Aku menulis maka aku belajar

Thursday, August 17, 2017

Catatan di Ufuk 72

Setiap buku punya cerita. Setiap buku punya logika. Cerita adalah pantulan pengalaman kehidupan dalam rangkaian momen-momen kesejarahan. Logika adalah gerak nalar untuk menjernihkan setiap momen tersebut. Simpul keduanya membentuk olah interpretasi yang melibatkan unsur dan aktor yang jamak. Dengan demikian, pembacaan terhadap satu buku pada hakikatnya adalah gerak hermeneutis memahami dunia-buku itu dan dunia sang pembaca buku itu. Itulah yang membuat buku mempunyai "roh"-nya sendiri, yang bergentayangan meninggalkan raga penulis/aktor untuk merasuki dunia-dunia baru pembaca yang menjadi fabrikasi wacana yang unik.

Rabu, 16 Agustus 2017, Lembaga Penelitian (Lemlit) UKIM menggelar acara peluncuran buku bertajuk "Inspirator dari Timur: Jejak Pemikiran dan Perjuangan Johannes Latuharhary dan Johannes Leimena" (UKIM Press 2017). Dalam konteks pendidikan tinggi, acara semacam ini sudah lazim. Tidak ada yang unik. Tetapi buku ini unik, dan karenanya momentum peluncuran buku ini besok, sehari sebelum peringatan Proklamasi Republik Indonesia ke-72, menjadi momentum yang unik. Apa uniknya?

Muatan buku ini bukanlah tulisan-tulisan mutakhir, tetapi bukan berarti bisa dianggap usang. Pada tahun 1995, 1996 dan 1997, secara berturut-turut UKIM menggelar Kuliah Memorial (Memorial Lecture) untuk beberapa tokoh pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia asal Maluku. Profesi dan peran mereka beragam tapi komitmen mereka untuk mengukuhkan Indonesia merdeka adalah satu.

Tahun 1995 Kuliah Memorial dimulai dengan membahas "Dua Johannes" (Latuharhary dan Leimena), 1996 membahas E.U. Pupella dan Hamid bin Hamid, dan 1997 membahas J.B. Sitanala dan Duba Latuconsina. Ada semangat yang besar bahwa selepas acara itu seluruh materi yang dipresentasikan akan diolah untuk dipublikasikan. Namun, cita-cita itu pupus seiring dengan gonjang-ganjing konflik sosial yang meluluhlantakkan masyarakat Ambon/Maluku selama 1999-2005. Kampus UKIM tak luput dari dampak konflik. Sebagian besar gedung hangus terbakar dan hancur beserta isinya, termasuk arsip Kuliah Memorial tersebut.

Lama sekali peristiwa Kuliah Memorial itu hanya menjadi cerita-cerita dari mulut ke mulut dan sekadar ingatan bersama dari orang-orang yang pada tahun-tahun itu terlibat dalamnya. Sampai kemudian pada awal tahun 2017, ada seorang alumnus (yang tahun 1995 adalah mahasiswa peserta acara Kuliah Memorial) yang menemukan kembali bundel materi Kuliah Memorial "Dua Johannes" di antara tumpukan koleksi pustaka pribadinya. Arsip itu kemudian diserahkan ke pihak Lemlit UKIM, yang kemudian memutuskan untuk mengetik ulang, menyunting dan menerbitkannya tepat sehari sebelum peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-72.

Pilihan momentum tersebut bukan tanpa alasan. Alasan yang utama adalah kedua Johannes ini (Latuharhary dan Leimena) adalah dua aktor sejarah yang turut menyumbang memberi isi "keindonesiaan" sebagai nasionalitas yang jamak. Nasionalitas semacam itu menolak determinasi konsensus kebangsaan yang hanya berpijak pada adagium basi "mayoritas-minoritas". Keduanya mampu memberi argumentasi yang kokoh dalam perdebatan sengit bersama-sama dengan perwakilan kelompok-kelompok sosial-politik-agama Nusantara bahwa pilihan mengindonesia tidak bisa dan tidak boleh disandarkan pada arogansi identitas (etnis dan agama) serta tunduk pada hegemoni monarkhi. Pilihan mengindonesia adalah pada "res-publica", yang serta-merta menjadikan Indonesia sebagai simpul kesepakatan bernegara.

Itulah yang menjadikan buku ini unik. Meskipun berisi catatan-catatan reflektif mengenai kedua Johannes tersebut yang dipaparkan pada tahun 1995, namun tetap terkandung "roh" yang menggerakkan nalar dan praksis keindonesiaan saat ini (2017 ~ 22 tahun kemudian) untuk menjernihkan kembali kesepakatan mengindonesia itu berhadapan dengan kecenderungan arogansi kekuasaan yang berupaya memangkas identitas jamak Indonesia hanya menjadi bonsai identitas monolitik di atas pijakan pseudo-logika "mayoritas-minoritas".

Rabu, 16 Agustus 2017, catatan-catatan reflektif mengenai "Dua Johannes" ini akan dipublikasikan dan ditanggapi oleh beberapa pihak. Besar harapan, publikasi buku ini akan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk kembali merefleksikan dan menyelami kedalaman makna dan hakikat "menjadi Indonesia" yang pernah disepakati tahun 1945. Besar harapan pula, memasuki usia 72 tahun "menjadi Indonesia" nanti tanggal 17 Agustus 2017, kita tidak hanya meriah dengan lomba makan krupuk, balap karung atau panjat pinang; atau hanya secara formalitas mengikuti upacaranya. Tapi juga mampu menebarkan harapan bahwa angka 72 bukanlah senja melainkan ufuk yang mengarahkan visi kebangsaan kita jauh ke masa depan, serta tidak mengubur cita-cita kemerdekaan itu hanya demi sebutir biji kepentingan kekuasaan yang pongah dan tamak.

Salam Indonesia!
Read more ...

Monday, July 31, 2017

Walang Pekabaran Injil

Undangan dari Ketua Klasis Pulau Ambon Utara dan Ketua Majelis Jemaat Rumahtiga untuk berbagi dalam forum diskusi jemaat Walang PI (29/07), beta terima dengan "antusias" dan "malu hati". "Antusias" karena forum diskusi ini sudah berumur lama dengan melibatkan para pendeta, majelis jemaat dan warga jemaat. Jadi sifatnya terbuka dan informal tapi serius. Untuk itu materinya perlu disiapkan dengan baik sesuai tema yang disodorkan. "Malu hati" karena semestinya forum-forum diskusi semacam ini lebih hidup dan dinamis dalam lingkungan akademis seperti kampus. Kenyataannya, menggelar diskusi informal tapi serius dan konsisten di kampus ternyata sulit sekali. Ini impresi sementara beta. Jadi anggaplah lebih bernuansa subjektif.

Diskusi berjalan seru dan menggairahkan kendati ditemani guyuran hujan lebat. Itu pula yang justru "memberi angin" bagi kami untuk melanjutkan obrolan hingga sempat membuat moderator, Dr. Agus Kastanya, agak kewalahan membatasi percakapan yang terus mengalir seiring derasnya hujan di luar.

Beta cukup puas dengan dinamika diskusinya. Setidaknya dari situ beta menimba banyak wawasan berharga, terutama dari peserta yang bukan pendeta, mengenai isu utama diskusi. Oh ya, Walang PI kali ini kami membahas tentang "Misiologi Masyarakat Urban: Tantang-Jawab GPM". Dengan isu atau tema itu, perhatian lebih dipusatkan pada memahami realitas pembangunan jemaat dalam konteks masyarakat urban di Kota Ambon dengan seluruh dampak derivatifnya pada berbagai bidang. Pada titik-titik tertentu beberapa isu telah digarap dalam proses penyusunan renstra jemaat. Namun, pada titik-titik lain ada sejumlah dinamika konteks yang membutuhkan penanganan "darurat" yang mesti ditindaklanjuti secara taktis dan kreatif dalam sinergitas jemaat-jemaat dan klasis.

Hal menarik lain yang menantang adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh peserta (yang didominasi warga jemaat GPM Rumahtiga) sangat kuat mengindikasikan perlunya pendekatan pelayanan yang komprehensif dan humanis. Maksudnya, menurut mereka, persoalan-persoalan tertentu tidak bisa ditangani semata-mata dengan selalu merujuk pada legal-standing aturan gereja sebab membutuhkan fleksibilitas atau keluwesan dalam menanggapinya. Landasannya adalah perspektif dan praksis humanisme (kemanusiaan).

Ini tampak misalnya pada kasus ibu Mien Rahakbauw di Hatu yang menderita kurang gizi tanpa mampu berbuat apa-apa karena kondisi hidup yang sangat miskin. Pelayanan kepada ibu MR tidak sempat dilakukan karena ada tarik-menarik alasan bahwa ibu MR bukan anggota jemaat setempat. Atas laporan dari seorang pemuda yang juga pegiat media, Klasis Ambon Utara bersama beberapa KMJ mengambil langkah sigap untuk menangani masalah ibu MR sampai membawanya ke rumahsakit untuk mendapat penanganan medis yang memadai serta menjamin dukungan finansial kesehatannya.

Itu contoh kasus yang kemudian menggiring diskusi kami lebih dalam menyelisik makna, perspektif dan praksis misi kristiani GPM saat ini. Banyak isu-isu lanjutan yang pada akhirnya terbuka untuk dibincangkan bersama dalam forum diskusi berikutnya. Yang jelas, kegairahan peserta untuk bincang-bincang "sersan" semacam ini penting terus dihidupkan untuk menangkap kegelisahan bersama yang pada gilirannya dapat mewujud dalam aksi-aksi kemanusiaan bersama.

Salut untuk Walang PI Jemaat Rumahtiga.

*Terima kasih untuk putriku, Kailani (3 thn), yang telah menemani selama diskusi sebagai peserta termuda dan menyimak dengan tekun*
Read more ...

Friday, July 21, 2017

UKIM: Kampus Tanpa "Jantung"

Satu semester sudah berlalu. Ada banyak pengalaman menarik dalam proses belajar bersama mahasiswa setelah 5 tahun vakum mengajar karena tugas studi. Dalam proses belajar-mengajar satu semester beta juga belajar bahwa banyak perubahan yang terjadi dibandingkan 2009-2010 saat belum pergi studi.

Hal yang paling menarik sekaligus menggelisahkan adalah perubahan besar karakter akademik mahasiswa yang indikator paling jelas bisa dilihat dari kemampuan menalar dan mendialogkan nalarnya dengan sejumlah referensi (literatur). Beta melihat setidaknya dua faktor penyebab:

[1] Gempuran gaya hidup berandroid jelas telah mengikis nyaris habis kemampuan mahasiswa (juga dosen?) untuk tahan bertekun melahap buku-buku referensi dari setiap matakuliah. Ini terlihat dari kegagapan mahasiswa dalam menanggapi suatu isu (bahkan yang paling populer sekalipun) dengan suatu alur nalar yang mumpuni sesuai dengan status yang disandangnya: mahasiswa. Pada setiap jam-jam kosong transisi antar-matakuliah, pemandangan lazim adalah mahasiswa yang bergerombol duduk di area parkiran, atau di tangga-tangga menuju lantai 2-3 gedung fakultas teologi. Yang dilakukan,sejauh beta amati, adalah ngobrol (tukel), mengotak-atik laptop (tidak jelas apa yang dikerjakan dengan laptop itu) dan yang paling banyak adalah "merenungi" androidnya masing-masing sambil sesekali senyum-senyum sendiri. Tidak ada yang tampak membaca buku.

[2] Makin luruhnya tradisi akademik yang dalam dunia kampus ditandai oleh tingginya kekerapan (frekuensi) diskusi-diskusi ilmiah, baik yang dikelola oleh kelompok-kelompok mahasiswa maupun oleh dosen-mahasiswa. Bahkan undangan diskusi di luar kampus pun tak ditanggapi serius. Dampak yang paling kentara dari fakta tersebut adalah lemahnya kemampuan mahasiswa dalam mengartikulasi gagasannya di kelas, termasuk dalam merumuskan pertanyaan dan menangkap ide-ide utama yang bisa diolah sebagai argumentasi dalam menanggapi suatu isu. Penggunaan bahasa (Indonesia) yang blepotan baik secara lisan maupun tulisan, serta miskin kosa-kata, memperlihatkan secara gamblang bahwa aktivitas olah-nalar tidak berjalan seimbang antara mencerap (membaca) dan menceritakan (artikulasi/argumentasi).

Keadaan itu tidak bisa sepenuhnya ditimpakan sebagai kesalahan mahasiswa. Ada hal prinsipil yang turut menyumbang sebagai faktor penyebab memburuknya situasi itu selama bertahun-tahun. Itu adalah KETIADAAN PERPUSTAKAAN DALAM KOMPLEKS KAMPUS UKIM. Sering beta sulit mencerna secara akal sehat mengapa para petinggi kampus tidak melihat hal ini sebagai situasi gawat-darurat (emergency) bagi nafas hidup dan detak jantung aktivitas akademik di kampus. Padahal dimana-mana kita selalu mendengar slogan "Perpustakaan adalah Jantung Universitas".

Kekuatan utama universitas-universitas besar di dunia adalah "jantung yang kuat dan sehat" alias perpustakaan yang hebat. Kehebatan perpustakaan bukan pada kemegahan gedungnya melainkan pada "tali poro" atau isi koleksi literatur yang dimilikinya. Itulah yang menjadi magnet utama mengapa orang memilih studi di suatu kampus.

Ketika tahun 2015 beta menjalani program sebagai "visiting scholar" di Cornell University, New York, Amerika Serikat, rekomendasi yang diberikan oleh promotor dan co-promotor adalah karena Cornell mempunyai perpustakaan terbaik dunia terutama untuk studi Asia Tenggara dan Indonesia (bersaing dengan Universitas Leiden di Belanda dan Australia National University). Perpustakaan Olin-Kroch, salah satu gedung dari 5 gedung perpustakaan utama di Cornell, adalah gedung berlantai 5 yang memuat khusus koleksi Kajian Asia Tenggara dan Indonesia. Lantai dasar berisi naskah-naskah klasik dan arsip. Lantai 1-5 memuat berjubel literatur tentang Indonesia, yang bahkan tidak lagi bisa ditemukan di Indonesia. Tapi itulah yang membuatnya tetap "kuat" dan "unik" karena memiliki "jantung yang sehat". Selain tentu saja tersedianya ruang-ruang diskusi di perpustakaan.

Kenyataan itu menyadarkan beta bahwa persoalan terbesar dan utama membangun tradisi akademik di UKIM, pertama-tama adalah dengan memperkuat "jantung" (perpustakaan) dan menjadikannya sebagai bagian vital dan sentral dalam aktivitas akademik keseharian. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau gedung perpustakaan jauh "ilang-ilang" di Kusu-kusu Sere sana? Beta saja sebagai dosen sejak awal semester sampai akhir semester ini "malas" ke sana meskipun punya kendaraan sendiri. Apalagi yang harus naik angkutan umum. Waktu menunggu angkot lebih lama daripada waktu membaca di perpustakaan Kuser.

Bagaimana mengharapkan mahasiswa membaca dan berdiskusi (tentang isu atau bahas buku) jika kondisi "jantung" dipisahkan dari "tubuh utama"? Bagaimana pula dosen mau merekomendasikan buku referensi (apalagi yang berbahasa Inggris minimal)? Sedangkan untuk yang berbahasa Indonesia saja dosen harus "memaksa" mahasiswa (karena dosen enggan meminjamkannya untuk difotokopi oleh mahasiswa) untuk membeli buku dan mahasiswa memelas agar tidak usah beli buku (dan lebih suka mengisi paket data)? Maka yang termudah adalah menggantungkan harapan pada "tete gugel" untuk mencari informasi dalam rangka membuat makalah tugas. Tak heran, semua makalah mahasiswa, bahkan skripsi dan tesis, penuh dengan catatan-kaki yang diambil dari internet begitu saja dan mengalami "busung lapar" literatur buku-buku teks.

Tahun 1847, untuk menanggapi karya M. Proudhon "Philosophy of Poverty", Karl Marx menulis sebuah risalah bertajuk "The Poverty of Philosophy". Apakah situasi yang sedang dijalani oleh UKIM, yang kehilangan detak jantungnya, saat ini juga sedang mengarah pada "the poverty of philosophy"?

Walahuallam

Read more ...

Ambon Banjir

Setiap kali hujan lebat mengguyur Ambon, foto-foto dan klip-klip video dampak banjir di berbagai wilayah Pulau Ambon pun berseliweran di medsos. Sekadar info bencana atau protes terhadap situasi, termasuk terhadap mereka yang punya kewenangan/kuasa/aparatur untuk mengubah situasi itu, kita tidak tahu pasti.

Ada banyak problem di balik "banjir" dan "tanah longsor", yang sudah jadi wajah suram kebanyakan masyarakat urban di Indonesia (termasuk Kota Ambon). Salah satu yang penting untuk ditanyakan adalah: Apakah ada yang tahu, bagaimana visi-misi pembangunan dan eksekusi program cepat-tanggap bencana, terutama mengenai tata ruang kota dan penanganan banjir, dari pemkot Ambon dan para cagub dan cawagub Maluku?

Setidaknya, jangan hanya spanduk dan banner saja yang "bak jamur di musim hujan" tapi saat hujan seperti sekarang ini malah tidak ada "jamur"-nya (baca: JAMinan URgensi). Setiap kepemimpinan publik harus memiliki sensitivitas untuk menetapkan jaminan urgensi (jamur) sebagai basis kebijakannya setelah melakukan pemetaan masalah dari rakyat/warga yang akan dilayaninya.

Hal itu juga menegaskan bahwa yang sudah terpilih memimpin kota ini dan yang akan maju berkompetisi di Pilkada Gubernur nanti bertanggung jawab memenuhi cita-cita yang dikampanyekan sekaligus membuka jalur-jalur aspirasi bagi persoalan-persoalan publik melalui visi-misi dan program-program pembangunan yang terukur dan realistis.

Kembali ke "banjir". Masih ada yang ingat apa solusi programatik pemkot? Dan apakah ada yang tahu dan bisa berbagi info apa saja yang "dijanjikan" para cagub/cawagub?

Atau kita puaskan diri saja "dibanjiri" janji-janji pembangunan pada "musim kampanye" dan siap siaga mengungsi setiap kebanjiran air di musim hujan?

Read more ...

Thursday, June 22, 2017

Menata Manusia Kota

Ada hal menarik di antara sejumlah isu dan program yang diperdebatkan dalam dua tahap Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta lalu, yaitu perbedaan perspektif mengenai pembangunan. Satu paslon dengan fasih mengelaborasi program-program pembangunan yang lebih konkret mengelola tata ruang kota melalui pembukaan lahan-lahan publik yang dapat menjadi ruang perjumpaan sosial di tengah-tengah atmosfer sosial-ekonomi yang kian pengap.

Sementara paslon kompetitornya bersikukuh ingin “mendekonstruksi” perspektif rivalnya dengan berpijak pada asumsi dasar bahwa pembangunan ibukota ini harus lebih berorientasi pembangunan manusianya. Titik tumpu perspektif semacam itu, dikatakan mereka, adalah pada pembinaan moral dan akhlak. Kendati demikian, orientasi pembinaan moral dan akhlak itu pun tidaklah jelas kecuali dengan mencantelkan begitu saja beberapa terminologi khas keagamaan (tertentu). Meski tampak sepele seolah-olah hanya soal perbedaan sudut pandang dalam visi manajemen pembangunan, namun sebenarnya ada titik temu filosofis dan antropologis pada kedua cara pandang tersebut.

Titik temu filosofis ada pada pemaknaan pembangunan sebagai suatu tindakan eksistensial dan tidak sekadar instrumental. Pembangunan mesti mendapat pembobotan sebagai proses rasionalisasi dan tindakan konstruktif yang dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan dampak dan visi programatik. Di situ pembangunan menjadi sebuah tindakan relasional-eksistensial antara manusia (sebagai individu dan masyarakat) dengan kosmos (dunia semesta).

Titik temu antropologis dapat ditemukan pada pemaknaan manusia sebagai subjek yang berpikir dan membangun dengan menggunakan seluruh perangkat ideologis dan kebudayaannya. Di situ dimensi pluralitas yang mencirikan kemanusiaan dan peradabannya mesti dipertimbangkan secara serius agar relasi-relasi berkeadaban tidak tergelincir menjadi konflik-konflik kepentingan dan politik identitas.

Dua perspektif dalam implementasi strategi pembangunan yang diwacanakan dalam perhelatan debat cagub/cawagub DKI Jakarta tersebut akan digunakan sebagai lensa amatan terhadap dinamika pembangunan Kota Ambon pasca terpilihnya para pemimpin kota ini.

Ambon Kota Multikultur
Dua sejarawan mencatat dalam artikel-artikel mereka bahwa setidaknya sejak abad ke-17, masyarakat Ambon memiliki postur sosial-budaya yang majemuk. Gerrit Knaap dalam artikelnya “A City of Migrants: Kota Ambon at The End of the Seventeenth Century” mengulas tentang perkembangan Kota Ambon dalam kurun 130 tahun pertama serta gerak perubahannya menjadi kota multirupa (a non-Ambonese city). Kendati ada persamaan ciri dengan kota-kota lain pada awal periode kolonial namun tetap dapat ditemukan keunikannya sendiri. Sementara Richard Leirissa dalam tulisannya bertajuk “The Bugis-Makassarese in the Port Towns: Ambon and Ternate through the nineteenth century” secara lebih spesifik menyelisik aktivitas dan keberadaan para pedagang dari Sulawesi Selatan yang telah mengunjungi Maluku sejak abad ke-17. Penaklukan Makassar oleh VOC pada pertengahan abad ke-17 mengakhiri masa emas perdagangan Bugis-Makassar di Maluku. Namun sejumlah kecil kelompok etnis ini masih tinggal di Ambon dan Ternate, juga pulau-pulau lain. Leirissa menyelisik struktur komunitas-komunitas Bugis-Makassar di Kota Pelabuhan Ambon dan Ternate sepanjang abad ke-19.

Catatan historis dua sejarawan tersebut memperkuat asumsi umum bahwa postur sosial-budaya-politik-ekonomi masyarakat Ambon memang sudah lama terbentuk sebagai masyarakat urban multikultur. Stagnasi antropologis dan politis kemudian terjadi sejak era Indonesia merdeka tahun 1945 dan selanjutnya. Sentralisasi kekuasaan politik-ekonomi negara-bangsa baru yang digawangi oleh duet Soekarno-Hatta secara ideal mampu mewujudkan masyarakat imajinatif Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik. Pada era pasca Soekarno-Hatta, yang lebih dikenal sebagai Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, ada tendensi politik yang kian menguat untuk melakukan simplifikasi kemajemukan tersebut melalui program hegemonik penyeragaman bahkan dari cara berpikir atau ideologi.

Konsekuensi utama dari dua rezim tersebut adalah suatu konstruksi kesadaran dan realitas sebagai yang serba-tunggal dan monolitik. Diferensiasi sosial didaku sebagai ranah tabu yang bisa mengancam stabilitas nasional. Tabu itu kemudian meledak dalam berbagai ekspresi politik identitas ketika gelombang besar reformasi dan demokratisasi menyapu seluruh bangunan politik normatif yang pernah megah berjaya selama 32 tahun Orde Baru. Konstelasi sosial-politik pasca Reformasi yang terus bergolak dalam euforia demoratisasi pun dihadapi secara ambigu oleh para pemimpin republik ini. Suatu fenomena ambiguitas politik yang tak pernah ada presedennya sehingga menimbulkan turbulensi sosial karena postur politik yang masih kuat bertendensi patron-klien.

Apa yang kita saksikan belakangan ini adalah alih-alih keluar dari jebakan politik identitas kita malah terus memainkannya sebagai posisi dan kekuatan tawar untuk berebut “kue” kekuasaan yang kian menggoda dengan tuntutan otonomi daerah dan demokrasi patronase. Oleh karena itu, sudah menjadi pemandangan dan berita umum bahwa rebutan kekuasaan itu terutama memuncak pada momentum lima tahunan pemilihan kepala daerah (pilkada) dimana pengajuan visi-misi calon pemimpin menjadi salah satu indikator utama realibilitas kepemimpinan vis-à-vis realitas situasi problematik daerahnya. Bahkan nyaris sulit dilacak adanya good-political-will untuk saling adu argumentasi mengenai realitas konteks dan capaian-capaian terukur yang diharapkan dapat mengatasi isu-isu problematik secara kontekstual.

Menggumuli Perspektif Pembangunan Kota Ambon
Penghadapan secara kritis realitas Pilkada Jakarta (dan hasilnya) dengan ekspektasi kepemimpinan politik dan/atau pemerintahan Kota Ambon, bukanlah hal yang mengada-ada. Seperti sudah disebutkan bahwa refleksi sosial-politik mengenai proses Pilkada Jakarta sebagai contohnya, memunculkan dua titik temu yang patut dipertimbangkan secara serius: titik temu filosofis dan titik temu antropologis.

Pertimbangan atas kedua titik temu tersebut sangat urgen dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi pragmatisme politik dan pembangunan. Sikap pragmatis secara politis sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat urban seperti Ambon karena dinamika perubahan dan pembangunan yang makin mendesak orang untuk lebih berpikir dan bertindak serba instan. Hal itu turut distimulasi oleh perkembangan teknologi informasi-komunikasi yang kini terus-menerus mengindoktrinasi “budaya instan” (speed culture) dalam setiap aktivitas keseharian, bahkan telah menjadi gaya hidup masyarakat urban. Psikologi sosial massa pun digempur bertubi-tubi oleh gelombang berita daring (online) yang diserap tanpa dibaca apalagi dipahami substansinya terlebih dulu. Kita sedang menjadi network society (Manuel Castels) yang cepat merespons apa saja tetapi lamban berpikir secara refleksif dan mendalam. Tak heran, relasi-relasi sosial dan relasi-relasi kuasa pun menjadi liar karena lebih reaktif ketimbang refleksif.

Kepemimpinan masyarakat urban sekompleks Kota Ambon – dimana terjadi pula overlapping of power antara ranah kuasa pemerintah kota dan pemerintah provinsi (Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku) – pada kedua titik temu tersebut tidak bisa berjalan secara pragmatis belaka. Refleksi filosofis dan antropologis dibutuhkan agar gerak pembangunan sosial-budaya-politik-ekonomi tidak semata-mata bertumpu pada hitung-hitungan matematis anggaran proyek pembangunan sambil mengabaikan pembangunan manusia kota itu sendiri. Pengabaian aspek multikulturalisme dalam proses pembangunan masyarakat urban Kota Ambon hanya akan berujung pada penciptaan enclaves segregatif berbagai ekspresi politik identitas, yang pada gilirannya membentuk pola-pola “kampungisasi” dalam penataan wilayah urban kota ini.

Pada konteks yang kompleks semacam itu dibutuhkan penguatan kesadaran bahwa proses pembangunan bukanlah semata-mata gawe-nya para teknokrat di lembaga-lembaga pemerintahan kota dan provinsi. Lebih jauh, dengan tumpuan titik temu filosofis dan antropologis tersebut kepemimpinan di daerah ini – baik kota maupun provinsi – membutuhkan suatu kajian serius yang oleh Van Peursen, filsuf Belanda, disebut sebagai “strategi kebudayaan”. Seperti apakah strategi kebudayaan itu? Jawabnya akan ditentukan oleh seberapa serius konstelasi sosial-budaya masyarakat Kota Ambon dicermati melalui lensa perspektif multikulturalisme yang semestinya melibatkan seluruh stakeholders pembangunan bagi penguatan kesejahteraan sosial. Jika tidak, secara fisik kita memang tinggal di ranah geografis yang disebut “kota” tapi mentalitas kita sebenarnya belum siap beranjak menuju pada realitas masyarakat urban dimana pluralitas dan multikulturalisme adalah keniscayaan absolut untuk keluar dari perangkap politik identitas yang absurd.

*Harian AMBON EKSPRES, 21 Juni 2017*

Read more ...

Saturday, June 3, 2017

Untuk Anakku

Untuk Anakku

Satu lagi ceruk telah kau lampaui...
Ina-Ama bangga dengan apa yang kau capai
Suatu hari kelak adikmu pun mengikuti

Masa depanmu membentang bagai laut biru
Tantangannya bergolak bagai ombak
Lihat tanuar dan jadilah bijak

Ina-Ama dan Kailani menyemat asa
Kau tumbuh makin dewasa
Jernih nalar
Bela rasa
Kokoh raga
Beriman setia

Kainalu, kau adalah ombak laut
Menghantam karang tanpa takut
Menemani nelayan saat melaut
Menjadi tautan harapan yang tiada surut

2062017

Read more ...

Tuesday, May 30, 2017

Darurat Kebangsaan

Pemerintah Filipina memberlakukan status Darurat Militer di Marawi. Perang pun pecah, mengusir penduduk Marawi ke tenda-tenda pengungsian, menjegal kerinduan anak-anak untuk belajar dengan tenang-damai di sekolah, mendepak orang-orangnya  dari tempat-tempat pekerjaan mereka. Saudara-saudara ingin tahu rasanya? Tanyakan itu kepada rakyat Maluku, rakyat Poso, rakyat Papua dan rakyat Aceh. Berbahagialah saudara-saudara yang tiada pernah mengalaminya. Jangan sekali-kali pernah bermimpi ingin merasakan dan mengalaminya.

Marawi berjarak tak jauh dari Indonesia. Tapi "angin"-nya sudah berhembus kuat menggoyang rekatan kebangsaan kita. Jangan naif menganggap terorisme bisa ditangkal hanya dengan rangkaian kata berlembar-lembar dalam formula RUU Anti-Terorisme. Kecenderungan untuk meneror (membuat liyan takut) sesungguhnya ada dalam diri setiap manusia ketika ia merasa nyaman dengan kuasa dominasi atas liyan yang dimilikinya. Kuasa yang pongah mempesona hingga ada yang tak ragu menancapkan paku-paku kebencian di otak anak-anak hingga mereka tak segan berseru "bunuh Ahok" dalam langgam nada menyambut hari yang suci di bulan Ramadhan. Ya, seruan bengis yang meluncur dari mulut-mulut mungil, yang bahkan mungkin tak tega menatap kucuran darah dari leher ayam yang digorok untuk digoreng menjadi santapan.

Paku-paku kebencian itu kini sudah telanjur menghujam dalam, mematikan syaraf-syaraf nurani hingga anak-anak akil-balik yang sedang bergolak jiwa mencari pengakuan jatidiri di balik panji-panji geng motor, tak segan membacok siapa saja tanpa alasan. Kecuali alasan memuaskan hasrat memangsa sesamanya manusia. Itu wajah teror sehari-hari kita saat ini.

Tak usah menunggu "Darurat Militer" karena jika nurani kita jeli maka kita bisa merasakan bahwa kita sedang memasuki goncangan kebangsaan yang sangat kritis alias gawat darurat. Goncangan kebangsaan yang dimulai dari membiarkan pikiran dan rasa kebencian atau permusuhan bergerak liar di dunia maya. Lantas, menggumpal dalam bentuk-bentuk perilaku penuh kekerasan di dunia nyata, karena menganggap semua yang berbeda adalah ancaman bagi dirinya dengan seluruh atribut identitas yang melekat - entah etnis, agama, maupun afiliasi ideologi politik.

Ruang-ruang virtual menjadi arena menabur benih-benih kebencian dan cemoohan tanpa batas. Simbol-simbol negara diinjak-injak dan dihina, kemajemukan dikafirkan oleh doktrin-doktrin agama dan politik yang monolitik. Tumpah-ruah segala hujatan seolah bisa menggantikan Tuhan yang menjatuhkan palu penghakiman "sesat" - sesat agama, sesat pikir, sesat ideologi.

Apakah situasi gawat-darurat ini akan kita biarkan berlarut-larut membuat kita hanyut dalam hempasan arus kebencian, keserakahan kuasa-harta, dan kekerasan demi kekerasan yang menggerus etika kebangsaan "menjadi Indonesia" yang dengan susah-payah kita jaga dan rawat selama ini?

Read more ...

Saturday, May 27, 2017

SAHUR

Setiap pagi mendengar ajakan sahur setelah adzan subuh, menarik ingatanku ke masa kecil di Malang. Dilahirkan di Surabaya, aku menjalani masa kecil dan remaja, hingga lulus SMA, di kampung Bareng, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang. Aku dan kedua adik tinggal bersama Opa-Oma. Orangtua kami bekerja di Kalimantan Selatan.

Di antara banyak pengalaman, ada pengalaman berkesan selama tinggal di kampung Bareng. Setiap bulan puasa, teman-teman di kampung Bareng selalu mengajak berkeliling sambil "kotekan", menabuh ember, memukul kentongan dan kaleng bekas, sambil melilitkan sarung di leher dan berteriak bersahutan "sahur, sahur" pada titik-titik perhentian tertentu. Kampung Bareng adalah kampung urban padat penduduk dengan gang-gang kecil yang saling berhubungan sehingga nyaris tidak ada yang namanya "gang buntu".

Kelompok sahur di sekitar kampung kami terbagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan umur. Dalam kelompok-kelompok itu aku bertemu dengan banyak teman "Sekolah Minggu". Kami menikmati suasana itu sebagai suasana hiburan dan pertemanan, karena sehari-hari kami memang adalah teman-teman sepermainan: sepedaan, layangan, nekeran, umbulan, sambil sesekali mencari belut di petak-petak sawah pinggiran kampung. Lagipula, suasana permainan bersama semacam itu, kala itu, merupakan saat yang paling menghibur dan mengasyikkan ketimbang nonton tivi yang hanya ada satu saluran resmi - TVRI - dengan selingan "siaran niaga" yang itu-itu saja.

Karena yang dibunyikan bukan "nada-nada agamis" maka tidak ada syair yang perlu dilafaskan bersama. Hanya "kotekan" alias bunyi-bunyian yang dihasilkan dari benda-benda yang dipukul (ember, kaleng, kentongan bambu). Maka bunyi-bunyian tanpa syair itu menjadi harmoni yang memecah kesunyian dini hari seputar kampung. Suara yang keluar dari mulut kami hanya teriakan "sahur, sahur" sambil sesekali gelak tawa. Harmoni bunyi tanpa syair dan karenanya bebas tafsir, karena bunyi itu diproduksi oleh semua dan menjadi milik semua, dengan satu misi bersama: membangunkan warga untuk sahur. Maka "kotekan" sahur menjadi tindakan bersama warga Bareng (apapun agamanya). Suatu tindakan kebudayaan yang melangkaui matra ritualistik internal saudara-saudara Muslim yang menjalani ibadah puasa.

Setelah puluhan tahun meninggalkan Kota Malang, beberapa kali sempat singgah dan bertandang ke kampung Bareng. Sempat pula bersua beberapa teman bermain dulu sambil bertukar cerita tentang ingatan bersama yang rajutannya tetap merekatkan hubungan persahabatan kami sebagai warga kampung, kendati saat ini sudah banyak yang tinggal di luar Bareng. Tentu saja, kampung Bareng dan warganya sudah banyak yang berubah. Gang-gang kecil masih ada meski tampak seolah-olah menyempit di mataku. Mungkin juga karena himpitan rumah-rumah yang kian memadati celah-celah tersisa. Tidak banyak lagi orang Bareng yang kukenal kecuali segelintir yang dulu tergolong senior yang masih hidup dan krasan di Bareng.

Kota Malang kini kian padat dengan aneka manusia dan kendaraan, juga perubahan jalur-jalur lalu-lintas yang beberapa kali sempat membuatku kesasar. Apalagi sudah ada beberapa lokasi wisata yang besar di Kota Batu, kota tetangga Malang. Tapi bagiku "Malang pancet mbois". Selamat menjalani ibadah puasa.

Salam satu jiwa!

Read more ...

Didin dan Belitan Cacing Sonari

Tampaknya hukum dan aparat hukum di negara ini makin menjauh dari rasa keadilan sosial. Hukum dan aparat hukum bak macan yang garang mengaum menakuti rakyat kecil tapi sesungguhnya macan ompong untuk "mengigit" para penjahat kelas kakap.

Fakta itulah yang sedang dijalani oleh Didin, seorang pekerja serabutan di Bogor. Sehari-hari dia adalah penjual jagung bakar hingga suatu hari ditangkap dengan tuduhan merusak kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tuduhan merusak hutan ditimpakan pada Didin yang suatu hari memasuki hutan untuk mencari cacing sonari. Aktivitas mencari cacing sonari ini sudah sering dilakukan oleh warga desa sekitar karena jenis cacing ini biasa dikonsumsi sebagai "obat tradisional" (tipus, demam). Hal itu diakui oleh sejumlah peneliti ekologi.

Namun, tuduhan yang ditimpakan oleh polisi hutan taman nasional kepada Didin sangat ganjil. Pasalnya, Didin dituduh merusak kawasan taman nasional itu (penebangan pohon) seluas 35 hektar karena aktivitasnya mencari cacing sonari. Lebih aneh lagi, tidak ada tersangka lain selain Didin. Bisa dibayangkan, ada seorang petani miskin yang mampu menebang pohon di kawasan hutan seluas 35 hektar seorang diri hanya dalam waktu 2 minggu?

Pihak polisi hutan menyatakan bahwa Didin mempunyai "kaki-tangan" sekitar 40 orang yang digerakkan untuk menebang pohon pada kawasan hutan seluas 35 hektar. Tapi hanya Didin yang ditangkap bahkan tanpa barang bukti apapun. Adison, kepala polisi hutan taman nasional, menyatakan bahwa Didin mencari cacing sonari dengan cara menebang pohon-pohon karena cacing itu waktu kecil masih di atas pohon, nanti waktu besar baru jatuh ke tanah. Penjelasan yang bagi saya sangat absurd.

Padahal menurut Didin, untuk mencari cacing sonari tidak perlu sampai masuk jauh ke dalam hutan apalagi menebang pohon karena cacing sonari bisa didapatkan di akar-akar tanaman pakis. Cukup mencabut tanaman pakis lalu mengais bagian akarnya maka bisa didapat cacing sonari di situ.

Tentang tuduhan kepadanya, Didin pun tak mengerti. Suatu hari dia diminta oleh seorang cukong untuk mencari cacing sonari. Pada hari itulah dia ditangkap oleh polisi hutan dengan tuduhan merusak kawasan taman nasional seluas 35 hektar serta ancaman dipenjara 10 tahun. Adison menyatakan bahwa proses penyidikan kasus ini masih berlangsung kendati sudah 2 bulan belum ada tersangka lain selain Didin, petani dan penjual jagung bakar yang miskin. Didin kini sudah "dititipkan" di tahanan polres sampai menunggu pengajuan berkas perkara ke tingkat pengadilan.

Kasus Didin sebenarnya merefleksikan rapuhnya rasa keadilan dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Rakyat kecil-miskin selalu menjadi pihak yang dikambinghitamkan, dipinggirkan, disingkirkan dan dihancurkan hidupnya hanya untuk menjaga kepentingan kaum kapitalis besar yang "berselingkuh" dengan aparat negara (sipil dan militer). Mereka memuaskan hasrat keserakahan harta dan kuasa dengan mencuri habis-habisan sumber daya alam hanya untuk membiayai gaya hidup extravaganza yang rakus tanpa batas.

Jika kita mau membuka mata dan telinga kita akan menemukan realitas "Didin" di sekitar kita. Siapakah yang akan membela mereka di hadapan keangkuhan hukum?

Read more ...

Thursday, April 27, 2017

Lima Dasar Budaya Maluku (Tengah)

Prinsip-prinsip dalam Pancasila pada hakekatnya juga terkandung dalam filsafat hidup bangsa Maluku:

Sila 1: Upulahatala Asa
Sila 2: Heka-Leka
Sila 3: Masohi
Sila 4: Mae Anariosa, Mae Anaeosa
Sila 5: Siwalima

Jadi, sudah dalam kandungan budayanya bangsa Maluku adalah Pancasilais.

Prinsip-prinsip tersebut dijaga dan dirawat dalam sistem ketahanan budaya "Mena-Muria" (siap/jaga muka dan belakang). Bagi masyarakat kepulauan Maluku, "mena" adalah laut dan pantai; "muria" adalah tanah dan gunung. Itu filosofi ketahanan budaya yang sudah dihidupi bangsa Maluku, jauh sebelum orang bicara konsep pembangunan gugus pulau.

Labelisasi "separatisme" pada Mena-Muria hanyalah pembodohan politik dan idiotisasi kebudayaan agar bangsa Maluku kehilangan pijakan kebudayaannya sendiri. Maka Mena-Muria adalah panggilan agar bangsa Maluku menjadi bangsa yang beradab, berbudaya dan terbuka dalam pergaulan bersama bangsa-bangsa lain (bangsa Jawa, bangsa Borneo, bangsa Sumatra, bangsa Papua dll).

MENA MURIA!
Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces