Akankah Kita Mengulangi Kepiluan Yang Dulu?

Hari ini perasaan terusik ketika mendengar bahwa terjadi ketegangan di Masohi. Tidak jelas apa yang menjadi pemicunya. Semua masih simpang siur. Ada isu salah satu rumah ibadah sudah terbakar, tetapi itu pun tidak bisa dipercaya. Boleh percaya, percaya sebagai isu yang belum terpercaya. Apakah ini pertanda dibukanya lagi kitab "kerusuhan Maluku" entah jilid yang keberapa? Semoga saja tidak. Tetapi kondisi ini tetap memprihatinkan dan mesti terus dipantau agar tidak makin keruh karena didomplengi kepentingan pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dalam instabilitas sosial.

Apapun yang menjadi pemicunya, peristiwa Masohi di akhir tahun 2008 menjadi suatu pertanda bahwa kita kembali hendak diseret ke dalam kancah konflik dengan pola berulang seperti sebelumnya - kendati dengan target dan kepentingan yang berbeda. Lagi-lagi suatu pola berulang yang seharusnya kita sudah kenyang belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun, saya sendiri harus mengakui bahwa lalu lintas informasi mengenai peristiwa ini masih sangat sumir karena komunikasi yang tidak lancar dengan teman-teman yang sedang memantau situasi di lapangan.

Hal yang mengkhawatirkan ialah pola "19 Januari 1999" nampaknya kembali. Jika pada 19 Januari 1999 momentum konflik dipicu pada saat hari raya Lebaran, maka kali sepertinya mendekat pada momentum perayaan Natal. Kegelisahan yang masih menggayut: kenapa setelah pengalaman berdarah-darah selama kurang-lebih 4 tahun, kita masih mau diprovokasi dengan pola yang sama? Saya kok jadi tidak percaya bahwa konflik ini dikehendaki oleh rakyat - yang tentunya sudah babak-belur menjadi korban dalam konflik sebelumnya. Jadi, kalau bukan karena kehendak rakyat, tentu pertanyaan akan mengarah kepada "pihak lain" yang bukan rakyat, tetapi memakai rakyat sebagai bemper untuk saling dibenturkan demi kepentingan politik mereka. Siapakah itu? Saya rasa kita sudah maklum, karena konflik Maluku sebelumnya yang berlarut-larut dengan gamblang telah memperlihatkan dengan jelas siapa-siapa yang bermain api dengan menciptakan konflik sosial di Maluku.

Kondisi ini memang memprihatinkan tetapi juga seharusnya menyentak kita bahwa jika memang "rakyat" Maluku masih bisa dibenturkan satu sama lain, itu berarti proses rekonsiliasi dan pemulihan sosial masih berjalan pincang. Atau, proses itu sendiri masih belum matang dan karena itu masih terbuka peluang untuk dimentahkan agar kembali ke titik nol. Tidak dapat dimungkiri bahwa proses pilkada (gubernur dan/atau bupati) di Maluku dan beberapa kabupaten masih menjadi titik picu yang rentan dan berpotensi meledak dalam benturan kepentingan yang melibatkan berbagai kubu pendukung para kandidat.

Di sinilah letak soalnya, yaitu bahwa proses pemulihan konflik sosial di Maluku nampaknya masih sangat kuat bertumpu pada kekuatan negara. Partisipasi rakyat memang sedang dan masih berlangsung tetapi belum mencapai titik pematangan. Perjanjian Malino II, menurut saya, bisa dibaca sebagai sebentuk solusi hegemonik di mana negara masih memegang peran dominan sebagai "pemaksa". Rakyat yang sudah mencapai titik jenuh pada saat itu menerimanya - untuk sementara - sebagai jeda dari keletihan diterpa berbagai hujan isu dan teror yang tak kunjung teratasi oleh kekuatan militer (dengan jumlah yang fantastis). Untuk selanjutnya, pemulihan sosial masih sangat kental diiringi oleh pendekatan "pembangunan" yang ternyata masih mengabaikan derita rakyat. Indikator "perbaikan ekonomi" di Maluku secara sektoral memang memperlihatkan perkembangan signifikan, apalagi dengan masuknya sejumlah investor asing untuk menanamkan modalnya di Maluku. Namun, yang masih menjadi pertanyaan: apakah rakyat masih diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan? Rakyat mana? Nah, di sinilah muncul soal berikutnya. "Rakyat" kemudian secara langsung diasosiasikan dengan Anggota DPRD yang - katanya - adalah representasi rakyat. Padahal kita sama-sama tahu bahwa anggota DPRD bukanlah bagian dari rakyat yang kelaparan, karena mereka ternyata banyak yang "kekenyangan" karena mendapatkan banyak jatah dari proyek pembangunan pascakonflik.

Mana buktinya? Kita bisa berdebat panjang soal itu. Namun bukti paling nyata adalah euforia munculnya banyak calon legislatif (caleg) ternyata tidak berbanding lurus dengan proses pematangan berpolitik pada aras lokal di Maluku. Politik benar-benar hanya menjadi suatu ajang pertarungan kekuasaan yang vulgar - bahkan sampai melibatkan lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja. Di sinilah proses pendewasaan berpolitik tidak terjadi karena kita tidak belajar bagaimana memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan - yang rentan didomplengi kekuatan dan kepentingan politik - agar tetap mampu menjadi mediator sosio-kultural dalam proses pemulihan masyarakat Maluku pascakonflik yang sebenarnya belum sepenuhnya bisa dilepaskan begitu saja. Faktor lain yang tak dapat diabaikan adalah apakah ada pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi dengan benturan dua kelompok masyarakat di Letwaru? Tentu saja di sini dibutuhkan pencermatan lebih lanjut seberapa strategis wilayah ini untuk digarap sebagai salah satu sumur eksplorasi kekuatan-kekuatan kapitalis.

Terlepas dari seluruh asumsi hipotetik di atas, tetap saja menyeruak tanya "Apakah kita akan belajar lagi dari titik nol dengan kasus Masohi kali ini?" Ataukah kita sudah bersiaga untuk tidak lagi terperangkap dalam khaos yang sia-sia ini? Atau terus-menerus menjadi "keledai" yang mengulangi ketololan dengan terperosok pada lubang yang sama sekali lagi, lagi, dan lagi... Entahlah. Tetapi sebagai anak Maluku tetap membara kerinduan untuk membangun peradaban damai di Maluku di atas landasan kesadaran multikultural... Saya percaya bahwa negara memiliki kekuatan untuk melakukan "kekerasan" formal (dengan instrumen tentara dan polisi) dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi. Tetapi saya jauh lebih percaya bahwa rakyat sebenarnya memiliki dimensi-dimensi hikmat lokal yang jauh lebih kuat dan efektif untuk menciptakan pranata kebudayaannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip komunalitas tradisional yang telah teruji cukup lama. Jadi perdamaian bukanlah kata asing dalam diskursus kebudayaan lokal. Soalnya sekarang: "perdamaian" ini ditentukan oleh siapa? Negara atau rakyat? Ini bukan soal mana yang lebih dulu antara telur dan ayam, melainkan soal siapa yang dapat "telur" dan siapa yang dapat "ayam". Dengan perkataan lain, ini soal subjek yang memegang kendali atas "telur" dan "ayam" itu. Siapakah gerangan?