Aku menulis maka aku belajar

Wednesday, April 20, 2016

Simposium Tragedi 1965: Catatan Ariel Heryanto


Simposium Tragedi 1965 baru saja berlangsung. Bagi saya, ini tidak hanya peristiwa sejarah tapi sekaligus sebuah pengalaman kolektif yang menyejarah bagi siapapun yang mendaku sebagai “orang Indonesia”. Saya sendiri tidak ikut acaranya. Paling banter hanya bisa mengikuti dari rekaman yang diunggah via situs youtube. Namun demikian, ada beberapa catatan “rekaman” peristiwa yang lebih bersifat reflektif dari Dr. Ariel Heryanto yang mengikuti acara tersebut. Dengan seizinnya, saya mengompilasi catatan-catatan reflektif yang ringkas itu menjadi satu catatan. Niat saya sederhana: ingin menjadikan momentum perjumpaan dalam simposium tersebut sebagai catatan awal dengan harapan wacana yang terbungkam puluhan tahun dan hanya menyeruak senyap melalui berbagai analisis sosial-politik oleh para peneliti luar negeri serta dikunyah sembunyi-sembunyi di balik pintu hegemoni negara oleh para pemerhati dalam negeri, kini terkuak setahap demi setahap. Pro-kontra jelas tak terhindari. Yang terpenting, simposium itu - dengan segala titik temu dan titik tengkarnya - makin menguak harapan bahwa kebisuan itu makin bersuara kendati masih lirih.

***

Simposium Tragedi 1965 (1/4)
IKUT ATAU BOIKOT?

Nyesel banget nggak bisa ikutan Hari Kedua Simposium Tragedi 1965, karena alasan kesehatan. Tapi ikutan hari pertama kemarin bener-benar sebuah berkah. Salut dan terima kasih saya untuk semua teman mau pun lawan politik saya yang mau bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya pertempuran mulut dan pemikiran yang langka semacam ini. Dan terima kasih atas undangannya.

Terlepas dari isi perbincangan di hari pertama yang sudah banyak dilaporkan dan dibahas banyak pihak, ada satu hal yang masih menggoda benak untuk direnungkan lebih jauh sesudah berakhirnya Simposium 2 hari itu. Yang saya maksud adalah reaksi negatif beberapa pihak kawan dan lawan terhadap acara simposium itu sendiri. Sebagian mengejek, memaki, atau memboikot acara itu.

***

Simposium Tragedi 1965 (2/4)
MENGAPA SAYA MEMILIH IKUT

Sudah berpuluh tahun Orde Baru dan pendukungnya memonopoli ruang publik resmi untuk berbicara tentang kejahatan sosok yang dibayangkan dan sebut sebagai “G-30-S/PKI” dan “Orde Lama”. Yang tidak sepakat dibungkam. Penjejalan propaganda berpuluh tahun itu bisa membuat kita muntah-muntah.

Sudah berpuluh tahun pula saya ikut mendengar dan berbicara dalam kelompok lebih kecil dengan kawan-kawan seiman yang “anti-Orde Baru” untuk berbagi curhat soal kejahatan rezim itu. Banyaknya pengulangan “ayat-ayat dan kotbah” moral dan ideologis yang sama selama berpuluh tahun bukan tidak menimbulkan kejenuhan. Apalagi kalau ada yang berlomba mendaku lebih radikal atau lebih menderita sebagai korban Orde Baru.

Kemarin, untuk pertama kali dalam hidup, saya menyaksikan sebuah forum yang bisa mempertemukan sebagian dua kubu itu secara terbuka dan blak-blakan, dalam sebuah acara yang memang dirancang untuk bentrok gagasan dan emosi tanpa sensor atau ancaman fisik, dan direkam puluhan kamera, baik yang resmi dari panitia dan mau pun dari peserta untuk disebarkan langsung ke seluruh penjuru dunia. Mereka bukan sekedar berdebat, tetapi mau saling mendengar lawan debat. Ini langka.

Di luar tempat pertemuan, ada pasukan pengamanan berlapis-lapis dengan seragam mau pun yang tidak berseragam, untuk melindungi dan bukan membubarkan acara itu! Tentu saja, tidak semua pihak dan tidak semua pihak terwakili disitu. Tidak mungkin ada satu atau dua pertemuan yang mampu menampung semua.

Acara dibuka dengan pidato pejabat. Termasuk pidato pejabat negara (Menko Polhukam) Luhut Panjaitan dan mantan perwira tinggi militer (Sintong Panjaitan) yang sangat provokatif dan pro-Orde Baru. Karena pernyataan yang sangat bermasalah dari mulut tokoh penting akan selalu menjadi berita yang paling panas, tidak mengherankan bila pernyataan paling buruk mereka beberapa menit dari acara yang berdurasi 10 jam itu menjadi berita utama di media arus utama dan media sosial. Salah besar, jika kita mengabaikan berbagai pesan penting lain yang diangkat di forum dua hari itu; tidak semuanya baru, tetapi sebagian memang sangat baru untuk orang seperti saya.

Indonesia dan masalah 1965 terlalu besar bila dibandingkan dengan kedua tokoh purnawirawan militer itu. Dalam waktu dekat (beberapa tahun), keduanya akan mirip seperti senior mereka (mantan pejabat tinggi negara dan purnawirawan militer) yang duduk diam di samping saya selama acara, dan diperlakukan tidak lebih istimewa dari peserta lain selama Simposium. Sementara masalah Indonesia, dan “tragedi 1965” masih akan tetap berderap dalam puluhan tahun ke depan, tanpa mereka dan orang-orang seusia saya.

***

Simposium Tragedi 1965 (3/4)
MEREKA YANG MENOLAK

Saya memahami dan menghormati pilihan kawan-kawan yang mengejek, memaki atau memboikot acara Simposium kemarin. Saya juga berterima kasih atas berbagai kritik yang sudah mereka publikasikan, karena semua itu berjasa mengingatkan semua yang hadir agar tetap kritis dan waspada pada kemungkinan terjungkalnya acara itu tidak lebih dari selubung untuk membenarkan skenario yang sudah dipasang pemerintahan Jokowi untuk memaksakan sebuah cara mengubur masalah 1965 dengan gaya yang tidak berbeda jauh dari gaya Orde Baru.

Resiko negatif itu jelas ada pada Simposium. Tetapi saya tetap ikut acara Simposium, dengan tiga alasan. Pertama, pada dasarnya, saya penggemar resiko, walau selalu dalam skala kecil-kecilan dan sebatas yang kira-kira mampu saya atasi. Kedua, saya tidak berharap hasil yang sangat besar dan positif bagi korban 1965 dari Simposium ini, apalagi semacam “penyelesaian”. Selagi masih bisa, saya hanya ingin mengamati sebuah mata-rantai dari sebuah proses sangat panjang yang saya yakin akan berusia lebih panjang dari hidup saya.

Ketiga, yang paling penting, ini sebuah pilihan resiko yang didukung oleh kepercayaan pada integritas banyak rekan-rekan aktivis HAM yang bekerja dalam dan di samping kepanitiaan. Mereka ini bekerja keras di balik layar untuk bernegosiasi dengan pihak lawan, mendapat berbagai tekanan, dan tetap bertahan untuk sebuah kepentingan bersama yang lebih besar. Mereka tidak tampil sebagai pembicara, walau kualitas mereka dalam topik bahasan Simposium jauh di atas rata-rata pembicara simposium, seperti saya.

Ketika rekan-rekan aktivis lain memaki-maki Simposium, jauh hari sebelum berlangsungnya acara, rekan-rekan aktivis di dalam dan di samping kerja kepanitian itu memilih diam, karena alasan-alasan yang saya duga Anda tahu sendiri. Mereka tidak atau belum merasa perlu membela diri. Tetapi kawan-kawan aktivis ini tidak sendirian berada dalam posisi terjepit.

Dari pihak pemerintah dan militer yang berada dalam kepanitiaan itu juga mengalami posisi tidak berbeda jauh dari rekan-rekan aktivis. Lebih dari satu sumber terpercaya menjelaskan pada saya bahwa para pejabat negara itu mendapat tekanan keras – sangat keras – dari rekan-rekan mereka sendiri. Sebagian meminta Simposium itu dibatalkan. Beberapa nama mereka sudah dijadwalkan, tetapi mereka menolak hadir.

Jika para aktivis yang anti-Simposium menuduh acara ini hanya tipu-muslihat untuk membenarkan kejahatan 1965, sejumlah pejabat dan perwira tinggi menuduh Simposium ini sebagai “acara PKI”. Ini bukan sekedar tuduhan dari Front Pancasila yang sudah banyak disiarkan, tetapi tuduhan dari para tokoh senior pemerintahan dan militer. Berbeda dari Front Pancasila dan sebagian para aktivis HAM yang sama-sama menolak, mengejek atau memboikot Simposium dengan suara lantang di muka publik, para pejabat dan perwira tinggi yang anti-Simposium ini memilih bungkam di muka publik.

***

Simposium Tragedi 1965 (4/4)
PASCA-SIMPOSIUM

Jadi, apa yang akan terjadi pasca-Simposium merupakan sebuah pertanyaan-terbuka. Yang jelas, tidak bisa terburu dirayakan atau dikutuk. Perbedaan pandangan dan kepentingan yang tampil dalam Simposium akan berlanjut. Dan apa pun hasilnya, semua itu hanya bagian dari sebuah proses yang panjang dan meletihkan, tetapi perlu.

Mungkin akan ada acara lain di masa depan yang mirip Simposium ini. Pertanyaanya, apa yang dapat kita kerjakan di luar Simposium, dan dimana (jika ada) peluang untuk saling menguatkan perjuangan rekan-rekan di dalam dan di luar acara semacam Simposium ini di masa depan. Saya ingat kritik seorang rekan aktivis dari Filipina, Randy David, pada kelompok kiri di negerinya semasa terjadi proses suksesi rezim Marcos ke Aquino.

Setelah terdesak oposisi, Marcos mengadakan Pemilu sebagai upaya merebut kembali legitimasi kekuasaannya. Tentu, sebagai presiden petahan, ia punya peluang dan kepentingan untuk menyiapkan berbagai strategi jahat untuk memenangkan pemilihan itu. Kelompok kiri menyerukan boikot. Pemilu berlangsung, Marcos melakukan berbagai kecurangan, kecurangan itu dibongkar. Rakyat marah dan didukung kelompok “konservatif”. Terbentuklah gelombang besar gerakan rakyat yang menumbangkan Marcos. Kelompok Kiri tidak ikut berpesta sebagai pemenangnya.
Read more ...

Friday, April 15, 2016

Lelaki Harimau

Setahun lalu saat mendapat kesempatan nyantri sejenak di padepokan Cornell University, momen yang paling menyenangkan adalah duduk ndlosor di lantai Olin Library lantai 2. Di salah satu pojoknya berjejer-bertumpuk novel-novel karya novelis Indonesia. Itu adalah kesempatan membaca novel-novel terutama karya Pramoedya Ananta Toer yang belum sempat kubaca (salah satunya karena "kanker" atau kantong kering). Sesekali membuka-buka buku-buku kecil Kho Ping Ho yang menjadi bacaan favorit sewaktu SMP/SMA di Malang.

Sebagian besar novel Pram sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris (dan beberapa bahasa asing lainnya). Ditulis dalam bahasa Indonesia tapi punya daya dan pesona yang menarik kalangan sastra internasional untuk menerjemahkannya ke berbagai bahasa lain. Tak perlu "keminggris" demikian istilah bung Joss Wibisono. Pustakawan Cornell University, Ben Abel, pun pernah bertutur saat mengajakku berkeliling kampus dan kota mungil Ithaca, Pram pernah diundang oleh Ben Anderson ke Cornell sebagai salah satu narasumber penting mengenai sastra dan sejarah Indonesia.

Kini dunia sastra Indonesia pasca Pram menggeliat ketika novel "Lelaki Harimau" karya Eka Kurniawan mampu menembus nominasi Man Booker International, suatu penghargaan prestisius terhadap karya sastra berbahasa Inggris. Nama Eka (jebolan Fakultas Filsafat UGM) ini pun berjajar dalam nominasi bersama penulis ternama lain, seperti Han Kang (Korsel), Yan Lianke (Cina), Kenzaburo Oe (Jepang), Marie NDiaye (Prancis), Elena Ferrante (Italia), dan Orhan Pamuk (Turki). Dalam dunia sastra internasional, Man booker disebut-sebut berada hanya setingkat di bawah Hadiah Nobel sastra.

Novel ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Adalah Ben Anderson, dedengkot kajian Indonesia di Cornell, yang mendesak Eka untuk menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Ben Anderson pula yang pada akhirnya mencari koleganya untuk membantu Eka menerjemahkan novel-novelnya, terutama "Lelaki Harimau". Kini "Lelaki Harimau" sudah diterjemahkan ke lima bahasa dan "Cantik Itu Luka" ke 24 bahasa. "Brilliant, tight-knit and frightening village tragedy," demikian catatan Benedict Anderson terhadap "Lelaki Harimau" dalam New Left Review.

Bisik-bisik teman di sebelah: "Ekspresikan saja jiwamu lewat bahasamu. Orang akan merasakannya tanpa kau harus keminggris." Begitukah?

Selamat untuk Eka Kurniawan! Sayang sekali, Eka tak punya akun facebook. "Aku sudah detoksifikasi dari media sosial. Satu-satunya yang aku punya adalah blog, karena blog adalah penemuan yang ajaib... Aku menikmati dan bertahan menulis blog," kilahnya menutup percakapan dengan TEMPO (14-20 Maret 2016).
Read more ...

Thursday, April 14, 2016

Koimin

Namanya Pak Koimin. Tidak usah mencarinya di mesin pencari Google. Percuma karena nama maupun fotonya tidak akan ditemukan. Lagi pula dia tak punya akun di media sosial apapun. Sosoknya kurus. Tinggal sebatang kara di sebuah rumah kecil super sederhana pinggir sarean (kuburan). Kalau kuterka usianya sekitar 70 tahun. Kegiatannya sehari-hari biasa berjalan keliling seputaran kampung tempat tinggalku sambil menenteng karung beras. Dari rumah ke rumah mengais-ngais tempat sampah mencari penggalan-penggalan sampah bersih.

Aku mengenalnya lebih dekat ketika suatu hari dia datang menawarkan jasa untuk membersihkan selokan dan pinggiran rumah kontrakanku yang sudah lebat ditumbuhi rumput liar. Sudah lama ingin kubersihkan tapi selalu saja ada alasan untuk tidak melakukannya. Tidak tega juga mengiyakan permintaan orang tua ini tapi karena dia mendesak halus maka “deal” saja tanpa sepakat berapa ongkos jasanya.

Kalau tak salah ingat sudah 3 kali dia datang membersihkan rumput liar di sekitar rumah kontrakanku. Kalau rumput belum tumbuh biasanya aku atau istriku memberikan beberapa “sampah bersih” kepadanya. Belakangan aku tahu dari percakapan dengan Pak Koimin ketika kami bersama-sama membersihkan rumput liar bahwa “sampah bersih” itu dikumpulkan dan disortir di rumahnya yang kecil-sumpek itu untuk kemudian dijual kembali kepada agen pemulung yang bermodal menengah. Demikianlah caranya mendapatkan sedikit uang untuk makan sehari-hari.

Tak banyak yang diceritakannya tentang istri dan anaknya. Aku malah tahu sedikit tentang keluarganya dari ibu Sumirah, tetangga Pak Koimin, yang juga kenalan kami di kampung situ. Kata bu Sumirah, Pak Koimin dan istrinya tidak punya anak. Mereka kemudian mengambil keponakan Pak Koimin (anak dari adik Pak Koimin) sebagai anak angkat. Keponakannya ini ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga dipelihara dan dibesarkan oleh Pak Koimin dan istrinya. Sekarang anak ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di desa pinggiran kota Salatiga. Rumah tangga Pak Koimin juga tidak utuh lagi karena sudah lebih 10 tahun dia dan istrinya berpisah. Lagi menurut bu Sumirah, tak seorang pun (termasuk Pak Koimin) di kampung yang tahu dimana keberadaannya. Tinggallah Pak Koimin sebatang kara melanjutkan hidupnya di rumah kecil sederhana pinggir sarean itu.

Salah satu kegiatan Paskah di GPIB Salatiga yang lalu adalah mengumpulkan busana bekas layak pakai untuk kemudian disumbangkan kepada saudara/keluarga yang bersedia menerimanya karena membutuhkannya. Aku dan istriku berpartisipasi tapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengumpulkannya di gereja tapi memberikannya kepada Pak Koimin. Nanti terserah dia saja mau diapakan “pemberian” kami ini.

Sudah lebih sebulan “paket” Paskah untuk Pak Koimin mangkrak di rumah kami karena orang yang kami tunggu tak kunjung lewat depan rumah kontrakan kami. Beberapa kali kusempatkan lewat sarean setiap mengantar anak kami ke sekolah. Biasanya Pak Koimin lesehan di depan rumahnya. Tapi beberapa kali pula tak kulihat sosoknya. Mungkin dia sedang menengok anaknya di desa pinggiran kota Salatiga, pikirku. Aku dan istriku saling bertanya kemana Pak Koimin selama ini. Sempat terpikir untuk membawa saja “paket” Paskah ini langsung ke rumahnya. Tapi harus diberikan kepada siapa kalau tidak ada orang lain selain dirinya di rumah itu?

Baru kemarin kami tahu dari bu Sumirah bahwa ternyata Pak Koimin sudah berpulang ke rahmatullah 3 minggu lalu. “Kenapa tidak ada berita duka yang biasa kudengar dari corong masjid?”, tanyaku pada bu Sumirah. “Iya, Pak Koimin itu orangnya gak masuk masjid sana maupun sini,” kata bu Sum. Sedih sekali kami mendengarnya sambil menatap “paket” Paskah Pak Koimin yang teronggok di ruang tamu.

Sayup-sayup terngiang pesan-pesan Paskah tentang spiritualitas ugahari dan persahabatan kemanusiaan yang kian terkoyak egoisme surgawi yang marak dijajakan saat ini. Mungkin pesan itu mencuat karena religiositas kita makin mewah dalam kemasan-kemasan ritual nan rumit dengan bahasa dan anggaran yang melangit. Kali ini Pak Koiminlah yang mengajarkan dan membumikan spiritualitas ugahari itu kepada keluargaku. Hidup dan pergi sebatang kara.

Inalilahi wainalilahi rojiun...
Read more ...

Sunday, April 10, 2016

HAMBALANG (Habis Makan Buang Tulang)

Presiden Jokowi melakukan kunjungan mendadak ke lokasi proyek Hambalang yang telah mangkrak selama kurang lebih 3 tahun. Menurut paparan sejumlah media cetak dan media elektronik, segera setelah peninjauan proyek mubazir ini presiden melakukan rapat koordinasi kabinet untuk membahas nasib Hambalang.

Mubazir? Setidaknya dari pernyataan Presiden sendiri memperjelas ketidakjelasan untuk melanjutkan proyek ini, jika tidak ingin dikatakan mubazir. Mau dilanjutkan untuk apa; kalau tidak dilanjutkan malah menjadi monumen aib bancakan uang proyek negara trilyunan rupiah yang dinikmati para elite rakus uang.

Detail kronologis penetapan proyek, nominal proyek, mekanisme bagi-bagi jatah proyek yang entah secara langsung atau tidak melambungkan nilai proyek menjadi trilyunan rupiah, sudah dirilis berlapis episode oleh berbagai jenis media. Tak perlu mengulangnya lagi di sini. Atau tanyakan saja pada para pakar studi pembangunan.

Soal proyek mangkrak seperti Hambalang jelas bukan fenomena dan fakta baru di republik ini. Apa yang menarik dari kasus hambalang ini adalah itu terjadi di tengah gempuran dua gelombang besar zaman ini yang menandai dinamika sosial-politik dan kebudayaan masyarakat Indonesia pasca-1998: (1) gerakan anti-korupsi dan pemerintahan bersih dan (2) politik hedonisme yang berakar pada relasi-relasi sosial klientelistik.

Dengan perkataan lain, jika saja semangat zaman tidak berpihak pada kontrol sosial dan kebebasan media massa maka sudah tentu kongkalikong bagi-bagi proyek negara hanya berlangsung senyap di kalangan segelintir pemburu rente. Hanya keberpihakan sejarah pula yang membuka celah cukup lowong untuk mengintip dan menguntit pola-pola penelikungan anggaran negara semacam itu saat ini. Deus ex machina.

Namun, ironisnya, ruang kebebasan berekspresi melalui apa yang dijargonkan dengan demokratisasi tersebut juga mengundang efek bola salju radikalisasi lokalitas. Membuncahnya semangat desentralisasi yang dilihat sebagai manifestasi demokratisasi ternyata makin memperkokoh konstruk relasional patron-klien di berbagai wilayah Indonesia. Suatu fenomena waktuwi yang kian menyuburkan politik klientelisme pasca gelombang pasang desentralisasi.

Memang adalah fakta yang tak terhindari bahwa konstruk sosiologis masyarakat nusantara yang mengindonesia secara politis (state) ini belum tuntas berproses menjadi suatu "nasion". Maka benturan-benturan ideologis yang penuh citarasa primordial (etno-geografis) masih kental mewarnai relasi-relasi sosiobudaya masyarakatnya. Termasuk dengan menebarkan aroma keselamatan surgawi melalui komodifikasi agama di ruang-ruang publik hanya demi penguatan politik pengakuan "ini punyaku" dan "persetan dengan yang lain".

"State" sendiri tampaknya masih kelimpungan menata kejamakan dirinya secara demokratis-prosedural sehingga berkali-kali gagal paham dan lumpuh aksi mengelola multikulturalisme yang sejak semula telah menjadi habitusnya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa di tengah kegamangan tersebut selalu muncul utopia kembali ke zaman "rust en orde" seperti jargon mbah Harto "piye, isih penak jamanku tho?". Atau, terperangkap pada relasi-relasi jumud klientelistik demi menyamankan diri dan kroni-kroninya sendiri. Maka jadilah dramaturgi politik kekerabatan, perkoncoan dan kroni.

Di mana posisi rakyat dan seluruh kerumitan meningkatkan kesejahteraannya? Ah, itu tampaknya hanya status-status klise nan basi yang sekadar membumbui kasak-kusuk nominal anggaran belanja dan pendapatan negara oleh para "yang mulia" di padepokan sejuk senayan. Rakyat tetap penting sebagai jargon negosiasi anggaran yang hendak digelontorkan. Soal kemana dana itu mengalir sampai jauh tentu hanya mereka yang mengetahui dan menikmati sepuas-puasnya.

Tapi tak baik berburuk sangka. Tetap ada sisa yang masih dapat dinikmati oleh rakyat. Sisa? Ya, sisanya saja. Malah mungkin cuma puing-puing bangunan yang mangkrak seperti Hambalang itu. Trilyunan coi. Ini permainan anggaran yang bukan main-main. Toh, yang kita saksikan kini cuma kerangka bangunan tak berbentuk dengan tumpukan asesorisnya yang turut melapuk. Sungguh ini suatu gambaran kedegilan dan pesta pora para cecunguk politik yang penuh kebiadaban di tengah realitas rakyat yang jatuh-bangun sendiri mengurus perut mereka plus beban pajak sana-sini yang hanya berakhir tragis di lahan Hambalang.

Inilah gambaran politik hambalang yang merasuki nurani mereka yang mendaku sebagai "wakil rakyat" dan "pejabat". Politik hambalang yang jelas-jelas berarti "habis makan buang tulang". Mereka sudah kenyang menggerogoti semua isi daging proyek pembangunan dan hanya menyisakan tulang-tulang kering untuk dijilat ramai-ramai oleh rakyat dengan program-program mercusuar pembangunan tanpa jelas apa manfaatnya untuk rakyat.

Hambalang, habis makan buang tulang. Oh iya, masih soal politik hambalang, kita juga perlu mengintip dan menguntit proyek-proyek pembangunan nun jauh dari metropolis Jakarta. Kalau sulit menelusuri jejak-jejaknya, setidaknya siapkan saja kamera atau smartphone untuk sekadar berselfie. Termasuk pula jangan melewatkan sesi-sesi berselfie di JMP yang baru diresmikan.

Kalau sudah puas, mari kita berselfie ria di sepanjang jalan trans Pulau Seram dengan latar jembatan-jembatan putus yang mangkrak bertahun-tahun. Atau sempatkan juga ke Pulau Buru, Kei, Yamdena dan Aru. Sambil berselfie di jembatan putus, jangan lupa memotret bagaimana rakyat berjerih tertatih-tatih menjaga jiwa mereka dalam kubangan hidup miskin di tengah lalu lalang fortuner dan pajero para pejabat yang menyambangi mereka hanya untuk sekadar menyatakan "selamat miskin". Karena kemiskinan rakyat punya nilai jual mahatinggi melanggengkan pesta pora berhambalang. Habis makan buang tulang.

Anti pembangunan? Tidak. Justru kita harus tetap kritis pada setiap detail program pembangunan dengan orientasi jelas apa visi dan bagaimana implementasinya. Tanpa itu, bersiap saja menikmati tulang yang dagingnya habis digerogoti para pelahap anggaran negara (yang terkumpul dari butiran-butiran keringat pajak rakyat yang kerja, kerja, kerja). Mungkin JMP bisa menjadi jargon baru kita agar tidak silau dengan proyek-proyek mercusuar pembangunan. Yang kumaksud bukan jembatan itu tapi "Jang Makang Puji" agar nalar dan nurani kerakyatan kita tidak ditumpulkan dan dilumpuhkan demi "tulang" yang terpaksa kita jilat ramai-ramai karena tak lagi berdaging.
Read more ...

Tuesday, April 5, 2016

Jembatan

Presiden Joko Widodo telah meresmikan Jembatan Merah Putih (JMP) pada 4 April 2016. Sebagai orang Ambon aku turut bangga. Tapi itu hanya jadi kebanggaan semu jika tidak disertai kesadaran akan fungsi esensial suatu jembatan. Jembatan adalah penghubung dua bagian yang terpisah yang sulit dijangkau. Dengan perkataan lain, ada ceruk yang dalam atau kesenjangan yang curam sehingga dua bagian terpisah tadi sulit dihubungkan. Di situlah jembatan sebagai penghubung diperlukan.

Dalam perspektif geografis, konteks kepulauan Maluku memang memerlukan sarana penghubung. Sarana penghubung itu tidak harus jembatan. Masyarakat kepulauan Nusantara sudah sejak berabad-abad lampau membangun sarana penghubung antarwilayah, antarkomunitas dan antarkebudayaan bukan dalam wujud jembatan fisik tapi transportasi laut, yaitu kapal layar dan perahu. Sarana penghubung inilah – yang jangkauannya melebihi jembatan terpanjang manapun di dunia – telah melahirkan beragam bentuk interaksi sosial, beraneka model hibridisasi tradisi dan kebudayaan, serta membangun peradaban yang heterokultural. Faktor-faktor itulah yang menjadi karakteristik masyarakat kepulauan yang terbuka dan kaya corak warna budayanya.

Dengan perspektif geografis tersebut maka dari sudut kemanfaatannya, fungsi JMP tidaklah terlalu signifikan sebab “kesenjangan” – jika bisa disebut demikian – sebenarnya sudah lama terjembatani oleh sarana penghubung perahu layar, feri penyeberangan Galala-Poka dan jalur darat mengitari setengah badan dalam Pulau Ambon (jika tujuannya ke airport atau negeri-negeri selanjutnya hingga ke Tanjung Alang). Maka kemungkinan signifikansi JMP adalah seputar efisiensi waktu, penghematan bbm, dan landmark Pulau Ambon (menggantikan eksotisme Teluk Ambon sebagaimana yang digambarkan dengan sentimentil dalam syair lagu “Amboina Bay”).

Dari perspektif sosiohistoris dan kebudayaan, kemajemukan masyarakat selalu membutuhkan jembatan komunikasi yang tidak mesti berwujud konstruksi fisik tapi konstruksi ide. Dari perspektif sosiohistoris, JMP ini seolah-olah menjadi simbol penghubung antara dua jazirah (Leihitu dan Leitimor) yang sudah sejak zaman kolonial Belanda dipetakonflik sebagai dua wilayah dengan oposisi biner Islam-Kristen. Oposisi biner tersebut kemudian merambah menjadi konstruksi kesadaran ide budaya dan identitas agama yang selalu ditempatkan secara konfrontatif satu terhadap yang lain, terutama sejak masa singkat Pendudukan Militer Jepang yang mengguratkan oposisi biner keagamaan itu sebagai warisan hingga kini.

Apakah dengan begitu JMP menjadi signifikan fungsinya jika ditelisik dari perspektif sosiohistoris dan kebudayaan? Aku rasa tidak terlalu signifikan juga. Jazirah Leihitu dan Jazirah Leitimor punya sejarah panjang perjumpaan yang diwarnai oleh berbagai periode historis yang bervariasi, peristiwa-peristiwa politik yang dinamis dan komunikasi budaya yang dialektis-fungsional.

Beberapa waktu lalu, aku bertandang ke Negeri Wakal di Leihitu. Di sana aku bertemu dan berbincang-bincang dengan beberapa sesepuh masyarakat. Mereka tahu aku berasal dari Naku, salah satu negeri di Leitimor. Yang membuatku kagum dan takjub adalah mereka sama sekali tidak menggubris oposisi biner yang kerap digembar-gemborkan dalam catatan-catatan sejarah kolonial. Mengapa? “Katong ini sebenarnya punya hubungan moyang-moyang. Tagal itu katong ini basudara,” demikian ujar seorang sesepuh Wakal kepadaku seolah menjawab pertanyaan mengapa tadi. Jawaban sederhana tapi bernas tadi dengan segera menegaskan bahwa “jembatan kebudayaan” antara dua wilayah yang kerap digambarkan senjang hanya karena berbeda agama sudah lama terbangun kokoh dalam ingatan-ingatan kolektif masyarakat. Narasi yang sama yang aku dapatkan ketika melakukan penelitian di Naku tahun 2000 saat Ambon sedang berada pada titik nadir konflik sosial.

Catatan kecil ini sama sekali tidak berpretensi mereduksi pentingnya JMP. Itu tak lagi penting karena jembatannya sudah diresmikan dan siap pakai, kendati signifikansi JMP sekali lagi ditentukan oleh beragam interes baik dari pihak pemprov, pemkot, berbagai pemangku kepentingan dan sudah pasti masyarakat penggunanya. Tentu saja, adalah non-sense jika proyek miliaran rupiah ini hanya didasarkan pada alasan efisiensi waktu menuju airport atau kampus Unpati. Teman-temanku yang kuliah di Unpati dulu selalu bangga menyebut bahwa mahasiswa paling keren di Indonesia ini ya cuma mahasiswa Unpati karena pergi-pulang kuliah naik feri. Tentu saja itu bagi mereka yang tinggal di Leitimor dan kota Ambon, tapi tidak bagi yang tinggal di Leihitu dan Baguala.

Peresmian JMP ini dan penggunaannya seyogyanya dimaknai lebih jauh untuk melihat berapa banyak (lagi) kesenjangan-kesenjangan antarwilayah kepulauan di Maluku yang perlu dijembatani secara proporsional dan eksistensial. Pertumbuhan ekonomi kota Ambon telah menarik gelombang investasi dan manusia yang massif. Sementara itu kelangkaan lahan makin menjadi isu penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Komposisi demografi kota dan pulau Ambon yang kian majemuk turut memicu kesenjangan antarbudaya yang mesti disertai dengan membangun konstruksi ide dan praksis multikulturalisme sebagai jembatan komunikasi lintas budaya. Belum lagi memperhitungkan proyeksi dan signifikansi Henahetu yang secara sosiologis punya pengaruh besar bagi perkembangan kota Ambon tapi secara administratif masih tersekat karena berada pada wilayah otoritas pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kita masih bisa menambah deretan panjang kesenjangan di Maluku yang membutuhkan “jembatan-jembatan” ideologis dan antropologis. Setidaknya agar kita, orang Maluku, tidak hanya terpasung pada pesona-pesona kemegahan fisik proyek-proyek pembangunan lantas malah rapuh dalam pemaknaan pembangunan itu sendiri.

Presiden Joko Widodo sudah meresmikan JMP. Kini saatnya kita, orang Maluku, membuktikan bahwa itu bukan sekadar landmark untuk dipuja-puji dan menjadi arena selfie belaka. Namun menjadi simbol dari kekayaan khazanah kebudayaan Maluku yang sudah terbukti menjadi simpul perjumpaan berbagai kebudayaan dan peradaban manusia. Menjadi Maluku adalah menjadi manusia lokal dengan perspektif global dan daya komunikatif berjangkauan lintas budaya. Tampaknya, jauh sebelum Manuel Castells menelorkan tesisnya tentang “network society”, para leluhur kita sudah berabad-abad membangun kebudayaan sebagai network society dengan rasionalitas zamannya. Hanya saja kita kemudian selalu dilumpuhkan oleh nalar dan praksis pembangunan yang berideologi monolitik dan monopoli. JMP hanya tanda kecilnya. Kita perlu pembuktian tanda besarnya: bertahan dalam era network society dan glokalisasi kebudayaan, serta menjadi masyarakat komunikatif.
Read more ...

Tuesday, March 29, 2016

Baku Hela Blok Masela

Majalah TEMPO edisi 29 Februari-6 Maret 2016 merilis laporan utama mengenai “baku hela” dua kementerian kabinet Presiden Joko Widodo, yang digawangi oleh Menko Maritim dan Sumber Daya (Rizal Ramli) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Sudirman Said). “Baku hela” dua menteri tersebut terkait mekanisme pengelolaan Blok Masela antara onshore dan offshore, yang sempat menimbulkan kegaduhan politik di internal kabinet dan membuat gerah sang presiden.

Mengatasi kegaduhan tersebut Presiden pun mengambil sikap dengan menjatuhkan pilihan pada onshore (kilang darat). Penilaiannya sejauh ini lebih pada manfaat ekonomis dengan rujukan onshore lebih murah dan mendatangkan manfaat kepada rakyat Maluku. Pada laporan khusus yang sama pula, TEMPO mendeteksi kongkalikong para pengusaha dan spekulan tanah yang mulai menggeliat di Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) yang rencananya akan menjadi pangkalan logistik Inpex Masela.

Keputusan Presiden pada onshore turut menuai kritik internal karena itu berarti seluruh rencana pengembangan (plan of development) yang telah disusun harus dikaji-susun ulang. Itu berarti pula pengelolaan proyek Blok Masela akan molor setidaknya 3-4 tahun. Konsekuensinya, menurut perhituangan SKK Migas, jika proyek ini terus mundur maka setiap tahun negara kehilangan potensi pendapatan minimal US$ 3,6 miliar atau sekitar Rp 49 triliun (lihat TEMPO 28 Maret-3 April 2016).

Terlepas dari perhitungan ekonomi, ada faktor lain yang tampaknya mulai mencuat, yaitu [1] faktor ketahanan dan kesejahteraan masyarakat setempat di tengah “badai” politik-ekonomi negara ini, dan [2] faktor ekspansi dominasi negara melalui isu pertahanan (militer) di kawasan tersebut. Faktor kedua sudah mulai dipersoalkan sebagaimana liputan KOMPAS 29 Maret 2016 halaman 4 dengan tajuk “Blok Masela: Strategi Pertahanan Penting Dipikirkan”.

Faktor pertama mengenai ketahanan dan kesejahteraan masyarakat setempat di tengah “badai” politik-ekonomi negara, ternyata belum (tidak?) disentuh. Padahal, faktor ini menjadi penentu seberapa jauh dan relevan pengelolaan kekayaan alam mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, terutama Maluku. Bukan tidak mungkin bahwa faktor inilah yang menjadi pemicu naiknya tensi konflik horizontal dan vertikal. Sudah tentu, atas nama kepentingan nasional, untuk urusan bisnis mega proyek semacam ini kekuatan negara (militer) akan turut memainkan peran penting.

Cerita semacam itu bukan baru. Sudah sejak tahun 1993 satu tim peneliti melakukan kajian lapangan yang menghasilkan suatu laporan penelitian dengan tajuk yang miris: Potret Orang-Orang Kalah ~ Kasus penyingkiran masyarakat kepulauan Maluku. Laporan penelitian lapangan tersebut dengan gamblang mendedah bagaimana perselingkuhan penguasa (negara/militer) dan pengusaha (kapitalis) membuahkan situasi rumit marjinalisasi masyarakat setempat kepulauan mulai dari Utara hingga Selatan. Jika melihat lebih ke timur Indonesia, fenomena penyingkiran serupa juga dapat dilihat oleh “mata telanjang” namun jarang ditanggapi sebagai “fakta telanjang” bagaimana kolaborasi negara/militer dan kaum kapitalis “sukses” membungkam dan menihilkan eksistensi masyarakat setempat sebagaimana diungkap oleh Imparsial dalam buku Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua (2011).

Sebagaimana hiruk-pikuk soal “papa minta saham” Freeport beberapa waktu lalu, demikian pula pada urusan mega proyek Blok Masela ini, isu kemanusiaan masyarakat setempat jelas sunyi-senyap. Kalaupun itu dibicarakan – seperti catatan pinggir Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (FDIP-UI) [KOMPAS 29 Maret 2016] – keberadaan dan kebudayaan masyarakat setempat hanyalah lampiran dari isu besar strategi pertahanan negara. Jika ulasan Blok Masela dalam laporan utama TEMPO dapat dilihat sebagai “perspektif atas” (negara) maka semestinya mega proyek ini harus dilanjutkan dengan “perspektif bawah” (masyarakat sipil) yang jelas-jelas menjadi pihak “korban” dan “kurban” (tumbal) dari pendekatan pembangunan berparadigma “metropolis” daripada “populis”.

Dengan demikian, kajian dampak lokal dari “perspektif bawah” penting dilakukan sebagai penyeimbang sehingga mega proyek ini tidak hanya jadi urusan utak-atik angka profit yang bisa diraup sembari abai pada eksistensi kemanusiaan dan kebudayaan masyarakat setempat. Entah pemerintah provinsi maupun para peneliti (universitas dan aktivis kemanusiaan) penting menjadikannya sebagai agenda utama pembangunan Maluku, serta tidak pasrah menyerahkan sepenuhnya pada keputusan politik pemerintah “pusat”. Seberapa ampuh “perspektif bawah” mengusik kemapanan “perspektif atas” (bahwa negara selalu menang atas rakyat)? Kita lihat saja episode berikutnya.
Read more ...

Sunday, March 27, 2016

Mgr Andreas Sol: Menghidupi Maluku Lewat Buku

Mgr Andreas Sol menggenapi peziarahan hidupnya di dunia menjadi 100 tahun. Ingatanku merayap mundur ke pertengahan 1990an. Saat itu ada tugas menulis makalah tentang manusia dan kebudayaan Maluku. Perpustakaan kampus UKIM (pernah) memiliki koleksi arsip dan pustaka tentang Maluku yang disimpan rapi dalam sebuah ruangan bernama “Moluccana”. Kubilang “pernah” karena pada tahun 2004 ketika kompleks kampus UKIM dibombardir hingga luluh lantak, tidak banyak koleksi yang bisa diselamatkan di tengah desing peluru dan mortir, serta dentuman bom. Untuk tugas itu, sudah kutelusuri rak demi rak. Meski terseok-seok dalam memahami sebagian besar pustaka yang berbahasa Belanda, Jerman dan Inggris tapi rasanya belum ada yang pas dengan tujuan makalahku. Petugas perpustakaan pun menyarankan bertandang ke Perpustakaan Rumphius.

Perpustakaan Rumphius sejatinya bukan perpustakaan umum. Perpustakaan ini terletak di kompleks keuskupan Amboina. Untuk mendapat akses ke situ harus dengan izin dari sang pemilik koleksi sekaligus pengelolanya: Mgr Andreas Sol. Beliau menemuiku, menanyakan maksud dan tujuan, lalu meminta kejelasan apa yang kucari. Awalnya aku juga bingung. Tapi percakapan ringan dengan Mgr Sol sedikit demi sedikit memperjelas arah. Lantas, dengan ramah aku pun diajak masuk ke perpustakaannya. Ruangannya tidak terlalu luas sebagaimana lazimnya perpustakaan umum. Tapi aku rasa “isi”-nya jauh lebih lengkap dan terawatt melebihi perpustakaan manapun di Kota Ambon, terutama untuk koleksi Maluku. Semua itu bisa dilihat dari cara Mgr Sol memperlakukan buku-buku yang dipegangnya. Beliau pun dengan lancar menjelaskan setiap rak koleksi pustakanya berikut tumpukan arsip-arsip dan ratusan manuskrip, yang entah dari berapa ratus tahun lalu. “Untuk bagian ini, saudara hanya boleh melihat katalognya dan tidak bisa menyentuhnya karena usianya sudah sangat tua,” demikian katanya ketika aku menanyakan apakah boleh membaca koleksi arsip pada salah satu sudut ruangan.

Perlakuan Mgr Sol terhadap koleksi pustakanya di Perpustakaan Rumphius membuatku kagum sekaligus diam-diam menumbuhkan “kecintaan” terhadap buku. Dedikasinya yang besar seumur hidupnya untuk mengumpulkan berbagai koleksi arsip dan pustaka mengenai Maluku tampaknya menjadi sumber energi dan spiritualitasnya yang membuat stamina fisik dan kesadarannya tetap bugar. Beliau tidak hanya menyimpan tapi lebih jauh juga menjadi pemandu pustaka yang enerjik. Aku ingat suatu ketika beliau menunjukkan kepadaku setumpuk buku tulis sederhana yang penuh dengan tulisan tangan. “Ini adalah tulisan tangan buku harian seorang tahanan politik di Buru,” jelasnya. Kami pun terlibat dalam diskusi ringan seputar peristiwa penahanan ribuan orang yang mengalami nasib sebagai tahanan politik di Pulau Buru. Yang paling mengesankan bagiku adalah tidak perduli berapa kali aku berkunjung ke Perpustakaan Rumphius, Mgr Sol selalu menyampaikan pesan: “Kalau saudara punya arsip atau buku terbaru mengenai Maluku, saya harap saudara bersedia memberikan salinannya untuk Rumphius.” Aku mengusahakannya tetapi selalu “kalah gesit” karena ternyata bahan yang kutawarkan (selalu) sudah tersedia di Rumphius.

Mgr Sol dan Perpustakaan Rumphius adalah satu tarikan nafas dan belahan jiwa. Tidak terhitung berapa banyak sarjana yang sudah melakukan penelitian tentang Maluku, yang mesti “sowan” dan “bertapa” di perpustakaan ini, juga berkonsultasi dengan Mgr Sol. Perpustakaan Rumphius menjadi tempat penyimpanan “harta dalam bejana” yang tak habis-habisnya memberikan inspirasi bagi muncul dan berkembangnya wawasan-wawasan baru mengenai spektrum manusia dan kebudayaan Maluku. Semua itu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari “tangan dingin” Mgr Andreas Sol, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya membangun dan merawat Perpustakaan Rumphius sebagai “mata air pengetahuan” dengan menyusun secara cermat berbagai jenis koleksi literatur mengenai Maluku.

Sudah 100 tahun Mgr Andreas Sol melakukan peziarahan intelektual dan spiritualnya. Beliau memperlihatkan dengan tegas-jelas bahwa intelektualitas dan spiritualitas bukanlah dua hal yang berbeda dan terpisah, melainkan menyatu dan bersenyawa membentuk karakter manusia yang bermartabat. Beliau tidak hanya mewariskan kepada generasi masa depan Maluku sebuah “tempat” (place) berisi ribuan judul koleksi literatur yang mengagumkan dan diakui dunia. Beliau terlebih mewariskan kepada umat manusia suatu space atau ruang wacana yang melampaui sekat-sekat dan batas-batas kebudayaan (karena place ini menjadi tempat peziarahan ilmu manusia dari berbagai bangsa dan negara).

Perpustakaan Rumphius adalah “harta dalam bejana” yang menyimpan selaksa makna dalam benih-benih hikmat dan pengetahuan. Warisan rohani dan intelektual Mgr Sol ini hanya akan menjadi sekadar place jika tidak menggugah kecintaan pada pengetahuan. Rasanya, dari keabadian yang sedang diziarahinya kini, beliau tetap menanamkan benih-benih harapan bahwa cinta akan kemanusiaan dengan seluruh matra kebudayaannya hanya dapat dilanggengkan melalui cinta akan pengetahuan dan hikmat yang membawa kemanusiaan pada kesadaran semesta akan cinta yang seutuhnya. Tidakkah itu makna sejati philosophia?

Selamat berziarah dalam keabadian Mgr Andreas Sol! Rumah buku Rumphius tetap menjadi rumah cinta bagi kemanusiaan di Maluku.
Read more ...

Sunday, February 14, 2016

Talake itu "Dapur" atau "Sumur"? Ayunan dari pragmatis ke paradigmatis - Catatan Kecil tentang Pendidikan Tinggi Teologi Ambon

Sejak menjadi mahasiswa Fakultas Teologi UKIM pada tahun 1990an, beta kerap mendengar istilah “fakultas teologi sebagai dapur” atau biasanya disebut “Talake itu dapurnya GPM” (yang pasti dimaksud di situ adalah fakultas teologi par excellence). Ini adalah analogi yang hendak menggambarkan relasi institusional dan fungsional antara institusi pendidikan tinggi teologi dan gereja (GPM) sebagai rumah induknya. Analogi ini dibangun dari realitas historis dan eklesiologis bahwa pada mulanya institusi pendidikan teologi dibentuk untuk mempersiapkan kader-kader pelayan gereja – secara khusus pendeta dan kemudian guru PAK – yang dapat difungsikan untuk memfasilitasi pelayanan gereja secara struktural maupun fungsional dalam konteks yang terbatas.

Hubungan yang terbangun secara spesifik antara kampus (teologi) dan gereja (GPM) kemudian menjadi jaringan kerja sama yang mekanis: kampus mempersiapkan kader dalam bidang keilmuan dan keterampilan (pastoral, khotbah, tafsir alkitab, psikologi dll), kemudian kader-kader yang “siap pakai” itu dimanfaatkan oleh gereja untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan struktur organisasinya. Seluruh bangunan kurikulum pendidikan teologi kemudian hanya dipersiapkan untuk kebutuhan “rumah induk” (gereja). Tidak lebih dari itu. Dari situlah kemudian relasi itu membentuk konsep/praktik yang pragmatis bahwa institusi pendidikan teologi adalah semacam “sekolah kedinasan dari gereja”. Umumnya ini dipadankan dengan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) dengan output sebagai lurah, camat, dst. Bisa jadi, mindset ini pula yang mendasari munculnya “anekdot” “orang pandai/bodoh itu di talake” dan “orang setia/tidak setia itu di talaba”.

Analogi “dapur” tentu kontekstual sesuai dengan zamannya. Meskipun jika ditelisik lebih jauh analogi itu sebenarnya mengandaikan secara implisit hubungan yang subordinat karena posisi dapur dalam arsitektur rumah pada umumnya berada di belakang. Orang tatua bilang: “Biar dapor talamburang, makang sabarang-sabarang, yang penting kintal atau foris barsih.” Ungkapan itu menggambarkan bahwa penampilan “depan” (kintal/foris) dari “rumah induk” harus lebih diutamakan daripada penampilan “belakang” (dapur). Lagipula, yang biasa tampil di foris untuk terima tamu adalah para lelaki; sedangkan perempuan tempatnya di dapur yang sesak oleh asap tungku dapur dan aroma bumbu dapur. Tidak mengherankan dalam pengalaman turun jemaat, banyak pendeta yang mempraktikkan strategi langsung masuk dapur untuk mengenal kehidupan suatu keluarga anggota jemaat. Karena dari dapurlah akan tampak bagaimana kondisi sebenarnya suatu rumah tangga.

Perubahan zaman dan perubahan sosial adalah keniscayaan yang tak terhindari. Seiring perkembangan zaman dan perubahan masyarakat dalam konteks politik kenegaraan, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi yang bertujuan menata lembaga-lembaga pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi teologi. Beban regulasi makin bertambah berat dan ketat ketika tahun 1996 melalui negosiasi alot antara PERSETIA dan DIKTI akhirnya teologi diterima sebagai salah satu rumpun ilmu dalam konstruksi pohon ilmu yang digunakan oleh pemerintah (DIKTI). Konsekuensinya, pendidikan teologi harus mulai merekonstruksi seluruh bangunan kurikulumnya untuk disesuaikan dengan tuntutan pemerintah yang menggunakan parameter-parameter keilmuan dan metodologis yang tidak pernah diaplikasikan sebelumnya pada pengembangan pendidikan tinggi teologi. Beta masih ingat ketika kondisi penyesuaian masih gonjang-ganjing fakultas teologi kelabakan menyelenggarakan ujian negara dan menyesuaikan gelar yang berubah-ubah dalam waktu singkat. Angkatan-angkatan sebelum tahun 1990 menggunakan gelar “Sarjana Theologia” atau S.Th. Angkatan beta diwisuda dengan gelar “Sarjana Agama” atau disingkat S.Ag (yang sering diplesetkan “sarjana alam gaib”). Angkatan berikutnya (terutama pasca 1996) kemudian berubah menjadi “Sarjana Sains” atau S.Si (dengan embel-embel “teol.” di belakangnya untuk membedakan dengan gelar serupa dari bidang ilmu lain).

Ya, teologi kemudian menjadi “ilmu” yang dikembangkan secara ketat baik epistemologinya maupun metodologinya. Lantas, bagaimana relasinya dengan “rumah induk” (gereja)? Hampir di semua fakultas atau sekolah teologi yang dimiliki oleh sinode-sinode gereja, konteks ini menghadirkan ambivalensi dalam penyusunan kurikulum teologi. Seorang teman menyebutnya “kurikulum banci”, sebab harus berdiri pada dua perspektif yang sering konfrontatif. Gereja-gereja mengeluhkan lulusan-lulusan fakultas teologi tidak lagi terampil melayani dan lebih tampil sebagai ilmuwan. Dalam tarikan nafas yang sama, pada sisi lain, fakultas teologi harus bergelut dengan berbagai regulasi pemerintah untuk kepentingan akreditasi institusi dan akreditasi dosen, dengan seabrek persyaratan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), dan menulis artikel untuk dimuat pada jurnal-jurnal terakreditasi dalam/luar negeri.
Bangunan kurikulum pun tidak lagi semata-mata mengacu pada kebutuhan gereja, tetapi lebih kepada pengembangan ilmu teologi itu sendiri dan implikasinya pada peningkatan mutu institusi universitas. Nah, bertambah lagi bebannya karena kemudian fakultas teologi – meskipun disebut-sebut sebagai “kakak tertua” dalam konteks UKIM – harus realistis menerima dirinya dan beradaptasi dalam lingkungan akademik yang beragam. Penelitian-penelitian yang dilakukan dituntut lebih terintegrasi di bawah koordinasi universitas (UKIM) karena pemerintah tidak berhubungan langsung dengan fakultas tetapi harus melalui bendera universitas.

Catatan ringkas ini hanya ingin memperlihatkan kompleksitas konteks Fakultas Teologi UKIM, yang tidak bisa lagi semata-mata dipandang secara pragmatis sebagai “dapur” gereja (GPM). Analogi tersebut, menurut beta, harus bergeser secara paradigmatis ke arah penguatan kapasitas dan fungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi. Sejarah fakultas teologi sebagai bagian dari gereja tentu tidak dapat dipungkiri. Tetapi fakultas teologi kini semestinya dikembangkan dengan lebih bertumpu pada paradigma keilmuan yang integratif, interkonektif, dan interdisipliner sesuai dengan tuntutan pasar dan/atau masyarakat. Lulusan-lulusan fakultas teologi bahkan kini telah menyebar ke berbagai arena pekerjaan dan institusi non-gerejawi. Artinya, ilmu teologi kian berkembang secara paradigmatis kemudian tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan gereja belaka, tetapi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Jika paradigmanya demikian maka proses pembelajaran pada fakultas teologi makin variatif dan mengarah pada terbentuknya output (lulusan) yang bermanfaat dalam konteks “pelayanan” yang lebih luas, bukan hanya pada lingkup kecil gereja (GPM). Konsep “jemaat” atau “tanah lapang besar” pun seyogyanya mengembang menjangkau ranah-ranah luas yang melampaui pagar-pagar institusional bernama sinode gereja.

Beta berpikir, istilah “dapur” tampaknya tidak lagi memadai. Mungkin analogi “sumur” dapat menjadi paradigma baru dalam mengembangkan proses pembelajaran dan aktualisasi ilmu teologi secara lebih kontekstual dan progresif. Yang perlu dipikirkan, jika “sumur” kering maka akan menjadi malapetaka bukan hanya bagi seisi “rumah induk” tapi mungkin bagi “orang sekampung” (masyarakat). Begitulah.
Read more ...

Friday, January 15, 2016

Kita Perlu Takut

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, menyatakan dalam salah satu wawancara pers pagi ini (Jumat, 15/01/2016) bahwa dipastikan biang kerok aksi teror Jakarta kemarin adalah kelompok ISIS dan jaringannya meskipun tidak dilanjutkan [si]apa yang dimaksud dengan "ISIS" itu. Seperti catatan kecil saya kemarin bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo untuk "kejar dan tangkap pelaku teror" harusnya dibaca "mundur" (preventif) sebagai tindakan antisipatif dengan mengerahkan seluruh alat kelengkapan negara (intelijen-polisi-militer), termasuk alarm yang sempat dinyatakan oleh Menkopolhukam beberapa saat lalu.

Saya kagum dengan penyebaran aura positif melalui pesan-pesan persaudaraan dan motivasional untuk tidak ditaklukkan oleh rasa takut. Kami tidak takut! Mantaplah. Tapi, tidak takut kepada [si]apa? ISIS? Bisa jadi. Bagaimana kita mendeteksinya? Orangkah? Organisasikah? Atau sejauh ini kita hanya takut pada "mahluk halus" bernama ISIS itu? Bisa jadi, "mahluk halus" itu bernama "ideologi" yang menyusup dan menggerayangi otak dan naluri, kemudian mengendap-mengeras menjadi cara pandang monolitik dan sikap intoleran terhadap yang berbeda. Ideologi semacam itu bisa datang dari dan dihembuskan oleh [si]apa saja. Maka di situ KITA PERLU TAKUT, sebab dengannya kita menjadi makin peka, bukan hanya pada AKIBAT aksi teror, tapi justru pada PENYEBAB-nya. Bukankah karena rasa PERLU TAKUT itu negara membangun sistem pertahanan-keamanan dengan seperangkat aparatus bernama polisi dan tentara?

Keprihatinan terhadap aksi teror Jakarta memang mengharukan. Jakarta adalah ibukota negara Indonesia, tapi Jakarta tidak merepresentasikan kegelisahan sosial dan kegalauan politik Indonesia. Indonesia bukan Jakarta tok. Banyak "teror" yang telah melumpuhkan daya hidup rakyat di luar Jakarta dan di luar Jawa karena rumah mereka digusur, tanah mereka dirampas, hutan tempat hidup mereka dikapling sepihak oleh penguasa/pengusaha, rasa keadilan mereka dibenam dalam lumpur kekerasan dan intimidasi, kemanusiaan mereka dilucuti atas nama agama dan modernitas (masih bisa ditambah lebih panjang) - dan semua itu jauh dari sorotan media yang heboh.

Seperti kita perlu takut sakit, maka kita akan berusaha menjaga kesehatan pikiran dan tubuh, bukan hanya dengan mengonsumsi sebanyak mungkin obat (saat sudah sakit), tapi juga makan makanan bergizi, berolahraga dan menjalani hidup dengan peka terhadap keseimbangan tubuh sendiri, relasi dengan orang lain dan lingkungan hidup (agar tidak sakit-sakitan). Di situ KITA PERLU TAKUT!

http://nasional.kompas.com/read/2014/07/11/21270931/dipertanyakan.ada.bendera.isis.saat.aksi.dukung.palestina.di.bundaran.hi
Read more ...

Thursday, January 14, 2016

Meneror Jakarta

Dukacita mendalam atas jatuhnya korban (polisi dan warga sipil) ledakan bom dan tembakan yang terjadi di pusat keramaian Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Ini semacam anomali dalam hukum Indonesia yang jelas-tegas tidak mengizinkan warga sipil memiliki senjata api dan bahan peledak. Tidak seperti Amerika Serikat, yang dengan beberapa batasan, masih mengizinkan warga sipil memiliki senjata api dengan dalil membela diri. Sebagai warga negara Indonesia, pertanyaan besar yang menggelayuti benak saya adalah: “Darimana kelompok/individu peneror ini mendapatkan senjata api?” Di Indonesia, hanya polisi dan tentara yang punya akses mendapatkan senjata dan izin menggunakan senjata api dan/atau bahan peledak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedua institusi (Polri/TNI) ini di bidang kamtibmas dan pertahanan negara.

Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan pernyataan dan instruksi kepada Polri/TNI untuk “kejar dan tangkap” para pelakunya. Pernyataan ini seharusnya dibaca “mundur” (preventif) dengan mengefektifkan intelijen negara apalagi jika – sebagaimana disinyalir Menkopolhukam – ada tendensi Indonesia menjadi sasaran aksi teror. Lantas, apa langkah strategis mengantisipasinya? Tapi, lebih jauh dari sekadar mengantisipasi aksi teror, mengefektifkan intelijen negara dan mengejar pelaku teror, adalah bagaimana strategi pengelolaan “sistem peringatan dini” yang semestinya dimulai dari mencermati kecenderungan-kecenderungan asosial yang berkembang melalui indoktrinasi kebencian dan fanatisme berselubung “agama” dan sentimen-sentimen primordial lainnya. Selain itu, jika akses dan izin kepemilikan serta penggunaan senjata api hanya dimiliki oleh korps Polri dan TNI, bagaimana mekanisme kontrol internal kedua institusi tersebut terhadapnya? Serangkaian konflik komunal beberapa tahun lampau, seperti Konflik Ambon, semestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah (sipil/militer) Indonesia bahwa situasi konflik[-konflik] itu telah menjadi lahan subur penyebaran senjata api di tangan warga sipil anggota milisi-milisi yang ada saat itu. Jika ditelusuri sudah jelas darimana asal peredaran senjata-senjata tersebut.

Tudingan terhadap “ISIS” sebagai biang keroknya hanyalah mengarahkan telunjuk pada “papan nama” baru tanpa menyelisik lanjut kandungan ideologis yang sudah lama ada, bahkan diawetkan, melalui berbagai macam organisasi dan/atau media. Sebagai warga negara Indonesia, saya mendukung seluruh upaya optimal pihak intelijen, kepolisian dan militer Indonesia untuk mengungkap motif aksi teror, menangkap pelakunya, sekaligus – ini yang penting – mempersiapkan strategi sosial-kebudayaan sebagai “sistem peringatan dini” menangkal terorisme. Tentu saja, ada harapan besar, kita tidak sedang antre menunggu giliran diobrak-abrik, setelah kasus Belgia, Prancis dan Turki.
Read more ...

One Earth, Many Faces

One Earth, Many Faces