bayang-bayang hierarkhi komando militer dari tingkat pusat hingga desa. Hal itu diterapkan pula pada semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Proses pendidikan, terutama sejarah lokal, di tangan rezim Orde Baru menjadi semacam panoptikon yang mengonstruksi pertama-tama struktur kesadaran dan mengontrol logika mengikuti kehendak penguasa. Tidak ada ruang untuk berpikir merdeka dan kreatif, dengan hentakan-hentakan logika liar yang berusaha menerobos kebuntuan informasi mengenai subjek studi sejarah yang berkabut pekat ideologi rust en orde. Sejarah pun kian pudar rona pesonanya, hanya menjadi pohon-pohon kronologis dengan ranting-ranting waktu yang meranggas karena tumbuh di atas ranah kering interpretasi.

Buku JR ini merupakan setetes embun yang hendak menyegarkan ingatan kolektif masyarakat Maluku tentang fragmen-fragmen sejarah peradabannya yang pernah dihilangkan oleh rezim kekuasaan negara. Momentum Reformasi 1998 yang mengerucut pada implementasi desentralisasi “setengah hati” kekuasaan politik dan pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) lokal menggelar cakrawala yang lebih luas untuk proses pencarian yang lebih kritis. Jika buku ini dibaca sebagai penemuan kembali fragmen-fragmen sejarah yang dibisukan maka di situlah JR tidak sedang membangkitkan romantisme RMS seperti yang sering digembar-gemborkan oleh pihak-pihak yang “asbun” (asal bunyi) tetapi sedang mengajak kita semua jujur dan terbuka melihat diri sendiri melalui cermin sejarah kaum subaltern. Bukan sejarah kaum pemenang melainkan sejarah kepedihan orang-orang yang menjadi korban dari ketamakan kekuasaan internasional. Sekaligus pula, buku ini menjadi amunisi perlawanan agar generasi muda Maluku tidak terperosok pada pesona semu jargon-jargon politik yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang berujung makin terpuruknya kehidupan dan kemanusiaan oleh aksi-aksi pembodohan sejarah.

Akhirulkalam, kejujuran sejarah itu sangat diperlukan untuk membangun konsep dan praktik citizenship yang setara dalam masyarakat multikultural Indonesia. Jika menjadi Indonesia adalah sebuah pilihan bersama untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi maka perbedaan dan kemajemukan yang menghidupi keindonesiaan seyogyanya menjadi pilar utama yang menopang “rumah bersama” Indonesia ini. Pada titik itulah, lokalitas dengan seluruh kearifannya menjadi sel-sel sehat yang mengaktifkan organisme nasionalitas kita sebagai Indonesia.***


Senarai Acuan

Chauvel, Richard, 1990, Nationalists, soldiers and separatists: the Ambonese islands from colonialism to revolt, 1880-1950. Leiden: KITLV Press.
Elson, R.E., 2008, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Jakarta: Serambi.
Gde Agung, Ide Anak Agung, 1985, Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Simanjuntak, Marsilam, 1994, Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: Grafiti.

Read more ...

Wednesday, June 22, 2016

TEMPO dan Ahok



Saya sedang "terkagum-kagum" oleh semangat TEMPO yang begitu luar biasa, yang hingga pertengahan tahun ini telah menelorkan empat edisi investigasi seputar Ahok. Pilihan dan bingkai jurnalisme TEMPO adalah bisnis mereka. Saya hanya pembaca dan warga negara yang ingin belajar memahami situasi melalui pembingkaian berita oleh beberapa media. Biasanya, sejauh yang saya tahu, suatu isu khusus yang "aduhai" akan dikemas dalam edisi liputan khusus komplit dari a-z. Tapi soal yang ini sampai empat edisi dengan jarak waktu terbit berdekatan.

Apakah ini efek "semua karena Ahok" seperti tayangan Mata Najwa on-stage beberapa hari lalu? Padahal ada liputan "aduhai" lain seperti goyangan ratusan "orang Indonesia" yang terekam dalam Panama Papers. Namun isu itu seperti tak berbunyi. Apalagi setelah "pukulan balik" Jenderal LBP terhadap pemberitaan "Ada Luhut di Panama Papers". Padahal TEMPO adalah majalah investigasi satu-satunya dari Indonesia yang terlibat dalam penyelisikan jurnalisme Panama Papers, bersama dengan media-media lain luar negeri.

Saya bukan "Ahokers", "Teman Ahok", apalagi saudaranya Ahok. Saya juga bukan warga DKI yang bisa bilang "KTP gue buat Ahok". Demikian pula sebaliknya: saya bukan pembenci (hater) Ahok. Alim ulama agama yang saya anut selalu mengumbar titah haram membenci sesama manusia, malah "kasihilah musuhmu". Saya orang-Indonesia-bukan-Jakarta yang hanya tergerak oleh tafsir-curiga (hermeneutic of suspicion). Apakah liputan semacam ini adalah sebentuk kemasan cita-cita moral "tertentu", yang oleh Nietzsche disebut moral budak ~ bahwa di balik penampilan luarnya yang "baik-baik", moral budak diliputi oleh dendam (ressentiment)?

*Ada Apa Dengan TEMPO?*
*Dengan Apa TEMPO Ada?*
Read more ...

Mudik

Jakarta adalah ibukota negara Indonesia tapi bukan Indonesia itu sendiri.
Masalah Jakarta adalah bagian dari masalah Indonesia tapi bukan satu-satunya masalah Indonesia. Urusan Ahok jungkir balik menangani Jakarta itu tugas dia sebagai gubernur Jakarta, tidak perlu overdosis memuja atau menghujatnya karena dia bukan gubernurnya gubernur se-Indonesia.

Masalah korupsi bukan perkara Jakarta thok. Sebab korupsi sudah membudaya nasional dan juga dihidupi sebagai tradisi lokal sejak Nusantara masih kerajaan-kerajaan hingga jadi negara-bangsa res-publica.

Kekerasan fisik dan kekerasan simbolik merambah dimana-mana sebagai kewajaran dan kewarasan menjaga dan berebut kuasa. Soal berebut harta dan kuasa bukan soal "pusat-pinggiran" tapi hasrat dan syahwat sosial. Agama-agama pun bergoyang genit di panggung-panggung kontrak politik dan transaksi bisnis.

Penggusuran komunitas lokal sudah jadi narasi populis dimana-mana yang menorehkan hidup rakyat sebagai potret orang-orang kalah dari barat Sumatra, utara Kalimantan, selatan Jawa dan timur Papua, bahkan delapan penjuru mata-angin. Meski tetap senyap di kejauhan liputan media dan ditelikung lika-liku birokrasi basi.

Menjadikan Jakarta semata-mata sebagai "barometer" Indonesia hanyalah upaya membelalakkan mata sambil mengenakan kacamata kuda. Sama naifnya dengan beriman bahwa tuhan hanya memberkati orang (yang tinggal di) Jakarta lantas menjual sepetak sawah tersisa, tanah di kampung, bahkan harga diri, demi bermimpi tentang sukses bergelimang harta dan kuasa di Jakarta.

Lantas kampung berubah pesona dari kampung halaman menjadi "kampung salaman" yang hanya riuh saat kawanan pahlawan Jakarta menyerbunya sebagai nostalgia tanpa akar pada tanah-tanah yang makin disesaki mal dan swalayan. Pasar dan pebisnisnya berjingkrak girang-riang karena harga bahan dan tiket pesawat, kereta api, kapal laut, melonjak-lonjak tak terbendung.

Semua demi "kampung salaman". Toh, setidaknya masih tersisa remah-remah cerita: mal itu berdiri di atas tanah milik bapakku, dulu. Atau mendongeng kepada anak-anak bahwa dulu, di atas tanah itu, bapakmu bermain layang-layang sepulang sekolah. Lalu anak-anakmu hanya melirik dan tersenyum kecil sambil melanjutkan keasyikan bercengkerama bersama "mahluk kecil" nan pintar membodohi, bernama smartphone dan gadget.

*Selamat mudik... Hati-hati di jalan ~ 22062016*
Read more ...

Saturday, June 18, 2016

Rudi Fofid dan Mantra Sastra

Kesuksesan hidup itu relatif. Setiap orang punya sudut pandang dan cara yang berbeda-beda dalam memaknai dan menjalani hidup yang dipercayai sebagai puncak kesuksesan. Jika kesuksesan dianggap sebagai pencapaian suatu tahap prestasi, maka titik beratnya bukan pada “ujung” yang telah dicapai tetapi pada prosesnya. Dengan demikian, hanya orang yang mampu bertahan dalam proses alias konsisten dengan prinsip visioner hidupnya yang mampu memperlihatkan makna kesuksesan dan/atau prestasi.

Tepat pada titik itulah kesuksesan dan/atau prestasi mempunyai implikasi ganda: pertama, menandai suatu capaian dari konsistensi dalam proses yang telah dilampaui; kedua, memicu kesadaran sejati bahwa capaian itu hanyalah terminal sementara dari perjalanan lanjutan yang masih panjang. Jika yang pertama membuahkan perspektif evaluasi, maka yang kedua menumbuhkan visi. Keduanya menjadi elan vital hanya melalui kesetiaan pada proses atau konsistensi dalam dinamika konteks.

Catatan awal tersebut menjadi landasan perspektif saya dalam menyambut hangat Maarif Award 2016 yang diterima oleh bung Rudi Fofid. Prinsip yang sama pernah saya torehkan dalam apresiasi sejenis terhadap Pdt. Jacky Manuputty yang menerima penghargaan serupa tahun 2007. Pengenalan saya terhadap dua orang Maluku penerima Maarif Award lebih banyak dihidupi oleh visi dan konsistensi mereka dalam membangun kesadaran publik Maluku maupun Indonesia terhadap modal sosial dan modal budaya masyarakat dalam mengelola kearifan lokal sendiri vis-à-vis tantangan perubahan sosial-budaya yang menggerus keunikannya. Dalam tantangan itu, mereka menjadi ‘pemantik’ kesadaran yang secara bertahap memperkuat tindakan budaya bersama yang konstruktif.

Mengikuti sepak-terjang Rudi Fofid (selanjutnya: RF) selama ini membawa saya pada keyakinan bahwa sulit untuk mengurungnya pada satu kategori. RF adalah seorang jurnalis senior dengan spektrum keprihatinan yang meluas dan melebar ke segala penjuru isu: sosial-budaya, kritik pembangunan, sepakbola, musik, dan susastra. Pengalaman panjang malang-melintang di dunia jurnalisme telah mengasah kepekaannya untuk merasai setiap anomali meski subtil dan nyaris tak terbaca oleh mata publik umumnya. Kepekaan semacam itulah yang membuat dunia literasi yang digelutinya menjadi hidup dan memesona, meski tak jarang mengguratkan miris atas fakta yang dibeberkannya.

Terutama pasca-konflik Maluku, sosok dan kiprah RF tidak dapat begitu saja dikikis dari gelora kesenian dan susastra di Maluku. Kehadirannya mewarnai setiap perhelatan seni dan susastra Maluku setelah bertahun-tahun lamanya terpuruk dan tak dilirik publik. Lebih mengagumkan, geliat seni dan susastra yang digelutinya begitu kuat menebar pesona dan “menyihir” kaum muda Maluku dari dua kelompok agama yang sempat bertikai hebat. RF bak penyihir yang dari waktu ke waktu mengumbar mantra sastra yang menghipnotis kaum muda Maluku untuk melihat pesona susastra yang terpendam. Mantra sastra RF mampu membangkitkan energi kebudayaan yang terbenam di tengah hiruk-pikuk pertengkaran yang menegaskan perbedaan ketimbang solidaritas; mengusik kepekaan literasi kaum muda Maluku untuk menemukan diksi-diksi persaudaraan yang menolak elitisme dan eufemisme; mengukir syair-syair dari realitas kaum muda di jalanan dan trotoar, dengan media tanah dan angin, bukan di gedung-gedung bertabur aroma wangi dengan penyejuk yang membuat masuk angin; merangsang libido susastra kaum muda melalui gerakan-gerakan kebudayaan yang cerdas karena mengasah kata menjadi “senjata” yang lebih tajam daripada parang, hingga gerakan-gerakan advokasi lingkungan hidup dan solidaritas sosial. Dengan susastra dan syair-syair sajaknya, RF mencungkil tanah kebencian yang selama beberapa waktu mengotori apresiasi kebudayaan Maluku dan memolesnya menjadi tanah perdamaian tempat berpijak manusia bijak.

Banyak teman saya yang mengalami titik balik luar biasa dalam hidupnya karena mantra sastra RF. Bahkan kini mereka mengganas di panggung-panggung susastra membakar publik dengan hentakan-hentakan syair-syair sajak bernas. Ada energi kebudayaan yang sedang bangkit di kalangan kaum muda Maluku yang menjadi saluran kecerdasan emosional dan spiritual mereka. Di situ peran RF sulit ditepis.

Tentu saja, RF bukanlah pemain tunggal di atas panggung kebudayaan dan susastra Maluku. Dia hanyalah salah satu di antara sekian banyak seniman yang bertebaran kompetensi di tanah Maluku ini. Di titik itu, jika RF menerima award atas konsistensinya dalam proses yang dibangun dan dijalaninya, maka penghargaan itu seyogyanya menjadi acuan visioner yang meretas jalan panjang berkebudayaan di Maluku bersama-sama dengan yang lain. Dengan demikian, capaian ini hanyalah satu etape untuk menggulati kemungkinan-kemungkinan selanjutnya mengelola modal sosial dan modal budaya masyarakat Maluku.

Jika tahapan evaluasi tidak menggairahkan daya visioner maka award ini dapat menjadi pijakan licin yang membuat penerimanya tergelincir pada kepongahan kultus individu dan pseudo-heroisme. Saya yakin RF paham bahwa award ini bukanlah tepukan tangan para penonton film-film holywood yang selalu mengharapkan jagoannya menang pada momentum happy-ending. Lebih substansial, award ini adalah lecutan cawaning rotan yang membuat lari terbirit-birit pedis menggurat di betis, dengan suatu pelangkauan kesadaran dan praksis untuk membenahi segala yang kurang – entah pada diri sendiri, komunitas, atau masyarakat.

Selamat bung Rudi Fofid!
Read more ...

Tuesday, May 10, 2016

Merayakan Hidup Bersama

“Yesus ini memang laknat!” maki kawanan pemuka agama dan ahli kitab. “Dia telah mempecundangi kewibawaan kita kaum suci dengan ajaran-ajaran ngawur yang melecehkan hukum kitab agama,” seru berbalasan di antara mereka. Lantas diaturlah perangkap.

Seorang perempuan yang kata para pemuka agama dan ahli kitab dituduh berzinah pun dijadikan umpan perangkap. Perempuan ini dianggap najis karena kedapatan berzinah. Kedapatan? Ya, mungkin kedapatan waktu mereka sedang merazia tempat-tempat maksiat. Atau bisa juga, kedapatan karena mereka rajin menyambangi tempat-tempat pusat perzinahan. “Menurut hukum agama ia harus dirajam. Menurutmu bagaimana?” tanya mereka kepada Yesus. Yang ditanya diam membungkam hanya memainkan jemari mencorat-coret tanah. “Kena kau laknat! Jawab apa yang bisa kau beri sekarang?” sorak girang di benak mereka. Mereka makin mendesak agar Yesus menyanggah seperti sebelumnya.

Yesus berdiri dan menatap mereka seorang demi seorang. Lalu berkata, “Kalau ada di antara kalian yang merasa paling suci, tak bercela dan tanpa setitik pun dosa, biarlah dia menjadi orang pertama yang mengambil batu dan merajam perempuan ini.” Mulut para pemuka agama dan ahli kitab terkatup rapat. Tak seorang pun bergerak. Hanya saling menatap di antara mereka. Tak lama berselang satu demi satu hengkang meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Kata Yesus kepadanya, “Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.” Perempuan itu pun beranjak pergi membawa setumpuk tanya dan heran di benaknya tanpa mampu berkata apa-apa.

Itu hanyalah sepenggal narasi yang dituturkan dalam kitab-kitab injil. Narasi tentang karya dan hidup Yesus bukanlah semata-mata laporan saksi mata para muridnya. Lebih jauh, narasi-narasi itu merupakan refleksi, yaitu perpaduan dialektis antara nalar dan keyakinan, mengenai ihwal pokok apa yang patut dilihat dan diteladani melalui karya dan ajaran Yesus. Refleksi itu tentu menyertakan pergulatan sosial, budaya dan politik karena sosok Yesus hidup dalam realitas semacam itu pada zamannya maupun sesudahnya ketika prinsip-prinsip ajarannya dilanjutkan sebagai etika kristiani oleh para murid dan pengikutnya.

Kemunafikan dan kebejatan moral para pemuka agama dan ahli kitab yang berulang menjadi sasaran kritik Yesus adalah kenyataan yang memuakkan bagi kaum jelata. Tapi mereka bisa apa jika seluruh kebobrokan ternyata menjadi indah terpoles ritual agama yang canggih dan ruwet sembari dibumbui ayat-ayat suci melegitimasi semuanya atas nama firman tuhan? Para pemuka agama dan para ahli kitab itu pun mungkin tahu tapi mereka membenamkan nurani mereka dalam lumpur kebebalan demi seonggok wibawa suci wakil tuhan yang tentu punya pahala kukuhnya jabatan dan peran di mata penguasa yang harus terus mereka jilat kaki hingga pantatnya agar aman-nyaman.

Tapi, Yesus menjadi laknat bagi mereka karena terus merongrong kenyamanan beragama dengan kritik-kritik pedas dan nyleneh yang menohok mencabik kemunafikan mereka dengan tafsir radikal kitab agama. Jelas ini tidak boleh dibiarkan sebab kenyamanan beragama ini harus dibela mati-matian dengan mengajarkan “kulit ari” tafsir suci, tak perlu mendalam ke akar etika. Toh, kaum awam agama lebih membutuhkan janji-janji eskatologis yang manis tentang keselamatan dan nikmat surgawi yang menanti jika rajin bergiat ritual agama dan memberi persembahan. Hanya dengan begitu mereka tak hirau dengan perut kosong, ketidakadilan, kemiskinan, pelecehan nilai kemanusiaan demi uang, yang sungguh menyata di depan mata kuyu mereka sehari-hari. Tiada daya berbuat lebih selain menerima penderitaan sebagai takdir ilahi. Sementara di seberang lorong-lorong pengap kemiskinan mereka, berdiri megah-mewah rumah ibadah dan berseliweran para pengkhotbah berjubah necis dan wangi.

Perempuan adalah perangkap yang tajir untuk menjebak Yesus. Perempuan hanyalah catatan kaki dalam narasi-narasi sosial dengan label “kelas dua” di bawah hirarkhi pongah kaum lelaki. Siapa yang peduli tubuh mereka dicabik-cabik hasrat syahwat kaum lelaki? Secara politis, mereka bukan apa-apa. Secara ekonomis, mereka hanya penting sebagai tunggangan politik kotor para penguasa politik dan topeng munafik pemuka agama. Tak ada yang mempersoalkan suara dan hidup perempuan, bahkan dalam kitab-kitab agama pun mereka tak lebih noktah objek penderita menurut tafsir ahli-ahli kitab yang maskulin. Bisa jadi, perempuan memang dari sononya adalah sumber dosa asali yang menjebak lelaki ke dalam perangkap dosa. Maka jadilah perempuan umpan yang sempurna untuk menjerat Yesus.

Jawaban Yesus menohok telak jantung kemunafikan kaum pemuka agama dan ahli kitab itu. Jelas bukan respons semacam itu yang mereka harapkan. Tapi jawaban itu juga tegas menggagahi kepongahan religius mereka. Siapa manusia yang tidak berdosa? Jika tidak ada, maka siapa pula mereka yang hendak menghakimi perempuan ini? Bukankah hanya tuhan yang tak berdosa itu satu-satunya yang layak menghakimi pendosa dan mengampuni dosa? Jelas jika mereka melangkahi prinsip teologis itu maka mereka sedang mengangkangi kemuliaan tuhan yang mereka puja dengan segala ritual sembah-sujud. Dan itu adalah dosa terbesar menurut agama mereka.

Penuh malu atas kenaifan dan kemunafikan sendiri, mereka pun pergi. Perempuan itu pun menjadi manusia merdeka dan bermartabat bukan karena segala tetek-bengek tafsir kitab suci. Tapi karena Yesus memperlakukannya sebagai manusia sejati, yang bergelut dengan sejarah kelam dan kemelut carut-marut hidupnya. Perempuan itu bukan tanpa dosa. Yesus pun tak merasa berhak menghakiminya dengan dasar nalar apapun. Justru ada pengharapan terbentang mengalami hidup sebagai anugerah, menatap dan melangkah melanjutkan hidup besok, lusa dan selanjutnya. Tapi dengan martabat dan kemuliaan sebagai manusia yang setara dengan yang lain. Bukan maaf yang diperlukannya melainkan kesediaan berjalan bersama menghadapi kenyataan hidup: “Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.”

Selamat merayakan hidup bersama!
Read more ...

Wednesday, April 20, 2016

Simposium Tragedi 1965: Catatan Ariel Heryanto


Simposium Tragedi 1965 baru saja berlangsung. Bagi saya, ini tidak hanya peristiwa sejarah tapi sekaligus sebuah pengalaman kolektif yang menyejarah bagi siapapun yang mendaku sebagai “orang Indonesia”. Saya sendiri tidak ikut acaranya. Paling banter hanya bisa mengikuti dari rekaman yang diunggah via situs youtube. Namun demikian, ada beberapa catatan “rekaman” peristiwa yang lebih bersifat reflektif dari Dr. Ariel Heryanto yang mengikuti acara tersebut. Dengan seizinnya, saya mengompilasi catatan-catatan reflektif yang ringkas itu menjadi satu catatan. Niat saya sederhana: ingin menjadikan momentum perjumpaan dalam simposium tersebut sebagai catatan awal dengan harapan wacana yang terbungkam puluhan tahun dan hanya menyeruak senyap melalui berbagai analisis sosial-politik oleh para peneliti luar negeri serta dikunyah sembunyi-sembunyi di balik pintu hegemoni negara oleh para pemerhati dalam negeri, kini terkuak setahap demi setahap. Pro-kontra jelas tak terhindari. Yang terpenting, simposium itu - dengan segala titik temu dan titik tengkarnya - makin menguak harapan bahwa kebisuan itu makin bersuara kendati masih lirih.

***

Simposium Tragedi 1965 (1/4)
IKUT ATAU BOIKOT?

Nyesel banget nggak bisa ikutan Hari Kedua Simposium Tragedi 1965, karena alasan kesehatan. Tapi ikutan hari pertama kemarin bener-benar sebuah berkah. Salut dan terima kasih saya untuk semua teman mau pun lawan politik saya yang mau bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya pertempuran mulut dan pemikiran yang langka semacam ini. Dan terima kasih atas undangannya.

Terlepas dari isi perbincangan di hari pertama yang sudah banyak dilaporkan dan dibahas banyak pihak, ada satu hal yang masih menggoda benak untuk direnungkan lebih jauh sesudah berakhirnya Simposium 2 hari itu. Yang saya maksud adalah reaksi negatif beberapa pihak kawan dan lawan terhadap acara simposium itu sendiri. Sebagian mengejek, memaki, atau memboikot acara itu.

***

Simposium Tragedi 1965 (2/4)
MENGAPA SAYA MEMILIH IKUT

Sudah berpuluh tahun Orde Baru dan pendukungnya memonopoli ruang publik resmi untuk berbicara tentang kejahatan sosok yang dibayangkan dan sebut sebagai “G-30-S/PKI” dan “Orde Lama”. Yang tidak sepakat dibungkam. Penjejalan propaganda berpuluh tahun itu bisa membuat kita muntah-muntah.

Sudah berpuluh tahun pula saya ikut mendengar dan berbicara dalam kelompok lebih kecil dengan kawan-kawan seiman yang “anti-Orde Baru” untuk berbagi curhat soal kejahatan rezim itu. Banyaknya pengulangan “ayat-ayat dan kotbah” moral dan ideologis yang sama selama berpuluh tahun bukan tidak menimbulkan kejenuhan. Apalagi kalau ada yang berlomba mendaku lebih radikal atau lebih menderita sebagai korban Orde Baru.

Kemarin, untuk pertama kali dalam hidup, saya menyaksikan sebuah forum yang bisa mempertemukan sebagian dua kubu itu secara terbuka dan blak-blakan, dalam sebuah acara yang memang dirancang untuk bentrok gagasan dan emosi tanpa sensor atau ancaman fisik, dan direkam puluhan kamera, baik yang resmi dari panitia dan mau pun dari peserta untuk disebarkan langsung ke seluruh penjuru dunia. Mereka bukan sekedar berdebat, tetapi mau saling mendengar lawan debat. Ini langka.

Di luar tempat pertemuan, ada pasukan pengamanan berlapis-lapis dengan seragam mau pun yang tidak berseragam, untuk melindungi dan bukan membubarkan acara itu! Tentu saja, tidak semua pihak dan tidak semua pihak terwakili disitu. Tidak mungkin ada satu atau dua pertemuan yang mampu menampung semua.

Acara dibuka dengan pidato pejabat. Termasuk pidato pejabat negara (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan dan mantan perwira tinggi militer (Sintong Panjaitan) yang sangat provokatif dan pro-Orde Baru. Karena pernyataan yang sangat bermasalah dari mulut tokoh penting akan selalu menjadi berita yang paling panas, tidak mengherankan bila pernyataan paling buruk mereka beberapa menit dari acara yang berdurasi 10 jam itu menjadi berita utama di media arus utama dan media sosial. Salah besar, jika kita mengabaikan berbagai pesan penting lain yang diangkat di forum dua hari itu; tidak semuanya baru, tetapi sebagian memang sangat baru untuk orang seperti saya.

Indonesia dan masalah 1965 terlalu besar bila dibandingkan dengan kedua tokoh purnawirawan militer itu. Dalam waktu dekat (beberapa tahun), keduanya akan mirip seperti senior mereka (mantan pejabat tinggi negara dan purnawirawan militer) yang duduk diam di samping saya selama acara, dan diperlakukan tidak lebih istimewa dari peserta lain selama Simposium. Sementara masalah Indonesia, dan “tragedi 1965” masih akan tetap berderap dalam puluhan tahun ke depan, tanpa mereka dan orang-orang seusia saya.

***

Simposium Tragedi 1965 (3/4)
MEREKA YANG MENOLAK

Saya memahami dan menghormati pilihan kawan-kawan yang mengejek, memaki atau memboikot acara Simposium kemarin. Saya juga berterima kasih atas berbagai kritik yang sudah mereka publikasikan, karena semua itu berjasa mengingatkan semua yang hadir agar tetap kritis dan waspada pada kemungkinan terjungkalnya acara itu tidak lebih dari selubung untuk membenarkan skenario yang sudah dipasang pemerintahan Jokowi untuk memaksakan sebuah cara mengubur masalah 1965 dengan gaya yang tidak berbeda jauh dari gaya Orde Baru.

Resiko negatif itu jelas ada pada Simposium. Tetapi saya tetap ikut acara Simposium, dengan tiga alasan. Pertama, pada dasarnya, saya penggemar resiko, walau selalu dalam skala kecil-kecilan dan sebatas yang kira-kira mampu saya atasi. Kedua, saya tidak berharap hasil yang sangat besar dan positif bagi korban 1965 dari Simposium ini, apalagi semacam “penyelesaian”. Selagi masih bisa, saya hanya ingin mengamati sebuah mata-rantai dari sebuah proses sangat panjang yang saya yakin akan berusia lebih panjang dari hidup saya.

Ketiga, yang paling penting, ini sebuah pilihan resiko yang didukung oleh kepercayaan pada integritas banyak rekan-rekan aktivis HAM yang bekerja dalam dan di samping kepanitiaan. Mereka ini bekerja keras di balik layar untuk bernegosiasi dengan pihak lawan, mendapat berbagai tekanan, dan tetap bertahan untuk sebuah kepentingan bersama yang lebih besar. Mereka tidak tampil sebagai pembicara, walau kualitas mereka dalam topik bahasan Simposium jauh di atas rata-rata pembicara simposium, seperti saya.

Ketika rekan-rekan aktivis lain memaki-maki Simposium, jauh hari sebelum berlangsungnya acara, rekan-rekan aktivis di dalam dan di samping kerja kepanitian itu memilih diam, karena alasan-alasan yang saya duga Anda tahu sendiri. Mereka tidak atau belum merasa perlu membela diri. Tetapi kawan-kawan aktivis ini tidak sendirian berada dalam posisi terjepit.

Dari pihak pemerintah dan militer yang berada dalam kepanitiaan itu juga mengalami posisi tidak berbeda jauh dari rekan-rekan aktivis. Lebih dari satu sumber terpercaya menjelaskan pada saya bahwa para pejabat negara itu mendapat tekanan keras – sangat keras – dari rekan-rekan mereka sendiri. Sebagian meminta Simposium itu dibatalkan. Beberapa nama mereka sudah dijadwalkan, tetapi mereka menolak hadir.

Jika para aktivis yang anti-Simposium menuduh acara ini hanya tipu-muslihat untuk membenarkan kejahatan 1965, sejumlah pejabat dan perwira tinggi menuduh Simposium ini sebagai “acara PKI”. Ini bukan sekedar tuduhan dari Front Pancasila yang sudah banyak disiarkan, tetapi tuduhan dari para tokoh senior pemerintahan dan militer. Berbeda dari Front Pancasila dan sebagian para aktivis HAM yang sama-sama menolak, mengejek atau memboikot Simposium dengan suara lantang di muka publik, para pejabat dan perwira tinggi yang anti-Simposium ini memilih bungkam di muka publik.

***

Simposium Tragedi 1965 (4/4)
PASCA-SIMPOSIUM

Jadi, apa yang akan terjadi pasca-Simposium merupakan sebuah pertanyaan-terbuka. Yang jelas, tidak bisa terburu dirayakan atau dikutuk. Perbedaan pandangan dan kepentingan yang tampil dalam Simposium akan berlanjut. Dan apa pun hasilnya, semua itu hanya bagian dari sebuah proses yang panjang dan meletihkan, tetapi perlu.

Mungkin akan ada acara lain di masa depan yang mirip Simposium ini. Pertanyaanya, apa yang dapat kita kerjakan di luar Simposium, dan dimana (jika ada) peluang untuk saling menguatkan perjuangan rekan-rekan di dalam dan di luar acara semacam Simposium ini di masa depan. Saya ingat kritik seorang rekan aktivis dari Filipina, Randy David, pada kelompok kiri di negerinya semasa terjadi proses suksesi rezim Marcos ke Aquino.

Setelah terdesak oposisi, Marcos mengadakan Pemilu sebagai upaya merebut kembali legitimasi kekuasaannya. Tentu, sebagai presiden petahan, ia punya peluang dan kepentingan untuk menyiapkan berbagai strategi jahat untuk memenangkan pemilihan itu. Kelompok kiri menyerukan boikot. Pemilu berlangsung, Marcos melakukan berbagai kecurangan, kecurangan itu dibongkar. Rakyat marah dan didukung kelompok “konservatif”. Terbentuklah gelombang besar gerakan rakyat yang menumbangkan Marcos. Kelompok Kiri tidak ikut berpesta sebagai pemenangnya.
Read more ...

Friday, April 15, 2016

Lelaki Harimau

Setahun lalu saat mendapat kesempatan nyantri sejenak di padepokan Cornell University, momen yang paling menyenangkan adalah duduk ndlosor di lantai Olin Library lantai 2. Di salah satu pojoknya berjejer-bertumpuk novel-novel karya novelis Indonesia. Itu adalah kesempatan membaca novel-novel terutama karya Pramoedya Ananta Toer yang belum sempat kubaca (salah satunya karena "kanker" atau kantong kering). Sesekali membuka-buka buku-buku kecil Kho Ping Ho yang menjadi bacaan favorit sewaktu SMP/SMA di Malang.

Sebagian besar novel Pram sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris (dan beberapa bahasa asing lainnya). Ditulis dalam bahasa Indonesia tapi punya daya dan pesona yang menarik kalangan sastra internasional untuk menerjemahkannya ke berbagai bahasa lain. Tak perlu "keminggris" demikian istilah bung Joss Wibisono. Pustakawan Cornell University, Ben Abel, pun pernah bertutur saat mengajakku berkeliling kampus dan kota mungil Ithaca, Pram pernah diundang oleh Ben Anderson ke Cornell sebagai salah satu narasumber penting mengenai sastra dan sejarah Indonesia.

Kini dunia sastra Indonesia pasca Pram menggeliat ketika novel "Lelaki Harimau" karya Eka Kurniawan mampu menembus nominasi Man Booker International, suatu penghargaan prestisius terhadap karya sastra berbahasa Inggris. Nama Eka (jebolan Fakultas Filsafat UGM) ini pun berjajar dalam nominasi bersama penulis ternama lain, seperti Han Kang (Korsel), Yan Lianke (Cina), Kenzaburo Oe (Jepang), Marie NDiaye (Prancis), Elena Ferrante (Italia), dan Orhan Pamuk (Turki). Dalam dunia sastra internasional, Man booker disebut-sebut berada hanya setingkat di bawah Hadiah Nobel sastra.

Novel ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Adalah Ben Anderson, dedengkot kajian Indonesia di Cornell, yang mendesak Eka untuk menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Ben Anderson pula yang pada akhirnya mencari koleganya untuk membantu Eka menerjemahkan novel-novelnya, terutama "Lelaki Harimau". Kini "Lelaki Harimau" sudah diterjemahkan ke lima bahasa dan "Cantik Itu Luka" ke 24 bahasa. "Brilliant, tight-knit and frightening village tragedy," demikian catatan Benedict Anderson terhadap "Lelaki Harimau" dalam New Left Review.

Bisik-bisik teman di sebelah: "Ekspresikan saja jiwamu lewat bahasamu. Orang akan merasakannya tanpa kau harus keminggris." Begitukah?

Selamat untuk Eka Kurniawan! Sayang sekali, Eka tak punya akun facebook. "Aku sudah detoksifikasi dari media sosial. Satu-satunya yang aku punya adalah blog, karena blog adalah penemuan yang ajaib... Aku menikmati dan bertahan menulis blog," kilahnya menutup percakapan dengan TEMPO (14-20 Maret 2016).
Read more ...

Thursday, April 14, 2016

Koimin

Namanya Pak Koimin. Tidak usah mencarinya di mesin pencari Google. Percuma karena nama maupun fotonya tidak akan ditemukan. Lagi pula dia tak punya akun di media sosial apapun. Sosoknya kurus. Tinggal sebatang kara di sebuah rumah kecil super sederhana pinggir sarean (kuburan). Kalau kuterka usianya sekitar 70 tahun. Kegiatannya sehari-hari biasa berjalan keliling seputaran kampung tempat tinggalku sambil menenteng karung beras. Dari rumah ke rumah mengais-ngais tempat sampah mencari penggalan-penggalan sampah bersih.

Aku mengenalnya lebih dekat ketika suatu hari dia datang menawarkan jasa untuk membersihkan selokan dan pinggiran rumah kontrakanku yang sudah lebat ditumbuhi rumput liar. Sudah lama ingin kubersihkan tapi selalu saja ada alasan untuk tidak melakukannya. Tidak tega juga mengiyakan permintaan orang tua ini tapi karena dia mendesak halus maka “deal” saja tanpa sepakat berapa ongkos jasanya.

Kalau tak salah ingat sudah 3 kali dia datang membersihkan rumput liar di sekitar rumah kontrakanku. Kalau rumput belum tumbuh biasanya aku atau istriku memberikan beberapa “sampah bersih” kepadanya. Belakangan aku tahu dari percakapan dengan Pak Koimin ketika kami bersama-sama membersihkan rumput liar bahwa “sampah bersih” itu dikumpulkan dan disortir di rumahnya yang kecil-sumpek itu untuk kemudian dijual kembali kepada agen pemulung yang bermodal menengah. Demikianlah caranya mendapatkan sedikit uang untuk makan sehari-hari.

Tak banyak yang diceritakannya tentang istri dan anaknya. Aku malah tahu sedikit tentang keluarganya dari ibu Sumirah, tetangga Pak Koimin, yang juga kenalan kami di kampung situ. Kata bu Sumirah, Pak Koimin dan istrinya tidak punya anak. Mereka kemudian mengambil keponakan Pak Koimin (anak dari adik Pak Koimin) sebagai anak angkat. Keponakannya ini ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga dipelihara dan dibesarkan oleh Pak Koimin dan istrinya. Sekarang anak ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di desa pinggiran kota Salatiga. Rumah tangga Pak Koimin juga tidak utuh lagi karena sudah lebih 10 tahun dia dan istrinya berpisah. Lagi menurut bu Sumirah, tak seorang pun (termasuk Pak Koimin) di kampung yang tahu dimana keberadaannya. Tinggallah Pak Koimin sebatang kara melanjutkan hidupnya di rumah kecil sederhana pinggir sarean itu.

Salah satu kegiatan Paskah di GPIB Salatiga yang lalu adalah mengumpulkan busana bekas layak pakai untuk kemudian disumbangkan kepada saudara/keluarga yang bersedia menerimanya karena membutuhkannya. Aku dan istriku berpartisipasi tapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengumpulkannya di gereja tapi memberikannya kepada Pak Koimin. Nanti terserah dia saja mau diapakan “pemberian” kami ini.

Sudah lebih sebulan “paket” Paskah untuk Pak Koimin mangkrak di rumah kami karena orang yang kami tunggu tak kunjung lewat depan rumah kontrakan kami. Beberapa kali kusempatkan lewat sarean setiap mengantar anak kami ke sekolah. Biasanya Pak Koimin lesehan di depan rumahnya. Tapi beberapa kali pula tak kulihat sosoknya. Mungkin dia sedang menengok anaknya di desa pinggiran kota Salatiga, pikirku. Aku dan istriku saling bertanya kemana Pak Koimin selama ini. Sempat terpikir untuk membawa saja “paket” Paskah ini langsung ke rumahnya. Tapi harus diberikan kepada siapa kalau tidak ada orang lain selain dirinya di rumah itu?

Baru kemarin kami tahu dari bu Sumirah bahwa ternyata Pak Koimin sudah berpulang ke rahmatullah 3 minggu lalu. “Kenapa tidak ada berita duka yang biasa kudengar dari corong masjid?”, tanyaku pada bu Sumirah. “Iya, Pak Koimin itu orangnya gak masuk masjid sana maupun sini,” kata bu Sum. Sedih sekali kami mendengarnya sambil menatap “paket” Paskah Pak Koimin yang teronggok di ruang tamu.

Sayup-sayup terngiang pesan-pesan Paskah tentang spiritualitas ugahari dan persahabatan kemanusiaan yang kian terkoyak egoisme surgawi yang marak dijajakan saat ini. Mungkin pesan itu mencuat karena religiositas kita makin mewah dalam kemasan-kemasan ritual nan rumit dengan bahasa dan anggaran yang melangit. Kali ini Pak Koiminlah yang mengajarkan dan membumikan spiritualitas ugahari itu kepada keluargaku. Hidup dan pergi sebatang kara.

Inalilahi wainalilahi rojiun...
Read more ...

Sunday, April 10, 2016

HAMBALANG (Habis Makan Buang Tulang)

Presiden Jokowi melakukan kunjungan mendadak ke lokasi proyek Hambalang yang telah mangkrak selama kurang lebih 3 tahun. Menurut paparan sejumlah media cetak dan media elektronik, segera setelah peninjauan proyek mubazir ini presiden melakukan rapat koordinasi kabinet untuk membahas nasib Hambalang.

Mubazir? Setidaknya dari pernyataan Presiden sendiri memperjelas ketidakjelasan untuk melanjutkan proyek ini, jika tidak ingin dikatakan mubazir. Mau dilanjutkan untuk apa; kalau tidak dilanjutkan malah menjadi monumen aib bancakan uang proyek negara trilyunan rupiah yang dinikmati para elite rakus uang.

Detail kronologis penetapan proyek, nominal proyek, mekanisme bagi-bagi jatah proyek yang entah secara langsung atau tidak melambungkan nilai proyek menjadi trilyunan rupiah, sudah dirilis berlapis episode oleh berbagai jenis media. Tak perlu mengulangnya lagi di sini. Atau tanyakan saja pada para pakar studi pembangunan.

Soal proyek mangkrak seperti Hambalang jelas bukan fenomena dan fakta baru di republik ini. Apa yang menarik dari kasus hambalang ini adalah itu terjadi di tengah gempuran dua gelombang besar zaman ini yang menandai dinamika sosial-politik dan kebudayaan masyarakat Indonesia pasca-1998: (1) gerakan anti-korupsi dan pemerintahan bersih dan (2) politik hedonisme yang berakar pada relasi-relasi sosial klientelistik.

Dengan perkataan lain, jika saja semangat zaman tidak berpihak pada kontrol sosial dan kebebasan media massa maka sudah tentu kongkalikong bagi-bagi proyek negara hanya berlangsung senyap di kalangan segelintir pemburu rente. Hanya keberpihakan sejarah pula yang membuka celah cukup lowong untuk mengintip dan menguntit pola-pola penelikungan anggaran negara semacam itu saat ini. Deus ex machina.

Namun, ironisnya, ruang kebebasan berekspresi melalui apa yang dijargonkan dengan demokratisasi tersebut juga mengundang efek bola salju radikalisasi lokalitas. Membuncahnya semangat desentralisasi yang dilihat sebagai manifestasi demokratisasi ternyata makin memperkokoh konstruk relasional patron-klien di berbagai wilayah Indonesia. Suatu fenomena waktuwi yang kian menyuburkan politik klientelisme pasca gelombang pasang desentralisasi.

Memang adalah fakta yang tak terhindari bahwa konstruk sosiologis masyarakat nusantara yang mengindonesia secara politis (state) ini belum tuntas berproses menjadi suatu "nasion". Maka benturan-benturan ideologis yang penuh citarasa primordial (etno-geografis) masih kental mewarnai relasi-relasi sosiobudaya masyarakatnya. Termasuk dengan menebarkan aroma keselamatan surgawi melalui komodifikasi agama di ruang-ruang publik hanya demi penguatan politik pengakuan "ini punyaku" dan "persetan dengan yang lain".

"State" sendiri tampaknya masih kelimpungan menata kejamakan dirinya secara demokratis-prosedural sehingga berkali-kali gagal paham dan lumpuh aksi mengelola multikulturalisme yang sejak semula telah menjadi habitusnya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa di tengah kegamangan tersebut selalu muncul utopia kembali ke zaman "rust en orde" seperti jargon mbah Harto "piye, isih penak jamanku tho?". Atau, terperangkap pada relasi-relasi jumud klientelistik demi menyamankan diri dan kroni-kroninya sendiri. Maka jadilah dramaturgi politik kekerabatan, perkoncoan dan kroni.

Di mana posisi rakyat dan seluruh kerumitan meningkatkan kesejahteraannya? Ah, itu tampaknya hanya status-status klise nan basi yang sekadar membumbui kasak-kusuk nominal anggaran belanja dan pendapatan negara oleh para "yang mulia" di padepokan sejuk senayan. Rakyat tetap penting sebagai jargon negosiasi anggaran yang hendak digelontorkan. Soal kemana dana itu mengalir sampai jauh tentu hanya mereka yang mengetahui dan menikmati sepuas-puasnya.

Tapi tak baik berburuk sangka. Tetap ada sisa yang masih dapat dinikmati oleh rakyat. Sisa? Ya, sisanya saja. Malah mungkin cuma puing-puing bangunan yang mangkrak seperti Hambalang itu. Trilyunan coi. Ini permainan anggaran yang bukan main-main. Toh, yang kita saksikan kini cuma kerangka bangunan tak berbentuk dengan tumpukan asesorisnya yang turut melapuk. Sungguh ini suatu gambaran kedegilan dan pesta pora para cecunguk politik yang penuh kebiadaban di tengah realitas rakyat yang jatuh-bangun sendiri mengurus perut mereka plus beban pajak sana-sini yang hanya berakhir tragis di lahan Hambalang.

Inilah gambaran politik hambalang yang merasuki nurani mereka yang mendaku sebagai "wakil rakyat" dan "pejabat". Politik hambalang yang jelas-jelas berarti "habis makan buang tulang". Mereka sudah kenyang menggerogoti semua isi daging proyek pembangunan dan hanya menyisakan tulang-tulang kering untuk dijilat ramai-ramai oleh rakyat dengan program-program mercusuar pembangunan tanpa jelas apa manfaatnya untuk rakyat.

Hambalang, habis makan buang tulang. Oh iya, masih soal politik hambalang, kita juga perlu mengintip dan menguntit proyek-proyek pembangunan nun jauh dari metropolis Jakarta. Kalau sulit menelusuri jejak-jejaknya, setidaknya siapkan saja kamera atau smartphone untuk sekadar berselfie. Termasuk pula jangan melewatkan sesi-sesi berselfie di JMP yang baru diresmikan.

Kalau sudah puas, mari kita berselfie ria di sepanjang jalan trans Pulau Seram dengan latar jembatan-jembatan putus yang mangkrak bertahun-tahun. Atau sempatkan juga ke Pulau Buru, Kei, Yamdena dan Aru. Sambil berselfie di jembatan putus, jangan lupa memotret bagaimana rakyat berjerih tertatih-tatih menjaga jiwa mereka dalam kubangan hidup miskin di tengah lalu lalang fortuner dan pajero para pejabat yang menyambangi mereka hanya untuk sekadar menyatakan "selamat miskin". Karena kemiskinan rakyat punya nilai jual mahatinggi melanggengkan pesta pora berhambalang. Habis makan buang tulang.

Anti pembangunan? Tidak. Justru kita harus tetap kritis pada setiap detail program pembangunan dengan orientasi jelas apa visi dan bagaimana implementasinya. Tanpa itu, bersiap saja menikmati tulang yang dagingnya habis digerogoti para pelahap anggaran negara (yang terkumpul dari butiran-butiran keringat pajak rakyat yang kerja, kerja, kerja). Mungkin JMP bisa menjadi jargon baru kita agar tidak silau dengan proyek-proyek mercusuar pembangunan. Yang kumaksud bukan jembatan itu tapi "Jang Makang Puji" agar nalar dan nurani kerakyatan kita tidak ditumpulkan dan dilumpuhkan demi "tulang" yang terpaksa kita jilat ramai-ramai karena tak lagi berdaging.
Read more ...

Tuesday, April 5, 2016

Jembatan

Presiden Joko Widodo telah meresmikan Jembatan Merah Putih (JMP) pada 4 April 2016. Sebagai orang Ambon aku turut bangga. Tapi itu hanya jadi kebanggaan semu jika tidak disertai kesadaran akan fungsi esensial suatu jembatan. Jembatan adalah penghubung dua bagian yang terpisah yang sulit dijangkau. Dengan perkataan lain, ada ceruk yang dalam atau kesenjangan yang curam sehingga dua bagian terpisah tadi sulit dihubungkan. Di situlah jembatan sebagai penghubung diperlukan.

Dalam perspektif geografis, konteks kepulauan Maluku memang memerlukan sarana penghubung. Sarana penghubung itu tidak harus jembatan. Masyarakat kepulauan Nusantara sudah sejak berabad-abad lampau membangun sarana penghubung antarwilayah, antarkomunitas dan antarkebudayaan bukan dalam wujud jembatan fisik tapi transportasi laut, yaitu kapal layar dan perahu. Sarana penghubung inilah – yang jangkauannya melebihi jembatan terpanjang manapun di dunia – telah melahirkan beragam bentuk interaksi sosial, beraneka model hibridisasi tradisi dan kebudayaan, serta membangun peradaban yang heterokultural. Faktor-faktor itulah yang menjadi karakteristik masyarakat kepulauan yang terbuka dan kaya corak warna budayanya.

Dengan perspektif geografis tersebut maka dari sudut kemanfaatannya, fungsi JMP tidaklah terlalu signifikan sebab “kesenjangan” – jika bisa disebut demikian – sebenarnya sudah lama terjembatani oleh sarana penghubung perahu layar, feri penyeberangan Galala-Poka dan jalur darat mengitari setengah badan dalam Pulau Ambon (jika tujuannya ke airport atau negeri-negeri selanjutnya hingga ke Tanjung Alang). Maka kemungkinan signifikansi JMP adalah seputar efisiensi waktu, penghematan bbm, dan landmark Pulau Ambon (menggantikan eksotisme Teluk Ambon sebagaimana yang digambarkan dengan sentimentil dalam syair lagu “Amboina Bay”).

Dari perspektif sosiohistoris dan kebudayaan, kemajemukan masyarakat selalu membutuhkan jembatan komunikasi yang tidak mesti berwujud konstruksi fisik tapi konstruksi ide. Dari perspektif sosiohistoris, JMP ini seolah-olah menjadi simbol penghubung antara dua jazirah (Leihitu dan Leitimor) yang sudah sejak zaman kolonial Belanda dipetakonflik sebagai dua wilayah dengan oposisi biner Islam-Kristen. Oposisi biner tersebut kemudian merambah menjadi konstruksi kesadaran ide budaya dan identitas agama yang selalu ditempatkan secara konfrontatif satu terhadap yang lain, terutama sejak masa singkat Pendudukan Militer Jepang yang mengguratkan oposisi biner keagamaan itu sebagai warisan hingga kini.

Apakah dengan begitu JMP menjadi signifikan fungsinya jika ditelisik dari perspektif sosiohistoris dan kebudayaan? Aku rasa tidak terlalu signifikan juga. Jazirah Leihitu dan Jazirah Leitimor punya sejarah panjang perjumpaan yang diwarnai oleh berbagai periode historis yang bervariasi, peristiwa-peristiwa politik yang dinamis dan komunikasi budaya yang dialektis-fungsional.

Beberapa waktu lalu, aku bertandang ke Negeri Wakal di Leihitu. Di sana aku bertemu dan berbincang-bincang dengan beberapa sesepuh masyarakat. Mereka tahu aku berasal dari Naku, salah satu negeri di Leitimor. Yang membuatku kagum dan takjub adalah mereka sama sekali tidak menggubris oposisi biner yang kerap digembar-gemborkan dalam catatan-catatan sejarah kolonial. Mengapa? “Katong ini sebenarnya punya hubungan moyang-moyang. Tagal itu katong ini basudara,” demikian ujar seorang sesepuh Wakal kepadaku seolah menjawab pertanyaan mengapa tadi. Jawaban sederhana tapi bernas tadi dengan segera menegaskan bahwa “jembatan kebudayaan” antara dua wilayah yang kerap digambarkan senjang hanya karena berbeda agama sudah lama terbangun kokoh dalam ingatan-ingatan kolektif masyarakat. Narasi yang sama yang aku dapatkan ketika melakukan penelitian di Naku tahun 2000 saat Ambon sedang berada pada titik nadir konflik sosial.

Catatan kecil ini sama sekali tidak berpretensi mereduksi pentingnya JMP. Itu tak lagi penting karena jembatannya sudah diresmikan dan siap pakai, kendati signifikansi JMP sekali lagi ditentukan oleh beragam interes baik dari pihak pemprov, pemkot, berbagai pemangku kepentingan dan sudah pasti masyarakat penggunanya. Tentu saja, adalah non-sense jika proyek miliaran rupiah ini hanya didasarkan pada alasan efisiensi waktu menuju airport atau kampus Unpati. Teman-temanku yang kuliah di Unpati dulu selalu bangga menyebut bahwa mahasiswa paling keren di Indonesia ini ya cuma mahasiswa Unpati karena pergi-pulang kuliah naik feri. Tentu saja itu bagi mereka yang tinggal di Leitimor dan kota Ambon, tapi tidak bagi yang tinggal di Leihitu dan Baguala.

Peresmian JMP ini dan penggunaannya seyogyanya dimaknai lebih jauh untuk melihat berapa banyak (lagi) kesenjangan-kesenjangan antarwilayah kepulauan di Maluku yang perlu dijembatani secara proporsional dan eksistensial. Pertumbuhan ekonomi kota Ambon telah menarik gelombang investasi dan manusia yang massif. Sementara itu kelangkaan lahan makin menjadi isu penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Komposisi demografi kota dan pulau Ambon yang kian majemuk turut memicu kesenjangan antarbudaya yang mesti disertai dengan membangun konstruksi ide dan praksis multikulturalisme sebagai jembatan komunikasi lintas budaya. Belum lagi memperhitungkan proyeksi dan signifikansi Henahetu yang secara sosiologis punya pengaruh besar bagi perkembangan kota Ambon tapi secara administratif masih tersekat karena berada pada wilayah otoritas pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kita masih bisa menambah deretan panjang kesenjangan di Maluku yang membutuhkan “jembatan-jembatan” ideologis dan antropologis. Setidaknya agar kita, orang Maluku, tidak hanya terpasung pada pesona-pesona kemegahan fisik proyek-proyek pembangunan lantas malah rapuh dalam pemaknaan pembangunan itu sendiri.

Presiden Joko Widodo sudah meresmikan JMP. Kini saatnya kita, orang Maluku, membuktikan bahwa itu bukan sekadar landmark untuk dipuja-puji dan menjadi arena selfie belaka. Namun menjadi simbol dari kekayaan khazanah kebudayaan Maluku yang sudah terbukti menjadi simpul perjumpaan berbagai kebudayaan dan peradaban manusia. Menjadi Maluku adalah menjadi manusia lokal dengan perspektif global dan daya komunikatif berjangkauan lintas budaya. Tampaknya, jauh sebelum Manuel Castells menelorkan tesisnya tentang “network society”, para leluhur kita sudah berabad-abad membangun kebudayaan sebagai network society dengan rasionalitas zamannya. Hanya saja kita kemudian selalu dilumpuhkan oleh nalar dan praksis pembangunan yang berideologi monolitik dan monopoli. JMP hanya tanda kecilnya. Kita perlu pembuktian tanda besarnya: bertahan dalam era network society dan glokalisasi kebudayaan, serta menjadi masyarakat komunikatif.
Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces