Beberapa Catatan Mengenai Editorial Media Indonesia [artikel lama]

Beberapa Catatan Mengenai Editorial Media Indonesia: “Indonesia di Ambon” (Minggu, 28 April 2002)

Saya adalah salah seorang pemirsa setia Editorial Media Indonesia (EMI) yang ditayangkan MetroTV. Topiknya aktual, ulasannya kritis dan lugas, sehingga menarik minat untuk dicermati. Bagi saya, ulasan EMI dalam beberapa tayangan secara impresif mampu mengajak pemirsa untuk melihat fenomena di balik realitas sosial-politik yang mengemuka.

Tetapi saya kecewa dengan ulasan EMI pada hari Minggu 28 April 2002 yang lalu, yang dalam amatan saya, terkesan sepihak dan tendensius.

Pertama, ulasan EMI seolah-olah hendak menempatkan seluruh konteks konflik sosial di Maluku dalam kerangka gerakan separatis berlabel Republik Maluku Selatan (RMS). Indikator empirik yang dipakai ialah adanya aksi-aksi pengibaran dan pelepasan balon gas yang diikat dengan bendera RMS pada tanggal 25 April 2002.

Tanggapan:
Konflik sosial di Maluku yang telah berlangsung selama 3 tahun mesti dipahami sebagai salah satu persoalan rumit menyangkut tarik-menarik kekuasaan di kalangan elit politik yang sedang gamang menentukan postur state pasca-Suharto (sebagai kubu yang secara sosiologis masih sangat berpengaruh dalam ranah politik Indonesia) yang pada gilirannya merujuk pada disorientasi pemaknaan terhadap eksistensi keindonesiaan. Apa yang kita mengerti mengenai ”Indonesia” selama ini, menurut saya, terbentuk hanya dari kesadaran subjektif particular terhadap sejarah kita sebagai satu bangsa. Kesadaran subjektif siapa? Tidak lain kesadaran subjektif dari pihak penguasa. Dengan kekuasaan yang dimiliki, mereka mereduksi makna pluralitas kebangsaan ke dalam suatu konsep ideology yang didasarkan pada aksentuasi ide-ide kebudayaan parsial. Ada dua karakter ideologi yang dikembangkan oleh penguasa Orba: (1) konsep ideologi berdasarkan worldview Jawa; (2) konsep ideologi militeristik. Kedua konsep ideologi ini bermuara pada paham kekuasaan politik yang sentralistik sebagai manifestasi kreasi lingkaran simbolik kekuasaan yang berpusat pada “keraton” (=indoktrinasi militer), menafikan pluralism (=uniformitas), mistikasi figur penguasa (=ketaatan absolute pada komandan), pandangan kosmologis dimana wilayah periferi tidak independen melainkan berada dalam gerak kosmik-sentripetal (=pusat teritori). Kendati gaung reformasi masih terus didengungkan, namun secara substansial konsep kebangsaan kita belum beranjak dari landasan ideologis seperti itu. Malah kini muncul kembali gerakan politik primordial yang mendasarkan diri pada ideology religius dan etnosentrisme. Fenomena ini muncul karena kekuatan periferi yang terdesak selama Orde Baru mendapat angin untuk tampil kembali di pentas politik Indonesia. Termasuk fenomena RMS.

Gerakan RMS adalah suatu realitas politik yang pernah muncul dalam wacana politik kebangsaan Indonesia kontemporer. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi bagaimana RMS ditangani oleh penguasa Indonesia, ternyata tidak banyak yang tahu. Sebagian besar dokumen sejarah yang kita peroleh di sekolah-sekolah hanya menginformasikan bahwa RMS berhasil ditumpas oleh TNI. Ada sebagian pengikutnya dihukum, ada pula yang memilih ikut Belanda, beranak-pinak di sana dan terus melanggengkan utopia kemerdekaan Maluku serta ideologisasi entitas kultural pada generasi-generasi berikutnya. Informasi sejarah seperti ini membentuk struktur kesadaran bahwa embrio gerakan separatis ini masih hidup dan bisa menjadi bahaya laten (yang anehnya, dikaitkan dengan keberadaan orang-orang Maluku di Indonesia). konsekuensinya, identitas orang-orang Maluku selalu dilekatkan pada “genealogi politis” semacam itu (misal: beberapa orang Maluku bermarga “Soumokil” a priori dianggap sebagai anak-cucu Dr. Soumokil, penggagas RMS) sehingga semua akses ke instansi-instansi tertentu dibatasi/ditutup. Meski secara kualitatif mereka cukup capable dalam bidangnya.

Yang lain, pada masa Orba, setiap tanggal 25 April selalu ditempatkan aparat keamanan (tentara/polisi) di negri-negri Kristen, seolah-olah orang Kristen Maluku/Ambon adalah pengikut RMS yang harus selalu diwaspadai. Pada hari itu setiap penduduk negri dilarang melakukan aktivitas apapun (termasuk pergi ke kebun atau melaut). Stigmatisasi ini berlangsung selama bertahun-tahun dan melahirkan sebentuk kesadaran di kalangan generasi muda Maluku (terutama yang Kristen) bahwa “kami” adalah orang-orang RMS, meskipun tidak tahu apa dan bagaimana sejarah RMS. Siapa yang menentukan identitas orang Maluku seperti itu, ya penguasa pusat di Jakarta. Padahal dalam dokumen sejarah tertentu, RMS itu dimotori dan bisa hidup justru karena kolaborasi ekstensif berbagai elemen politik lokal dari beberapa negri Kristen dan negri Islam (dalam hal ini peranan bapa raja dari negri-negri tersebut). Pematangan rencana pembentukan RMS itu sendiri digagas di negri Tulehu, sebuah negri Islam di Pulau Ambon dan didukung oleh beberapa negri Islam lainnya dari pulau-pulau Lease (Saparua, Haruku). Di Haruku, bapa raja negri Pelau, Duba Latuconsina, merupakan salah satu tokoh penting dan berpengaruh. Juga Abdullah Solissa yang sekarang menjabat sebagai Koordinator Yayasan Al-Fatah Ambon adalah salah seorang tokoh dalam kabinet RMS.

Dalam proses pembelajaran sejarah selanjutnya dimensi-dimensi tersebut mengalami distorsi bahkan kooptasi oleh negara (melalui kebijakan di bidang pendidikan yang kurikulumnya diawasi secara ketat) karena ada vested-interest kelompok-kelompok politik tertentu yang berafiliasi berdasarkan ideology agama, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kepentingan-kepentingan tersebut mesti diamankan dan karena itu dibutuhkan “kambing hitam”. Siapa lagi kalau bukan kelompok minoritas (Kristen). Afiliasi berdasarkan agama (Islam) pada aras nasional ternyata lebih memberikan keuntungan secara politis kepada kelompok-kelompok politik lokal ketimbang afiliasi berdasarkan etnisitas. Kekuatan agama lebih efektif dalam membangun solidaritas sosial daripada etnisitas. Solidaritas sosial semacam ini terbukti sangat ampuh dalam proses mencari dukungan massa karena masyarakat Indonesia pada umumnya sangat kental rasa keagamaannya.

Dalam kenyataan seperti itu, pencermatan terhadap konflik sosial di Maluku tidak bisa secara sederhana dilihat hanya dari angle separatism. Secara esensial, gerakan pemisahan-diri (self-separation) dari arus utama (mainstream) hanyalah impuls dari rasa keterdesakan atau ketertindasan yang tak mampu ditahan dan mesti direspons dengan reaksi agar suatu kelompok sosial dan seluruh perangkat nilai-nilai budayanya survive dalam medan sejarah peradaban manusia.

Kedua, aksi unjuk rasa sekelompok massa (muslim) dengan atribut bendera merah-putih dilihat sebagai reaksi “orang-orang Indonesia” yang menentang pengibaran bendera RMS dan mendesak aparat TNI-Polri untuk menindak tegas kelompok yang mengibarkan bendera RMS di sejumlah tempat di Ambon.

Tanggapan:
Siapakah yang bisa disebut “orang-orang Indonesia”? Apa parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi “keindonesiaan” tersebut?

Ini pertanyaan krusial yang sampai saat ini kita masih terus mencari sosok idealnya. Dalam amatan saya, Indonesia adalah suatu fenomena baru: satu realitas dengan dua identitas, yaitu identitas nasional dan identitas primordial. Saya adalah orang Ambon/Maluku yang beragama Kristen, dan itu identitas primordial saya. Cukupkah itu? Tidak. Pada saat yang sama, saya adalah orang Indonesia, dan itu identitas nasional saya. Kedirian saya secara utuh berada dalam dialektika dua identitas tersebut. Saya (juga Anda, dan orang-orang lain) hidup di dalam realitas Indonesia dengan dua identitas tersebut. Indonesia adalah fenomena baru per 17 Agustus 1945 yang belum pernah ada presedennya. Karena itu kita akan kehilangan core Indonesia seperti itu bila rujukan yang dipakai adalah Majapahit, Sriwijaya, Mataram dll sebagai fragmen-fragmen historis yang pernah ada secara sendiri-sendiri.

Indonesia ini merupakan produk kesepakatan politis orang-orang yang tergabung dalam delegasi dari wilayah-wilayah bekas jajahan pemerintah Hindia-Belanda, untuk menjadi satu wilayah geopolitik yang bernama “Indonesia”. Nama yang dipilih untuk republik baru ini bukan “Republik Jawa” (meski etnis Jawa yang terbesar), bukan pula “Republik Islam” (meski penganut agama Islam yang terbesar), melainkan Republik Indonesia. Makna politis yang terkandung dalam terminology ini ialah keterbukaan terhadap pluralitas sosial, budaya dan agama, malah juga terhadap berbagai ideology politik (sehingga ideology yang disepakati bukan “Islam” atau “Marxis-sosialis” atau “ultra-nasionalis”, melainkan PANCASILA sebagai kolaborasi dialektis varian-varian ideologis yang berkembang masa-masa awal Indonesia itu). Dalam konsep Indonesia semacam ini, pihak mayoritas tidak rasa diri jago dan berhak menentukan segala sesuatu secara arbitrer.

Dalam pandangan saya, Indonesia seperti ini menampilkan suatu spirit demokrasi nation-state yang menjamin kesetaraan (equality) bagi setiap warga negaranya. Perbedaan adalah suatu kewajaran yang mesti disikapi secara arif bukan represif. Pluralitas adalah kekayaan, bukan ancaman. Pada momentum itulah kita sebenarnya membutuhkan suatu seni mengelola kemajemukan yang terberi dalam entitas kebangsaan kita.

Jadi Indonesia adalah pilihan bersama untuk menjadi satu (seperti dua orang yang bersepakat untuk mengikat diri dalam perkawinan). Bila janji setia untuk saling memperhatikan dan menghargai perbedaan masing-masing dilanggar, bukankah lebih baik kita pisah baik-baik? Kenapa mesti ada pihak yang “harus” diam ketika diperlakukan tidak adil dan ada pihak lain yang bisa dibiarkan melakukan penindasan terhadap kelompok lain?

Kalau ada pihak yang menentang pengibaran bendera RMS, itu bukan saja muncul dari pihak kaum Muslim Maluku tetapi juga dari mayoritas rakyat Maluku yang Kristen. Pada sisi ini, setiap media massa mesti jeli menyikapinya. Tetapi kenapa tidak ada sikap reaktif dari pihak Kristen, malah terkesan tenang-tenang saja? Soalnya ialah (1) pengibaran itu dilakukan oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan sendiri. Itu mesti dibedakan dengan stigma bahwa semua orang Kristen adalah pengikut RMS dan karena itu harus dilibas (sebagaimana yang sering diserukan dalam serangkaian tabligh akbar di Ambon). Di sini orang-orang Kristen Maluku mengalami dilema dan perlu berhati-hati agar tidak kontraproduktif; (2) kadar ketidakpercayaan rakyat di Maluku terhadap kapabilitas pemerintah daerah (penguasa darurat sipil) dan pemerintah pusat dengan perangkat-perangkat militernya yang beroperasi di Maluku, makin parah.

Siapa yang menjadi musuh negara di Maluku? Orang-orang Kristen? Tidak ada! Yang sering diberitakan oleh media massa nasional (tapi tidak semua nasionalis) adalah “bentrok” dan “konflik” tapi bukan “penyerangan sepihak” oleh kelompok-kelompok paramiliter berkedok “jihad”. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai representasi negara bersikap ambivalen (atau memang sudah direkayasa seperti itu) sehingga membuka kemungkinan bagi munculnya berbagai instrumen liar di luar negara yang merasa berhak membunuh orang lain atas dasar ideologinya sendiri (berdasar agama atau politik). Mereka menafikan eksistensi serta piranti hukum negara dan menganggap bahwa mereka sendiri adalah hukum yang berhak menjatuhkan vonis mati bagi setiap orang yang secara subjektif diposisikan sebagai “musuh”. Lantas, musuh mereka identik dengan musuh negara. Padahal mereka sendiri bertindak melampaui kewenangan pihak state dalam menangani persoalan politik internal. Sungguh naif! Kalau sudah begitu, sebenarnya Indonesia yang mana yang mau mereka bela? Dan Indonesia di Ambon yang mana yang EMI maksudkan? Kelompok Islam an sich sebagai Indonesia hanya karena berdemonstrasi dengan mengusung atribut merah-putih, atau kelompok yang mana?

Ketiga, aksi penyerangan ke negri Soya (Kristen) Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada pk. 04.00 WIT yang menewaskan 12 orang (termasuk seorang bayi berusia 8 bulan dan seorang anak balita – menurut berita Liputan 6 Petang SCTV) dan 12 orang lainnya luka-luka, hanya dilihat sebagai reaksi wajar atas sikap inkonsistensi aparat keamanan menindak pelaku pengibaran bendera RMS. Mungkin karena alasan itulah, tidak dirasa perlu untuk memasukkannya dalam ulasan EMI.

Tanggapan:
Bagaimana EMI menyikapi serangan subuh ke negri Soya pada 28 April 2002? Menurut saya penting diperhatikan bila EMI ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai media “Indonesia”. Sebagai orang yang pernah menjadi korban dalam penyerangan sepihak (tanpa alasan yang jelas, kecuali hanya oleh semangat agresi membabi-buta) oleh kelompok jihad di Ambon, saya sadar bahwa pemberitaan media massa mengenai konflik Ambon telah mengalami distorsi yang signifikan sehingga pada gilirannya membentuk opini public yang tidak fair terhadap orang-orang Ambon. Pengibaran bendera RMS seolah-olah memberi legitimasi bahwa semua orang Ambon/Maluku (khususnya yang Kristen) adalah anggota gerakan separatis yang mesti digilas habis. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat yang “berjiwa nasionalis” berhak untuk membumihanguskan eksistensi rakyat Maluku (Kristen) sampai ke akar-akarnya. Karena selain secara politis, orang-orang Kristen Maluku adalah musuh “negara” (?), juga secara religius, mereka adalah orang-orang kafir yang harus diperangi (dibasmi).

Dalam pandangan saya, EMI tidak jujur dan lugas dalam mencermati realitas eskalasi konflik pasca Malino II. Ulasan EMI ternyata terjebak pada inferensi premature karena peroleh data eksploratif yang tidak valid dalam menentukan link and match antarpeubah yang menentukan fluktuasi konflik di Maluku, khususnya Ambon.

Ambon memang sudah menjadi gray-zone yang sulit untuk ditelusuri pangkal masalah dan ujung solusinya dalam rimba kompleksitas situasi problematiknya. Tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya melakukan justifikasi atas berbagai fenomena yang mencuat di Ambon. Karena itu setiap orang yang ingin berkomentar tentang Ambon mesti menyadari karakteristik politik dan budaya Maluku dalam konstelasi pergolakan ideology di pentas politik Indonesia kontemporer. Oleh karena itu, usulan umum saya kepada media massa di Indonesia: sebaiknya selektif dalam memilih komentator mengenai masalah Maluku. Jangan hanya terpaku pada orang-orang di eksekutif atau legislative yang “omong besar” tapi “miskin konsep” dalam menganalisi konflik Maluku yang muaranya hanya tampilan sikap eksklusif dan arogan yang dangkal.

Demikianlah beberapa komentar singkat saya terhadap ulasan EMI: “Indonesia di Ambon”. Saya harap ini merupakan salah satu upaya kita untuk terus-menerus menguji berbagai sosialisasi konseptual khususnya menyangkut dinamika realitas sosial di Indonesia.

Wassalam...

Read more ...

Menulis Lagi

Nyaris mandul! Sudah hampir dua bulan tahun 2009 aktivitas tulis-menulis di blog kabaressi menurun drastis. Bukannya lagi malas, cuma lagi sibuk mengurus kepindahan ke Ambon. Pulang kampung neh ceritanya... Akhirnya, blog kabaressi jadi bolong-bolong deh.

Tapi ada hikmatnya juga. Waktu membongkar arsip-arsip lama, ketemu juga beberapa artikel jadul. Setelah dilihat dan dibaca ulang, tidak ada salahnya untuk diposting di blog. Soal relevansi isu, rasanya masih bisa ditoleransi jika pembaca menempatkannya sebagai produk pemikiran pada suatu masa tertentu di waktu lampau. Mungkin saja ada manfaatnya. Setidaknya, secara pribadi ada kenikmatan tersendiri membacanya kembali dan merefleksikan ulang progresivitas pemikiran yang telah terbangun selama ini. Sekaligus koreksi apakah paradigma berpikir makin mengembang atau malah menyusut.

Sementara ini saya masih menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Ambon. Dan, tentu saja, melakukan pengamatan di sana-sini untuk menghimpun data membuat tulisan dalam konteks yang baru.

Read more ...

Pulang

Pulang adalah mencari, bukan menemukan
Pulang adalah menggali, bukan menanam
Pulang adalah kegelisahan, bukan kepastian
Pulang adalah meruntuhkan kepongahan, tetapi menyemaikan harapan
Pulang bukanlah tujuan, tetapi suatu awal

Pulang membawaku ke dalam diskontinuitas
Menghanyutkan kembaraku seiring disharmoni
Memompa denyut nadiku terhempas ke ranah berkabut
Antara tiada harapan ataukah tiada kehidupan?

Persahabatan teruji melalui liku-liku perjalanan pulang
Melambaikan tangan, membisu kelam hati
Pulang menjadikan perpisahan mengendapkan makna
Betapa sukar merekatkan cinta persaudaraan

Pulang adalah petualangan
Kembara jiwa merentang lautan
Bukankah gunung menjulang dengan kelu?
Tak berharap kudaki bercucur peluh…

Meretas asa, merekat esa
Menjalarkan semangat untuk merasa
Solidaritas tak berbahasa, namun mengguratkan cinta
Pulang adalah pulang… menapak jejak tanpa perlu berharap kecuali berkarya

Batavia Air, 3 Maret 2009
Menggantung di atas ketinggian…

Read more ...

Palestina-Israel: Secuil Pandangan

Dalam salah satu artikelnya baru-baru ini bertajuk “Tentang Bangsa Yahudi dan Konflik Palestina-Israel”, Ulil Abshar Abdalla mengajukan pandangan yang menarik. Ketika justru banyak kecaman dan demonstrasi dicecarkan banyak pihak kepada Israel atas serangan udara ke wilayah Palestina, Ulil malah mengajak untuk melihat konflik “abadi” ini dalam jangkauan perspektif yang lebih luas. Tulisan ini tidak hendak membahas artikel Ulil, tetapi terinspirasi untuk mengajukan suatu perspektif yang lain lagi. Harapannya semoga dengan berbagai sudut pandang yang muncul kita makin jeli menghindari lubang-lubang ideologis yang bermaksud menjerat kita dalam sikap tuding-menuding pihak lain. Atau, malah lebih parah, terseret dalam emosionalitas vandalistik dengan klaim solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Dalam salah satu bagiannya secara eksplisit nampak bahwa Ulil membangun asumsinya dari sudut pandang “korban” atau “kambing hitam”, dalam hal ini bangsa Yahudi sebagai salah satu kelompok ras manusia yang paling mengalami penindasan sistematis sepanjang sejarah umat manusia. Penindasan dan permusuhan yang berlangsung berabad-abad terhadap komunitas Yahudi telah membentuk semacam kesadaran internal super-protektif terhadap segala tendensi yang mengancam identitas mereka. Maka tidaklah mengherankan jika kemudian komunitas Yahudi (Zionis) berhasil mendirikan negara Israel, entitas politik yang berabad-abad tidak mereka miliki, mereka menjadi sangat sensitif dengan segala bentuk ancaman. Dan karena itu mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankannya.

Pandangan Ulil dalam artikel itu secara keseluruhan, seperti yang diakuinya, memang bukanlah pandangan yang populer di kalangan Islam. Bahkan, saya bisa menambahkan bahwa pandangan semacam itu juga tidak populer di kalangan tertentu Kristen, yang lebih menekankan superiotas Israel berdasarkan legitimasi teologis bahwa Israel adalah “umat pilihan Tuhan”. Dalam pandangan Kristen semacam itu, umat Israel (Yahudi) mengalami penderitaan sebagai sebentuk hukuman Allah karena ketidaktaatannya. Namun Yahweh tetap mengasihi Israel dan tetap “memilih” Israel sebagai umat kesayangan-Nya. Ideologi semacam inilah yang memengaruhi sejumlah pemikiran teologi Kristen yang lebih mendukung eksistensi Israel di Palestina dan dominasi Israel atas rakyat Palestina, semata-mata karena di dalam Alkitab tertulis “Allah telah memilih Israel sebagai umat kesayangan-Nya”, kendati dengan konsekuensi mesti memberangus bangsa-bangsa lain.

Jika kita mengamati pencitraan konflik Palestina-Israel oleh media massa di Indonesia, maka dengan segera kita melihat bahwa konflik tersebut telah mengalami pembebanan makna yang berlebihan. Pembebanan makna tersebut pada gilirannya mendistorsi realitas konflik itu. Pembebanan makna dan pembingkaian berita secara sengaja makin merangsang sentimen anti-Israel, serta membentuk semacam aura solidaritas terhadap Palestina. Tentu jelas, dalam bacaan orang Indonesia pada umumnya yang membaca/mendengar pemberitaan media, solidaritas terhadap Palestina adalah solidaritas terhadap Islam yang dikonotasikan sebagai “rakyat Palestina”. Pencitraan semacam ini lantas membentuk persepsi publik: Mereka yang bersikap “lembek” terhadap Israel adalah antek Yahudi atau antek Zionis. Dan dengan demikian juga berarti beroposisi langsung dengan kekuatan “solidaritas Islam”. Maka tak mengherankan jika kemudian pasca penyerangan Israel ke Gaza, jalan-jalan protokol di Jakarta dan beberapa kota besar Indonesia disesaki oleh para demonstran yang lebih dominan mengusung spirit solidaritas Islam tersebut.

Tetapi benarkah Palestina identik dengan Islam? Sebuah buku yang ditulis Naim Stifan Ateek, Justice and Only Justice: A Palestinian Theology of Liberation, mematahkan pandangan keliru bahwa Palestina identik dengan Islam. Dan oleh karena itu, saling serang antara tentara Israel dan Hamas tidak bisa secara simplistik dikristalkan sebagai pertempuran “Yahudi vs Islam”. Konflik Palestina-Israel adalah suatu konflik yang amat kompleks. Di dalamnya terlebur berbagai dimensi yang masing-masing telah menjadi katalisator independen untuk memicu timbulnya percikan-percikan kemarahan dengan skala yang berbeda namun punya intensitas yang hampir sama tinggi.

Dalam buku itu, Ateek secara gamblang menyatakan bahwa rakyat Palestina secara keseluruhan merupakan korban dari bangkitnya gerakan nasionalisme Zionis yang mendapat inspirasi dari spirit kolonialisme Eropa abad ke-19. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Edward Said dalam bukunya The Question of Palestine bahwa ada hubungan antara Zionisme dan kolonialisme bangsa Eropa. Menurut Said, Zionisme jelas-jelas tidak pernah menyatakan dirinya sebagai gerakan pembebasan Yahudi, melainkan sebagai suatu gerakan Yahudi untuk pemukiman kolonial. Implikasi lanjutan dari gerakan tersebut adalah berdirinya negara Israel, yang secara sistematis melakukan segregasi sosial, mencaplok tanah, menggusur warga dan merelokasinya. Gejolak sosial yang muncul sebagian besar lebih disebabkan karena kerancuan kognitif (cognitive dissonance) masyarakat karena seluruh konsep-konsep sentral kehidupan seperti “tanah”, “komunitas”, “budaya lokal”, “ikatan kekerabatan”, “ruang”, mengalami penghancuran secara sistematis dan cepat.

Ateek sendiri mengawali tulisannya dengan suatu pertanyaan eksistensial “Who am I?”. Lantas, ia mulai memetakan dirinya dalam 4 identitas: (1) Orang Kristen. Banyak orang yang spontan menanyakan “apakah ia pindah agama?” atau “benarkah ada orang Kristen di Timur Tengah?”; (2) orang Palestina. Yang selalu dicecar dengan pertanyaan “bagaimana mungkin ada orang Palestina yang Kristen?”; (3) orang Arab. Dalam pandangan banyak orang Barat, orang Arab identik dengan Muslim. Padahal, Kristen Arab sudah ada sebelum Islam. Kekristenan sudah ada 600 tahun di Timur Tengah sebelum Islam; (4) orang Israel (Israeli). Istilah Israeli menunjukkan cap kewarganegaraan dari negara Israel. Dilema atau ambiguitas kesadaran yang terpecah-pecah semacam ini secara psikologis memperlihatkan betapa tercabik-cabiknya rasa identitas bangsa Palestina – seluruh rakyat Palestina. Sehingga dapat dipahami bahwa frustrasi-frustrasi yang lahir karena situasi penindasan dan ketidakadilan itu membentuk generasi-generasi Palestina (Islam dan Kristen) yang militan. Pada titik kesadaran itulah, Ateek merefleksikan suatu bentuk perlawanan terhadap dominasi pemikiran teologis (Kristen) yang terlampau mengagungkan dan menganakemaskan Israel tanpa membedah realitas penderitaan manusia di Palestina.

Buku Naim Stifan Ateek ini pada gilirannya juga menohok jantung teologi Kristen yang mendasarkan doktrinnya pada otoritas kitab suci. Israel yang menjadi aktor utama dalam Alkitab sering kali dipahami secara dangkal sebagai representasi “umat pilihan Allah” yang mewujud dalam entitas negara Israel modern. Ini juga dialami oleh banyak orang Kristen Indonesia. Bisnis perjalanan wisata yang cukup bergairah adalah “wisata rohani ke tanah suci Israel”. Saya tidak tahu apakah ini semacam counter-culture terhadap ritual haji dalam Islam, tetapi beberapa pihak memang sempat mengatakan bahwa wisata ke Israel memberikan nuansa spiritual-emosional yang besar dalam diri mereka. Karena itu, mereka (yang berduit tentunya) akan melakukan perjalanan yang sama berkali-kali. Perjalanan ke Israel seperti “membasuh dosa-dosa” dan membuat mereka menjadi “manusia baru” – apalagi kalau sempat dibaptis di Sungai Yordan, tempat Yesus dulu dibaptis (menurut apa yang tertulis dalam Alkitab). Lagi-lagi, menurut seorang yang bekerja di salah satu travel, orang Kristen Indonesia yang paling banyak melakukan ritual baptisan di Sungai Yordan dan ritual perkawinan di Kana.

Gereja-gereja sebenarnya menyadari keluncaspahaman semacam ini. Namun tidak banyak yang berani bersuara untuk menyatakan bahwa penderitaan rakyat Palestina adalah penderitaan kemanusiaan. Jika kekristenan berdiri di atas spirit Injil yang “membebaskan” dan “memberitakan sukacita” maka pada galibnya spirit itu pula yang mesti mendorong gereja-gereja di Indonesia menyatakan kecaman keras atas serangan militer Israel dan menunjukkan solidaritas pada kemanusiaan Palestina yang porak-poranda. Tentu dengan cara terorganisir sehingga dampaknya menyata.

Hanya yang menjadi ganjalan, menurut saya, tepatkah kritik dan aksi demonstrasi itu ditujukan pada pihak-pihak tak langsung, misalnya kedubes Amerika? Apakah memang suara Indonesia didengar mengingat Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel? Bagaimana menekan Israel jika Indonesia tidak punya kontrak politik apa-apa dengan Israel? Sejauh ini, kita hanya seperti orang yang berteriak di padang gurun. Bergema saja tapi tidak memberi efek apapun. Jika demikian, secara sederhana, rasanya jika komitmen solidaritas terhadap rakyat Palestina diharapkan menjadi efektif, mungkin sudah saatnya Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira, cara itu bisa menjadi salah satu kekuatan penekan bagi sepak-terjang Israel. Ataukah memang kita lebih suka berpanas-ria, berkoar-koar dalam arak-arakan demonstrasi di bundaran HI, meskipun kita tahu tidak ada hasil apa-apa dari semuanya itu? Atau memang cuma segitu doang maksud kita… yang penting demo dan masuk tipi… Walahuallam.

Read more ...

Menjelang Misteri

Peralihan waktu nyaris tak terasa. Semuanya mengalir tak beda dengan hari-hari sebelumnya. Kembang api dan petasan rasanya malah kehilangan pesona. Kosong. Ketika semua menggempita dalam keriuhan belanja dan penganan; ketika pusat-pusat belanja dijejali para pemburu barang dan asesoris – atau hanya sekadar cuci mata, aku malah tenggelam dalam rutinitas “panitia natal”. Capek. Maka ketika semua tangan terkepal dan mulut berujar doa selamat di peralihan tahun, aku malah terkapar menerima ongkos kerja panitia natal dengan terbujur di ranjang dengan sakit di sekujur badan. Impas? Tak tahulah.

Namun dalam sakit, aku malah menemukan waktu yang mengalir. Merasakan alirannya dalam sakit dan hening. Saat terkapar dengan seluruh persendian yang ngilu, aku malah terbelit dalam permenungan: apa lagi yang baru nanti? Atau, semua hanya keterjebakan diri dalam rutinitas. Menjemukan namun tak terelakkan. Basi tapi mesti ditelan. Ataukah ada yang lain? Tantangan. Peluang. Kemujuran. Kecelakaan. Bahkan, kematian? Bukankah semuanya adalah probabilitas, yang sering tak ingin kita percakapkan tapi toh dalam hati kecil kita merasa tak kuasa menghindari sepersekian probabilitasnya.

Merasakan aliran waktu saat terkapar sakit dalam jeda peralihan tahun, membuat aku jadi menikmati denyut penuaan dalam diri. Setahun lagi berlalu. Apa yang tersisa untuk menjadi energi menapaki tahun “baru”? Seberapa “baru” tahun ini (2009) hingga tetap menyodorkan percik-percik api pengharapan? Sebulan? Dua bulan? Lalu kapan 2009 akan menjadi tua atau lama? Apakah harus menunggu peralihan tahun yang akan datang (2010), lalu ia menjadi lama? Lantas, “baru”-nya di mana: baru datang atau baru substansinya?

Sudah puluhan “tahun baru” aku lewati. Tiba-tiba tersadar, benarkah semua “tahun baru” itu menggelimangi kesadaranku dan eksistensiku dengan yang “baru”? Atau malah hanya suatu gerak menua yang kuterima apa adanya? Aku belum berkarya apa-apa. Semua tersapu oleh kerja dan kerja untuk urusan “hidup” – yang makin terkerdilkan sebagai urusan perut. Hidup hanya urusan perut? Begitulah yang masih menjajah pikiranku. Ada mimpi tapi tersimpan dalam hati. Ada cita-cita tapi belum menyata. Ada harapan tapi masih tersimpan. Lantas, kapan? Lagi-lagi aku terjebak dalam aliran waktu dan – mau tak mau – kembali menikmati denyut penuaan dalam diri.

Menjadi tua tak selalu menjadi dewasa. Begitu banyak lubang-lubang yang menghiasi persahabatan, hanya karena kita enggan menutupinya. Sehingga berulang-ulang terjungkal dalam kesalahan yang sama. Lebih pilih perang daripada perdamaian. Lebih suka menyerang daripada menenteram. Lebih nikmat mengunggulkan ego daripada merangkul yang lain. Bumi pun dipaksa menyerap darah karena kepongahan manusia. Mesin-mesin perang berderap melindas kehidupan. Anak-anak dan perempuan terkapar di tengah puing-puing dengan daging terkuak memamerkan tulang dan isi tubuh terburai. Pemandangan baru di tahun yang baru? Sudah berapa tahun baru terlewati dengan dentuman mesiu dan bau anyir darah? Tahun baru perlu perang baru?

Ah, terkapar sakit di peralihan tahun sungguh-sungguh membuatku menikmati detak jantung yang makin lemah karena penuaan. Tetapi aliran waktu ini malah menderaskan aliran darah dalam tubuhku. Aku tidak mau tua sebelum berkarya! Menjadi tua seharusnyalah menjadi dewasa untuk melahirkan percikan-percikan api momentum berkarya. Menjadi tua adalah menjadi berhikmat untuk mendaraskan pengalaman-pengalaman yang berlalu, menjadi suatu kitab kehidupan. Mewariskan pengetahuan dan hikmat sebagai roh zaman bagi anak-cucu.

Tahun baru. Umurku tidak akan baru. Kenyataan menua adalah inspirasi untuk membebaskan pikiran dan nurani agar tidak terkerangkeng dalam ringkihnya raga. Umurku tidak akan baru. Mungkin juga tidak panjang. Tetapi kalau aku telah menapak peralihan tahun ini – meski terkapar sakit – rasanya itu tanda untuk melahirkan karya baru. Merajut pengalaman, menarasikan masa depan, membuai harapan-harapan dalam dekapan. Menyemai cinta bagi sang bumi.

Tahun baru. Apa masih perlu kuucapkan “selamat”?

Read more ...

What is life to be?

do you know my friends, life has no definition...
life as such is so vulnerable... fragile... subtile...
and do you realize my friends that most of our life we only look at it on
narrow side as we choose to do it...

but really I tell you my dear friends...
there are many dimensions of life that we cannot grasp it around our hands...
when we able to discern it clearly, we know that life is more than eating,
drinking, clothing, relaxing, reading, or even praying...

life is struggling to stand between breathing and hope to still breathing to achieve a piece of destiny...

what is life to be, my friends?
what is life to be?

this is my sadness, my cry, my deep regret...
while too many believers of any religions speak up about God's justice and love...
but, can you feel it my dear friends?
it does not change anything... or probably make it worst...
what is life to be, my friends?

note: picture by Kevin Carter

Read more ...

Akankah Kita Mengulangi Kepiluan Yang Dulu?

Hari ini perasaan terusik ketika mendengar bahwa terjadi ketegangan di Masohi. Tidak jelas apa yang menjadi pemicunya. Semua masih simpang siur. Ada isu salah satu rumah ibadah sudah terbakar, tetapi itu pun tidak bisa dipercaya. Boleh percaya, percaya sebagai isu yang belum terpercaya. Apakah ini pertanda dibukanya lagi kitab "kerusuhan Maluku" entah jilid yang keberapa? Semoga saja tidak. Tetapi kondisi ini tetap memprihatinkan dan mesti terus dipantau agar tidak makin keruh karena didomplengi kepentingan pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dalam instabilitas sosial.

Apapun yang menjadi pemicunya, peristiwa Masohi di akhir tahun 2008 menjadi suatu pertanda bahwa kita kembali hendak diseret ke dalam kancah konflik dengan pola berulang seperti sebelumnya - kendati dengan target dan kepentingan yang berbeda. Lagi-lagi suatu pola berulang yang seharusnya kita sudah kenyang belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun, saya sendiri harus mengakui bahwa lalu lintas informasi mengenai peristiwa ini masih sangat sumir karena komunikasi yang tidak lancar dengan teman-teman yang sedang memantau situasi di lapangan.

Hal yang mengkhawatirkan ialah pola "19 Januari 1999" nampaknya kembali. Jika pada 19 Januari 1999 momentum konflik dipicu pada saat hari raya Lebaran, maka kali sepertinya mendekat pada momentum perayaan Natal. Kegelisahan yang masih menggayut: kenapa setelah pengalaman berdarah-darah selama kurang-lebih 4 tahun, kita masih mau diprovokasi dengan pola yang sama? Saya kok jadi tidak percaya bahwa konflik ini dikehendaki oleh rakyat - yang tentunya sudah babak-belur menjadi korban dalam konflik sebelumnya. Jadi, kalau bukan karena kehendak rakyat, tentu pertanyaan akan mengarah kepada "pihak lain" yang bukan rakyat, tetapi memakai rakyat sebagai bemper untuk saling dibenturkan demi kepentingan politik mereka. Siapakah itu? Saya rasa kita sudah maklum, karena konflik Maluku sebelumnya yang berlarut-larut dengan gamblang telah memperlihatkan dengan jelas siapa-siapa yang bermain api dengan menciptakan konflik sosial di Maluku.

Kondisi ini memang memprihatinkan tetapi juga seharusnya menyentak kita bahwa jika memang "rakyat" Maluku masih bisa dibenturkan satu sama lain, itu berarti proses rekonsiliasi dan pemulihan sosial masih berjalan pincang. Atau, proses itu sendiri masih belum matang dan karena itu masih terbuka peluang untuk dimentahkan agar kembali ke titik nol. Tidak dapat dimungkiri bahwa proses pilkada (gubernur dan/atau bupati) di Maluku dan beberapa kabupaten masih menjadi titik picu yang rentan dan berpotensi meledak dalam benturan kepentingan yang melibatkan berbagai kubu pendukung para kandidat.

Di sinilah letak soalnya, yaitu bahwa proses pemulihan konflik sosial di Maluku nampaknya masih sangat kuat bertumpu pada kekuatan negara. Partisipasi rakyat memang sedang dan masih berlangsung tetapi belum mencapai titik pematangan. Perjanjian Malino II, menurut saya, bisa dibaca sebagai sebentuk solusi hegemonik di mana negara masih memegang peran dominan sebagai "pemaksa". Rakyat yang sudah mencapai titik jenuh pada saat itu menerimanya - untuk sementara - sebagai jeda dari keletihan diterpa berbagai hujan isu dan teror yang tak kunjung teratasi oleh kekuatan militer (dengan jumlah yang fantastis). Untuk selanjutnya, pemulihan sosial masih sangat kental diiringi oleh pendekatan "pembangunan" yang ternyata masih mengabaikan derita rakyat. Indikator "perbaikan ekonomi" di Maluku secara sektoral memang memperlihatkan perkembangan signifikan, apalagi dengan masuknya sejumlah investor asing untuk menanamkan modalnya di Maluku. Namun, yang masih menjadi pertanyaan: apakah rakyat masih diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan? Rakyat mana? Nah, di sinilah muncul soal berikutnya. "Rakyat" kemudian secara langsung diasosiasikan dengan Anggota DPRD yang - katanya - adalah representasi rakyat. Padahal kita sama-sama tahu bahwa anggota DPRD bukanlah bagian dari rakyat yang kelaparan, karena mereka ternyata banyak yang "kekenyangan" karena mendapatkan banyak jatah dari proyek pembangunan pascakonflik.

Mana buktinya? Kita bisa berdebat panjang soal itu. Namun bukti paling nyata adalah euforia munculnya banyak calon legislatif (caleg) ternyata tidak berbanding lurus dengan proses pematangan berpolitik pada aras lokal di Maluku. Politik benar-benar hanya menjadi suatu ajang pertarungan kekuasaan yang vulgar - bahkan sampai melibatkan lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja. Di sinilah proses pendewasaan berpolitik tidak terjadi karena kita tidak belajar bagaimana memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan - yang rentan didomplengi kekuatan dan kepentingan politik - agar tetap mampu menjadi mediator sosio-kultural dalam proses pemulihan masyarakat Maluku pascakonflik yang sebenarnya belum sepenuhnya bisa dilepaskan begitu saja. Faktor lain yang tak dapat diabaikan adalah apakah ada pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomi dengan benturan dua kelompok masyarakat di Letwaru? Tentu saja di sini dibutuhkan pencermatan lebih lanjut seberapa strategis wilayah ini untuk digarap sebagai salah satu sumur eksplorasi kekuatan-kekuatan kapitalis.

Terlepas dari seluruh asumsi hipotetik di atas, tetap saja menyeruak tanya "Apakah kita akan belajar lagi dari titik nol dengan kasus Masohi kali ini?" Ataukah kita sudah bersiaga untuk tidak lagi terperangkap dalam khaos yang sia-sia ini? Atau terus-menerus menjadi "keledai" yang mengulangi ketololan dengan terperosok pada lubang yang sama sekali lagi, lagi, dan lagi... Entahlah. Tetapi sebagai anak Maluku tetap membara kerinduan untuk membangun peradaban damai di Maluku di atas landasan kesadaran multikultural... Saya percaya bahwa negara memiliki kekuatan untuk melakukan "kekerasan" formal (dengan instrumen tentara dan polisi) dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi. Tetapi saya jauh lebih percaya bahwa rakyat sebenarnya memiliki dimensi-dimensi hikmat lokal yang jauh lebih kuat dan efektif untuk menciptakan pranata kebudayaannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip komunalitas tradisional yang telah teruji cukup lama. Jadi perdamaian bukanlah kata asing dalam diskursus kebudayaan lokal. Soalnya sekarang: "perdamaian" ini ditentukan oleh siapa? Negara atau rakyat? Ini bukan soal mana yang lebih dulu antara telur dan ayam, melainkan soal siapa yang dapat "telur" dan siapa yang dapat "ayam". Dengan perkataan lain, ini soal subjek yang memegang kendali atas "telur" dan "ayam" itu. Siapakah gerangan?

Read more ...

Meneropong Sejarah Natal (Bagian II)

Pada awal abad ke-17, suatu gelombang reformasi religius mengubah cara merayakan Natal di Eropa. Ketika Oliver Cromwell dan gerakan Puritannya mengambil alih Inggris pada 1645, mereka bersumpah akan membersihkan kemerosotan dan, sebagai salah satu upaya mereka, menghapus Natal. Atas tuntutan rakyat, Raja Charles II kembali bertahta dan dengannya Natal kembali menjadi hari raya rakyat.

Kaum peziarah, kelompok separatis Inggris yang datang ke Amerika pada 1620, bahkan lebih ortodoks dalam kepercayaan Puritan mereka ketimbang kelompok Cromwell. Akibatnya, Natal tidak menjadi salah satu hari raya pada masa awal Amerika. Sejak 1659 sampai 1681, perayaan Natal sebenarnya masih terlarang di Boston. Sebaliknya, di pemukiman Jamestown, Kapten John Smith melaporkan bahwa Natal dirayakan oleh semua orang dan berlangsung tanpa insiden apapun.

Setelah Revolusi Amerika, adat-istiadat Inggris mulai diminati, termasuk Natal. Kenyataannya, Kongres menerimanya pada 25 Desember 1789: inilah Natal pertama yang diakui konstitusi Amerika. Natal tidak dinyatakan sebagai hari raya federal sejak 26 Juni 1870.

Tidak sampai abad ke-19 bangsa Amerika telah menerima Natal. Rakyat Amerika menciptakan ulang Natal, dan mengubahnya dari hari raya yang semarak menjadi hari keluarga yang damai dan dihiasi nostalgia. Namun apa yang kira-kira membuat rakyat Amerika era 1800-an tertarik menjadikannya hari raya utama?

Awal abad ke-19 merupakan suatu periode konflik dan ketegangan kelas sosial. Sepanjang waktu itu, tingkat pengangguran dan perkelahian antargeng meningkat karena benturan antarkelompok sosial yang sering terjadi pada hari Natal. Tahun 1828, dewan kota New York membentuk kesatuan polisi pertama untuk menanggapi kerusuhan Natal. Ini mendorong anggota-anggota tertentu dari kelas atas untuk mulai mengubah cara merayakan Natal di Amerika.

Tahun 1819, penulis buku laris, Washington Irving, menulis The Sketcbook of Geoffrey Crayon, suatu cerita berseri tentang perayaan Natal dalam salah satu dinasti bangsawan Inggris. Sketsa itu menggambarkan si bangsawan mengundang kaum petani datang ke rumahnya pada hari raya tersebut. Berlawanan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Amerika, kedua kelas sosial tersebut berbaur begitu saja. Dalam pandangan Irving, Natal seharusnyalah menjadi hari raya penuh kedamaian dan kehangatan hati, serta merangkul semua kelompok untuk bersama-sama melampaui batas-batas kekayaan dan status sosial. Fiksi Irving ini membangkitkan kembali “kebiasaan klasik”, termasuk penghormatan kepada “para tuan yang terabaikan”. Akan tetapi, buku Irving ini tidak didasarkan pada hari raya apapun yang pernah ia rayakan – faktanya, banyak sejarawan mengatakan bahwa catatan Irving itu sebenarnya “telah menciptakan” suatu tradisi dengan melekatkannya pada suatu kebiasaan yang telah ada.

Masih di sekitar masa itu, penulis Inggris Charles Dickens menulis suatu cerita klasik, A Christmas Carol. Pesan cerita itu adalah pentingnya karitas dan kehendak baik kepada semua orang. Pesan ini sungguh menyentak Amerika Serikat dan Inggris, serta memperlihatkan anggota masyarakat Victorian yang diuntungkan dengan perayaan Natal.

Keluarga itu juga menjadi kurang disiplin dan sangat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan emosional dari anak-anak selama awal era 1800-an. Selama masa Natal, setiap keluarga dipenuhi oleh berlimpah perhatian dan kado kepada anak-anak tanpa bermaksud memanjakan mereka.

Ketika rakyat Amerika mulai menerima Natal sebagai hari raya keluarga yang sempurna, kebiasaan-kebiasaan lama mulai dihapus. Orang melihat kepada gereja-gereja Katolik dan Episkopal saat ini untuk melihat bagaimana hari itu seharusnya dirayakan. Dalam masa 100 tahun kemudian, orang Amerika mulai membangun tradisi Natalnya sendiri dengan memasukkan berbagai kebiasaan lain, termasuk menghias pohon, mengirim kartu Natal, dan member kado Natal.

Meskipun kebanyakan keluarga dengan cepat terhisab ke dalam ide bahwa mereka sedang merayakan Natal yang telah berlangsung selama berabad-abad, orang Amerika sungguh-sungguh telah menciptakan kembali hari raya itu untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan kultural dari suatu bangsa yang sedang tumbuh.

Read more ...

Meneropong Sejarah Natal (Bagian I)

Dalam tulisan sebelumnya, "Opa Sinterklas: dari mana datangnya?", saya mencoba berbagi tentang bagaimana si opa itu lahir dan menjadi ikon dari suatu peristiwa atau perayaan Natal di seluruh dunia. Dalam tulisan berikut ini saya ingin membagi sedikit informasi mengenai Natal: Bagaimana proses sejarah dan kultural yang menyertainya hingga diakui menjadi suatu perayaan keagamaan dalam kekristenan. Informasi ini sengaja saya penggal menjadi beberapa tulisan. Klimaksnya nanti - semoga - dengan seluruh informasi historis tersebut kita dapat melihat suatu mosaik kebudayaan yang menjejali perayaan Natal itu sendiri, yang akan kita refleksikan ke dalam pemahaman kultural kita sendiri...

Pada mulanya...

Pertengahan musim dingin sudah lama menjadi suatu masa perayaan di seluruh dunia. Selama berabad-abad sebelum kelahiran Yesus, bangsa-bangsa Eropa telah merayakan terang dan kelahiran pada hari-hari tergelap dalam musim dingin. Banyak orang bergembira selama mengalami titik balik matahari pada musim dingin, ketika mereka beranjak meninggalkan masa-masa terburuk musim dingin dan menanti datangnya hari-hari bersiram cahaya matahari.

Di Skandinavia, kaum Norse merayakan Natal sejak 21 Desember, tepat pada titik balik matahari, sampai Januari. Percaya akan kembalinya matahari, para ayah dan anak-anak laki-laki akan membawa pulang kayu gelondongan yang besar untuk dijadikan kayu bakar. Orang akan berpesta sampai kayu itu terbakar habis, yang membutuhkan setidaknya 12 hari. Kaum Norse percaya bahwa setiap percikan api melambangkan babi atau anak lembu yang akan lahir selama setahun mendatang.

Masa akhir Desember adalah waktu yang tepat untuk melakukan perayaan di sebagian besar wilayah Eropa. Pada saat itu, banyak ternak yang disembelih untuk dimakan dagingnya selama musim dingin. Bagi banyak orang, inilah waktunya dalam setahun ketika mereka dapat mempunyai persediaan daging segar. Selain itu, banyak anggur dan bir yang dibuat selama setahun yang mengalami proses fermentasi dan siap diminum.

Di Jerman, orang menghormati dewa Oden selama liburan pertengahan musim dingin. Orang-orang Jerman takut terhadap dewa Oden, yang mereka percayai terbang di angkasa dan melihat hidup setiap orang, lantas memutuskan siapa yang akan diberkati atau dihukum. Karena Oden menjelajahi angkasa, banyak orang memilih untuk tinggal dalam rumah.

Di Roma, di mana musim dingin tidak separah yang dialami oleh mereka yang tinggal di utara jauh, Saturnalia – liburan untuk menghormati Saturnus, dewa kesuburan – dirayakan. Dimulai pada awal minggu hingga terjadinya titik balik matahari dan berlanjut hingga bulan purnama, Saturnalia adalah saat bersenang-senang, dengan makanan dan minuman yang berlimpah. Masa itu seluruh tatanan sosial masyarakat Roma jungkir-balik. Selama sebulan, para budak menjadi tuan. Para petani memerintah kota. Bisnis dan sekolah ditutup sehingga semua orang dapat bergabung dalam pesta-pora itu.

Sepanjang waktu titik balik matahari musim dingin, rakyat Roma mengadakan Juvenalia, suatu pesta untuk menghormati anak-anak Roma. Selain itu, anggota-anggota kelas atas sering merayakan ulang tahun Mithra, dewa matahari yang tak terkalahkan, pada 25 Desember. Mereka percaya bahwa Mithra, salah seorang anak dewa, lahir di atas batu karang. Bagi sebagian orang Roma, ulang tahun Mithra adalah hari yang kudus pada tahun itu.

Pada masa-masa awal kekristenan, Paskah adalah hari libur utama; kelahiran Yesus tidak pernah dirayakan. Pada abad ke-4, gereja secara resmi memutuskan untuk merayakan kelahiran Yesus sebagai salah satu hari raya. Sayangnya, Alkitab tidak menyebutkan tanggal kelahiran Yesus (suatu fakta yang kemudian oleh kaum Puritan dijadikan alasan untuk menolak perayaan itu). Meskipun beberapa fakta membuktikan bahwa kelahiran Yesus terjadi pada musim semi (mengapa para gembala menjaga ternak di pertengahan musim dingin?), Paus Julius I memilih 25 Desember. Lazim dipercaya bahwa gereja memilih tanggal ini dalam rangka mengadopsi dan memasukkan tradisi-tradisi pagan perayaan Saturnalia. Pertama, Pesta Kelahiran, suatu kebiasaan yang menyebar hingga ke Mesir selama tahun 432 dan ke Inggris pada akhir abad ke-6. Pada akhir abad ke-8, perayaan Natal telah menyebar hingga ke Skandinavia. Saat ini, di gereja-gereja ortodoks Yunani dan Rusia, Natal dirayakan 13 hari setelah tanggal 25 Desember, yang juga mengacu pada Epifani atau Hari Tiga Raja. Inilah hari yang dipercaya bahwa tiga orang bijak akhirnya mendapati Yesus di palungan.

Dengan sekaligus menerima Natal sebagai perayaan titik-balik matahari pada musim dingin, para pemimpin gereja mengembangkan pemahaman yang makin populer dianut, tetapi juga menentukan bagaimana cara merayakannya. Selama Abad Pertengahan, kekristenan sebagian besar telah menggantikan agama pagan. Pada hari Natal, orang-orang Kristen pergi ke gereja, kemudian merayakannya dengan minum-minum. Setiap tahun, seorang pengemis atau pelajar akan dimahkotai sebagai “tuan yang terabaikan” dan setiap orang memainkan perannya masing-masing. Orang miskin akan pergi ke rumah-rumah orang kaya lalu meminta makanan dan minuman yang paling enak. Jika pemilik rumah tidak bisa memenuhi permintaan mereka, para tamu itu akan menggertak mereka dengan kasar. Natal menjadi saat di mana kaum kelas atas membayar utang mereka baik yang nyata maupun imajinatif kepada masyarakat dengan menghibur warga kota yang kurang beruntung.

Read more ...