GPM, Gempuran Kapitalisme dan Politik Identitas

Keriuhan di dunia maya dan di dunia nyata seputar pilkada Jakarta 2017 telah menyedot dan menyita perhatian banyak orang di dalam negeri dan luar negeri. Kini kita turut menjadi saksi dari suatu perilaku politik para elite yang sungguh-sungguh brutal dan tanpa etika politik. Demi kekuasaan (politik/ekonomi) segala jalan ditempuh, bahkan dengan manipulasi agama hingga ke tingkat yang paling sarkastik. Agama ditampilkan benar-benar sebagai senjata mematikan untuk menggilas lawan-lawan politik. Soal itu, kita di Maluku, terutama warga/pelayan GPM, punya pengalaman pahit cukup panjang dengan konflik 1999-2005 (bahkan dampaknya masih kuat terasa hingga di pertengahan tahun 2017). Pada perspektif itu GPM sangat berkepentingan untuk melihat fenomena belakangan di Jakarta dalam horison politik yang lebih luas. Artinya, kekuatan ideologis dan gerakan politik keagamaan semacam itu cepat-lambat akan merambat pula ke banyak daerah di Indonesia.

Di bawah catatan ini saya menempel reportase Allan Nairn, seorang jurnalis intelejen perang yang cukup disegani berbagai kalangan. Lebih jauh mengenai Nairn bisa dibaca pada bagian akhir reportasenya pada link ini. Reportase investigatif Nairn memperlihatkan kepada kita sisi-sisi gelap yang kerap tak terbaca secara luas dari proses pilkada DKI Jakarta 2017.
Nairn menyoroti tiga kekuatan besar yang sebenarnya bermain di balik keriuhan pilkada Jakarta 2017. Mereka adalah [1] kapitalis raksasa Amerika Serikat; [2] militer Indonesia; [3] politik identitas.

Kapitalis raksasa Amerika Serikat sangat berkepentingan menjaga lahan-lahan bisnis subur di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Apalagi sejak Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS. Latar belakangnya sebagai seorang taipan besar jelas sangat mempengaruhi karakter politiknya sehingga Trump benar-benar menjadi representasi harmoni politik-bisnis dalam birokrasi AS dan juga politik-ekonomi luar negeri AS. Di Indonesia, AS punya saham bisnis besar seperti Freeport yang akan terus dipertahankan dengan segala cara, termasuk mendongkel Joko Widodo dari kursi kepresidenan jika dianggap menghalangi syahwat serakah bisnis mereka. Hal yang pernah dialami oleh Soekarno ketika AS menggunakan Soeharto untuk menggulingkannya tahun 1965.

Kekuatan kedua adalah militer Indonesia. Pengalaman pahit selama konflik 1999-2005 di Maluku banyak memberi pelajaran bagi kita orang Maluku bahwa militer punya kepentingan politik-ekonomi juga di balik segala peristiwa rusuh tersebut. Atas nama keamanan nasional, militer Indonesia punya legitimasi kuat untuk menggunakan kekerasan legal secara absolut. Secara ideal, itu memang tugas mereka. Secara faktual, pelaksanaan berbagai “operasi militer” juga sangat terkait dengan bagi-bagi “kue pembangunan” sebagai jatah keamanan yang menjamin beroperasinya perusahaan-perusahaan besar nasional dan transnasional di Indonesia. Setelah Freeport, “kue pembangunan” yang sedang dinantikan adalah eksplorasi migas Blok Masela, satu spot tambang migas dari 25 spot yang telah terdeteksi di wilayah kepulauan Maluku. Dalam konteks ini, militer Indonesia akan memainkan peran sebagai “watch-dog” (anjing penjaga) kepentingan-kepentingan kapitalisme besar.

Kekuatan ketiga adalah kelompok-kelompok milisi atau preman berkedok agama. Kita pun punya pengalaman dengan kelompok-kelompok seperti ini, meskipun tampaknya kita tidak memberi perhatian serius terhadap eksistensi mereka. Pasca pembubaran Laskar Jihad, banyak orang menganggap kaum ekstremis agama tersebut sudah tidak ada. Padahal, yang terjadi adalah mereka bermetamorfosis dengan senyap dan cepat menjadi kelompok-kelompok garda depan dari sayap-sayap militer. Tujuannya jelas: mereka akan menjadi pion-pion yang bertugas mengalihkan perhatian publik dari pat-gulipat perselingkuhan penguasa-pengusaha yang tidak segan-segan membiarkan rakyat mati kelaparan atau diberangus bengis dengan kekuatan bersenjata, termasuk melalui tangan-tangan kaum ekstremis berjubah agama.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kaum ekstremis agama tersebut bukan hanya kelompok Islam, tetapi juga Kristen. Hanya pola ekstremismenya berbeda. Kaum ekstremis Kristen memainkan dua strategi “mata pedang” atau “tajam muka-belakang”, yaitu [a] membangkitkan emosi keagamaan yang lebih bersifat introver (termasuk dengan kemasan nama spiritualitas kristiani) untuk melumpuhkan secara sistematis nalar kritis politik Kristen yang bisa memicu gerakan sosial melawan “pembangunan”; [b] mengalihkan perspektif politik dan aktivitas sosial berbasis advokasi dari gereja-gereja besar agar tidak banyak bicara tentang politik dan advokasi masyarakat marjinal. Untuk itu dikonstruksikan dan dihembuskan terus paham-paham dangkal seperti “politik itu kotor”, “gereja tidak boleh berpolitik praktis”, “gereja hanya bertugas melayani spiritualitas umat”, dll. Semuanya bertujuan untuk mengungkung gereja dalam “teologi pasif” yang tidak banyak ribut soal ekses pembangunan yang dialami oleh jemaat/masyarakat dimana gereja eksis dan bergerak.

Yang perlu diperhatikan pula adalah keterlibatan beberapa figur "basudara" Salam (Muslim) dalam gerakan Islam transnasional (ISIS) dan sayap-sayap Islam ekstrem seperti FPI. Padahal dulu mereka dikenal sebagai aktivis-aktivis perdamaian Maluku. Afiliasi mereka dengan kelompok-kelompok Islam ekstrem di Jakarta/Jawa tentu harus menjadi alarm bagi kita. Jangan-jangan saat GPM sibuk bicara tentang “Gereja Orang Basudara”, justru sebagian besar “basudara” Salam (terutama kaum muda) lebih memilih mengikat tali persaudaraan pada gerakan-gerakan Islam ekstrem di luar Maluku; atau bahkan bercita-cita menjadi pioner-pioner Islam keras di Maluku.

Catatan kecil ini hanya jendela kecil untuk mengajak kita sebagai GPM melihat fenomena yang terjadi di republik ini tidak dengan euforia berlebihan tapi abai untuk mempersiapkan diri menghadapi kekuatan-kekuatan besar tersebut dengan seluruh potensi yang kita miliki. Dalam konteks ini, peranan pendeta jemaat menjadi sangat signifikan sebagai representasi gereja melakukan tindakan advokasi terhadap masyarakat berhadapan dengan segala bentuk ketidakadilan ekses pembangunan. Selain itu, perspektif politik kerakyatan juga semestinya menjadi konsern bersama GPM, yang mencakup pemahaman komprehensif mengenai konstelasi politik-ekonomi Indonesia pasca-Orde Baru (atau neo Orba), komunikasi politik dan advokasi (critical review terhadap regulasi lokal/nasional dan gerakan sosial berbasis kesejahteraan sosial). Sebagai fondasinya jelas bahwa konstruk nalar teologi GPM pun harus siap menjadi landasan transformasi sosial-politik, dan bukan sekadar transformasi kesalehan individu. Apakah itu bisa disebut teologi politik atau spiritualitas politik GPM? Tampaknya perlu terus dibincang bersama. [steve gaspersz]
 
********************

Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar
Reporter: Allan Nairn
19 April, 2017
• Allan Nairn menyisir kaitan Prabowo, SBY, Hary Tanoe dan Donald Trump di balik Aksi Bela Islam
• Allan Nairn menujukkan keterlibatan para jenderal aktif maupun pensiunan, termasuk yang ada di kubu Jokowi
Investigasi tentang persekutuan para jenderal mendongkel Jokowi lewat kasus Al-Maidah.

tirto.id - Rekan-rekan Donald Trump di Indonesia telah bergabung bersama para tentara dan preman jalanan yang terindikasi berhubungan dengan ISIS dalam sebuah kampanye yang tujuan akhirnya menjatuhkan Jokowi. Menurut beberapa tokoh senior dan perwira militer dan intelijen yang terlibat dalam aksi yang mereka sebut sebagai "makar", gerakan melawan Presiden Jokowi diorkestrasi dari belakang layar oleh beberapa jenderal aktif dan pensiunan.

Pendukung utama gerakan makar ini termasuk Fadli Zon, Wakil Ketua DPR-RI dan salah satu penyokong politik Donald Trump; dan Hary Tanoe, rekan bisnis Trump yang membangun dua Trump Resort, satu di Bali dan satu di dekat Jakarta.

Laporan tentang gerakan menjatuhkan Presiden Jokowi ini disusun berdasarkan sejumlah wawancara dan dilengkapi dokumen dari internal tentara, kepolisian, dan intelijen yang saya baca dan peroleh di Indonesia, juga dokumen Badan Keamanan Nasional AS (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden. Banyak sumber dari dua belah pihak yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya. Dua dari mereka mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan mereka.

Usaha Makar
Protes besar-besaran muncul menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka menuntut petahana Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ahok, dipenjara atas tuduhan penistaan agama. Dengan pendanaan yang baik dan terorganisir, demonstrasi berhasil mengumpulkan puluhan ribu–beberapa sumber menyebut hingga jutaan–di jalanan Jakarta.

Dalam perbincangan dengan tokoh-tokoh kunci gerakan perlawanan terhadap Ahok, diketahui kasus penistaan agama ini hanya dalih untuk tujuan yang lebih besar: menyingkirkan Joko Widodo dan mencegah tentara diadili atas peristiwa pembantaian sipil 1965–pembantaian yang dilakukan militer Indonesia dan didukung pemerintah AS. Aktor utama dalam 'serangan pembuka' yang berperan sebagai penyuara dan pendesak adalah Front Pembela Islam (FPI), yang diketuai Rizieq Shihab. Bersama Rizieq, dalam rantai komando juga ada juru bicara dan Ketua Bidang Keorganisasian FPI, Munarman, serta Fadli Zon.

Munarman, yang sempat terekam hadir dalam pembaiatan massal kepada ISIS dan Abu Bakar al Baghdadi, adalah pengacara yang bekerja untuk Freeport McMoran, yang saat ini dikendalikan oleh Carl Icahn, sahabat Donald Trump. Meski koneksi Trump tampak penting dalam plot makar ini, belum diketahui apakah Trump atau Icahn punya hubungan langsung. Sementara Munarman tidak menanggapi permintaan komentar untuk artikel ini.

Arsip Snowden menyimpan banyak dokumen terkait FPI. Termasuk di dalamnya dokumen yang menuliskan bahwa kepolisian Republik Indonesia tak berani menangkap FPI karena takut serangan balik, dan dokumen lain yang memaparkan FPI adalah cabang dari Jemaah Islamiyah, jaringan jihad yang terlibat dalam Bom Bali tahun 2002, dan dokumen pengiriman senjata api dari Kepolisian Republik Indonesia untuk latihan anggota FPI Aceh. NSA dan Gedung Putih tak merespons tulisan ini.

Sementara gerakan protes besar-besaran yang digelar FPI berlangsung selama enam bulan terakhir, saya mendapatkan informasi yang rinci dari lima laporan internal intelijen Indonesia. Laporan-laporan itu disusun oleh tiga agen pemerintah Indonesia. Seluruhnya dikonfirmasi oleh sedikitnya dua tokoh militer, intelijen, atau staf istana.

Salah satu laporan menyatakan bahwa gerakan ini sebagian didanai Tommy Soeharto--anak diktator Soeharto--yang pernah masuk bui gara-gara menembak mati hakim yang memvonisnya bersalah. Sumbangan finansial Tommy juga diakui oleh Jenderal (Purn) Kivlan Zein. Kivlan sendiri, yang membantu FPI memimpin protes besar-besaran di Jakarta pada November lalu, sedang menghadapi ancaman penjara dengan tuduhan makar. Ia juga bekas pemimpin tim kampanye Prabowo dalam pemilu 2014.

Laporan lain menyatakan bahwa sebagian dana berasal dari Hary Tanoe, miliuner rekanan bisnis Donald Trump. Para tokoh penting gerakan protes itu--beberapa di antaranya saya temui pada Jumat silam--berkali-kali menekankan kepada saya bahwa Hary adalah salah satu pendukung mereka yang terpenting. Mereka berharap Hary dapat jadi penghubung antara Prabowo dan Trump.

Manimbang Kahariady, salah seorang pejabat Partai Gerindra, mengaku ia berjumpa Hary tiga hari sebelum pertemuan kami. Ia dan tokoh-tokoh gerakan yang lain yakin bahwa Hary memberitahu Trump mengenai pentingnya mendukung mereka dan menyingkirkan lawan-lawan mereka, dan itu dimulai dari Ahok.

Tommy Soeharto tak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. Harry Tanoe menolak berkomentar.

Laporan ketiga menyatakan bahwa sebagian dana gerakan FPI berasal dari mantan presiden dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)--informasi yang membikin jengkel Presiden Jokowi ini terbongkar kepada khalayak dan kemudian ditanggapi SBY dalam mode marah. SBY langsung menyatakan bahwa itu dusta belaka dan pemerintah telah menjahatinya dengan cara menyadap teleponnya.

Tujuh staf intelijen/militer aktif dan pensiunan menyatakan kepada saya bahwa SBY memang menyumbang untuk aksi protes FPI, tetapi menyalurkannya secara tidak langsung. Salah satu informan tersebut adalah Laksamana (Purn) Soleman Ponto--bukan pendukung gerakan makar--mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan penasehat aktif Badan Intelijen Negara (BIN). "SBY menyalurkan bantuannya lewat masjid dan sekolah," kata Soleman.

Hampir semua pensiunan tentara dan sebagian tokoh militer, menurut Soleman, mendukung tindakan SBY tersebut. Ia mengetahui hal ini karena -- selain keterlibatannya di dunia intelijen -- jenderal-jenderal pro makar adalah rekan dan kawan-kawannya, banyak di antara mereka berhimpun dalam grup WhatsApp "The Old Soldier".

Menurut Soleman, para pendukung gerakan makar di kalangan militer menganggap Ahok cuma pintu masuk, gula-gula rasa agama buat menarik massa. "Sasaran mereka yang sebenarnya adalah Jokowi," katanya.

Caranya tentu bukan serangan langsung militer ke Istana Negara, melainkan "kudeta lewat hukum", mirip-mirip kebangkitan rakyat yang menggulingkan Soeharto pada 1998. Hanya, kali ini publik tidak berada di pihak pemberontak--dan tentara nasional Indonesia, alih-alih melindungi Presiden, lebih senang ikut menggerogotinya.

"Makar ini bakal kelihatan seperti pertunjukan People Power," ujar Soleman. "Tetapi karena semuanya sudah ada yang mengongkosi, militer tinggal tidur", dan presiden sudah terjengkang saat mereka bangun.

Skenario lainnya: aksi-aksi protes yang dipimpin FPI bakal menggelembung kelewat besar, membikin Jakarta dan kota-kota lain kacau-balau, lalu militer datang dan menguasai segalanya atas nama menyelamatkan negara. Kemungkinan penuh kekerasan ini dibicarakan secara rinci oleh dua pemimpin FPI, Muhammad Khattath dan Usamah Hisyam, saat saya bertemu mereka Februari lalu (Usamah adalah penulis biografi SBY yang berjudul SBY: Sang Demokrat).

Lebih dari urusan keagamaan, menurut mereka masalah terbesar Indonesia saat ini adalah komunisme gaya baru, dan militer harus siap turut campur dan menggembalakan keadaan karena Indonesia belum cukup dewasa untuk demokrasi. Jokowi, kata mereka, menyediakan lahan bagi komunisme dan satu-satunya organisasi yang cukup kuat buat menghadapi komunisme ialah tentara nasional.

Mereka mengaku sudah punya daftar orang-orang komunis di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang mereka incar. Di lapangan, mereka mengikuti panduan taktik dan strategi dari seorang jenderal antikomunis yang bekerja bersama mereka. Tentara hanya mungkin ikut campur bila ada kekacauan. Dalam keadaan damai, mereka tak dapat berbuat apa-apa.

Khattath dan Usamah berkata kepada saya bahwa mereka tidak menginginkan pertumpahan darah. Mereka ingin kudeta damai, tetapi juga menekankan bahwa dalam beberapa pekan ke depan bakal ada revolusi oleh umat. Istana ketakutan, kata mereka.

Setelah Khattath ditangkap polisi dengan tuduhan makar, Usamah mengirimkan pesan kepada saya bahwa kini ia mengambil kendali perjuangan di lapangan--sebagaimana peran Khattath setelah imam besar FPI Rizieq Shihab digembosi skandal seks dan masalah-masalah lain.

1965, Lagi
Segera setelah wawancara kami selesai, saya menerima dokumen dari seorang perwira militer, yang bisa dianggap sebagai template untuk komentar-komentar Khattath dan Usamah tentang aksi-aksi jalan. Berjudul “Analisis Ancaman Komunis Gaya Baru di Indonesia”, dokumen tersebut merupakan rangkaian salindia powerpoint yang digunakan sebagai materi pelatihan ideologis di tangsi-tangsi militer seantero Indonesia.

Komunisme Gaya Baru, disingkat “KGB”, adalah sebuah konsep yang mengisahkan ancaman komunis melalui cerita-cerita tentang sosok Stalin, Pol Pot, dan Hitler—dan tampaknya ancaman ini cukup luas sampai-sampai mencakup siapapun yang mengkritik TNI.

Mengacu pada kebijakan yang dituding berwatak komunis seperti “program kesehatan dan pendidikan gratis,” dokumen itu mencela “pluralisme dan keragaman dalam sistem sosial” sebagai ancaman khas “KGB” yang sedang pasang di Indonesia. Dengan menggunakan teknik penilaian ancaman (threat assessment techniques) yang diambil dari nukilan-nukilan doktrin dan teks intelijen Barat—kadang ditulis dalam bahasa Inggris—dokumen tersebut memperingatkan bahwa kaum komunis “sedang memisahkan tentara dari rakyat” dan “memanfaatkan isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi, seraya memosisikan diri sebagai korban demi meraih simpati.”

Pernyataan tentang korban-korban pelanggaran HAM jelas merujuk pada tokoh-tokoh seperti Munir Said Thalib, teman saya, seorang pembela keadilan sosial yang brilian, yang dibunuh pada tahun 2004 dengan dosis besar arsenik yang menyebabkan dia muntah sampai mati dalam sebuah penerbangan ke Amsterdam; atau korban pembantaian 1965 yang berjumlah sekitar satu juta warga sipil, yang dibunuh oleh tentara dengan dukungan AS dalam rangka mengonsolidasikan kekuasaan setelah percobaan kudeta.

Ihwal pembantaian 1965 muncul ketika saya berbincang dengan Jenderal (Purn) Kivlan Zein, yang mengatakan bahwa jika Jokowi menolak tunduk pada keinginan tentara, taktik serupa bisa dikerahkan lagi.

Sebagaimana banyak pejabat yang sempat berbincang dengan saya, Kivlan menyatakan gerakan jalanan yang didukung tentara dan krisis saat ini buntut dari Simposium 1965, yang memungkinkan penyintas dan keturunan korban '65 untuk membicarakan secara terbuka apa yang telah menimpa mereka dan menceritakan bagaimana orang-orang yang mereka cintai meninggal. Bagi sebagian besar tentara, simposium tersebut adalah kekurangajaran yang tak bisa diterima dan dengan sendirinya menjustifikasi gerakan kudeta. Seorang jenderal mengatakan kepada saya bahwa yang paling membuat marah rekan-rekannya adalah karena simposium itu “menyenangkan korban.” Simposium itu, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan Gubernur Ahok atau persoalan agama mana pun, melainkan soal tentara dan kejahatannya.

“Kalau bukan karena Simposium itu, gerakan seperti sekarang ini tidak akan ada,” kata Kivlan. “Sekarang komunis sedang bangkit lagi,” keluh Kivlan. ”Mereka ingin mendirikan partai komunis baru. Para korban '65, mereka semua menyalahkan kami.... Mungkin kita akan lawan mereka lagi, seperti tahun '65.”

Saya terkejut dengan pernyataan itu. Saya ingin memastikan saya tidak keliru mendengarnya.

“Bisa saja terjadi, '65 bisa terulang lagi,” ulang Kivlan.

Alasannya?

“Mereka mencari keadilan yang setimpal.”

Dengan kata lain, Kivlan sedang membangkitkan momok baru pembantaian massal jika korban tidak berusaha melupakan. Kivlan menjelaskan secara rinci mengapa kudeta '65 dibenarkan. Dia mengatakan bahwa presiden yang digulingkan, Soekarno, yang saat itu ‘ditawan’ oleh tentara, telah memberikan perintah kepada angkatan bersenjata untuk mengambil alih kekuasaan. Dan parlemen telah “menyerahkan kekuasaan” kepada Angkatan Bersenjata.

Saya bertanya, mungkinkah itu terjadi lagi sekarang?

“Bisa saja,” jawabnya. “Tentara bisa bergerak lagi sekarang, seperti Soeharto di era itu.”

Kivlan mengatakan kepada saya bahwa Juli lalu, setelah simposium, Jokowi mengunjungi markas TNI dan menyatakan kepada para jenderal yang berkumpul saat itu bahwa “ia tidak akan meminta maaf kepada PKI.”

“Jika Jokowi tetap berada di jalur itu”—sikap tidak meminta maaf--“Dia tidak akan digulingkan. Dia akan selamat. Tapi jika dia meminta maaf: [dia] Selesai, tamat,” kata Kivlan.

Saya ingin memastikan kembali apakah dia benar-benar mengatakan bahwa tentara akan bertindak seperti di tahun '65 lagi.

“Ya, untuk mengamankan situasi, termasuk seperti tindakan di tahun '65.”

“No say surrender,” pungkasnya, dalam bahasa Inggris.

Meskipun Kivlan dipandang sebagai golongan yang cenderung ideologis di antara para jenderal, perlu dicatat bahwa banyak rekannya mulai kasak-kusuk menggulingkan Jokowi sekalipun Jokowi tidak meminta maaf. Dalam hal ini, Kivlan termasuk dalam sayap moderat. Yang luar biasa, usulan minta maaf kepada korban ternyata cukup membuat para jenderal kebakaran jenggot untuk menggulingkan presiden.

Kivlan sering disebut-sebut sebagai salah satu orang yang berjasa menciptakan FPI setelah Soeharto jatuh. Dalam percakapan kami, Kivlan membantah ikut bertanggung jawab merancang FPI, namun dia terus membahas secara rinci bagaimana kelompok tersebut hanyalah salah satu contoh yang lebih luas dari strategi tentara dan polisi untuk menciptakan kelompok-kelompok sipil binaan—yang kadang bercirikan Islam, kadang tidak—yang dapat digunakan untuk menyerang para pembangkang seraya mencuci tangan aparat.

Kivlan menyatakan bahwa beberapa hari sebelum demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada tanggal 4 November 2016, ia menerima pesan teks dari Mayjen (Purn)l Budi Sugiana yang memintanya “untuk ikut serta dan mengambil alih gerakan 411.”

Misinya, kata Kivlan, adalah “untuk menyelamatkan Indonesia,” dengan bergabung bersama pemimpin FPI Habib Rizieq di atas mobil komando selama demonstrasi, karena “mereka butuh orang untuk mengambil alih massa [di luar istana], seandainya [Rizieq] ditembak dan mati.”

Pada bulan Desember, Kivlan ditangkap polisi atas tuduhan menggulingkan Jokowi. Namun ketika kami berbincang pada akhir Februari, dia tetap saja bebas dan bahkan melancong ke luar negeri. Dia malah menyatakan sedang melaksanakan suatu misi untuk Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat ini, yakni berupaya membebaskan para sandera Indonesia di Filipina.

Soal pertanyaan siapa yang diam-diam membekingi gerakan tersebut dan siapa yang betulan “komunis”, Kivlan berbicara secara on the record dan off the record, secara persis dan umum. Karakterisasinya atas sikap kawan-kawannya sesama jenderal sangat berkaitan erat dengan sikap aparat lainnya yang banyak diceritakan orang. Namun, tidak seperti kebanyakan dari mereka, Kivlan mengatakannya secara on the record.

“Begitu banyak pensiunan militer—dan yang masih aktif dalam militer—yang bersama FPI.... Karena FPI pun bertujuan melawan komunis.”

Setelah apa yang dia bicarakan tentang penggulingan Jokowi dan mengambil tindakan seperti pada tahun '65, saya bertanya: apakah Jenderal Gatot—Panglima angkatan bersenjata saat ini—setuju?

"Dia setuju!"

Tapi dia pun menambahkan, sebagai perwira yang masih aktif, Gatot harus “sangat berhati-hati” mengambil sikap di depan publik.

Pernyataan on-the-record Jenderal Kivlan tentang peran Gatot konsisten dengan jenderal-jenderal lainnya dan para penggerak kudeta, serta dengan pernyataan yang diduga bersumber dari Presiden Jokowi sendiri. Saya pun bertanya kepada seorang pejabat yang memiliki akses rutin ke presiden tentang klaim yang dilontarkan Jokowi, “apakah Gatot merupakan faktor utama dalam kudeta tersebut?” Pejabat itu menjawab, ya, presiden mengatakan itu, dalam pertemuan tertutup. Gatot tidak merespons permintaan tanggapan untuk artikel ini.

Mengenai bos lamanya, Prabowo, Kivlan berkata: "Dia tak mau dekat-dekat, tetapi dia terlibat melalui Fadli Zon." Prabowo akan kesulitan jika terlihat mesra dengan gerakan itu. Sedangkan mengenai menteri pertahanan Ryamizard, Kivlan bilang "hatinya setuju dengan tujuan kami, tetapi tidak dapat bicara."

Kivlan memuji cara Wiranto menempatkan diri. "Wiranto bagus," katanya, "karena dia mau bikin harmoni dengan gerakan" dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam kapasitasnya selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kivlan menambahkan bahwa Wiranto, yang terancam dakwaan kejahatan perang di Timor Leste, punya rencana bagus untuk perkara genting yang dihadapi tentara. Ia mendesak Jokowi supaya "tak ada pengadilan HAM."

Elegannya strategi mendorong kudeta itu adalah militer akan menang sekalipun kudeta gagal. Meski Jokowi tetap menjabat presiden, para jenderal akan aman--menurut mereka--dari pengadilan HAM. Sebab, untuk menyingkirkan segerombolan pembunuh, presiden harus merangkul kumpulan jenderal yang tak kalah bengisnya.

Yang terdepan di antara mereka adalah A.M Hendropriyono, mantan Kepala BIN dan aset CIA, yang terlibat dalam pembunuhan Munir serta serangkaian kejahatan besar lain. Sepanjang krisis ini, orang-orang Hendrolah (tentara, intelijen, polisi, sipil) yang mengepalai benteng pelindung Jokowi. Orang-orang Hendrolah yang mengatur penangkapan-penangkapan atas nama kudeta dan memincangkan Rizieq Shihab dengan skandal bokep, juga menghajar sumber-sumber dana gerakan dengan tuduhan pencucian uang ISIS.

Gantinya, Hendro dan konco-konconya memperoleh jaminan kekebalan dari peradilan. Dan dalam aturan aparat, jika mereka aman, semua orang aman. Ada persetujuan diam-diam untuk menolak prosekusi terhadap rekan, sekalipun jika kedua pihak bermusuhan.

Pada Februari, di bawah tekanan istana, pengadilan administrasi Jakarta menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi bisa menghindari kewajiban hukum merilis laporan tim pencari fakta yang secara terbuka membahas tanggung jawab Hendropriyono dalam perkara pembunuhan Munir. Janda Munir, Suciwati, dan Haris Azhar dari Kontras, mengecam vonis itu dan menyebutnya sebagai usaha "melegalkan kriminalitas".

Dengan gaya yang mirip, gerakan kudeta juga telah membantu Freeport. Sejak tahun lalu, pemerintah Jokowi, berupaya menulis ulang kontrak negara dengan Freeport dan mengembalikan hak ekspor mereka. Pada saat yang sama, pemerintah diguncang oleh gerakan yang dipimpin pengacara yang bekerja untuk Freeport.

Pada awal April, setelah gerakan permulaan yang polisi klaim sebagai empat upaya merebut Kongres dan Istana, pemerintahan Jokowi mengejutkan dunia politik Indonesia dengan tiba-tiba menyerah kepada Freeport dan memberi lampu hijau ekspor tembaga baru. Mundur tiba-tiba tidak membuat sengketa selesai--lebih dalam lagi, isu mengenai kontrak masih tersisa--tetapi, seperti yang dikatakan pejabat Jokowi kepada saya, pemerintah saat ini merasa posisinya melemah.

Dalam sebuah cerita yang berjudul lucu, “Freeport mendapat karpet merah, sekali lagi,” Jakarta Post menulis: “Pemerintah berusaha membela keputusannya, meskipun tidak ada dasar hukum yang membelakanginya... Freeport dinilai telah menghindari peluru lagi.”

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan mengunjungi Indonesia pada 20 April. Staf-staf pemerintahan Jokowi menduga, berbisik-bisik, bahwa tuntutan-tuntutan Freeport akan jadi prioritas utamanya. Salah seorang tokoh gerakan, dalam pertemuan kami Jumat lalu, menatap saya dan berseru: "Pence bakal mengancam Jokowi soal Freeport!"

Freeport Indonesia tidak menanggapi permintaan konfirmasi.

Dalih Penistaan Agama
Kivlan mengejutkan saya ketika menyatakan bahwa Gubernur Ahok telah memberi “sebuah berkah” kepada gerakan tersebut dengan "keseleo lidahnya" terkait Al-Maidah ayat 51.

Dalam penampilan mereka di muka publik, para pemimpin gerakan diharuskan mengklaim bahwa mereka selamanya terluka oleh ucapan Ahok. Tapi salah satu dari mereka, dengan senyum simpul, mengakui bahwa secara strategis pernyataan Ahok itu mereka terima dengan senang hati, karena ia memungkinkan FPI dan para sponsornya menggeser perimbangan kekuasaan di Indonesia, melesatkan reputasi mereka dari preman jalanan menjadi pakar agama.

Lebih dari itu, saat saya duduk dengan Usamah dan para pimpinan gerakan lain, yang dengan setengah bercanda ia sebut sebagai "politbiro", mereka secara santai berdebat tentang boleh tidaknya nonmuslim memimpin umat Islam. Mereka melakukan itu ketika mendiskusikan Hary Tanoe, yang secara berlebihan mereka puji sebagai pendukung utama gerakan mereka--melalui bantuan dana langsung dan stasiun televisinya, yang kena tegur KPI karena bias politik yang terlalu pro-gerakan secara tak wajar dan ketidakakuratan dalam pemberitaan--dan garis hidup yang mereka bayangkan terhubung dengan Presiden Donald Trump.

Mereka yang berada di ruangan itu satu suara menginginkan pemerintahan Prabowo-Hary Tanoe, Hary sebagai presiden dan Prabowo sebagai wakil, atau sebaliknya, tergantung poling.

Persoalannya, dan sepertinya tidak terlalu mengusik mereka, Hary adalah seorang China-Kristen seperti Ahok. Apabila standar yang mereka tetapkan kepada Ahok mereka pegang teguh, seharusnya Hary tidak masuk kualifikasi untuk memimpin Jakarta, apalagi Indonesia.

==========

Laporan ini rilis pertama kali di situs The Intercept. Laporan aslinya berjudul: “Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President”. Tirto mendapatkan izin dari Allan Nairn untuk mempublikasikan edisi Indonesia khusus untuk pembaca Indonesia. Penerjemahan dikerjakan dengan menanggalkan beberapa bagian yang kami anggap minor. Tentang sosok Allan Nairn, baca kisah lengkap sepak terjangnya DI SINI.