Aku menulis maka aku belajar

Thursday, April 27, 2017

Lima Dasar Budaya Maluku (Tengah)

Prinsip-prinsip dalam Pancasila pada hakekatnya juga terkandung dalam filsafat hidup bangsa Maluku:

Sila 1: Upulahatala Asa
Sila 2: Heka-Leka
Sila 3: Masohi
Sila 4: Mae Anariosa, Mae Anaeosa
Sila 5: Siwalima

Jadi, sudah dalam kandungan budayanya bangsa Maluku adalah Pancasilais.

Prinsip-prinsip tersebut dijaga dan dirawat dalam sistem ketahanan budaya "Mena-Muria" (siap/jaga muka dan belakang). Bagi masyarakat kepulauan Maluku, "mena" adalah laut dan pantai; "muria" adalah tanah dan gunung. Itu filosofi ketahanan budaya yang sudah dihidupi bangsa Maluku, jauh sebelum orang bicara konsep pembangunan gugus pulau.

Labelisasi "separatisme" pada Mena-Muria hanyalah pembodohan politik dan idiotisasi kebudayaan agar bangsa Maluku kehilangan pijakan kebudayaannya sendiri. Maka Mena-Muria adalah panggilan agar bangsa Maluku menjadi bangsa yang beradab, berbudaya dan terbuka dalam pergaulan bersama bangsa-bangsa lain (bangsa Jawa, bangsa Borneo, bangsa Sumatra, bangsa Papua dll).

MENA MURIA!
Read more ...

Wednesday, April 26, 2017

Media Sosial yang [kian] Sunyi

Hari ini laman media sosial penuh sesak dengan tautan foto dan klip video tentang mengalirnya karangan bunga simpatisan Basuki-Djarot yang hampir menyundul jumlah 1000-an (menurut beberapa teman di statusnya) plus membludaknya pengunjung di Balai Kota Jakarta. Bagi saya, ini pemandangan luar biasa yang mempertontonkan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang masih harus bekerja hingga Oktober 2017. Saya hanya bisa menikmati keriuhan tersebut dari media sosial daring.

Tadi sempat mampir ke tempat yang dulu menjadi ruang angkringan informasi di salah satu sudut kota ini. Kenangan saya meluncur balik ke era akhir 1990-an saat masih berjibaku sebagai mahasiswa di kampus UKSW.
Tempat ini menjadi tempat yang wajib saya/kami kunjungi. Bukan hanya untuk melahap informasi (berita) gratis tapi juga ajang bersosialita ala mahasiswa kere seperti saya. Jarak dengan asrama mahasiswa tempat saya tinggal tidak jauh dan bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki santai sekitar 10 menit.

Di tempat ini setiap orang bisa berhenti sejenak untuk membaca lembar-lembar suratkabar yang ditempel di balik etalase sederhana. Membacanya pun dalam posisi berdiri. Bisa dibayangkan kalau ada sekitar 5-7 (kalau pagi biasanya lebih padat) orang yang berdiri berjejer maka senggol-senggolan pun tak terhindari. Namun, justru di situlah awal interaksi di antara orang-orang yang semula tidak saling kenal. Dari senggol-menyenggol, interaksi biasanya berlanjut dengan saling memberi komentar terhadap berita-berita nasional atau internasional yang tersaji di depan mata.
Percakapan ringan tak jarang menjadi diskusi hangat yang bisa berlangsung lebih dari 30 menit.

Sering pula diskusi berakhir tanpa saling memperkenalkan nama saking asyiknya. Tapi itu tak jadi soal karena salam perpisahan yang terucap adalah "Besok datang lagi ya. Kita ngobrol lagi." Begitulah besok, besok, dan besoknya lagi, baru kami tersadar bahwa belum saling memberitahu nama. Ah, apalah arti sebuah nama? Perkenalan terjadi karena perjumpaan yang interaktif dari berbagai golongan masyarakat warga kota: mahasiswa, pegawai kantoran, kusir delman, tukang becak, penjaja roti dll., semua bertemu, sama-sama berdiri, membaca, bersenggol-senggolan dan berbincang atau berdiskusi ringan.

Masa itu teknologi komunikasi andalan mahasiswa adalah warung telekomunikasi (wartel) yang cukup menjamur. Warung internet (warnet) masih sehitungan jari satu tangan. Kemudahan bermedsos masih menjadi mimpi karena punya handphone saja adalah kemewahan bagi kami mahasiswa "klas burjo" (itupun masih sering ngebon).

Begitulah. Waktu melesat dan manusia berubah cepat seiring perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran dalam relasi-relasi sosial. Siapa yang bisa menduga bahwa ruang perjumpaan publik dunia nyata (duta) semacam ini kemudian mengalami transformasi ke ruang-ruang publik semu "dunia maya" (dumay) yang hanya mengandalkan sinyal internet dan jari-jemari untuk saling berkomunikasi. Suatu pola komunikasi tanpa interaksi verbal dan bahasa tubuh.

Hari ini saat ruang publik maya media sosial riuh-rendah dengan berbagai status dan komentar, saya berhenti sejenak di tempat ini - media sosial yang kian sunyi peminat tapi tetap bertahan. Karena kebutuhan akan informasi adalah kebutuhan setiap warga kota dan warga negara. Yang lebih penting, warga kota membutuhkan ruang-ruang publik dimana setiap orang bisa berjumpa dan berinteraksi sebagai manusia apa adanya.

*Dari sudut lapangan bernama PANCASILA*
Read more ...

Monday, April 24, 2017

Terima Kasih Ahok-Djarot


Sebagai orang yang pernah menjalani kerasnya hidup di Jakarta selama 10 tahun bersama keluarga plus 2 kali mengungsi karena banjir besar yang sempat mengepung Jakarta, dan kembali beberapa saat ke Jakarta saat BTP dan DSH menjadi gubernur dan wakil gubernur, saya sempat merasakan perubahan luar biasa di Jakarta.

Hari ini, saat sedang menemani anak kami, Kainalu Gaspersz, yang lahir di Jakarta, belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional bulan Mei nanti, kami berbagi cerita tentang menjadi seorang yang tangguh menghadapi ujian hidup, bukan sekadar ujian sekolah. Saya menceritakan kepadanya tentang lelaki ini sambil mengamati satu demi satu foto yang kami temukan di facebook.

Kami memang tidak tinggal (lagi) di Jakarta. Tetapi foto-foto ini menjadi bahan pelajaran penting tentang karakter kepemimpinan dari seorang anak bangsa di republik ini. Saya menyimpan ini untuk menceritakannya lagi, lagi dan lagi kepada anak-anak saya. Cerita tentang seorang manusia biasa bernama Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, yang menjalani kepemimpinan dengan visi dan misi besar. Mereka adalah manusia biasa tapi memberi pelajaran luar biasa.

Melihat foto-foto ini, anakku bertanya: "Kenapa Ahok kalah jadi gubernur lagi, pa?" Saya hanya bisa menjawab: "Menjadi pemimpin tidak harus menjadi pejabat. Ahok tidak kalah. Dia hanya mendapat tugas lain. Jadilah 'garam dunia' dan 'terang dunia' maka di situ karakter kepemimpinan kita teruji apakah hanya tertuju bagi diri sendiri ataukah bagi kebaikan orang banyak. Orang lain akan merasakan kehadiran dan karyamu meskipun engkau tak terlihat, bahkan meleleh seperti lilin yang terbakar."

- Leadership is not about a title or a designation. It's about impact, influence and inspiration. Impact involves getting results, influence is about spreading the passion you have for your work, and you have to inspire team-mates and customers. - (Robin S. Sharma)
Read more ...

Friday, April 21, 2017

GPM, Gempuran Kapitalisme dan Politik Identitas

Keriuhan di dunia maya dan di dunia nyata seputar pilkada Jakarta 2017 telah menyedot dan menyita perhatian banyak orang di dalam negeri dan luar negeri. Kini kita turut menjadi saksi dari suatu perilaku politik para elite yang sungguh-sungguh brutal dan tanpa etika politik. Demi kekuasaan (politik/ekonomi) segala jalan ditempuh, bahkan dengan manipulasi agama hingga ke tingkat yang paling sarkastik. Agama ditampilkan benar-benar sebagai senjata mematikan untuk menggilas lawan-lawan politik. Soal itu, kita di Maluku, terutama warga/pelayan GPM, punya pengalaman pahit cukup panjang dengan konflik 1999-2005 (bahkan dampaknya masih kuat terasa hingga di pertengahan tahun 2017). Pada perspektif itu GPM sangat berkepentingan untuk melihat fenomena belakangan di Jakarta dalam horison politik yang lebih luas. Artinya, kekuatan ideologis dan gerakan politik keagamaan semacam itu cepat-lambat akan merambat pula ke banyak daerah di Indonesia.

Di bawah catatan ini saya menempel reportase Allan Nairn, seorang jurnalis intelejen perang yang cukup disegani berbagai kalangan. Lebih jauh mengenai Nairn bisa dibaca pada bagian akhir reportasenya pada link ini. Reportase investigatif Nairn memperlihatkan kepada kita sisi-sisi gelap yang kerap tak terbaca secara luas dari proses pilkada DKI Jakarta 2017.
Nairn menyoroti tiga kekuatan besar yang sebenarnya bermain di balik keriuhan pilkada Jakarta 2017. Mereka adalah [1] kapitalis raksasa Amerika Serikat; [2] militer Indonesia; [3] politik identitas.

Kapitalis raksasa Amerika Serikat sangat berkepentingan menjaga lahan-lahan bisnis subur di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Apalagi sejak Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS. Latar belakangnya sebagai seorang taipan besar jelas sangat mempengaruhi karakter politiknya sehingga Trump benar-benar menjadi representasi harmoni politik-bisnis dalam birokrasi AS dan juga politik-ekonomi luar negeri AS. Di Indonesia, AS punya saham bisnis besar seperti Freeport yang akan terus dipertahankan dengan segala cara, termasuk mendongkel Joko Widodo dari kursi kepresidenan jika dianggap menghalangi syahwat serakah bisnis mereka. Hal yang pernah dialami oleh Soekarno ketika AS menggunakan Soeharto untuk menggulingkannya tahun 1965.

Kekuatan kedua adalah militer Indonesia. Pengalaman pahit selama konflik 1999-2005 di Maluku banyak memberi pelajaran bagi kita orang Maluku bahwa militer punya kepentingan politik-ekonomi juga di balik segala peristiwa rusuh tersebut. Atas nama keamanan nasional, militer Indonesia punya legitimasi kuat untuk menggunakan kekerasan legal secara absolut. Secara ideal, itu memang tugas mereka. Secara faktual, pelaksanaan berbagai “operasi militer” juga sangat terkait dengan bagi-bagi “kue pembangunan” sebagai jatah keamanan yang menjamin beroperasinya perusahaan-perusahaan besar nasional dan transnasional di Indonesia. Setelah Freeport, “kue pembangunan” yang sedang dinantikan adalah eksplorasi migas Blok Masela, satu spot tambang migas dari 25 spot yang telah terdeteksi di wilayah kepulauan Maluku. Dalam konteks ini, militer Indonesia akan memainkan peran sebagai “watch-dog” (anjing penjaga) kepentingan-kepentingan kapitalisme besar.

Kekuatan ketiga adalah kelompok-kelompok milisi atau preman berkedok agama. Kita pun punya pengalaman dengan kelompok-kelompok seperti ini, meskipun tampaknya kita tidak memberi perhatian serius terhadap eksistensi mereka. Pasca pembubaran Laskar Jihad, banyak orang menganggap kaum ekstremis agama tersebut sudah tidak ada. Padahal, yang terjadi adalah mereka bermetamorfosis dengan senyap dan cepat menjadi kelompok-kelompok garda depan dari sayap-sayap militer. Tujuannya jelas: mereka akan menjadi pion-pion yang bertugas mengalihkan perhatian publik dari pat-gulipat perselingkuhan penguasa-pengusaha yang tidak segan-segan membiarkan rakyat mati kelaparan atau diberangus bengis dengan kekuatan bersenjata, termasuk melalui tangan-tangan kaum ekstremis berjubah agama.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kaum ekstremis agama tersebut bukan hanya kelompok Islam, tetapi juga Kristen. Hanya pola ekstremismenya berbeda. Kaum ekstremis Kristen memainkan dua strategi “mata pedang” atau “tajam muka-belakang”, yaitu [a] membangkitkan emosi keagamaan yang lebih bersifat introver (termasuk dengan kemasan nama spiritualitas kristiani) untuk melumpuhkan secara sistematis nalar kritis politik Kristen yang bisa memicu gerakan sosial melawan “pembangunan”; [b] mengalihkan perspektif politik dan aktivitas sosial berbasis advokasi dari gereja-gereja besar agar tidak banyak bicara tentang politik dan advokasi masyarakat marjinal. Untuk itu dikonstruksikan dan dihembuskan terus paham-paham dangkal seperti “politik itu kotor”, “gereja tidak boleh berpolitik praktis”, “gereja hanya bertugas melayani spiritualitas umat”, dll. Semuanya bertujuan untuk mengungkung gereja dalam “teologi pasif” yang tidak banyak ribut soal ekses pembangunan yang dialami oleh jemaat/masyarakat dimana gereja eksis dan bergerak.

Yang perlu diperhatikan pula adalah keterlibatan beberapa figur "basudara" Salam (Muslim) dalam gerakan Islam transnasional (ISIS) dan sayap-sayap Islam ekstrem seperti FPI. Padahal dulu mereka dikenal sebagai aktivis-aktivis perdamaian Maluku. Afiliasi mereka dengan kelompok-kelompok Islam ekstrem di Jakarta/Jawa tentu harus menjadi alarm bagi kita. Jangan-jangan saat GPM sibuk bicara tentang “Gereja Orang Basudara”, justru sebagian besar “basudara” Salam (terutama kaum muda) lebih memilih mengikat tali persaudaraan pada gerakan-gerakan Islam ekstrem di luar Maluku; atau bahkan bercita-cita menjadi pioner-pioner Islam keras di Maluku.

Catatan kecil ini hanya jendela kecil untuk mengajak kita sebagai GPM melihat fenomena yang terjadi di republik ini tidak dengan euforia berlebihan tapi abai untuk mempersiapkan diri menghadapi kekuatan-kekuatan besar tersebut dengan seluruh potensi yang kita miliki. Dalam konteks ini, peranan pendeta jemaat menjadi sangat signifikan sebagai representasi gereja melakukan tindakan advokasi terhadap masyarakat berhadapan dengan segala bentuk ketidakadilan ekses pembangunan. Selain itu, perspektif politik kerakyatan juga semestinya menjadi konsern bersama GPM, yang mencakup pemahaman komprehensif mengenai konstelasi politik-ekonomi Indonesia pasca-Orde Baru (atau neo Orba), komunikasi politik dan advokasi (critical review terhadap regulasi lokal/nasional dan gerakan sosial berbasis kesejahteraan sosial). Sebagai fondasinya jelas bahwa konstruk nalar teologi GPM pun harus siap menjadi landasan transformasi sosial-politik, dan bukan sekadar transformasi kesalehan individu. Apakah itu bisa disebut teologi politik atau spiritualitas politik GPM? Tampaknya perlu terus dibincang bersama. [steve gaspersz]

********************

Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar
Reporter: Allan Nairn
19 April, 2017
• Allan Nairn menyisir kaitan Prabowo, SBY, Hary Tanoe dan Donald Trump di balik Aksi Bela Islam
• Allan Nairn menujukkan keterlibatan para jenderal aktif maupun pensiunan, termasuk yang ada di kubu Jokowi
Investigasi tentang persekutuan para jenderal mendongkel Jokowi lewat kasus Al-Maidah.

tirto.id - Rekan-rekan Donald Trump di Indonesia telah bergabung bersama para tentara dan preman jalanan yang terindikasi berhubungan dengan ISIS dalam sebuah kampanye yang tujuan akhirnya menjatuhkan Jokowi. Menurut beberapa tokoh senior dan perwira militer dan intelijen yang terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai "makar", gerakan melawan Presiden Jokowi diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Pendukung utama gerakan makar ini termasuk Fadli Zon, Wakil Ketua DPR-RI dan salah satu penyokong politik Donald Trump; dan Hary Tanoe, rekan bisnis Trump yang membangun dua Trump Resort, satu di Bali dan satu di dekat Jakarta.

Laporan tentang gerakan menjatuhkan Presiden Jokowi ini disusun berdasarkan sejumlah wawancara dan dilengkapi dokumen dari internal tentara, kepolisian, dan intelijen yang saya baca dan peroleh di Indonesia, juga dokumen Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden. Banyak sumber dari dua belah pihak yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya. Dua dari mereka mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan mereka.

Usaha Makar
Protes besar-besaran muncul menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka menuntut petahana Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ahok, dipenjara atas tuduhan penistaan agama. Dengan pendanaan yang baik dan terorganisir, demonstrasi berhasil mengumpulkan puluhan ribu–beberapa sumber menyebut hingga jutaan–di jalanan Jakarta.

Dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh kunci gerakan perlawanan terhadap Ahok, diketahui kasus penistaan agama ini hanya dalih untuk tujuan yang lebih besar: menyingkirkan Joko Widodo dan mencegah tentara diadili atas peristiwa pembantaian sipil 1965–pembantaian yang dilakukan militer Indonesia dan didukung pemerintah AS. Aktor utama dalam 'serangan pembuka' yang berperan sebagai penyuara dan pendesak adalah Front Pembela Islam (FPI), yang diketuai Rizieq Shihab. Bersama Rizieq, dalam rantai komando juga ada juru bicara dan Ketua Bidang Keorganisasian FPI, Munarman, serta Fadli Zon.

Munarman, yang sempat terekam hadir dalam pembaiatan massal kepada ISIS dan Abu Bakar al Baghdadi, adalah pengacara yang bekerja untuk Freeport McMoran, yang saat ini dikendalikan oleh Carl Icahn, sahabat Donald Trump. Meski koneksi Trump tampak penting dalam plot makar ini, belum diketahui apakah Trump atau Icahn punya hubungan langsung. Sementara Munarman tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.

Arsip Snowden menyimpan banyak dokumen terkait FPI. Termasuk di dalamnya dokumen yang menuliskan bahwa kepolisian Republik Indonesia tak berani menangkap FPI karena takut serangan balik, dan dokumen lain yang memaparkan FPI adalah cabang dari Jemaah Islamiyah, jaringan jihad yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002, dan dokumen pengiriman senjata api dari Kepolisian Republik Indonesia untuk latihan anggota FPI Aceh. NSA dan Gedung Putih tak merespons tulisan ini.

Sementara gerakan protes besar-besaran yang digelar FPI berlangsung selama enam bulan terakhir, saya mendapatkan informasi yang rinci dari lima laporan internal intelijen Indonesia. Laporan-laporan itu disusun oleh tiga agen pemerintah Indonesia. Seluruhnya dikonfirmasi oleh sedikitnya dua tokoh militer, intelijen, atau staf istana.

Salah satu laporan menyatakan bahwa gerakan ini sebagian didanai Tommy Soeharto--anak diktator Soeharto--yang pernah masuk bui gara-gara menembak mati hakim yang memvonisnya bersalah. Sumbangan finansial Tommy juga diakui oleh Jenderal (Purn) Kivlan Zein. Kivlan sendiri, yang membantu FPI memimpin protes besar-besaran di Jakarta pada November lalu, sedang menghadapi ancaman penjara dengan tuduhan makar. Ia juga bekas pemimpin tim kampanye Prabowo dalam pemilu 2014.

Laporan lain menyatakan bahwa sebagian dana berasal dari Hary Tanoe, miliuner rekanan bisnis Donald Trump. Para tokoh penting gerakan protes itu--beberapa di antaranya saya temui pada Jumat silam--berkali-kali menekankan kepada saya bahwa Hary adalah salah satu pendukung mereka yang terpenting. Mereka berharap Hary dapat jadi penghubung antara Prabowo dan Trump.

Manimbang Kahariady, salah seorang pejabat Partai Gerindra, mengaku ia berjumpa Hary tiga hari sebelum pertemuan kami. Ia dan tokoh-tokoh gerakan yang lain yakin bahwa Hary memberitahu Trump mengenai pentingnya mendukung mereka dan menyingkirkan lawan-lawan mereka, dan itu dimulai dari Ahok.

Tommy Soeharto tak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Harry Tanoe menolak berkomentar.

Laporan ketiga menyatakan bahwa sebagian dana gerakan FPI berasal dari mantan presiden dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)--informasi yang membikin jengkel Presiden Jokowi ini terbongkar kepada khalayak dan kemudian ditanggapi SBY dalam mode marah. SBY langsung menyatakan bahwa itu dusta belaka dan pemerintah telah menjahatinya dengan cara menyadap teleponnya.

Tujuh staf intelijen/militer aktif dan pensiunan menyatakan kepada saya bahwa SBY memang menyumbang untuk aksi protes FPI, tetapi menyalurkannya secara tidak langsung. Salah satu informan tersebut adalah Laksamana (Purn) Soleman Ponto--bukan pendukung gerakan makar--mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan penasehat aktif Badan Intelijen Negara (BIN). "SBY menyalurkan bantuannya lewat masjid dan sekolah," kata Soleman.

Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Soleman, mendukung tindakan SBY tersebut. Ia mengetahui hal ini karena -- selain keterlibatannya di dunia intelijen -- jenderal-jenderal pro makar adalah rekan dan kawan-kawannya, banyak di antara mereka berhimpun dalam grup WhatsApp "The Old Soldier".

Menurut Soleman, para pendukung gerakan makar di kalangan militer menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa. "Sasaran mereka yang sebenarnya adalah Jokowi," katanya.

Caranya tentu bukan serangan langsung militer ke Istana Negara, melainkan "kudeta lewat hukum", mirip-mirip kebangkitan rakyat yang menggulingkan Soeharto pada 1998. Hanya, kali ini publik tidak berada di pihak pemberontak--dan tentara nasional Indonesia, alih-alih melindungi Presiden, lebih senang ikut menggerogotinya.

"Makar ini bakal kelihatan seperti pertunjukan People Power," ujar Soleman. "Tetapi karena semuanya sudah ada yang mengongkosi, militer tinggal tidur", dan presiden sudah terjengkang saat mereka bangun.

Skenario lainnya: aksi-aksi protes yang dipimpin FPI bakal menggelembung kelewat besar, membikin Jakarta dan kota-kota lain kacau-balau, lalu militer datang dan menguasai segalanya atas nama menyelamatkan negara. Kemungkinan penuh kekerasan ini dibicarakan secara rinci oleh dua pemimpin FPI, Muhammad Khattath dan Usamah Hisyam, saat saya bertemu mereka Februari lalu (Usamah adalah penulis biografi SBY yang berjudul SBY: Sang Demokrat).

Lebih dari urusan keagamaan, menurut mereka masalah terbesar Indonesia saat ini adalah komunisme gaya baru, dan militer harus siap turut campur dan menggembalakan keadaan karena Indonesia belum cukup dewasa untuk demokrasi. Jokowi, kata mereka, menyediakan lahan bagi komunisme dan satu-satunya organisasi yang cukup kuat buat menghadapi komunisme ialah tentara nasional.

Mereka mengaku sudah punya daftar orang-orang komunis di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mereka incar. Di lapangan, mereka mengikuti panduan taktik dan strategi dari seorang jenderal antikomunis yang bekerja bersama mereka. Tentara hanya mungkin ikut campur bila ada kekacauan. Dalam keadaan damai, mereka tak dapat berbuat apa-apa.

Khattath dan Usamah berkata kepada saya bahwa mereka tidak menginginkan pertumpahan darah. Mereka ingin kudeta damai, tetapi juga menekankan bahwa dalam beberapa pekan ke depan bakal ada revolusi oleh umat. Istana ketakutan, kata mereka.

Setelah Khattath ditangkap polisi dengan tuduhan makar, Usamah mengirimkan pesan kepada saya bahwa kini ia mengambil kendali perjuangan di lapangan--sebagaimana peran Khattath setelah imam besar FPI Rizieq Shihab digembosi skandal seks dan masalah-masalah lain.

1965, Lagi
Segera setelah wawancara kami selesai, saya menerima dokumen dari seorang perwira militer, yang bisa dianggap sebagai template untuk komentar-komentar Khattath dan Usamah tentang aksi-aksi jalan. Berjudul “Analisis Ancaman Komunis Gaya Baru di Indonesia”, dokumen tersebut merupakan rangkaian salindia powerpoint yang digunakan sebagai materi pelatihan ideologis di tangsi-tangsi militer seantero Indonesia.

Komunisme Gaya Baru, disingkat “KGB”, adalah sebuah konsep yang mengisahkan ancaman komunis melalui cerita-cerita tentang sosok Stalin, Pol Pot, dan Hitler—dan tampaknya ancaman ini cukup luas sampai-sampai mencakup siapapun yang mengkritik TNI.

Mengacu pada kebijakan yang dituding berwatak komunis seperti “program kesehatan dan pendidikan gratis,” dokumen itu mencela “pluralisme dan keragaman dalam sistem sosial” sebagai ancaman khas “KGB” yang sedang pasang di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penilaian ancaman (threat assessment techniques) yang diambil dari nukilan-nukilan doktrin dan teks intelijen Barat—kadang ditulis dalam bahasa Inggris—dokumen tersebut memperingatkan bahwa kaum komunis “sedang memisahkan tentara dari rakyat” dan “memanfaatkan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, seraya memosisikan diri sebagai korban demi meraih simpati.”

Pernyataan tentang korban-korban pelanggaran HAM jelas merujuk pada tokoh-tokoh seperti Munir Said Thalib, teman saya, seorang pembela keadilan sosial yang brilian, yang dibunuh pada tahun 2004 dengan dosis besar arsenik yang menyebabkan dia muntah sampai mati dalam sebuah penerbangan ke Amsterdam; atau korban pembantaian 1965 yang berjumlah sekitar satu juta warga sipil, yang dibunuh oleh tentara dengan dukungan AS dalam rangka mengonsolidasikan kekuasaan setelah percobaan kudeta.

Ihwal pembantaian 1965 muncul ketika saya berbincang dengan Jenderal (Purn) Kivlan Zein, yang mengatakan bahwa jika Jokowi menolak tunduk pada keinginan tentara, taktik serupa bisa dikerahkan lagi.

Sebagaimana banyak pejabat yang sempat berbincang dengan saya, Kivlan menyatakan gerakan jalanan yang didukung tentara dan krisis saat ini buntut dari Simposium 1965, yang memungkinkan penyintas dan keturunan korban '65 untuk membicarakan secara terbuka apa yang telah menimpa mereka dan menceritakan bagaimana orang-orang yang mereka cintai meninggal. Bagi sebagian besar tentara, simposium tersebut adalah kekurangajaran yang tak bisa diterima dan dengan sendirinya menjustifikasi gerakan kudeta. Seorang jenderal mengatakan kepada saya bahwa yang paling membuat marah rekan-rekannya adalah karena simposium itu “menyenangkan korban.” Simposium itu, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan Gubernur Ahok atau persoalan agama mana pun, melainkan soal tentara dan kejahatannya.

“Kalau bukan karena Simposium itu, gerakan seperti sekarang ini tidak akan ada,” kata Kivlan. “Sekarang komunis sedang bangkit lagi,” keluh Kivlan. ”Mereka ingin mendirikan partai komunis baru. Para korban '65, mereka semua menyalahkan kami.... Mungkin kita akan lawan mereka lagi, seperti tahun '65.”

Saya terkejut dengan pernyataan itu. Saya ingin memastikan saya tidak keliru mendengarnya.

“Bisa saja terjadi, '65 bisa terulang lagi,” ulang Kivlan.

Alasannya?

“Mereka mencari keadilan yang setimpal.”

Dengan kata lain, Kivlan sedang membangkitkan momok baru pembantaian massal jika korban tidak berusaha melupakan. Kivlan menjelaskan secara rinci mengapa kudeta '65 dibenarkan. Dia mengatakan bahwa presiden yang digulingkan, Soekarno, yang saat itu ‘ditawan’ oleh tentara, telah memberikan perintah kepada angkatan bersenjata untuk mengambil alih kekuasaan. Dan parlemen telah “menyerahkan kekuasaan” kepada Angkatan Bersenjata.

Saya bertanya, mungkinkah itu terjadi lagi sekarang?

“Bisa saja,” jawabnya. “Tentara bisa bergerak lagi sekarang, seperti Soeharto di era itu.”

Kivlan mengatakan kepada saya bahwa Juli lalu, setelah simposium, Jokowi mengunjungi markas TNI dan menyatakan kepada para jenderal yang berkumpul saat itu bahwa “ia tidak akan meminta maaf kepada PKI.”

“Jika Jokowi tetap berada di jalur itu”—sikap tidak meminta maaf--“Dia tidak akan digulingkan. Dia akan selamat. Tapi jika dia meminta maaf: [dia] Selesai, tamat,” kata Kivlan.

Saya ingin memastikan kembali apakah dia benar-benar mengatakan bahwa tentara akan bertindak seperti di tahun '65 lagi.

“Ya, untuk mengamankan situasi, termasuk seperti tindakan di tahun '65.”

“No say surrender,” pungkasnya, dalam bahasa Inggris.

Meskipun Kivlan dipandang sebagai golongan yang cenderung ideologis di antara para jenderal, perlu dicatat bahwa banyak rekannya mulai kasak-kusuk menggulingkan Jokowi sekalipun Jokowi tidak meminta maaf. Dalam hal ini, Kivlan termasuk dalam sayap moderat. Yang luar biasa, usulan minta maaf kepada korban ternyata cukup membuat para jenderal kebakaran jenggot untuk menggulingkan presiden.

Kivlan sering disebut-sebut sebagai salah satu orang yang berjasa menciptakan FPI setelah Soeharto jatuh. Dalam percakapan kami, Kivlan membantah ikut bertanggung jawab merancang FPI, namun dia terus membahas secara rinci bagaimana kelompok tersebut hanyalah salah satu contoh yang lebih luas dari strategi tentara dan polisi untuk menciptakan kelompok-kelompok sipil binaan—yang kadang bercirikan Islam, kadang tidak—yang dapat digunakan untuk menyerang para pembangkang seraya mencuci tangan aparat.

Kivlan menyatakan bahwa beberapa hari sebelum demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada tanggal 4 November 2016, ia menerima pesan teks dari Mayjen (Purn)l Budi Sugiana yang memintanya “untuk ikut serta dan mengambil alih gerakan 411.”

Misinya, kata Kivlan, adalah “untuk menyelamatkan Indonesia,” dengan bergabung bersama pemimpin FPI Habib Rizieq di atas mobil komando selama demonstrasi, karena “mereka butuh orang untuk mengambil alih massa [di luar istana], seandainya [Rizieq] ditembak dan mati.”

Pada bulan Desember, Kivlan ditangkap polisi atas tuduhan menggulingkan Jokowi. Namun ketika kami berbincang pada akhir Februari, dia tetap saja bebas dan bahkan melancong ke luar negeri. Dia malah menyatakan sedang melaksanakan suatu misi untuk Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat ini, yakni berupaya membebaskan para sandera Indonesia di Filipina.

Soal pertanyaan siapa yang diam-diam membekingi gerakan tersebut dan siapa yang betulan “komunis”, Kivlan berbicara secara on the record dan off the record, secara persis dan umum. Karakterisasinya atas sikap kawan-kawannya sesama jenderal sangat berkaitan erat dengan sikap aparat lainnya yang banyak diceritakan orang. Namun, tidak seperti kebanyakan dari mereka, Kivlan mengatakannya secara on the record.

“Begitu banyak pensiunan militer—dan yang masih aktif dalam militer—yang bersama FPI.... Karena FPI pun bertujuan melawan komunis.”

Setelah apa yang dia bicarakan tentang penggulingan Jokowi dan mengambil tindakan seperti pada tahun '65, saya bertanya: apakah Jenderal Gatot—Panglima angkatan bersenjata saat ini—setuju?

"Dia setuju!"

Tapi dia pun menambahkan, sebagai perwira yang masih aktif, Gatot harus “sangat berhati-hati” mengambil sikap di depan publik.

Pernyataan on-the-record Jenderal Kivlan tentang peran Gatot konsisten dengan jenderal-jenderal lainnya dan para penggerak kudeta, serta dengan pernyataan yang diduga bersumber dari Presiden Jokowi sendiri. Saya pun bertanya kepada seorang pejabat yang memiliki akses rutin ke presiden tentang klaim yang dilontarkan Jokowi, “apakah Gatot merupakan faktor utama dalam kudeta tersebut?” Pejabat itu menjawab, ya, presiden mengatakan itu, dalam pertemuan tertutup. Gatot tidak merespons permintaan tanggapan untuk artikel ini.

Mengenai bos lamanya, Prabowo, Kivlan berkata: "Dia tak mau dekat-dekat, tetapi dia terlibat melalui Fadli Zon." Prabowo akan kesulitan jika terlihat mesra dengan gerakan itu. Sedangkan mengenai menteri pertahanan Ryamizard, Kivlan bilang "hatinya setuju dengan tujuan kami, tetapi tidak dapat bicara."

Kivlan memuji cara Wiranto menempatkan diri. "Wiranto bagus," katanya, "karena dia mau bikin harmoni dengan gerakan" dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam kapasitasnya selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kivlan menambahkan bahwa Wiranto, yang terancam dakwaan kejahatan perang di Timor Leste, punya rencana bagus untuk perkara genting yang dihadapi tentara. Ia mendesak Jokowi supaya "tak ada pengadilan HAM."

Elegannya strategi mendorong kudeta itu adalah militer akan menang sekalipun kudeta gagal. Meski Jokowi tetap menjabat presiden, para jenderal akan aman--menurut mereka--dari pengadilan HAM. Sebab, untuk menyingkirkan segerombolan pembunuh, presiden harus merangkul kumpulan jenderal yang tak kalah bengisnya.

Yang terdepan di antara mereka adalah A.M Hendropriyono, mantan Kepala BIN dan aset CIA, yang terlibat dalam pembunuhan Munir serta serangkaian kejahatan besar lain. Sepanjang krisis ini, orang-orang Hendrolah (tentara, intelijen, polisi, sipil) yang mengepalai benteng pelindung Jokowi. Orang-orang Hendrolah yang mengatur penangkapan-penangkapan atas nama kudeta dan memincangkan Rizieq Shihab dengan skandal bokep, juga menghajar sumber-sumber dana gerakan dengan tuduhan pencucian uang ISIS.

Gantinya, Hendro dan konco-konconya memperoleh jaminan kekebalan dari peradilan. Dan dalam aturan aparat, jika mereka aman, semua orang aman. Ada persetujuan diam-diam untuk menolak prosekusi terhadap rekan, sekalipun jika kedua pihak bermusuhan.

Pada Februari, di bawah tekanan istana, pengadilan administrasi Jakarta menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi bisa menghindari kewajiban hukum merilis laporan tim pencari fakta yang secara terbuka membahas tanggung jawab Hendropriyono dalam perkara pembunuhan Munir. Janda Munir, Suciwati, dan Haris Azhar dari Kontras, mengecam vonis itu dan menyebutnya sebagai usaha "melegalkan kriminalitas".

Dengan gaya yang mirip, gerakan kudeta juga telah membantu Freeport. Sejak tahun lalu, pemerintah Jokowi, berupaya menulis ulang kontrak negara dengan Freeport dan mengembalikan hak ekspor mereka. Pada saat yang sama, pemerintah diguncang oleh gerakan yang dipimpin pengacara yang bekerja untuk Freeport.

Pada awal April, setelah gerakan permulaan yang polisi klaim sebagai empat upaya merebut Kongres dan Istana, pemerintahan Jokowi mengejutkan dunia politik Indonesia dengan tiba-tiba menyerah kepada Freeport dan memberi lampu hijau ekspor tembaga baru. Mundur tiba-tiba tidak membuat sengketa selesai--lebih dalam lagi, isu mengenai kontrak masih tersisa--tetapi, seperti yang dikatakan pejabat Jokowi kepada saya, pemerintah saat ini merasa posisinya melemah.

Dalam sebuah cerita yang berjudul lucu, “Freeport mendapat karpet merah, sekali lagi,” Jakarta Post menulis: “Pemerintah berusaha membela keputusannya, meskipun tidak ada dasar hukum yang membelakanginya... Freeport dinilai telah menghindari peluru lagi.”

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan mengunjungi Indonesia pada 20 April. Staf-staf pemerintahan Jokowi menduga, berbisik-bisik, bahwa tuntutan-tuntutan Freeport akan jadi prioritas utamanya. Salah seorang tokoh gerakan, dalam pertemuan kami Jumat lalu, menatap saya dan berseru: "Pence bakal mengancam Jokowi soal Freeport!"

Freeport Indonesia tidak menanggapi permintaan konfirmasi.

Dalih Penistaan Agama
Kivlan mengejutkan saya ketika menyatakan bahwa Gubernur Ahok telah memberi “sebuah berkah” kepada gerakan tersebut dengan "keseleo lidahnya" terkait Al-Maidah ayat 51.

Dalam penampilan mereka di muka publik, para pemimpin gerakan diharuskan mengklaim bahwa mereka selamanya terluka oleh ucapan Ahok. Tapi salah satu dari mereka, dengan senyum simpul, mengakui bahwa secara strategis pernyataan Ahok itu mereka terima dengan senang hati, karena ia memungkinkan FPI dan para sponsornya menggeser perimbangan kekuasaan di Indonesia, melesatkan reputasi mereka dari preman jalanan menjadi pakar agama.

Lebih dari itu, saat saya duduk dengan Usamah dan para pimpinan gerakan lain, yang dengan setengah bercanda ia sebut sebagai "politbiro", mereka secara santai berdebat tentang boleh tidaknya nonmuslim memimpin umat Islam. Mereka melakukan itu ketika mendiskusikan Hary Tanoe, yang secara berlebihan mereka puji sebagai pendukung utama gerakan mereka--melalui bantuan dana langsung dan stasiun televisinya, yang kena tegur KPI karena bias politik yang terlalu pro-gerakan secara tak wajar dan ketidakakuratan dalam pemberitaan--dan garis hidup yang mereka bayangkan terhubung dengan Presiden Donald Trump.

Mereka yang berada di ruangan itu satu suara menginginkan pemerintahan Prabowo-Hary Tanoe, Hary sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakil, atau sebaliknya, tergantung poling.

Persoalannya, dan sepertinya tidak terlalu mengusik mereka, Hary adalah seorang China-Kristen seperti Ahok. Apabila standar yang mereka tetapkan kepada Ahok mereka pegang teguh, seharusnya Hary tidak masuk kualifikasi untuk memimpin Jakarta, apalagi Indonesia.

==========

Laporan ini rilis pertama kali di situs The Intercept. Laporan aslinya berjudul: “Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President”. Tirto mendapatkan izin dari Allan Nairn untuk mempublikasikan edisi Indonesia khusus untuk pembaca Indonesia. Penerjemahan dikerjakan dengan menanggalkan beberapa bagian yang kami anggap minor. Tentang sosok Allan Nairn, baca kisah lengkap sepak terjangnya DI SINI.
Read more ...

Thursday, April 20, 2017

Politik "Ular-Tangga"


Hiruk-pikuk Pilkada Jakarta 2017 tampaknya akan segera mereda seiring hasil hitung-cepat yang menerakan nama pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai peraih suara pendukung terbanyak melampaui kompetitor mereka, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, yang masih akan mengemban tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2017. Namun, rasanya sulit untuk dengan gampang mengatakan hiruk-pikuk yang terjadi selama ini akan mereda begitu saja. Meskipun petahana Basuki, dalam konferensi pers setelah tampil hasil hitung-cepat, mengatakan dengan lugas “Mari kita lupakan semua yang sudah terjadi” lalu mengajak untuk membangun Jakarta bersama-sama karena “Jakarta adalah rumah kita bersama”.

Idealnya memang proses kampanye dan pilkada sudah usai. Tetapi secara faktual banyak hal dan peristiwa yang terjadi sebenarnya telah mencuatkan persoalan-persoalan fundamental dalam relasi-relasi kekuasaan, kebudayaan politik dan persilangan agama-politik dalam sistem demokrasi Indonesia semenjak republik ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Titik waktu itu tidak hanya menyeret kita jauh ke masa lalu menelusuri lorong-lorong waktu dinamika politik, kebudayaan dan ekonomi yang berlangsung hingga pada tahun 2017 ini menapaki usia kemerdekaan sebagai suatu entitas politik negara-bangsa menjadi 72 tahun. Maka titik waktu usia 72 tahun juga membentangkan harapan dan tantangan apakah “Indonesia” yang diimajinasikan sejak tahun 1945 hingga kini, lalu coba dirawat dan dipertahankan dengan model Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, masih mampu menjadi ideal type yang hangat bagi kemajemukan sebagai “rumah bersama”.

Bagi saya, pada titik itu, kita sebagai bangsa mesti mengantisipasi bahwa “hiruk-pikuk” yang sebenarnya justru sedang memasuki fase awal pada lingkup yang lebih luas. Anggapan bahwa (Pilkada) Jakarta akan menjadi barometer kebudayaan dan politik Indonesia sedang menjadi mitos politik yang perlu diragukan landasan epistemiknya. Dalam konstruksi kebudayaan, mitos merupakan narasi history-like yang penting sebagai rujukan identitas sosial, yang diyakini “kebenaran”-nya tapi sulit dilegitimasi secara faktual sebagai kebenaran itu sendiri. Maka mitos hanya berhenti pada tataran kognitif dan mental tapi aktualitasnya diterima penuh ragu-yang-sulit-disangkal. Hingar-bingar otonomi daerah dan pilkada serentak di sekitar 100-an daerah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia (sejak Reformasi 1998) pun mematahkan mitos politik Jakarta sebagai barometer politik dan kebudayaan Indonesia.

Banyak indikator empirik bisa digunakan. Salah satunya adalah seni mengelola berbagai modal (sosial, budaya dan ekonomi) yang tersedia dalam arena politik setiap daerah, dan kebudayaan politik yang terbentuk sebagai habitus yang kian cair sekaligus kental antara permainan politik identitas etnis, agama dan relasi-relasi klientelistik. Dari sudut pandang itu, pilkada Jakarta bukanlah fenomena baru. Pada derajat yang berbeda, fenomena serupa sudah banyak terjadi di berbagai daerah namun terbungkus rapat tak terendus para pegiat media. Atau, tidak dianggap sebagai komoditas media yang menguntungkan dibandingkan dengan apa yang terjadi di Jakarta. Jelas perspektif media – yang mereprensentasikan mindset para penikmat (pembaca/pengguna) – semacam itu merefleksikan konstruk pikir patron-client dengan Jakarta yang [seolah-olah] masih menjadi patron bagi daerah-daerah lain.

Hal itu terlihat jelas dari pola “permainan” yang berbeda meskipun para “aktor”-nya c.q. partai-partai politik sama dan/atau seideologi. Penolakan terhadap figur tertentu berdasarkan identitas etnis dan/atau agama ybs oleh partai-partai politik di beberapa daerah dengan alasan ideologis dan pragmatis ternyata tidak berbanding lurus dengan penerimaan mereka terhadap figur-figur politik yang diusung pada pilkada di daerah-daerah lainnya sambil mengabaikan begitu saja faktor-faktor identitas etnis/agama ybs. Dalam kontenstasi politik semacam itulah Jakarta bukan barometer seperti yang dimitoskan oleh banyak media. Apa yang muncul dalam pilkada Jakarta barusan dan pilkada di daerah-daerah lain adalah sebuah pola demokrasi patronase yang secara dialektis memadukan matra-matra rasionalitas dan primordialitas sebagai aturan main yang cair dan lebih bersifat gambling, yang dalam banyak performanya lebih berwajah anti-tesis terhadap pilihan “rasional” demokrasi yang mengedepankan etika politik di ruang-ruang publik.

Elaborasi relasi-relasi kuasa dan daya simbolik antara agensi dan struktur-struktur sosial yang dianalogikan oleh Pierre Bourdieu sebagai arena dimana habitus berperan penting dalam membentuk watak agensi (aktor-aktor) dalam mengelola berbagai modal (sosial, budaya, ekonomi dan simbolik) dalam ruang-ruang sosial, cukup membantu memahami relasi-relasi kuasa sebagai bentuk-bentuk negosiasi demi mencapai tujuan bersama. Relasi-relasi kuasa dalam arenanya Bourdieu dilegitimasi melalui kesepakatan rule of game yang memperkuat tesis bahwa agensi dan struktur sosial mesti dipahami dalam suatu konstruk logis (rasional).

Namun, saya melihat bahwa apa yang ditampilkan melalui tontonan politik di negeri ini tidak melulu berporos pada rasionalitas demokrasi itu sendiri – jika memang demokrasi itu hendak dipahami sebagai politik rasional atau rasionalisme politik. Apa yang sebut sebagai matra-matra rasionalitas dan primordialitas yang cair dalam arena politik Indonesia – dengan indikator game pilkada – ternyata turut melibatkan faktor gambling atau perjudian politik dimana rasionalitas juga dideterminasi oleh faktor-faktor keberuntungan dan momentum politik yang sulit ditebak hembusan anginnya. Maka yang berlaku adalah kepiawaian untuk memasang taruhan sambil mengolah isu-isu politik yang “diduga” mampu membalik arah angin.

Sebagai yang demikian, saya melihat bahwa arena politik di Indonesia – sekali lagi, berdasarkan indikator pilkada – lebih kuat berorientasi keberanian bertaruh (gambling). Seperti permainan “ular-tangga”, setiap peran dan langkah setiap aktor sangat ditentukan oleh kocokan dadu. Tidak ada langkah mundur. Setiap biji dadu adalah hitungan langkah yang harus diikuti. Keberuntungan adalah jika langkah yang diambil tiba pada nomor tangga: naik melewati sekian langkah. Ketidakberuntungan pun bisa terjadi jika kocokan dadu membawa pada hitungan langkah tiba pada nomor ular: melorot turun beberapa langkah. Harapan mendapat tangga yang panjang ke atas bisa segera pupus ketika malah mendapat ular panjang ke bawah. Namun, sekali lagi, semua langkah itu ditentukan oleh kocokan dadu. Biji enam memberi aktor kesempatan sekali lagi mengocok dadu. Langkah biji enam bisa menguntungkan bisa merugikan. Kuncinya pada “pertaruhan” atau “perjudian” yang menentukan kemana arah angin yang membawa aktor ke puncak atau menyeret turun hingga kembali ke nomor kecil. Perhitungan “rasional” tentu penting, tapi itu tidak sepenuhnya mempengaruhi hasil akhir. Sebab semuanya ditentukan oleh kocokan dadu. “Dadu” identitas primordial (etnis/agama) kini terbukti lebih menentukan langkah-langkah politik pra- hingga pasca-pilkada di negeri ini ketimbang perhitungan-perhitungan rasional yang positivistik dalam sistem demokrasi. Kini mari bersiap menghadapi hiruk-pikuk politik “ular-tangga” berikutnya.
Read more ...

Wednesday, March 8, 2017

Perempuan Itu


Di kerling perempuan itu kutumpuk rindu
Menyatu dalam cinta nan menderu
Ada pesona yang menggulung
Bak ombak musim timur di ujung tanjung

Di kerling perempuan itu
Sukma berlabuh tiada ragu
Kebersahajaanmu adalah cintaku
Menemani dalam setiap alunan waktu

Di kerling perempuan itu
Kepongahan runtuh
Termegap oleh gairah yang riuh
Sembari mengajar tegar bagai sauh

*Kampung Kemiri, 8 Maret 2017*
Read more ...

Monday, February 27, 2017

Menyambut Sidang Tanwir Muhammadiyah 2017 di Ambon


Perhelatan Sidang Tanwir Muhammadiyah akan berlangsung di Ambon pada 24-26 Februari 2017 dengan mengusung tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial menuju Indonesia Berkemajuan”. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, sebagaimana dilansir oleh media daring Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU), ada empat pertimbangan: Pertama, karena Maluku sudah masuk pada fase revitalisasi gerakan Muhammadiyah; Kedua, kebutuhan pemerintah bersinergi dengan Muhammadiyah; Ketiga, ada kepentingan juga dari Muhammadiyah untuk makin memperkokoh rekonsiliasi masyarakat Maluku; Keempat, karena kawasan Maluku termasuk daerah terluar dari Negara Indonesia. Saat ini Muhammadiyah perlu memperhatikan dakwah di kawasan-kawasan terluar Indonesia. “Muhammadiyah concern untuk memikirkan dakwah di kawasan itu,” demikian pernyataan Haedar Nashir.

Keempat pertimbangan yang dikemukakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut secara gamblang memperlihatkan substansi utama dari Sidang Tanwir tahun ini. Hal itu diperkuat oleh kemasan tema yang juga menggambarkan pokok-pokok pergulatan wacana dan program yang menjadi concern Muhammadiyah. Dengannya pula dapat dilihat bahwa apa yang menjadi concern Muhammadiyah tidak semata-mata berkutat pada dirinya sendiri tetapi mencoba melampaui batas-batas identitasnya secara realistis dalam konteks kebangsaan Indonesia dengan seluruh kompleksitas derivasi situasi problematiknya. Pada titik itulah, dapat ditemukan nisbah pergulatan wacana dan praksis kebangsaan antara Muhammadiyah dan elemen-elemen kebangsaan lain dalam konstruk sosial-politik masyarakat multikultural Indonesia.

Dakwah Muhammadiyah di Ambon

Sejauh yang saya tahu, belum banyak studi kritis mengenai sejarah dan dinamika kontemporer mengenai Muhammadiyah di Maluku atau Ambon. Hal itu berbanding terbalik dengan melimpahnya kajian-kajian dari berbagai perspektif mengenai eksistensi gerakan Islam Muhammadiyah di daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa. Tentu saja tidak bisa dipungkiri fakta bahwa Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 pada awalnya berpusat di Yogyakarta. Namun, usaha untuk memperluas cakupan ranah dakwah Muhammadiyah sebenarnya telah dilakukan ketika pengurus Muhammadiyah Residen Yogyakarta mengirim surat kepada Gubernur Jenderal yang memohon agar ruang aktivitas Muhammadiyah diperluas meliputi Hindia Belanda. Kendati permohonan itu tidak serta-merta disetujui, namun upaya meyakinkan pemerintah Hindia Belanda terus dilakukan. Hingga tahun 1925 Muhammadiyah telah memiliki 29 cabang. Ketika menggelar kongres pada 1930, jumlah cabang telah mencapai 112 dengan 24.000 orang anggota; tahun 1935 anggotanya mencapai 43.000 dengan 710 cabang; tahun 1938, jumlah cabang menjadi 852 dengan 250.000 anggota.

Pada era 1930an itu, tepatnya tahun 1933 menurut catatan sejarawan Richard Chauvel (1990:163-164), dibentuk cabang Muhammadiyah Ambon. Pembentukannya terjadi dalam konteks lokal yang sedang mengalami proses “re-Islamization”. Sebagaimana di Jawa, terjadi pula benturan ideologis-teologis gerakan purifikasi Islam vis-à-vis eksistensi Islam lokal yang secara sosiologis kerap disebut perjumpaan diametral antara kaum modernis versus kaum tradisionalis. Islam punya sejarah panjang di Maluku. Eksistensi Islam lokal terbentuk melalui pengakaran ajaran Islam dalam praktik-praktik kebudayaan lokal Maluku sehingga melahirkan suatu postur Islam yang kontekstual.

Gerakan “modernisasi” Muhammadiyah itu turut membidani lahirnya kelompok-kelompok modernis yang direpresentasikan oleh kaum Muslim urban di Ambon. Komunitas Muslim di Kota Ambon sejak dulu bukanlah komunitas yang homogen-monolitik. Chauvel mencatat bahwa komunitas Muslim di Kota Ambon terdiri dari orang Ambon, orang Arab, orang Tionghoa dan etnis-etnis Nusantara lainnya. Kelompok-kelompok etnis non-Ambon sudah ada sejak zaman VOC dan sudah kawin-mawin di antara mereka atau dengan penduduk lokal Ambon. Orang Tionghoa dan Arab mempunyai pengaruh tertentu dalam komunitas Muslim Ambon. Namun sejak era 1920an peran mereka digeser oleh kehadiran ulama-ulama Ambon. Dengan demikian, kelahiran Muhammadiyah di Ambon sebenarnya turut dibentuk oleh dinamika kemajemukan masyarakat Ambon yang turut pula membawa serta ketegangan-ketegangan internal dan eksternal pada dirinya.

Pergeseran Paradigma Dakwah Muhammadiyah

Gerakan dakwah Islam yang melembaga melalui organisasi Muhammadiyah berjalan seiring dinamika sosial-politik dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebagaimana masyarakat dan elemen-elemen sosialnya bergerak secara dinamis, maka Muhammadiyah juga melakukan berbagai tajdid (revitalisasi) untuk menyesuaikan pesan-pesan dakwah Islami dengan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Zakiyuddin Baidhawy (2011) memetakan tiga pergeseran paradigma dakwah Muhammadiyah dalam refleksi seabad perjalanan organisasi Islam ini.

Paradigma pertama adalah dakwah puritan-rasionalis. Kelahiran Muhammadiyah pada awal abad ke-20 dalam konteks masyarakat Jawa yang kental dipengaruhi cultural-mindset feodalistik telah mendorong Ahmad Dahlan melakukan dekonstruksi cara beragama menurut kaidah ilmiah. Persoalan kemasyarakatan masa itu dihadapi oleh Muhammadiyah melalui aksi transformatif al-Ma’un pada tiga ranah: [1] ranah sosial karitatif (ith’am masakin) berupa santunan makan-minum bagi fakir miskin; [2] ranah pendidikan modern (tadarrus) dengan melakukan sintesis model pendidikan keagamaan dan pendidikan sekuler untuk mengentaskan bangsa dari kejumudan; [3] ranah pelayanan sosial dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Rasionalisasi yang mengedepankan progresivisme tindakan inilah yang mendorong Muhammadiyah mewujudkan ajaran-ajaran agama dalam bentuk trilogi praksis sosial di atas dalam koridor “Islam berkemajuan”.

Paradigma kedua adalah puritan-reformis. Pergeseran paradigmatis terjadi menjelang akhir abad ke-20 ketika makin menguat fenomena Muhammadiyah mengkristalkan diri sebagai kekuatan ideologi dominatif. Kemerosotan moral kepemimpinan nasional selama Orde Baru menjadi batu loncatan bagi Muhammadiyah keluar dari bayang-bayang kegelapan tajdid di bidang dakwah. Dalam konteks ini, tarikan politik praktis menguat di seputar pergantian rezim. Muhammadiyah menampilkan doktrin “tauhid sosial” sebagai penegasan purifikasi jilid II dari orientasi dakwah seputar TBC (takhayul, bid’ah dan churafat) ke arah pemberangusan kultus individu dan korupsi-kolusi-nepotisme. Sidang Tanwir di Semarang (1999) menandai pergeseran perjuangan Muhammadiyah di bidang politik, yang pada gilirannya memberikan amanat penuh kepada PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik. Amien Rais direlakan untuk melepas jabatan ketua umum dan mendirikan/memimpin Partai Amanat Nasional (PAN).

Paradigma dakwah kultural. Wacana dakwah kultural muncul dalam Sidang Tanwir di Bali tahun 2002. Dakwah kultural adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan-kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernilai Islami sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (PP Muhammadiyah, 2003:14). Dakwah kultural ini meliputi dua saluran utama: [1] Konvensional: menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah, khotbah, dialog interaktif dan kegiatan tabligh lainnya; [2] Komunikasi: sebagai proses interaksi nilai dan saling mempengaruhi dalam rangka terjadinya perubahan pemahaman, keimanan dan pengalaman Islam secara individual; perubahan struktur dan norma kehidupan menuju masyarakat madani (civil society) secara sosial.

Dakwah Kultural dalam Masyarakat Multikultural

Pergeseran paradigma dakwah sebagaimana ditelisik oleh Baidhawy tersebut memperlihatkan bahwa Muhammadiyah bergerak secara dinamis menanggapi perubahan-perubahan sosial-politik dan kebudayaan dalam masyarakat Indonesia, sambil secara cermat melakukan proses embodiment ajaran-ajaran Islam (tataran normatif) sebagai upaya membumikan pesan-pesan keislaman yang transformatif dalam kehidupan masyarakat secara komprehensif.

Proses embodiment semacam itu pada hakikatnya terjadi dalam ruang dialog dan percakapan untuk mencapai mufakat bagi misi internal dan eksternal Muhammadiyah. Di situlah Sidang Tanwir menjadi arena penting untuk mengevaluasi perjalanan dan aktivitas Muhammadiyah, sekaligus menyepakati wacana dan praksis lanjutan organisasi ini bagi kemashalatan orang banyak. Variabel-variabel “kedaulatan” dan “keadilan sosial” yang tercantum pada tema Sidang Tanwir di Ambon jelas mengindikasikan keberpihakan politik dan ekonomi Muhammadiyah dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Bagi saya, di situlah terletak nisbah aksiologis antara dakwah kultural Muhammadiyah dan misi-misi kemanusiaan yang diemban pula oleh agama-agama lain di Maluku dan Indonesia.

Kran demokratisasi yang terbuka lebar sejak gerakan Reformasi 1998, telah menjadi momentum penting bagi setiap elemen kebangsaan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang diproklamasikan tahun 1945. Akan tetapi, harus diakui bahwa cita-cita kemerdekaan sebagai ideal type nasionalisme keindonesiaan telah banyak ditelikung oleh berbagai kepentingan sesaat dan elitis yang menggoyahkan konstruk ideologis Pancasila dan tatanan keindonesiaan yang majemuk. Apalagi jika semangat desentralisasi politik-ekonomi tidak diimplementasikan dalam format nasionalisme yang konstruktif dan egaliter. Fondasi keindonesiaan sedang digiring oleh pihak-pihak tertentu untuk ditunggalkan pada satu ideologi ahistoris, seakan-akan “Indonesia” adalah entitas geopolitik yang terjadi taken for granted, final, dan mengabaikan proses kemenjadiannya dalam trajektori historis serta matra antropologisnya.

Pada kenyataannya, setiap elemen kebangsaan – etnis, bahasa dan agama – sedang dan terus “menjadi Indonesia”, memberi makna fundamental membangun keindonesiaan melalui proses dialog dan negosiasi identitas. Dalam proses semacam itulah maka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon tahun 2017 ini tidak hanya menjadi kepentingan warga Muhammadiyah saja, tetapi juga menjadi kepentingan bersama masyarakat Maluku dan Indonesia. Simpul perjumpaan aneka identitas etnis, bahasa dan agama yang menjadi kekayaan mengindonesia itu pun terjadi karena setiap elemen kebangsaan saling menguatkan postur keindonesiaan yang multikultural ini sebagai common ground menuju Indonesia yang berkemajuan. Selamat datang di Ambon dan selamat bersidang Tanwir! Tuhan memberkati.
Read more ...

Thursday, February 9, 2017

SBY dan Sandiaga Uno

Salah satu momen "mengharukan" pada acara debat cagub/cawagub DKI Jakarta putaran kedua, menurut saya, adalah ketika paslon 3 diberi kesempatan untuk bertanya kepada paslon 1. Pertanyaan pun diajukan oleh cawagub paslon 3. Menariknya, isi pertanyaan kepada paslon 1 justru tentang apa tanggapan cawagub paslon 1 terhadap kinerja paslon 2 (yang juga sekaligus petahana). Semestinya pertanyaan tersebut dianggap tidak relevan dan bisa diabaikan oleh paslon 1 karena tidak berkaitan dengan visi-misi dan program paslon 1. Tapi pertanyaan itu tetap diladeni - tentu saja karena dianggap sebagai aji mumpung menembak paslon 2.

Apakah itu pertanyaan yang naif? Tidak. Apakah memang paslon 3 tidak siap untuk bertanya kepada paslon 1? Tidak juga. Mari kita lihat catatan berikut ini.

Perusahaan-perusahaan tambang batubara dan migas merupakan pendukung utama biaya kampanye Pilpres SBY-Boediono dalam Pemilu 2009, yang tidak jarang melabrak batas-batas sumbangan yang dibolehkan menurut Undang-undang. Jumlah sumbangan yang dapat diberikan oleh satu perusahaan atau badan usaha untuk kampanye Pilpres tidak boleh melebihi 5 milyar rupiah (UU No. 42/2008 tentang Pilpres Pasal 96 ayat 2a).

Ketentuan ini jelas-jelas dilanggar oleh perusahaan tambang batubara, PT Andaro Energy Tbk, yang total menyumbang Rp 15,235 milyar untuk kampanye Pilpres pasangan SBY-Boediono. Supaya tidak kentara, jumlah itu dipecah-pecah dalam satuan-satuan antara Rp 400 juta s.d. Rp 3 milyar a/n PT Andaro Energy Tbk, a/n perusahaan-perusahaan pemegang sahamnya (PT Saratoga Investama Sedaya; PT Triputra Investindo Arya; PT Persada Capital Investama; PT Trinugraha Thohir), serta a/n seorang komisaris yang waktu itu dijabat Djoko Suyanto, presdir Garibaldi Thohir, serta dua orang direktur, yakni SANDIAGA SALAHUDIN UNO dan Andre Johannes Mamuaya.

Siapa di balik PT Saratoga Investama Sedaya? Perusahaan investasi ini didirikan oleh Edwin Soerjadjaja dan SANDIAGA UNO, dimana Edwin menjadi preskom dengan saham 68% dan Sandiaga menjadi presdir dengan saham 32%.

Jadi, kalau ditotal, kelompok Edwin Soerjadjaja dkk menyumbang lebih dari Rp 22 milyar kepada Tim Kampanye SBY-Boediono. Ini berarti lebih dari 10% dari seluruh dana kampanye yang dicatatkan ke KPU, yakni Rp 200.470.444. Jika dikalkulasi secara keseluruhan jumlah sumbangannya lebih empat kali lipat sumbangan per kelompok yang diizinkan UU No. 42/2008.

Dengan kenyataan ini, SBY-Boediono praktis berutang budi kepada puluhan perusahaan tambang yang ikut andil mengantarkan mereka ke kursi RI-1 dan RI-2. (GJA, "Cikeas Kian Menggurita" ~ Galang Press 2011, 139-145).

Anda bisa melihat "gurita" di balik pertanyaan cawagub paslon 3 itu? Sebuah drama mengharukan, bukan?
Read more ...

Wednesday, February 1, 2017

GPM dan Gerakan Oikoumene di Indonesia

Sebagai salah satu gereja pendiri dan pendukung DGI (kemudian PGI), GPM mempunyai kontribusi signifikan dalam membangun dan memperkuat gerakan oikoumene di Indonesia. Tidak hanya partisipasi yang pro-aktif dalam program-program PGI, tetapi juga dalam memperkuat struktur kepengurusan di PGI - entah sebagai majelis pekerja harian maupun sebagai majelis pertimbangan. Sebut saja nama-nama seperti Simon Marantika, Peter D. Latuihamallo, Joseph M. Pattiasina, Dicky Mozes, Margaretha M. Ririmasse-Hendriks, hingga generasi muda Febry Tetelepta dan Henry Lokra.

Mengintip sejenak aktivitas Sidang MPL PGI yang berlangsung pada 27-31 Januari 2017 di Wisma Agrowisata Salib Putih Salatiga, cukup memberi kesan betapa pentingnya gereja-gereja yang terwadahi dalam PGI saling berbagi dan saling memperkuat melalui serangkaian "study meeting" yang membahas isu-isu kontemporer di seputar dinamika agama dan masyarakat Indonesia. Selain, tentu saja, membincang penataan organisasi gerejawi dengan karakter yang majemuk dari gereja-gereja yang menjadi anggota PGI. Dalam seluruh dinamika tersebut, tidak dapat dinafikan bahwa GPM mempunyai andil penting yang sangat diperhitungkan oleh gereja-gereja anggota PGI lainnya.

Kesadaran akan pentingnya peran GPM sebagai salah satu pilar penopang gerakan oikoumene di Indonesia - yang direpresentasikan melalui PGI - sudah pasti tidak cukup. Kesadaran itu mesti diikuti oleh pendasaran visi-misi oikoumene yang lebih luas dan berkelanjutan (sustainable) melalui partisipasi konkret untuk memperkuat PGI melalui implementasi program-program oikoumene yang berbasis pada isu-isu keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan dengan spektrum jangkauan yang melintasi "oikos" sendiri. Dengan kata lain, diperlukan tindakan tegas dan berani untuk menyeberangi batas-batas kepentingan dan kenyamanan diri sendiri (in-group) dan menjejak pada ranah perjumpaan yang lebih luas dan terbuka dengan liyan (out-group). Dengannya keterlibatan GPM dalam gerakan oikoumene tidak sekadar menjadi gerakan partisipatif semata tetapi gerakan yang interaktif, asertif, kreatif dan produktif.

Keberadaan "orang GPM" dalam lingkar dalam organisasi PGI, seperti Pdt Henry Lokra dan bung Febry Tetelepta, menyisakan secuil harapan bahwa peran GPM masih bisa diharapkan. Cukupkah? Tentu saja tidak. Keberadaan mereka saat ini perlu diantisipasi untuk beberapa periode ke depan dengan mempersiapkan kader-kader oikoumene dari GPM. Ini memerlukan kedalaman visi-misi tentang oikoumene itu sendiri dan persiapan serius serta matang dari GPM untuk "mengekspor" kader-kader terbaiknya bagi penguatan gerakan oikoumene di Indonesia. Untuk saat ini kita masih bisa menarik nafas lega karena Pdt Nancy Souisa yang menjadi salah satu fasilitator Pendidikan Oikoumene Keindonesiaan (dulu: Pendidikan Kader Oikoumene), memberikan sinyal bahwa perwakilan peserta POK dari GPM akan terus diundang secara reguler dari angkatan ke angkatan. Dengan demikian, matarantai persiapan kader-kader GPM dalam arus utama gerakan oikoumene tidak terputus.

Begitulah selayang pandang dari arena MPL PGI, sambil ngobrol tentang ini-itu bersama perwakilan MPH Sinode GPM (Pdt Ates Werinussa dan Pdt Henky Siahaya), bung Febry Tetelepta, Pdt Henry Lokra, Pdt Nus Liur (GKO), Pdt John Titaley (GPIB), Pdt Izak Lambe (Gereja Toraja), dan Jeirry Sumampouw (PGI), ditemani kopi hitam dan pisang goreng.
Read more ...

Friday, November 11, 2016

Sejarah Budak di Nusantara



Selama dua hari, 21-22 Oktober 2016, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM bekerja sama dengan Universitas Leiden dan Vrije Universiteit Amsterdam (keduanya di Belanda), menggelar Seminar-Workshop bertajuk "Mapping Slavery in the Indonesian Archipelago under Dutch Colonial Rule". Beta mendaftar tapi tidak bisa ikut. Tapi ada Nancy Souisa dan Aprino Berhitu yang mengikuti setiap sesinya. Tampaknya sejarawan Johan Saimima juga tidak bisa ikut. Mungkin karena sedang sibuk dengan riset disertasinya. Tiga hari sebelum acara, beta hanya sempat berbincang dengan Dr Sri Margana, kaprodi sejarah FIB-UGM sekaligus pimpro kegiatan ini. Sri Margana adalah promotor disertasi Johan Saimima dan ketua tim penilai kelayakan disertasi beta. Ada beberapa butir menarik dalam perbincangan kami di ruangannya lantai 2 Gedung Margono FIB-UGM, yang menurutnya bisa menjadi isu pemantik dalam seminar-wokrshop itu.

Apakah ada perbudakan di Maluku selama masa kolonial Belanda? Itu pertanyaan pertama yang menyeruak benak beta ketika membaca tajuk acara tersebut. Tentu saja, pertanyaan itu bisa terjawab kalau mengikuti acara tersebut, terutama ulasan bung Wim Manuhutu, sejarawan Maluku di Belanda, mantan direktur Museum Maluku di Utrecht dan pengajar di Vrije Universiteit Amsterdam. Pertanyaan itu sontak muncul karena berkembang asumsi historis bahwa sebagian orang Maluku, terutama yang memilih menjadi Kristen mengikuti agama kaum kolonialis waktu itu, direkrut dan menjadi andalan dalam administrasi pemerintahan sipil maupun militer Belanda. Kaum Kristen-Ambon ini dianggap sebagai pengikut setia Belanda, sebagaimana terungkap dalam pernyataan "door de eeuwen trouw" (setia selamanya). Apakah mentalitas itu pula yang mendasari "kesetiaan" dan "fanatisme" sebagian orang Kristen-Ambon pada kesebelasan Belanda tiap kali berlaga di Piala Eropa atau Piala Dunia? Entahlah. Setidaknya konstruk alam bawah sadar fanatisme semacam itu tampaknya bisa dilacak kesana.

Memang asumsi historis itu sumir. Tidak bisa dirampatkan begitu saja. Dalam kajian sejarah kontemporer oleh orang-orang seperti Richard Chauvel dan John Ruhulessin (lihat buku yang baru terbit tahun 2016), jelas memperlihatkan keterbelahan ideologis antara para pendukung kekuasaan Belanda di Ambon dan kelompok nasionalis Ambon yang pro-Indonesia sekitar 1945-1950 (Pupela, Reawaru, Pattimaipauw dll). Oleh karena itu, penelusuran (atau pemetaan) perbudakan di Nusantara, termasuk di Ambon/Maluku, yang menjadi "core business" seminar/workshop tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk dikaji lebih lanjut.

Belum lagi jika dilanjutkan dengan pertanyaan semisal bagaimana bentuk-bentuk perbudakan di Maluku? Apakah ada resistensi baik dari kalangan Kristen-Ambon (yang termarjinal karena bukan keluarga raja atau mataruma parenta) dan juga dari kalangan Islam-Ambon, yang terisolasi dari "dunia-luar" selama implementasi sistem monopoli perdagangan rempah-rempah di Ambon, lantas menggerakkan perlawanan massif terhadap Belanda? Apakah "perbudakan" itu didukung pula oleh konstruk hierarkhi sosial dalam sistem adat? Apakah "kaum budak" di Maluku adalah klas sosial dalam hierarkhi sosial masyarakat "pribumi" Ambon? Ataukah merupakan kelompok-kelompok etnis lain yang didatangkan untuk menjadi "budak" di Maluku? Bagaimana relasi-relasi kuasa dan relasi-relasi sosial terbentuk dalam konteks sosial semacam itu? Pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditambahkan.

Kita tunggu saja cerita panjang-lebar mengenai kajian-kajian sejarah dan bentuk perbudakan yang dipresentasikan dalam acara tersebut dari Nancy Souisa dan Aprino Berhitu. Nancy Souisa sedang melengkapi penelitian disertasinya mengenai perempuan-perempuan Ambon dalam ruang publik politik dan kebudayaan lokal. Sedangkan Aprino Berhitu baru saja merampungkan penulisan tesisnya yang kaya data penelitian lapangan mengenai dinamika sosiobudaya dan gerakan sosial di Aru dengan bingkai teoretik perlawanan massa James Scott.

Setidaknya, kita makin siuman bahwa ternyata ada "historical blindspots" yang bisa ditelusuri lebih lanjut untuk memperkaya khazanah historiografi Maluku. Semoga.
Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces